Polda Lampung Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Lampung 

Upacara Pelaksanaan Hari "Kesadaran Nasional Polda Lampung" di Lapangan Upacara Polda Lampung, Senin (18/03/19), bertindak selaku Komandan Upacara AKBP Afandi,SE,  dan Irwasda Polda lampung Kombes Pol Rudi sumardiyanto,SH.,MH,  bertindak selaku Ispektur Upacara.

Upacara di ikuti oleh Seluruh PJU Polda Lampung, Pamen, Pama Bintara,dan ASN Polda Lampung, dan dihadiri satu Pleton Brimob dan Polairut Polda Lampung.

Amanat Kapolda Lampung yang dibacakan oleh Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Rudi Sumardiyanto, SH.,MH.,  : "Upacara ini kita jadikan evaluasi kinerja kita kedepan, agar tertanam kokoh di dalam sanubari setiap anggota dan ASN Polri semangat Tulus Melayani dan Cepat Merespon untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Terima kasih kepada personil Polda Lampung yang telah bekerja sehingga Lampung tetap kondusif, setiap kegiatan yang dimulai dari perencanaan dapat dipisahkan antara strategi, taktik dan logistik serta adanya dukungan teknologi informasi.

Semoga dengan momentum hri keadaran Nasional ini kita mampu meningkatkan profesionalisme kita sebagai aparat penegak hukum dan pelayan masyarakat.

Pemilu sudah semakin dekat ada beberapa hal yang harus di pedomani :

1. Siapkan kondisi mental dan fisik.

2. Lakukan diteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas.

3. Tingkatkan hubungan dan komunikasi diantara sembilan elemen terkait pemilu.

4. Tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme.

5. Siapkan Rencana pengamanan kontijensi, serta latihkan kepada seluruh personil.

6. Lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat, terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota.

7. Laksanakan tugas Mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan keiklasan. Berat sama dijunjung dan ringan sama dijinjing. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kapolres Lampung Utara Jadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke 55 Provinsi Lampung

Duta Nusantara Merdeka | Lampung Utara

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Provinsi Lampung Tahun 2019, di Lapangan Pemda Kabupaten Lampung Utara,  Selasa (19/03/2019).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Lampung kali ini adalah Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono,S.I.K.  Upacara ini juga diikuti oleh jajaran Forkompinda Kabupaten Lampung Utara.

Dalam amanatnya Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Melalui Hari Jadi ini,  "marilah kita jadikan sebagai momentum untuk terus berjuang dan berkarya, mengukir sejarah membangun masyarakat Lampung yang semakin berdaya saing dan sejahtera dengan mengandalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan kearifan lokal yang dimiliki.

Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ini juga merupakan wahana untuk melakukan refleksi atas kinerja pembangunan dan pemerintahan secara obyektif selama perjalanan kurun waktu tahun 2018. Oleh karena itu, segenap keberhasilan yang telah dicapai akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan program-program daerah yang belum dicapai, haruslah menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus bekerja keras dimasa yang akan datang,” ucap Kapolres Lampung Utara saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Beberapa program unggulan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung yang disinergikan dengan Pemerintah Pusat, dari hari ke hari makin jelas realisasi pelaksanaannya dengan melibatkan berbagai pihak maupun (investor), diantaranya yaitu Jalan Tol dari Bakauheni menuju Terbanggi Besar yang telah diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 08 Maret 2019 yang lalu, Peningkatan status Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2044 Tahun 2018 tentang Penetapan Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagai Bandar Udara Internasional.

Lanjut Kapolres, sebagaimana kita ketahui, tantangan, peluang serta hambatan selama perjalanan kurun waktu 55 (lima puluh lima) tahun Provinsi Lampung, sangatlah kompleks dan beragam. Di tahun 2019 ini sejumlah tugas berat menanti kita, antara lain pada tanggal 17 April 2019 Bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Lampung akan melaksanakan Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden RI, DPR-RI, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Menyikapi hal tersebut, kepada Institusi terkait dan masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dilingkungannya, sehingga pelaksanaan Pilpres dan pemilihan anggota Legislatif tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses.

Mari kita bangun terus komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kekompakan, menciptakan suasana damai, membangun sinegritas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan harapan seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan atas kebijakan dan program Pemerintah. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan pribadi, saya mengucapkan selamat dan Dirgahayu kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung," ujar Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren Lakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat Sadar Kamtibmas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Bertempat di Aula RW.03 Jl. Tanjung Duren Dalam IV Rt.002/03, Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (18/03/2019), pukul 20.00 Wib, Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren Ipda GK Putra bersama Binmas Kel. Tanjung Duren Selatan Aiptu Aris Mulato,SH,  melaksanakan kegiatan pembinaan dengan anggota Citra Bhayangkara/ Kelompok Masyarakat Sadar Kamtibmas Jajaran 10-3 Kel. Tanjung Duren Selatan.

Dalam pembinaan anggota Citra Bhayangkara, Kanit Binmas Ipda GK Putra menyampaikan kalender Kamtibmas, sebentar lagi kita pengamanan Hajat Negara yakni Pileg dan Pilpres Tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019. Atensi Pimpinan, setiap malam dengan kesadaran ikut Apel di Komando Polsek Tanjung Duren bersama Tiga Pilar guna dan patroli cegah gangguan Kamtibmas. Tetap menjaga kekompakan, anggota Citra Bhayangkara agar bisa menjadi contoh masyarakat menyampaikan pesan dari Bapak Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana,SIK.

Lanjut Kanit Binmas, Bapak Kapolsek berterima kasih kepada anggota Citra Bhayangkara jajaran 103 Tanjung Duren Selatan yang sudah bahu-membahu bersinergi dengan Kepolisian menjaga Kamtibmas diwilayah.

Binmas Kel.Tanjung Duren Selatan Aiptu Aris Mulato menyampaikan, perlunya peningkatan kesadaran dari diri sendiri para anggota Citra Bhayangkara sehingga bisa menjadi tauladan sehingga kesadaran warga akan turut serta dalam menjaga lingkungan.

Bilamana melihat kejadian tindak pidana, cegah warga jangan main hakim sendiri agar segera menginfornasikan ke Binmas atau Polsek Tanjung Duren. Bilamana anggota citra bhayangkara mendengar ada gangguan Kamtibmas di wilayah, anggota yang monitor agar  membantu, sehingga kompak bahu membahu.

Lurah Tanjung Duren Selatan Bapak Halimi menyampaikan salam kenal sebagai Lurah baru di Tanjung Duren Selatan, mohon dukungan sebagai Pamong ujung tombak Pemerintahan tingkat Provinsi dalam melayani dan melindungi warga bersama-sama Citra Bhayangkara sehingga wilayah kita jauh dari gangguan Kamtibmas, Pemilu 2019 di harapkan semua ikut mensukseskan dan mari kita ciptakan kondisi suasana yang sejuk pererat Persatuan dan Kesatuan yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

Hadir dalam pembinaan Pokdar Kamtibmas, yaitu : Lurah Tanjung Duren Selatan (Bapak Halimi SIP., MM), Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren (Ipda GK Putra), Binmas Kel.Tanjung Duren Selatan (Aiptu Aris Mulato,SH), Sekkel Tanjung Duren Selatan (Fajar Putra S), Penasehat Citra Bhayangkara 10-3 (Bapak Mudjeni Taba), Ketua Citra Bhayangkara jajaran 103 (Bapak Alexius Hironimus P.SH) dan Anggota 35 Orang. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Satreskoba Polres Kutai Kartanegara Tangkap Dua Pengedar Narkoba Jenis Pil Koplo

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menangkap dua pengedar narkoba jenis pil koplo. Mereka inisial DP (29) warga Jalan Gunung Belah, Kecamatan Tenggarong dan inisial AS (39) warga Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

"Keduanya kami tangkap, pada hari Jumat tanggal 15/3/2019 kemarin malam,” kata Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Anwar Haidar, didampingi Kasat Satreskoba Iptu Romi.

Terungkapnya kasus ini bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Belah, tepatnya di Gang Amuntai, kerap terjadi transaksi narkoba jenis pil koplo. Dari informasi itu, Unit Opsnal Reskoba langsung melakukan penyelidikan dilapangan.

"Nah saat itu, anggota berhasil mengantongi identitas serta tempat tinggal pelaku (Dwi,Red). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, anggota langsung melakukan penggerebekan di rumah pelaku dan melakukan penggeledahan. Hasilnya, anggota berhasil menemukan 200 butir pil koplo yang sudah siap edar,” terang Kasat Reskoba.

Usai diamankan, DP langsung buka mulut. Kepada petugas DP mengaku membeli barang dari temannya yang tinggal di Samarinda bernama Agus Suriyadi. Kemudian melalui DP,  petugas memancing Agus untuk membawakan barang lagi ke Tenggarong.

Hanya selisih 1 jam, tepat sekitar pukul 23.00 Wita,  AS berhasil ditangkap di Jalan AP Mangkunegara, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang.

"Saat digeledah, anggota kembali menemukan 25 bungkus berisikan 1.250 butir pil koplo yang terbungkus plastik hitam di dalam jok sepeda motornya. Selanjutnya pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” urainya.

Keduanya saat ini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 196 ayat (2) dan (3) Jo pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Asal barang dari bandar Samarinda juga. Mereka biasanya menjual sebanyak 50 butir perbungkus, jadi tidak dikit-dikit,” beber Iptu Romi Kasat Satreskoba Polres Kukar. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Pasca Teror Selandia Baru Polres Sidrap Libatkan Masyarakat Melakukan Pencegahan Dini Untuk Antisipasi Pengamanan

Duta Nusantara Merdeka | Sidrap

Polres Sidrap melakukan pencegahan dini pascateror di Selandia Baru. Seluruh Polsek di Jajarannya diminta untuk melakukan antisipasi dan identifikasi kewilayahan. 

"Seluruh polsek sudah melakukan secara proaktif secara standar operasional. Berupa apa? Berupa cegah dini mengajak seluruh masyarakat di titik ujung RT/RW, untuk bersama meningkatkan pengamanan. Ingat bahwa deteksi itu adalah hal yang paling pokok," ucap Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyono usai memimpin apel pagi di Kantornya Jalan Bau Massepe Nomor 1 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Dengan pelibatan masyarakat, Budi yakin mampu menutup celah jaringan teroris di Khususnya di Sidrap. Polisi akan proaktif mengajak masyarakat mencegah aksi terorisme.

Ingat bahwa deteksi itu adalah hal yang paling pokok. Ketika kita mendeteksi melibatkan seluruh masyarakat, insya allah tertutup celahnya. Depan, kiri, belakang, tetangga, dan lain-lain harus saling menyapa. Jadi, masyarakat adalah kekuatan yang luar biasa untuk Polri," ucap Budi

Polres Sidrap pun tidak ingin ada aksi terorisme di wilayahnya khususnya menjelang pemilihan umum (pemilu). Maka, pihaknya pun terus bekerja agar Pemilu 2019 tetap aman dan tertib. 

"Saat ini kami masih bekerja, melakukan deteksi terhadap ancaman yang ada, Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan pemilu dengan modus menakut-nakuti. Kami selalu siap siaga 24 jam " lanjutnya

Jumlah korban tewas terorisme bersenjata di masjid Selandia Baru bertambah menjadi 50 orang, setelah sebelumnya berjumlah 49 orang.

Dilansir AFP, Minggu (17/3/19), tambahan satu korban tewas dipastikan usai polisi mengevakuasi jenazah dari dua bangunan di kawasan selatan kota Christchurch. 

Komisioner Kepolisian Mike Bush menjelaskan kepada reporter, ada 36 orang yang masih dirawat di rumah sakit setelah serangan itu. 

Pelaku serangan teror di masjid itu adalah ekstremis sayap kanan Brenton Tarrant. Bush juga mengatakan ada dua terduga pelaku yang ditangkap polisi saat serangan berlangsung, karena kedua orang itu membawa senjata api di dalam mobilnya. Namun ternyata dua orang itu tak terlibat.

Read More

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lakukan Aksi Donor Sambil Kampanye Stop Narkoba

Duta Nusantara Merdeka | Pandeglang
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten benar-benar giat bekerja memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kerjanya, Provinsi Banten. Semua kalangan disasar dengan berbagai kegiatan yang bertema stop narkoba. Baru-baru ini misalnya, Bidang P2M BNNP Banten menyelenggarakan kegiatan kampanye stop narkoba yang dibarengi dengan acara donor darah, tes urine, dan santunan anak yatim.

Kegiatan yang melibatkan para pejabat, staf dan team kesehatan dari BNNP Banten itu dilaksanakan di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (19/03/2019). Hadir pada acara tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Banten, Abdul Madjid, SH, MH, Kasi Pencegahan, Ainul Mardiah, S.K.M, bersama beberapa orang dokter BNNP dan pejabat pemerintah kecamatan setempat.

Dalam arahannya, Abdul Madjid mengatakan bahwa kegiatan yang menyasar pelajar sekolah dan warga masyarakat umum di Kecamatan Cimanuk tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Kegiatan ini merupakan upaya kita bersama dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sekaligus deteksi dini penyalahgunaan narkoba di masyarakat Kecamatan Cimanuk," jelas Abdul Madjid yang merupakan anggota polisi berpangkat Komisaris Besar Polisi ini.

Sementara itu, Ainul Mardiah menerangkan kepada awak media bahwa kegiatan kali ini diikuti tidak kurang dari 500 orang yang diawali dengan senam bersama. "Sekitar lima ratus warga yang ikut dalam kegiatan kampanye stop narkoba kali ini. Ada pelajar, perangkat desa dan kecamatan, serta masyarakat umum," ujar Ainul kepada pewarta media usai acara tersebut.

Lebih lanjut Ainul menjelaskan bahwa kegiatan yang turut disponsori oleh perusahaan motor Honda, PT. Banten Bakti Motor itu, diisi dengan beberapa acara sosial, yakni donor darah dan santunan anak yatim. "Yàa, disamping penyuluhan stop narkoba dan tes urine, kita juga melakukan aksi sosial donor darah dan santunan anak yatim. Jadi, tidak hanya kampanye anti narkoba, tetapi juga ada kegiatan sosialnya," imbuh Ainul yang merupakan praktisi kesehatan masyarakat itu.

Secara keseluruhan, kegiatan berjalan lancar sesuai rencana. Hasil tes urine dari 50 warga sampel, semuanya dinyatakan negatif. "Hasil pemeriksaan urine atau air seni dari 50 warga, semua dinyatakan negatif," pungkas Ainul mengakhiri keterangannya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tegaskan Integrasi Sistem Transportasi Ibu Kota Harus Diprioritaskan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo Selasa pagi, 19 Maret 2019, menggelar rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek. Rapat yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan pada 8 Januari 2019 lalu.

Di awal arahannya, Kepala Negara mengingatkan kembali jajarannya tentang sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi dan persoalan tumpang tindih kewenangan yang harus diperbaiki.

"Pada rapat terbatas sebelumnya, saya telah menugaskan Pak Wakil Presiden untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah," ujarnya.

Presiden mengatakan, pengintegrasian sistem transportasi di ibu kota merupakan hal yang harus dijadikan prioritas dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar.

"Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun. Seperti yang pernah saya sampaikan, studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Bahkan Pak Wapres dan Gubernur menyampaikan angka sampai Rp100 triliun," tuturnya.

Angka kerugian tersebut dirasa sudah sangat besar. Kepala Negara mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan.

"Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, dan ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," ucap Presiden.

Selain itu, sebagaimana yang sering disampaikan Kepala Negara, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.

"Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya MRT dan LRT serta yang lainnya kita akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan yang lebih baik," tutupnya.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Jajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo hari Selasa, 19 Maret 2019, menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Menurut Presiden, kehadiran MRT Jakarta ini bisa membangun peradaban dan budaya baru di masyarakat, seperti budaya antre dan tepat waktu.

"Ini budaya baru. Inilah yang akan terus dikenalkan, disosialisasikan, sehingga masyarakat betul-betul tahu bagaimana MRT itu bergerak dari satu stasiun ke stasiun lain," ujar Presiden di gerbong kereta yang membawanya dari Stasiun Lebak Bulus menuju Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Presiden datang ke Stasiun Bundaran HI bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja seusai rapat terbatas tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek. Presiden dan rombongan tiba pukul 11.54 WIB dan langsung menuju peron kereta yang berada di bawah tanah.

Kehadiran Kepala Negara ini disambut riuh masyarakat yang hadir di Stasiun Bundaran HI. Masyarakat pun langsung berebut untuk bersalaman dan berswafoto dengan Kepala Negara.

MRT Jakarta sendiri saat ini memang sedang menjalani uji coba untuk masyarakat umum. Presiden pun mengaku kaget sekaligus senang melihat animo dan antusiasme masyarakat yang ingin mencoba menggunakan moda transportasi ini.

"Kita senang bahwa MRT ini disambut begitu antusias dan kita harapkan ke depan, masyarakat menggunakan ini semua. Saya contohkan beberapa orang tadi mau makan dari HI turun di Senayan, enggak ada 10 menit nanti balik lagi ke kantornya lebih cepat. Saya kira ini adalah budaya baru, peradaban baru, yang harus mulai kita biasakan," tuturnya.

Selain membangun budaya baru, Presiden berharap para pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke MRT yang menurutnya sangat nyaman. Kepala Negara menambahkan, saat ini pemerintah memang belum menerapkan regulasi yang memaksa pengguna kendaraan pribadi untuk beralih kepada transportasi umum.

"Nantinya kalau sudah semua, kurang lebih 230 kilometer, seluruh DKI dan Jabodetabek, nanti Pak Gubernur DKI akan menerapkan 'electronic road pricing'. Sehingga mau tidak mau kita paksa pemilik-pemilik mobil beralih ke moda raya terpadu ini," ungkapnya.

Ke depannya, Presiden berharap moda raya terpadu ini bisa dibangun juga di kota-kota lain, terutama kota-kota besar dan ibu kota provinsi. Presiden tidak ingin kota-kota tersebut bernasib seperti Jakarta yang terlambat membangun sarana transportasi sehingga menyebabkan kemacetan.

"Ini jangan sampai peristiwa di Jakarta itu juga ada di kota-kota lain. Artinya kita terlambat membangun. Oleh sebab itu seperti Palembang, kita ingin coba satu kota yang disiapkan MRT, LRT, atau mungkin tremnya. Semua akan kita coba. Karena kita memiliki kota yang banyak yang sudah mulai macet, terutama ibu kota provinsi. Sebentar lagi kita akan masuk ke Bandung, Surabaya," tegasnya.

Pada kesempatan kali ini, kereta yang ditumpangi Kepala Negara dan rombongan melaju dari Stasiun Bundaran HI pada pukul 12.03 WIB dan tiba di Stasiun Lebak Bulus tepat 30 menit kemudian.

Presiden kemudian naik kereta lagi dari Stasiun Lebak Bulus pada pukul 12.52 WIB dan tiba di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 13.22 WIB. Saat di perjalanan kembali ini, Presiden menghampiri gerbong yang ditumpangi awak media.

Untuk diketahui, ini adalah kali kedua Presiden mencoba MRT Jakarta. Sebelumnya, Presiden juga pernah mencoba MRT Jakarta pada 6 November 2018. Pada koridor 1 MRT Jakarta ini, telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.(Arianto)

Read More

Ratusan Massa Relawan Doakan Jokowi Menang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ratusan massa relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) melakukan aksi damai, di Kementrian PUPR dan KPK menyuarakan adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan kawasan permukiman nelayan, Tepi Air Kampung Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Mereka membentangkan spanduk terpanjang berisi tuntutan para pendemo di depan Gedung Kementerian PUPR.

"Kami meminta Kementerian PUPR melakukan kewajibannya membayarkan ganti-rugi terhadap hak masyarakat adat keluarga besar Suku Ireeuw (Dominggus Irreuw - red),” terang Ketua Umum Relawan DJM, Lisman.

Diterangkannya, Pemerintah seakan lepas tangan dan mengabaikan persoalan ganti rugi terhadap hak-hak rakyat dalam penyelesaian ganti-rugi pembangunan Kerambah Kampung Nelayan Hamadi di Kota Jayapura Papua dengan Nilai Kontrak Rp 49.463.700.000.000. 

“Proyek itu dikerjakan PT. Basuki Rahmanta Putra dengan Konsultan PT. Blantickindo Aneka pada Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Tahun Anggaran 2017 – 2018,” demikian tuntutan Massa aksi Relawan DJM di Kementrian PUPR dan KPK, Senin (18/3/2019).

Semangat Nawacita Jokowi Bersih, Merakyat dan Kerja Nyata, lanjut Lisman, seharusnya bisa diimplementasikan di Kementerian PUPR, terutama di Dirjen Cipta Karya. "Sehingga bisa menyelasaikan persoalan hak-hak rakyat supaya mereka tidak tertindas dan bisa mendapatkan keadilan yang nyata,” seru Lisman.

Sambil membentangkan spanduk terpanjang, para pendemo mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat melihat kondisi dan nasib mereka di lokasi pemukiman nelayan di Jayapura. "Ribuan nelayan yang merupakan loyalis dan militansi Jokowi di Papua meminta kepada Presiden Jokowi agar dapat bisa melihat nasib mereka, akibat pembangunan kerambah,” tambah Lisman.

Relawan DJM meminta Pemerintah Pusat, terutama Kementrian PUPR agar bisa melakukan musyawarah mufakat terhadap kerugian yang menimpa hak-hak masyarakat adat yang belum diselesaikan sama sekali. “Kemudian hak-hak para nelayan pencari ikan yang terganggu terhadap pembangunan tersebut yang mengakibatkan aktivitas mereka saat ini terganggu,” tutur Lisman.

Menurut para demonstran, pembangunan proyek pemukiman nelayan ini tidak melalui proses yang semestinya. "Apalagi proyek tersebut, kami duga kuat tidak ada kajian amdal, sehingga tidak memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari proyek tersebut,” urai Lisman lebih lanjut.

Dirinya juga menyampaikan bahwa merupakan suatu ketidakwajaran bahwa nilai proyek yang begitu besar tidak ada pergantian hak-hak masyarakat adat. Diduga kuat proyek tersebut di-mark-up, sebab proyek tersebut dinilai tidak berguna alias menghabis-habidkan uang rakyat saja.

Pihak relawan DJM mengancam akan membawa kasus ini ke Lembaga KPK agar diusut. “Kebetulan saat ini Tim KPK yang ada di Papua sedang sidak beberapa proyek yang sedang masalah,” tutup Lisman.(Arianto)

Read More

Keberanian Bubarkan HTI Jokowi Didukung Ulama Sedunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Saat konferensi pers dalam rangka Apel Akbar Posko Relawan 01 di Rumah Aspirasi Rakyat 01 Jl. Proklamasi 46 Menteng Jakarta, hari Jumat (15/03/2019) menyampaikan ancaman bahaya HTI dan gerakan transnasional. Ketua Relawan Nusantara Jokowi 2 Periode (RNJ2P) Haidar Alwi selaku salah satu organ pendukung pasangan Jokowi-Amin menceritakan kisahnya saat konferensi ulama Islam se-Dunia di Padang (Sumbar) tanggal 23-26 november 2017 lalu.

Dari pengalamannya tersebut, Ia pun merasa bangga dengan keberanian Presiden Jokowi dalam mengambil tindakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sejatinya diawal keterangan dari Haidar Alwi ini menceritakan, bahwa di Indonesia ini jumlah muslimin-nya lebih 200 juta. Artinya di Indonesia 1/7 penduduk muslim di dunia ada di negeri ini.

Saat berlangsung konferensi Ulama, Haidar pun mencoba untuk mulai mengulik berbagai pertanyaan dihadapan setiap peserta yang hadir yang mendominasi hadir dari kalangan Ulama Al Sunnah Al Jama’ah kala itu.

“Hampir semua yang saya wawancarai (para ulama di acara tersebut) mendukung semuanya agar memberantas radikal,” ujarnya menceritakan pengalamannya didepan para awak media.

Lanjutnya lagi menerangkan, bahwa hasil seputar tanya jawab Haidar saat acara pertemuan ulama Islam se-Dunia tersebut, seyogianya, semua Ulama mengatakan akan mendukung pasangan Jokowi-Amin (01).

“Hampir semua (ulama) yang saya wawancarai saat itu mendoakan agar pak Jokowi untuk terpilih kembali di 2019,” lanjutnya.

Alasan mereka pun seragam ujar Haidar, karena ada satu hal yang dimana Presiden Jokowi adalah satu-satunya yang dianggap sebagai presiden yang berani berantas radikal secara luar biasa dan tangguh.

Haidar menceritakan kisah ikhwal HTI, ketika TGB (Tuan Guru Bajang) eks. Gubernur NTB pernah berkunjung ke kantor HTI. Dimana pada intinya dari kisah kunjungan TGB ke kantor pusat HTI tersebut, pihak HTI yang menginginkan agar mengantikan Ideologi NKRI menjadi sistem khilafah.

“Nah saya menekankan! bahwa Pak Jokowi luar biasa karena mereka adalah tokoh-tokoh Islam dunia (berani bubarkan HTI),” ungkapnya.

Namun alasan dari berbagai para ulama yang ditanyakan kala itu yang mana mereka memberikan dukungan pada pasangan 01 juga dianggap, karena dinilai Jokowi adalah figur pemimpin yang tegas apalagi dalam hal melawan radikalisme.

Rasa apresiasi yang luar biasa ini juga ditujukan pada Jokowi karena Haidar salut dengan ketegasan sang Presiden bahkan dalam ke kepemimpinannya yang masih 2 tahun sudah berani ambil tindakan dan berhasil bubarkan HTI. Tutup Haidar.(Arianto)

Read More

Teroris Biadab Renggut Nyawa Ummat Islam Tidak Bersalah

Duta Nusantara Merdeka | Jakartae

mbantaian oleh para teroris biadab berupa penembakan terhadap para jamaah Masjid An Noor, di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019) membuat Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) menyatakan keberatan dan keprihatinannya. 

"Penyerangan oleh para teroris (sesungguhnya) tersebut, yang telah merengut korban puluhana nyawa para syuhada itu sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan (Hukum & HAM), toleransi antar umat beragama dan mencoreng perdamaian dunia," Kata Sekjen IKAMI Djudju Purwantoro SH di Jakarta. 

Menurut Djudju, IKAMI mengecam keras tindakan bar-bar seperti itu. Islam adalah agama yang damai (islam is the most peaceful religion of the world). Teror seperti itu tidak ada hubungannya dengan Islam, dan sejatinya teroris tidak memiliki agama. UNESCO beberapa tahun lalu juga telah mengeluarkan 'Certificate Of Peace', yang 

mengecam keras tindakan terorisme semacam itu. 

Tindakan keji dan biadab tersebut jelas merupakan perwujudan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Sehingga IKAMI  menuntut kepada pemerintah New Zealand untuk segera mengusut secara tuntas serta "menangkap dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku." 

IKAMI juga mendesak pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Selandia Baru memberikan jaminan perlindungan keamanan secara serius, khususnya bagi umat Islam Indonesia dan dunia di Selandia Baru dari para teroris atas tindakan keji dan biadab. 

Selama ini terutama oleh negara-negara Barat , istilah teroris dan aksi terorisme yang selama ini terjadi, cenderung diarahkan dan distigmakan kepada umat Islam. Contoh kejadian di New Zealand tersebut, merupakan bukti bahwa justru  Islam dan atau Umat Islam yang menjadi korban. 

IKAMI menyerukan kepada umat Islam untuk tetap tawakal dan waspada, dan melawan kepada pihak manapun para pelaku terorisme terhadap umat Islam.

Menutup penjelasannya, Djudju berharap agar  terhadap para pelaku teroris dimanapun berada, pihak penegak hukum wajib melakukan tindakan hukum maksimal tanpa toleransi, dan harus diberantas jaringannya sampai keakar-akarnya. **

Read More

Institute Francais Indonesia Gelar Pekan Bahasa Perancis di Gedung IFI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, H.E. Mr. Ouadia Benabdella menghadiri acara Pembukaan Pekan Bahasa Perancis yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Perancis bekerjasama dengan kedubes negara-negara berbahasa Perancis di Indonesia, bertempat di Auditorium Institute Francais Indonesia (IFI), Jl. MH. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat, hari Senin, 18 Maret 2019. Selain Dubes Maroko, hadir pula Dubes Aljazair, Austria, Belgia, Kanada, Perancis, Lebanon, Serbia, Swiss, dan Tunisia. Negara-negara tersebut menggunakan Bahasa Perancis sebagai salah satu bahasa resmi negara mereka. Para Dubes didampingi oleh konsuler masing-masing, antara lain Mr. Mostafa Nakhlaoui dari Kedubes Maroko dan Mr. Baghdadi Dhahbi dari Kedubes Tunisia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kedutaan Besar Perancis setiap tahun mengagendakan kegiatan Pekan Bahasa Perancis, yang dilaksanakan oleh lembaga IFI. Kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan berbagai aktivitas bernuansa Perancis di berbagai lokasi seperti kampus dan komunitas pelajar di Jakarta dan sekitarnya.

Acara Pembukaan Pekan Bahasa Perancis yang berlangsung dari pukul 18.30 s/d 20.30 wib itu diawali dengan penampilan Tari Piring Sumatera Barat yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, sambutan dari Dubes Maroko mewakili para Dubes Negara Francophonie (negara-negara berbahasa Perancis) dan Dubes Perancis sebagai tuan rumah.

Dalam sambutannya, Dubes Maroko menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para Dubes dan undangan. Benabdella juga mengharapkan kiranya melalui event tersebut, persahabatan di antara sesama negara Francophonie maupun dengan Indonesia semakin erat, melalui kesamaan bahasa pengantar, yakni Bahasa Perancis. "Kita berharap persahabatan di antara negara-negara Francophonie, maupun dengan negara Indonesia akan semakin erat melalui penggunaan Bahasa Perancis," ujar Dubes Benabdella dalam Bahasa Perancis yang sangat fasih.

Acara yang dihadiri para generasi millennial yang memenuhi Auditorium IFI berkapasitas 150 orang itu selanjutnya diisi dengan penampilan konser musisi dari Swiss, Marc Aimon. Konser ini cukup menarik, membawakan beberapa lagu dalam Bahasa Perancis, diselingi cerita interaktif Marc Aimon dengan audiens yang terlihat antusias mengikuti alur penampilan sang musisi muda tersebut.

"Saya menikmati sekali pertunjukan konser Marc Aimon malam ini," ujar Lisa, gadis milenial yang turut hadir di acara ini. (Arianto)

Read More

Deklarasi Relawan Martabat Dukung Pemenangan Jokowi – KH Ma’ruf Amin

Duta Nusantara Merdeka | Medan
Relawan Martabat Sumut menegaskan mereka bukan sekedar ikut-ikutan mendeklarasikan diri mendukung Jokowi – KH Ma’ruf Amin. Relawan Martabat Provinsi Sumatera Utara akan total memenangkan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, walaupun dideklarasikan satu bulan sebelum Pilpres 17 April 2019.

Hal ini disampaikan Tohom Purba selaku Ketua Relawan Martabat Pusat untuk Jokowi-Ma’ruf, saat memberikan pengarahan pada deklarasi Relawan Martabat di Sumatera Utara Jl. Gajah Mada, Medan, hari Sabtu (16/3/2019).

“Relawan Martabat di Sumut dan di provinsi lainnya akan intensif mencegah praktik bagi-bagi uang (money politik) jelang pencoblosan,” ujar Tohom Purba saat dihubungi Senin (18/3/2019).

Menurut Tohom Purba, seiring semakin dekatnya waktu, Relawan Martabat Sumut akan memperkuat monitoring dan siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami concern mencegah dan mengawasi jangan sampai ada bagi-bagi uang atau serangan fajar di Pilpres. Selain melanggar undang-undang, praktik bagi-bagi uang sangat menciderai demokrasi,” jelas Tohom Purba.

Tohom Purba didampingi Ketua Relawan Martabat Sumut untuk Jokowi-Ma’ruf, Esra Ginting Manik dan Sekretaris Albert Siagian menambahkan, pihaknya juga menyerukan masyarakat pemilih untuk datang ke TPS. Pihaknya turut menghimbau agar masyarakat jangan golput dan jangan juga takut datang ke TPS.

“Relawan Martabat dalam hal ini siap mengawal para pemilih di TPS. Hal ini perlu diserukan, karena ada isu para pengusaha akan eksodus pada pemilihan nanti. Kita jangan mau ditakut-takuti dan Relawan Martabat siap mengawal untuk menyukseskan pesta demokrasi 17 April 2019 nanti,” ujar Esra Ginting Manik menambahkan.

Selain itu kata Tohom Purba, Relawan Martabat berusaha maksimal untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf dengan mengajak teman-teman, tetangga, kumpulan marga/ agama, mahasiswa dan pelajar secara.

“Bukan memaksa, tetapi memberi penjelasan soal apa yang sudah dilakukan Jokowi selama ini dan apa rencananya bersama Pak KH Ma’ruf Amin lima tahun ke depan,” tukasnya.

Sebelumnya, Tohom Purba mengungkapkan hal-hal yang mendasari Relawan Martabat untuk memilih Jokowi-Ma’ruf karena pada saat ini pasangan Jokowi-Ma’ruf yang terbaik. Namun bukan berarti sudah sempurna karena sebagai manusia pasti ada kelemahannya.

“Untuk itulah 5 tahun ke depan kita harapkan lebih baik lagi pembangunan di Indonesia. Dan kerjanya Jokowi selama 4 tahun di periode pertama ini memang nyata. Terlihat tujuan Presiden Jokowi hanyalah ingin memajukan masyarakat dan NKRI. Kalau Jokowi menang lagi , Indonesia akan makmur,” tutupnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama

PresidenDuta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo hari Senin, 18 Maret 2019, menerima dengan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Rombongan FKUB yang diketuai oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet selaku Ketua Umum FKUB hadir bersama dengan sejumlah perwakilan lain dari majelis-majelis agama dan pengurus provinsi dengan jumlah mencapai 75 orang.

"Kami melaporkan hasil-hasil Konferensi Nasional V FKUB yang kami selenggarakan pada 1-3 Maret 2019 di Makassar," ujar Ida mengenai maksud pertemuan.

Selain itu, audiensi antara kedua pihak banyak membicarakan soal kerukunan antarumat beragama serta menjalankan pemilu yang damai.

"Pemilu ini kita harus tetap rukun. Kita laksanakan dengan seluruh itikad kebaikan untuk menyukseskan pemilu. Ini adalah kewajiban moral kita," ujar Ida.

Lebih jauh, FKUB juga menyatakan siap untuk menangkal sekaligus meluruskan berita-berita hoaks dan fitnah yang banyak bertebaran di daerah-daerah. Melalui perwakilan berbagai majelis agama yang ada dalam FKUB, pihaknya akan selalu memasyarakatkan soal toleransi dan mencegah berita-berita bohong.

"Selalu kita kumandangkan agar seluruh bangsa kita ini menjadi pemeluk-pemeluk agama yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik. Kalau sudah menjadi pemeluk agama yang baik, menjadi warga negara yang baik, maka tidak ada lagi hoaks, fitnah, kebohongan, dan sebagainya," tutupnya.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Pimpinan Forum Betawi Rempug

Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo hari Senin, 18 Maret 2019, menerima pimpinan dan sejumlah pengurus Forum Betawi Rempug (FBR). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kedatangan pengurus FBR yang dipimpin oleh K.H. Lutfi Hakim, M.A. selaku Imam Besar FBR disertai dengan sejumlah ulama.

"Pada dasarnya cuma silaturahmi biasa antara rakyat dengan pemimpinnya dan alhamdulillah Pak Jokowi berkenan menerima silaturahmi kami," ucap Lutfi selepas acara.

Ia menuturkan, kedatangan FBR ini dimaksudkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di Nusantara, salah satunya ialah masyarakat adat Betawi.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepeduliannya terhadap masyarakat Betawi karena sejak beliau menjadi gubernur sampai sekarang ini sebagai presiden masih punya kepedulian terhadap budaya masyarakat Betawi," ujarnya.

Lutfi mengatakan, sebelum pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan pecahan uang baru pada 2016 lalu, masyarakat Betawi mengusulkan agar setidaknya terdapat ikon Betawi yang dicantumkan dalam salah satu pecahan mata uang baru.

"Kami masyarakat Betawi meminta setidaknya ada satu ikon budaya atau tokoh Betawi di dalam mata uang yang baru. Karena sepanjang bangsa ini merdeka tidak ada ikon masyarakat Betawi di dalamnya. Kami minta satu dikasih dua," ucapnya.

Dalam pecahan uang seratus ribu, budaya Betawi terwakili dengan ditampilkannya ilustrasi tari topeng Betawi pada bagian belakangnya. Sementara tokoh Betawi yang juga pahlawan nasional, Mohammad Husni Thamrin, muncul pada bagian depan uang rupiah kertas pecahan dua ribu rupiah.

Dalam kesempatan tersebut, Lutfi menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan bagi FBR agar mengajak masyarakat di sekitarnya untuk hadir ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 mendatang.

"Iya, mendorong orang untuk tidak golput terutama menumbuhkan keberanian pada orang untuk datang ke TPS," tutupnya.(Arianto)

Read More

Ibu Negara Jajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla Senin pagi, 18 Maret 2019 menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Sejumlah Istri Menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) juga ikut serta dalam uji coba MRT untuk publik.

Ibu Negara dan rombongan tiba di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekira pukul 09.35 WIB. Antusiasme Ibu Iriana ditunjukkan dengan bernyangi lagu “Naik Kereta Api” saat berada dalam gerbong kereta menuju Lebak Bulus.

Di dalam kereta, tepatnya di gerbong 6, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah memilih untuk berdiri, berbaur dengan Ibu-Ibu OASE dan masyarakat umum lainnya.

"Ya biar merasakan dong, berdiri bagaimana, duduk bagaimana," ujar Ibu Iriana dalam keterangannya kepada awak media.

Kereta yang membawa Ibu Iriana dan rombongan melaju dari Stasiun Bundaran HI pada pukul 09.41 WIB. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, kereta tersebut tiba di Stasiun Lebak Bulus pada pukul 10.11 WIB.

Setibanya di Stasiun Lebak Bulus, Ibu Negara dan rombongan melihat-lihat fasilitas depo MRT dari lantai 2 stasiun. Selain itu, Ibu Iriana bersama rombongan juga menyempatkan foto bersama di kursi tunggu peron Stasiun Lebak Bulus.

Mantap dan nyaman, adalah dua kata yang dituturkan oleh Ibu Negara terkait kesannya naik MRT.

"Ya sejuk sewaktu masuk. Biarpun banyak orang, tapi kita tetap lancar. Ada yang berdiri dan duduk," ujarnya.

Selain nyaman, menurutnya MRT ini juga ramah terhadap kaum perempuan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk menaati aturan ketika menggunakan moda transportasi ini.

"Peraturan dalam kereta peraturannya ya tidak boleh makan, karena nanti ada tempatnya tersendiri. Kan cuma sebentar," tuturnya.

Dari Stasiun Lebak Bulus, Ibu Iriana kemudian kembali ke Stasiun Bundaran HI dengan kereta yang berangkat pukul 10.21 WIB dan tiba pukul 10.51 WIB.

Untuk diketahui, proyek pengerjaan MRT Jakarta fase 1 telah dilakukan sejak Oktober 2013. Pada koridor 1 MRT Jakarta ini, telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.

Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang ( elevated )yang membentang kurang lebih 10 kilometer dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 stasiun layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja.

Sedangkan konstruksi bawah tanah ( underground )MRT Jakarta membentang kurang lebih 6 kilometer, yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT bawah tanah. Keenam stasiun bawah tanah tersebut yaitu Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.(Arianto)

Read More

Mubazir Bila Apel Kebangsaan Sampai 18 Miliar Pakai Uang APBD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sangat mubazir andai ada apel Kebangsaan yang berpotensi menghabiskan  dana hingga belasan miliar. Konon, selain Apel Kebangsaan 18 Milyar, semua Survei Capres Petahana Juga Dibayar Negara. Ini perlu diperiksa oleh BPK dan KPK. 

"Bila benar Jokowi  menghadiri apel akbar kebangsaan bertema "Kita Merah Putih" yang digelar Pemprov Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3), maka tentu akan menghebohksn blantika politik saat ini." Komentar Ketua Presidium Ikatan Polisi Mira Masyarakat Indonesia (IPMMI) Suta Widhya SH, di Jakarta. 

Suta menolak penghamburan uang sebanyak itu untuk hal yang tidak perlu. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi agenda yang direncanakan akan menghadirkan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu.

“Lembaga anti rasuah ini ada wajib mencegah apel kebangsaan untuk menyambut Jokowi di Jateng yang menghamburkan uang negara. Jangan sampai rakyat protes KPK mandul bila untuk urusan Jokowi, " Lanjut Suta. 

Acara apel akbar rencana mengundang grup musik Slank yang tentu  memakan biaya miliaran. Dari uang negara 18 M diokasikan antara lain untuk membayar Slank. Suta menilai apel kebangsaan yang akan digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3) itu merupakan skandal abuse of power yang dilakukan pejabat negara setingkat gubernur. 

Dirinya merasa  apel kebangsaan hanyalah kedok  untuk menguatkan rasa kebangsaan padahal  sebenarnya memenangkan calon presiden petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Andai apel  kebangsaan untuk Jokowi tetap berlangsung, niscaya skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi akan dibongkar habis oleh rezim berikut yang memerintah pasca Jokowi. Sebab, kami duga acara itu hanya untuk memenangkan Jokowi bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan. Domain Lemhannas dan Wantanas lebih pas untuk itu, " Kilah Suta lebih lanjut.

“Negara ini sedang aman, meski migrasi warga Cina massif berdatangan setiap hari, namun  TNI belum melihat sebagai ancaman. Sehingga apel kebangsaan cenderung ditujukan untuk memenangkan Jokowi. Buktinya  TNI tidak pernah bersinyalemen bahaya komunis Cina? " Heran Suta. 

Agenda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar apel akbar kebangsaan banyak memanen protes banyak kalangan karena dana yang dikucurkan terlalu besar. Berbagai meme yang menggelitik viral dimana-mana. 

Pemerintah Propinsi Jateng konon mengganggarkan dana Rp 18 miliar untuk Apel Akbar Minggu (17/3) di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang itu. Anggaran negara rencana dihabiskan buat apel kebangsaan. 

Suta menduga apel kebangsaan ini bertujuan memenangkan Capres atau  presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang dari  PDIP berupaya memenangkan pemilu dengan fasilitas negara.

“Di era Orba kepala daerah menggunakan APBD untuk apel kebulatan tekad mendukung Soeharto. Tidak ada beda kali ini apel kebangsaan untuk menangkan Jokowi. Adakah ancaman nyata t musuh dari luar sehingga perlu apel? Percayalah ancaman luar pada TNI, " Tegas Suta. 

Suta menilai apel kebangsaan bukan bertujuan untuk menguatkan rasa kebangsaan, melainkan untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019. 

“Saya menduga apel kebangsaan besok untuk Jokowi, sehingga terindikasi adanya skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi. Hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan,” Jelas Suta lebih lanjut. 

Rencana banyak  tokoh dijadwalkan hadir dalam acara itu, seperti Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KH Maimun Zubair, dan ulama asal Pekalongan Habib Luthfi. 

"Presiden Jokowi selayaknya mengambil cuti selama masa kampanye pilpres yang masih tersisa satu bulan ini. Jika tidak, akan terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) secara masif oleh calon petahana itu."Tutup Suta. **

Read More

Grand Opening Rumah Makan D'Minang Hadir Di Pasar 1 Medan Marelan

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Rumah makan "D'minang" telah hadir dijalan Marelan Raya pasar 1, tanah 600, Medan Marelan, Kehadiran Rumah Makan D'minang tersebut ditandai dalam acara "Grand Opening" pada minggu (17/03/2019).

Masyarakat medan marelan cukup antusias dengan hadirnya rumah makan D'minang ini dan terbukti dengan ramainya pengunjung di pembukan pertama, cabang ke 2 di medan marelan. Sebelumnya telah  sukses di singkawang kalimantan barat.

Abdul sebagai menajer dari D'minang ini berharap masyarakat medan marelan bisa merasa terpuskan seleranya. Karna menu yang di sajikan dengan masakan khas minang dikolaborasi dengan D' bakso  menu yg disajikan yang nenjadi andalanya ayam pop dan kari kambing

Selain rasa yg begitu nikmat harga jg cukup terjangkau dengan harga satu porsi ayam pop cukup bayar Rp. 20 ribu saja masyarakat Medan Marelan sudah bisa meninkmati dekorasi rumah makan ini yg sangat   elegan dan nyaman .

Gedung Rumah makan ini juga bisa menampung 200 ( orang) lebih yang mana dari lantai 1(satu) dan lantai 2 (dua).  oleh karna itu ABDUL sebagai menajer berharap masyarakat Medan Marelan bisa mengajak teman-teman dan atau juga sanak saudaranya.

Abdul juga mengatakan, untuk pemilihan Lokosi Rumah Makan D'minang di marelan ini, karena dilihat tempatnya sangat strategis dan Akses jalannya yang ramai dilintasi oleh masyarakat serta penduduk nya juga cukup padat dan menyukai wisata kuliner.

Wartawati : Nora Tarigan

Read More

KAI Menunggu Lahirnya Presiden Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Salah satu organisasi besar para Advokat  yaitu  Kongres Advokat Indonesia (KAI) mulai menunjukkan eksistensi dan dinamika kerja setelah berusia lebih dari 10 tahun kelahirannya. 

Pasca Idul Fitri 1440 H (Juni 2019) diharapkan akan ada Kongres III dari KAI. Tujuan utama kongres adalah  menyusun program kerja ke depan, disamping itu juga melakukan suksesi kepemimpinan puncak dari KAI sesuai  AD/ART organisasi yang hanya mengamanatkan 1 (satu) periode kepemimpinan.

Wakil Sekretaris Jenderal KAI Djudju Purwantoro SH, MH, berharap Kongres III KAI yang rencananya akan diadakan di Jakarta, berharap menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu membawa kemajuan lebih baik lagi, pasca berakhirnya era kepemimpinan  Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto SH, MH.

"Kesuksesan atau keberhasilan kepemimpinan yang telah dicapai oleh Tjoetjoe, hendaknya dapat dilanjutkan oleh Presiden KAI yang baru. Demi kemajuan organisasi, "Forum Kongres III mendatang yang rencananya diadakan di Jakarta, diharapkan mampu menangkap  aspirasi para anggota KAI  tingkat daerah dan cabang," Kata Djudju.

Lebih lanjut Djudju mengatakan, KAI di bawah kepemimpinan Presiden KAI Tjoetjoe telah berjuang membangun KAI bangkit menuju peradaban baru Advokat Indonesia. Saat ini KAI telah mencapai fase memajukan kesejahteraan anggota, dan lebih profesional terutama dalam penanganan perkara para kliennya 

"Beberapa prestasi KAI antara lain adalah terjalinnya kerjasama dengan organisasi advokat di Jepang ( Gunma Bar Association), 2017. Disamping itu juga berhasil melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI). KAI juga telah  bekerjasama dalam penanganan perkara dan bantuan hukum dengan Korps Pegawai RI (Korpri) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. **

Read More

Heintje Mandagi Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Rapat pleno Anggota Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019 di Hotel Grand Cempaka Jakarta, baru-baru ini telah memilih Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022. Dua kandidat yang sebelumnya disebut-sebut menjadi calon kuat untuk menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia yaitu Irjen (Purn) Pol Wisjnu Amat Sastro- mantan Kapolda Riau, dan Dr Emrus Sihombing- pakar Komunikasi, memilih mundur dan tidak bersedia dipilih. Mayoritas peserta rapat pleno Dewan Pers Indonesia kemudian memilih dan memutuskan Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers. 

Setelah resmi menahkodai Dewan Pers Indonesia, Heintje Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia, bersama-sama dengan anggota lainnya berhasil menyusun komposisi lengkap Struktur kepengurusan Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022.

Di jajaran pengurus inti, Mandagi didampingi Wakil Ketua Emrus Sihombing selaku Unsur Tokoh Masyarakat, dan Sekretaris Sugiharto Santoso selaku Unsur Pimpinan Perusahaan Pers dan H Subaidi selaku Unsur Tokoh Pers dan Masyarakat pada posisi Bendahara.  

Struktur Dewan Pers Indonesia adalah sebagai berikut :

- Komisi Hukum dan Perlindungan Pers : Irjen (purn) Pol. Wisjnu Amat Sastro (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Sertifikasi Kompetensi : Lasman Siahaan, SH, MH (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Pengembangan Profesi : Suriyanto, SH,MH,MKn (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Pengaduan Masyarakat : Mustika Sani, SH,MH (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Verifikasi Perusahaan Pers : Drs. Maripin Munthe (Unsur pimpinan organisasi perusahaan pers)
- Komisi Perwakilan Provinsi : Febryan Adhitya, SE,MSn (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers)
- Komisi Hubungan Antar Lembaga : Drs. Taufiq Effendi, MBA (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Pemberdayaan Media : Kasihhati (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Usaha : Drs. Yockie Hutagalung, MM (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Lembaga Sertifikasi Profesi : Salim Djati Mamma (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Penelitian dan Pengembangan : Frans P. Liwun, S.Sos,SPd (Unsur pimpinan organisasi pers)
- Komisi Kemitraan Luar Negeri : Joseph Hutabarat, SE,SH,MH (Unsur wartawan)

- Komisi Pemberdayaan Organisasi Pers : Dedik Sugianto (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Kesekretariatan : Feri Rusdiono (Unsur Wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Hubungan Masyarakat : Moris Hutasoit (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers).

Selain menetapkan Ketua Dewan Pers Terpilih, Rapat Pleno Dewan Pers Indonesia juga menetapkan Badan Pengawas Dewan Pers Indonesia (berada di luar struktur) yakni : Marlon Brando, Edi Anwar, dan Wesley Sihombing. Jajaran Badan Pengawas ini masih akan diisi oleh beberapa tokoh lagi yang dianggap memiliki kapasitas sebagai tokoh pers atau tokoh masyarakat.

Dengan terbentuknya susunan lengkap Struktur Kepengurusan Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Pers Indonesia Heintje Mandagi mengatakan, langkah selanjutnya adalah seluruh Anggota Dewan Pers Indonesia harus segera bekerja menyusun program kerja sambil menunggu rekomendasi hasil Kongres Pers Indonesia diserahkan ke Presiden Republik Indonesia.

Ditengah ‘badai’ ancaman somasi Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo terhadap Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, Mandagi menuturkan, masih ada lagi muncul penolakan dan cibiran dari kelompok yang menamakan Majelis Pers. Kelompok ini megaku sebagai pelaku sejarah dan mengklaim sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memperjuangkan kemerdekaan pers.

“Yang pasti Dewan Pers Indonesia ini telah dilahirkan oleh 12 organisasi pers yang mana 6 di antaranya adalah organisasi pers yang telah ikut berjasa membentuk kembali Dewan Pers pasca dibubarkan dan disahkannya Undang-Undang Pers yang baru nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” terang Mandagi.

Mandagi dalam kapasitas selaku Sekretaris Sekber Pers Indonesia juga menambahkan, untuk menghadapi segala ancaman dan penolakan atas berdirinya Dewan Pers Indonesia maka Sekber Pers Indonesia akan segera membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari para pengacara handal.

Sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia, Mandagi menegaskan, pihaknya akan berkonsentrasi melihat peluang  besar untuk mensejahterakan wartawan Indonesia sudah berada di depan mata. “Kita akan bekerja dengan membangun sistem yang perofesional dan modern untuk membawa pers Indonesia maju, mandiri, merdeka, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dijelaskan pula, bersama dengan Komisi Usaha yang dijabat Yockie Hutagalung, Dewan Pers Indonesia akan memperjuangkan belanja iklan nasional terdistribusi ke setiap provinsi agar ribuan media cetak lokal dan media online bisa mendapatkan peluang besar memperoleh pemasukan besar dari belanja iklan nasional tersebut. 

“Pers Indonesia harus sejahtera karena peluang itu sangat besar dan terbuka lebar, namun selama ini pemerintah diam saja karena tidak paham, begitupun dengan Dewan Pers yang ada sekarang tidak pernah melakukan upaya untuk memperjuangan belanja iklan nasional tersebut dishare ke media lokal untuk kesejahteraan wartawan,” terangnya. Yang ada sekarang ini, menurut Mandagi, Dewan Pers malah sibuk dengan proyek Uji Kompetensi Wartawan, Verifikasi Media, dan membentuk satgas untuk menakut-nakuti media-media online yang sesungguhnya sudah berjasa menciptakan puluhan ribu tenaga kerja wartawan dan pekerja pers. 

Selain itu, Dewan Pers Indonesia akan bekerja melayani masyarakat menyampaikan aduan terkait masalah pemberitaan melalui Komisi Pengaduan Masyarakat. 

“Masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa pers akan dilayani melalui Posko Layanan Pengaduan di setiap Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga harapan kami tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan ke polisi terkait sengketa pers, dan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk melapor ke Dewan Pers,” tuturnya.

“Peraturan-peraturan di bidang pers yang ditetapkan pada Kongres kemarin akan segera diimplementasi oleh seluruh organisasi pers, dan Dewan Pers akan memfasilitasi itu, terutama pengangkatan keanggotaan wartawan dan verifikasi media agar nantinya tidak ada lagi wartawan dan media yang disebut abal-abal oleh Dewan Pers,” urainya.

Mandagi menambahkan bahwa Sistem verifikasi media yang dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah untuk menempatkan kemampuan media berdasarkan klasifikasi. 

Sebagai perbandingan, sistem yang dibuat Dewan Pers yang ada sekarang, misalnya media harian Kompas yang sudah berdiri puluhan tahun sama klasifikasinya dengan media lokal yang baru lolos verifikasi di dewan pers. Versi Dewan Pers Indonesia akan memberi rating sesuai kemampuan dan pengalaman media berdasarkan klasifikasi yaitu Perusahaan Pers kategori Kecil, Menengah, dan Besar. Dengan penetapan klasifikasi ini maka kebutuhan penyaluran belanja iklan akan menyesuaikan dengan kategori Perusahaan Pers. Sebagai contoh, tender belanja iklan yang ditawarkan senilai 100 Milyar Rupiah tentu hanya bisa diikuti oleh Perusahaan Pers dengan Klasifikasi B atau Besar. Begitupun jika nilai belanja iklan hanya 10 juta rupiah maka perusahaan pers yang berhak ikut hanya untuk klasifikasi K atau Kecil. Tidak wajar jika nilai belanja iklan hanya puluhan juta rupiah dan perusahaan Klasifikasi B ikut ambil bagian di dalamnya.

“Dengan sistem ini kami yakin belanja iklan nasional akan terdistribusi sampai ke daerah, dan akan berdampak positif bagi bertumbuh-kembangnya media lokal,” pungkasnya. 

Sistem lain yang akan dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Selama ini wartawan disodori program Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers dengan bermodalkan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP berlisensi Dewan Pers, kemudian melaksaakan uji kompetensi tanpa pernah melakukan pendidkan atau pembinaan terlebih dahulu. Ironisnya, setelah lulus UKW sertifikatnya tidak sah karena bukan produk Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Sistem yang kami akan terapkan adalah wartawan mengikuti proses sertifikasi melaluji LSP yang berlisensi BNSP, sehingga sertifikatnya berstandar internasional dan bisa digunakan melamar pekerjaan wartawan di perusahaan luar negeri,” ujar Mandagi.

Sementara itu Peraturan Pers tentang Keanggotaan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan akan segera diterapkan oleh organisasi-organisasi pers. Pengangkatan keanggotaan Wartawan dinyatakan sah bukan karena ikut UKW melainkan sah setelah ditetapkan secara resmi oleh organisasi pers berdasarkan rekomendasi dari pimpinan redaksi. Tutup Mandagi.(Arianto)

Read More