Keberanian Bubarkan HTI Jokowi Didukung Ulama Sedunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Saat konferensi pers dalam rangka Apel Akbar Posko Relawan 01 di Rumah Aspirasi Rakyat 01 Jl. Proklamasi 46 Menteng Jakarta, hari Jumat (15/03/2019) menyampaikan ancaman bahaya HTI dan gerakan transnasional. Ketua Relawan Nusantara Jokowi 2 Periode (RNJ2P) Haidar Alwi selaku salah satu organ pendukung pasangan Jokowi-Amin menceritakan kisahnya saat konferensi ulama Islam se-Dunia di Padang (Sumbar) tanggal 23-26 november 2017 lalu.

Dari pengalamannya tersebut, Ia pun merasa bangga dengan keberanian Presiden Jokowi dalam mengambil tindakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sejatinya diawal keterangan dari Haidar Alwi ini menceritakan, bahwa di Indonesia ini jumlah muslimin-nya lebih 200 juta. Artinya di Indonesia 1/7 penduduk muslim di dunia ada di negeri ini.

Saat berlangsung konferensi Ulama, Haidar pun mencoba untuk mulai mengulik berbagai pertanyaan dihadapan setiap peserta yang hadir yang mendominasi hadir dari kalangan Ulama Al Sunnah Al Jama’ah kala itu.

“Hampir semua yang saya wawancarai (para ulama di acara tersebut) mendukung semuanya agar memberantas radikal,” ujarnya menceritakan pengalamannya didepan para awak media.

Lanjutnya lagi menerangkan, bahwa hasil seputar tanya jawab Haidar saat acara pertemuan ulama Islam se-Dunia tersebut, seyogianya, semua Ulama mengatakan akan mendukung pasangan Jokowi-Amin (01).

“Hampir semua (ulama) yang saya wawancarai saat itu mendoakan agar pak Jokowi untuk terpilih kembali di 2019,” lanjutnya.

Alasan mereka pun seragam ujar Haidar, karena ada satu hal yang dimana Presiden Jokowi adalah satu-satunya yang dianggap sebagai presiden yang berani berantas radikal secara luar biasa dan tangguh.

Haidar menceritakan kisah ikhwal HTI, ketika TGB (Tuan Guru Bajang) eks. Gubernur NTB pernah berkunjung ke kantor HTI. Dimana pada intinya dari kisah kunjungan TGB ke kantor pusat HTI tersebut, pihak HTI yang menginginkan agar mengantikan Ideologi NKRI menjadi sistem khilafah.

“Nah saya menekankan! bahwa Pak Jokowi luar biasa karena mereka adalah tokoh-tokoh Islam dunia (berani bubarkan HTI),” ungkapnya.

Namun alasan dari berbagai para ulama yang ditanyakan kala itu yang mana mereka memberikan dukungan pada pasangan 01 juga dianggap, karena dinilai Jokowi adalah figur pemimpin yang tegas apalagi dalam hal melawan radikalisme.

Rasa apresiasi yang luar biasa ini juga ditujukan pada Jokowi karena Haidar salut dengan ketegasan sang Presiden bahkan dalam ke kepemimpinannya yang masih 2 tahun sudah berani ambil tindakan dan berhasil bubarkan HTI. Tutup Haidar.(Arianto)

Read More

Teroris Biadab Renggut Nyawa Ummat Islam Tidak Bersalah

Duta Nusantara Merdeka | Jakartae

mbantaian oleh para teroris biadab berupa penembakan terhadap para jamaah Masjid An Noor, di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019) membuat Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) menyatakan keberatan dan keprihatinannya. 

"Penyerangan oleh para teroris (sesungguhnya) tersebut, yang telah merengut korban puluhana nyawa para syuhada itu sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan (Hukum & HAM), toleransi antar umat beragama dan mencoreng perdamaian dunia," Kata Sekjen IKAMI Djudju Purwantoro SH di Jakarta. 

Menurut Djudju, IKAMI mengecam keras tindakan bar-bar seperti itu. Islam adalah agama yang damai (islam is the most peaceful religion of the world). Teror seperti itu tidak ada hubungannya dengan Islam, dan sejatinya teroris tidak memiliki agama. UNESCO beberapa tahun lalu juga telah mengeluarkan 'Certificate Of Peace', yang 

mengecam keras tindakan terorisme semacam itu. 

Tindakan keji dan biadab tersebut jelas merupakan perwujudan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Sehingga IKAMI  menuntut kepada pemerintah New Zealand untuk segera mengusut secara tuntas serta "menangkap dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku." 

IKAMI juga mendesak pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Selandia Baru memberikan jaminan perlindungan keamanan secara serius, khususnya bagi umat Islam Indonesia dan dunia di Selandia Baru dari para teroris atas tindakan keji dan biadab. 

Selama ini terutama oleh negara-negara Barat , istilah teroris dan aksi terorisme yang selama ini terjadi, cenderung diarahkan dan distigmakan kepada umat Islam. Contoh kejadian di New Zealand tersebut, merupakan bukti bahwa justru  Islam dan atau Umat Islam yang menjadi korban. 

IKAMI menyerukan kepada umat Islam untuk tetap tawakal dan waspada, dan melawan kepada pihak manapun para pelaku terorisme terhadap umat Islam.

Menutup penjelasannya, Djudju berharap agar  terhadap para pelaku teroris dimanapun berada, pihak penegak hukum wajib melakukan tindakan hukum maksimal tanpa toleransi, dan harus diberantas jaringannya sampai keakar-akarnya. **

Read More

Institute Francais Indonesia Gelar Pekan Bahasa Perancis di Gedung IFI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, H.E. Mr. Ouadia Benabdella menghadiri acara Pembukaan Pekan Bahasa Perancis yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Perancis bekerjasama dengan kedubes negara-negara berbahasa Perancis di Indonesia, bertempat di Auditorium Institute Francais Indonesia (IFI), Jl. MH. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat, hari Senin, 18 Maret 2019. Selain Dubes Maroko, hadir pula Dubes Aljazair, Austria, Belgia, Kanada, Perancis, Lebanon, Serbia, Swiss, dan Tunisia. Negara-negara tersebut menggunakan Bahasa Perancis sebagai salah satu bahasa resmi negara mereka. Para Dubes didampingi oleh konsuler masing-masing, antara lain Mr. Mostafa Nakhlaoui dari Kedubes Maroko dan Mr. Baghdadi Dhahbi dari Kedubes Tunisia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kedutaan Besar Perancis setiap tahun mengagendakan kegiatan Pekan Bahasa Perancis, yang dilaksanakan oleh lembaga IFI. Kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan berbagai aktivitas bernuansa Perancis di berbagai lokasi seperti kampus dan komunitas pelajar di Jakarta dan sekitarnya.

Acara Pembukaan Pekan Bahasa Perancis yang berlangsung dari pukul 18.30 s/d 20.30 wib itu diawali dengan penampilan Tari Piring Sumatera Barat yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, sambutan dari Dubes Maroko mewakili para Dubes Negara Francophonie (negara-negara berbahasa Perancis) dan Dubes Perancis sebagai tuan rumah.

Dalam sambutannya, Dubes Maroko menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para Dubes dan undangan. Benabdella juga mengharapkan kiranya melalui event tersebut, persahabatan di antara sesama negara Francophonie maupun dengan Indonesia semakin erat, melalui kesamaan bahasa pengantar, yakni Bahasa Perancis. "Kita berharap persahabatan di antara negara-negara Francophonie, maupun dengan negara Indonesia akan semakin erat melalui penggunaan Bahasa Perancis," ujar Dubes Benabdella dalam Bahasa Perancis yang sangat fasih.

Acara yang dihadiri para generasi millennial yang memenuhi Auditorium IFI berkapasitas 150 orang itu selanjutnya diisi dengan penampilan konser musisi dari Swiss, Marc Aimon. Konser ini cukup menarik, membawakan beberapa lagu dalam Bahasa Perancis, diselingi cerita interaktif Marc Aimon dengan audiens yang terlihat antusias mengikuti alur penampilan sang musisi muda tersebut.

"Saya menikmati sekali pertunjukan konser Marc Aimon malam ini," ujar Lisa, gadis milenial yang turut hadir di acara ini. (Arianto)

Read More

Deklarasi Relawan Martabat Dukung Pemenangan Jokowi – KH Ma’ruf Amin

Duta Nusantara Merdeka | Medan
Relawan Martabat Sumut menegaskan mereka bukan sekedar ikut-ikutan mendeklarasikan diri mendukung Jokowi – KH Ma’ruf Amin. Relawan Martabat Provinsi Sumatera Utara akan total memenangkan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, walaupun dideklarasikan satu bulan sebelum Pilpres 17 April 2019.

Hal ini disampaikan Tohom Purba selaku Ketua Relawan Martabat Pusat untuk Jokowi-Ma’ruf, saat memberikan pengarahan pada deklarasi Relawan Martabat di Sumatera Utara Jl. Gajah Mada, Medan, hari Sabtu (16/3/2019).

“Relawan Martabat di Sumut dan di provinsi lainnya akan intensif mencegah praktik bagi-bagi uang (money politik) jelang pencoblosan,” ujar Tohom Purba saat dihubungi Senin (18/3/2019).

Menurut Tohom Purba, seiring semakin dekatnya waktu, Relawan Martabat Sumut akan memperkuat monitoring dan siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami concern mencegah dan mengawasi jangan sampai ada bagi-bagi uang atau serangan fajar di Pilpres. Selain melanggar undang-undang, praktik bagi-bagi uang sangat menciderai demokrasi,” jelas Tohom Purba.

Tohom Purba didampingi Ketua Relawan Martabat Sumut untuk Jokowi-Ma’ruf, Esra Ginting Manik dan Sekretaris Albert Siagian menambahkan, pihaknya juga menyerukan masyarakat pemilih untuk datang ke TPS. Pihaknya turut menghimbau agar masyarakat jangan golput dan jangan juga takut datang ke TPS.

“Relawan Martabat dalam hal ini siap mengawal para pemilih di TPS. Hal ini perlu diserukan, karena ada isu para pengusaha akan eksodus pada pemilihan nanti. Kita jangan mau ditakut-takuti dan Relawan Martabat siap mengawal untuk menyukseskan pesta demokrasi 17 April 2019 nanti,” ujar Esra Ginting Manik menambahkan.

Selain itu kata Tohom Purba, Relawan Martabat berusaha maksimal untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf dengan mengajak teman-teman, tetangga, kumpulan marga/ agama, mahasiswa dan pelajar secara.

“Bukan memaksa, tetapi memberi penjelasan soal apa yang sudah dilakukan Jokowi selama ini dan apa rencananya bersama Pak KH Ma’ruf Amin lima tahun ke depan,” tukasnya.

Sebelumnya, Tohom Purba mengungkapkan hal-hal yang mendasari Relawan Martabat untuk memilih Jokowi-Ma’ruf karena pada saat ini pasangan Jokowi-Ma’ruf yang terbaik. Namun bukan berarti sudah sempurna karena sebagai manusia pasti ada kelemahannya.

“Untuk itulah 5 tahun ke depan kita harapkan lebih baik lagi pembangunan di Indonesia. Dan kerjanya Jokowi selama 4 tahun di periode pertama ini memang nyata. Terlihat tujuan Presiden Jokowi hanyalah ingin memajukan masyarakat dan NKRI. Kalau Jokowi menang lagi , Indonesia akan makmur,” tutupnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama

PresidenDuta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo hari Senin, 18 Maret 2019, menerima dengan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Rombongan FKUB yang diketuai oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet selaku Ketua Umum FKUB hadir bersama dengan sejumlah perwakilan lain dari majelis-majelis agama dan pengurus provinsi dengan jumlah mencapai 75 orang.

"Kami melaporkan hasil-hasil Konferensi Nasional V FKUB yang kami selenggarakan pada 1-3 Maret 2019 di Makassar," ujar Ida mengenai maksud pertemuan.

Selain itu, audiensi antara kedua pihak banyak membicarakan soal kerukunan antarumat beragama serta menjalankan pemilu yang damai.

"Pemilu ini kita harus tetap rukun. Kita laksanakan dengan seluruh itikad kebaikan untuk menyukseskan pemilu. Ini adalah kewajiban moral kita," ujar Ida.

Lebih jauh, FKUB juga menyatakan siap untuk menangkal sekaligus meluruskan berita-berita hoaks dan fitnah yang banyak bertebaran di daerah-daerah. Melalui perwakilan berbagai majelis agama yang ada dalam FKUB, pihaknya akan selalu memasyarakatkan soal toleransi dan mencegah berita-berita bohong.

"Selalu kita kumandangkan agar seluruh bangsa kita ini menjadi pemeluk-pemeluk agama yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik. Kalau sudah menjadi pemeluk agama yang baik, menjadi warga negara yang baik, maka tidak ada lagi hoaks, fitnah, kebohongan, dan sebagainya," tutupnya.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Pimpinan Forum Betawi Rempug

Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo hari Senin, 18 Maret 2019, menerima pimpinan dan sejumlah pengurus Forum Betawi Rempug (FBR). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kedatangan pengurus FBR yang dipimpin oleh K.H. Lutfi Hakim, M.A. selaku Imam Besar FBR disertai dengan sejumlah ulama.

"Pada dasarnya cuma silaturahmi biasa antara rakyat dengan pemimpinnya dan alhamdulillah Pak Jokowi berkenan menerima silaturahmi kami," ucap Lutfi selepas acara.

Ia menuturkan, kedatangan FBR ini dimaksudkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di Nusantara, salah satunya ialah masyarakat adat Betawi.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepeduliannya terhadap masyarakat Betawi karena sejak beliau menjadi gubernur sampai sekarang ini sebagai presiden masih punya kepedulian terhadap budaya masyarakat Betawi," ujarnya.

Lutfi mengatakan, sebelum pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan pecahan uang baru pada 2016 lalu, masyarakat Betawi mengusulkan agar setidaknya terdapat ikon Betawi yang dicantumkan dalam salah satu pecahan mata uang baru.

"Kami masyarakat Betawi meminta setidaknya ada satu ikon budaya atau tokoh Betawi di dalam mata uang yang baru. Karena sepanjang bangsa ini merdeka tidak ada ikon masyarakat Betawi di dalamnya. Kami minta satu dikasih dua," ucapnya.

Dalam pecahan uang seratus ribu, budaya Betawi terwakili dengan ditampilkannya ilustrasi tari topeng Betawi pada bagian belakangnya. Sementara tokoh Betawi yang juga pahlawan nasional, Mohammad Husni Thamrin, muncul pada bagian depan uang rupiah kertas pecahan dua ribu rupiah.

Dalam kesempatan tersebut, Lutfi menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan bagi FBR agar mengajak masyarakat di sekitarnya untuk hadir ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 mendatang.

"Iya, mendorong orang untuk tidak golput terutama menumbuhkan keberanian pada orang untuk datang ke TPS," tutupnya.(Arianto)

Read More

Ibu Negara Jajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla Senin pagi, 18 Maret 2019 menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Sejumlah Istri Menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) juga ikut serta dalam uji coba MRT untuk publik.

Ibu Negara dan rombongan tiba di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekira pukul 09.35 WIB. Antusiasme Ibu Iriana ditunjukkan dengan bernyangi lagu “Naik Kereta Api” saat berada dalam gerbong kereta menuju Lebak Bulus.

Di dalam kereta, tepatnya di gerbong 6, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah memilih untuk berdiri, berbaur dengan Ibu-Ibu OASE dan masyarakat umum lainnya.

"Ya biar merasakan dong, berdiri bagaimana, duduk bagaimana," ujar Ibu Iriana dalam keterangannya kepada awak media.

Kereta yang membawa Ibu Iriana dan rombongan melaju dari Stasiun Bundaran HI pada pukul 09.41 WIB. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, kereta tersebut tiba di Stasiun Lebak Bulus pada pukul 10.11 WIB.

Setibanya di Stasiun Lebak Bulus, Ibu Negara dan rombongan melihat-lihat fasilitas depo MRT dari lantai 2 stasiun. Selain itu, Ibu Iriana bersama rombongan juga menyempatkan foto bersama di kursi tunggu peron Stasiun Lebak Bulus.

Mantap dan nyaman, adalah dua kata yang dituturkan oleh Ibu Negara terkait kesannya naik MRT.

"Ya sejuk sewaktu masuk. Biarpun banyak orang, tapi kita tetap lancar. Ada yang berdiri dan duduk," ujarnya.

Selain nyaman, menurutnya MRT ini juga ramah terhadap kaum perempuan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk menaati aturan ketika menggunakan moda transportasi ini.

"Peraturan dalam kereta peraturannya ya tidak boleh makan, karena nanti ada tempatnya tersendiri. Kan cuma sebentar," tuturnya.

Dari Stasiun Lebak Bulus, Ibu Iriana kemudian kembali ke Stasiun Bundaran HI dengan kereta yang berangkat pukul 10.21 WIB dan tiba pukul 10.51 WIB.

Untuk diketahui, proyek pengerjaan MRT Jakarta fase 1 telah dilakukan sejak Oktober 2013. Pada koridor 1 MRT Jakarta ini, telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.

Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang ( elevated )yang membentang kurang lebih 10 kilometer dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 stasiun layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja.

Sedangkan konstruksi bawah tanah ( underground )MRT Jakarta membentang kurang lebih 6 kilometer, yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT bawah tanah. Keenam stasiun bawah tanah tersebut yaitu Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.(Arianto)

Read More

Mubazir Bila Apel Kebangsaan Sampai 18 Miliar Pakai Uang APBD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sangat mubazir andai ada apel Kebangsaan yang berpotensi menghabiskan  dana hingga belasan miliar. Konon, selain Apel Kebangsaan 18 Milyar, semua Survei Capres Petahana Juga Dibayar Negara. Ini perlu diperiksa oleh BPK dan KPK. 

"Bila benar Jokowi  menghadiri apel akbar kebangsaan bertema "Kita Merah Putih" yang digelar Pemprov Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3), maka tentu akan menghebohksn blantika politik saat ini." Komentar Ketua Presidium Ikatan Polisi Mira Masyarakat Indonesia (IPMMI) Suta Widhya SH, di Jakarta. 

Suta menolak penghamburan uang sebanyak itu untuk hal yang tidak perlu. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi agenda yang direncanakan akan menghadirkan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu.

“Lembaga anti rasuah ini ada wajib mencegah apel kebangsaan untuk menyambut Jokowi di Jateng yang menghamburkan uang negara. Jangan sampai rakyat protes KPK mandul bila untuk urusan Jokowi, " Lanjut Suta. 

Acara apel akbar rencana mengundang grup musik Slank yang tentu  memakan biaya miliaran. Dari uang negara 18 M diokasikan antara lain untuk membayar Slank. Suta menilai apel kebangsaan yang akan digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3) itu merupakan skandal abuse of power yang dilakukan pejabat negara setingkat gubernur. 

Dirinya merasa  apel kebangsaan hanyalah kedok  untuk menguatkan rasa kebangsaan padahal  sebenarnya memenangkan calon presiden petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Andai apel  kebangsaan untuk Jokowi tetap berlangsung, niscaya skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi akan dibongkar habis oleh rezim berikut yang memerintah pasca Jokowi. Sebab, kami duga acara itu hanya untuk memenangkan Jokowi bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan. Domain Lemhannas dan Wantanas lebih pas untuk itu, " Kilah Suta lebih lanjut.

“Negara ini sedang aman, meski migrasi warga Cina massif berdatangan setiap hari, namun  TNI belum melihat sebagai ancaman. Sehingga apel kebangsaan cenderung ditujukan untuk memenangkan Jokowi. Buktinya  TNI tidak pernah bersinyalemen bahaya komunis Cina? " Heran Suta. 

Agenda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar apel akbar kebangsaan banyak memanen protes banyak kalangan karena dana yang dikucurkan terlalu besar. Berbagai meme yang menggelitik viral dimana-mana. 

Pemerintah Propinsi Jateng konon mengganggarkan dana Rp 18 miliar untuk Apel Akbar Minggu (17/3) di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang itu. Anggaran negara rencana dihabiskan buat apel kebangsaan. 

Suta menduga apel kebangsaan ini bertujuan memenangkan Capres atau  presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang dari  PDIP berupaya memenangkan pemilu dengan fasilitas negara.

“Di era Orba kepala daerah menggunakan APBD untuk apel kebulatan tekad mendukung Soeharto. Tidak ada beda kali ini apel kebangsaan untuk menangkan Jokowi. Adakah ancaman nyata t musuh dari luar sehingga perlu apel? Percayalah ancaman luar pada TNI, " Tegas Suta. 

Suta menilai apel kebangsaan bukan bertujuan untuk menguatkan rasa kebangsaan, melainkan untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019. 

“Saya menduga apel kebangsaan besok untuk Jokowi, sehingga terindikasi adanya skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi. Hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan,” Jelas Suta lebih lanjut. 

Rencana banyak  tokoh dijadwalkan hadir dalam acara itu, seperti Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KH Maimun Zubair, dan ulama asal Pekalongan Habib Luthfi. 

"Presiden Jokowi selayaknya mengambil cuti selama masa kampanye pilpres yang masih tersisa satu bulan ini. Jika tidak, akan terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) secara masif oleh calon petahana itu."Tutup Suta. **

Read More

Grand Opening Rumah Makan D'Minang Hadir Di Pasar 1 Medan Marelan

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Rumah makan "D'minang" telah hadir dijalan Marelan Raya pasar 1, tanah 600, Medan Marelan, Kehadiran Rumah Makan D'minang tersebut ditandai dalam acara "Grand Opening" pada minggu (17/03/2019).

Masyarakat medan marelan cukup antusias dengan hadirnya rumah makan D'minang ini dan terbukti dengan ramainya pengunjung di pembukan pertama, cabang ke 2 di medan marelan. Sebelumnya telah  sukses di singkawang kalimantan barat.

Abdul sebagai menajer dari D'minang ini berharap masyarakat medan marelan bisa merasa terpuskan seleranya. Karna menu yang di sajikan dengan masakan khas minang dikolaborasi dengan D' bakso  menu yg disajikan yang nenjadi andalanya ayam pop dan kari kambing

Selain rasa yg begitu nikmat harga jg cukup terjangkau dengan harga satu porsi ayam pop cukup bayar Rp. 20 ribu saja masyarakat Medan Marelan sudah bisa meninkmati dekorasi rumah makan ini yg sangat   elegan dan nyaman .

Gedung Rumah makan ini juga bisa menampung 200 ( orang) lebih yang mana dari lantai 1(satu) dan lantai 2 (dua).  oleh karna itu ABDUL sebagai menajer berharap masyarakat Medan Marelan bisa mengajak teman-teman dan atau juga sanak saudaranya.

Abdul juga mengatakan, untuk pemilihan Lokosi Rumah Makan D'minang di marelan ini, karena dilihat tempatnya sangat strategis dan Akses jalannya yang ramai dilintasi oleh masyarakat serta penduduk nya juga cukup padat dan menyukai wisata kuliner.

Wartawati : Nora Tarigan

Read More

KAI Menunggu Lahirnya Presiden Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Salah satu organisasi besar para Advokat  yaitu  Kongres Advokat Indonesia (KAI) mulai menunjukkan eksistensi dan dinamika kerja setelah berusia lebih dari 10 tahun kelahirannya. 

Pasca Idul Fitri 1440 H (Juni 2019) diharapkan akan ada Kongres III dari KAI. Tujuan utama kongres adalah  menyusun program kerja ke depan, disamping itu juga melakukan suksesi kepemimpinan puncak dari KAI sesuai  AD/ART organisasi yang hanya mengamanatkan 1 (satu) periode kepemimpinan.

Wakil Sekretaris Jenderal KAI Djudju Purwantoro SH, MH, berharap Kongres III KAI yang rencananya akan diadakan di Jakarta, berharap menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu membawa kemajuan lebih baik lagi, pasca berakhirnya era kepemimpinan  Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto SH, MH.

"Kesuksesan atau keberhasilan kepemimpinan yang telah dicapai oleh Tjoetjoe, hendaknya dapat dilanjutkan oleh Presiden KAI yang baru. Demi kemajuan organisasi, "Forum Kongres III mendatang yang rencananya diadakan di Jakarta, diharapkan mampu menangkap  aspirasi para anggota KAI  tingkat daerah dan cabang," Kata Djudju.

Lebih lanjut Djudju mengatakan, KAI di bawah kepemimpinan Presiden KAI Tjoetjoe telah berjuang membangun KAI bangkit menuju peradaban baru Advokat Indonesia. Saat ini KAI telah mencapai fase memajukan kesejahteraan anggota, dan lebih profesional terutama dalam penanganan perkara para kliennya 

"Beberapa prestasi KAI antara lain adalah terjalinnya kerjasama dengan organisasi advokat di Jepang ( Gunma Bar Association), 2017. Disamping itu juga berhasil melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI). KAI juga telah  bekerjasama dalam penanganan perkara dan bantuan hukum dengan Korps Pegawai RI (Korpri) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. **

Read More

Heintje Mandagi Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Rapat pleno Anggota Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019 di Hotel Grand Cempaka Jakarta, baru-baru ini telah memilih Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022. Dua kandidat yang sebelumnya disebut-sebut menjadi calon kuat untuk menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia yaitu Irjen (Purn) Pol Wisjnu Amat Sastro- mantan Kapolda Riau, dan Dr Emrus Sihombing- pakar Komunikasi, memilih mundur dan tidak bersedia dipilih. Mayoritas peserta rapat pleno Dewan Pers Indonesia kemudian memilih dan memutuskan Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers. 

Setelah resmi menahkodai Dewan Pers Indonesia, Heintje Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia, bersama-sama dengan anggota lainnya berhasil menyusun komposisi lengkap Struktur kepengurusan Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022.

Di jajaran pengurus inti, Mandagi didampingi Wakil Ketua Emrus Sihombing selaku Unsur Tokoh Masyarakat, dan Sekretaris Sugiharto Santoso selaku Unsur Pimpinan Perusahaan Pers dan H Subaidi selaku Unsur Tokoh Pers dan Masyarakat pada posisi Bendahara.  

Struktur Dewan Pers Indonesia adalah sebagai berikut :

- Komisi Hukum dan Perlindungan Pers : Irjen (purn) Pol. Wisjnu Amat Sastro (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Sertifikasi Kompetensi : Lasman Siahaan, SH, MH (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Pengembangan Profesi : Suriyanto, SH,MH,MKn (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Pengaduan Masyarakat : Mustika Sani, SH,MH (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Verifikasi Perusahaan Pers : Drs. Maripin Munthe (Unsur pimpinan organisasi perusahaan pers)
- Komisi Perwakilan Provinsi : Febryan Adhitya, SE,MSn (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers)
- Komisi Hubungan Antar Lembaga : Drs. Taufiq Effendi, MBA (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Pemberdayaan Media : Kasihhati (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Usaha : Drs. Yockie Hutagalung, MM (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Komisi Lembaga Sertifikasi Profesi : Salim Djati Mamma (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Penelitian dan Pengembangan : Frans P. Liwun, S.Sos,SPd (Unsur pimpinan organisasi pers)
- Komisi Kemitraan Luar Negeri : Joseph Hutabarat, SE,SH,MH (Unsur wartawan)

- Komisi Pemberdayaan Organisasi Pers : Dedik Sugianto (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Kesekretariatan : Feri Rusdiono (Unsur Wartawan/pimpinan organisasi pers)
- Komisi Hubungan Masyarakat : Moris Hutasoit (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers).

Selain menetapkan Ketua Dewan Pers Terpilih, Rapat Pleno Dewan Pers Indonesia juga menetapkan Badan Pengawas Dewan Pers Indonesia (berada di luar struktur) yakni : Marlon Brando, Edi Anwar, dan Wesley Sihombing. Jajaran Badan Pengawas ini masih akan diisi oleh beberapa tokoh lagi yang dianggap memiliki kapasitas sebagai tokoh pers atau tokoh masyarakat.

Dengan terbentuknya susunan lengkap Struktur Kepengurusan Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Pers Indonesia Heintje Mandagi mengatakan, langkah selanjutnya adalah seluruh Anggota Dewan Pers Indonesia harus segera bekerja menyusun program kerja sambil menunggu rekomendasi hasil Kongres Pers Indonesia diserahkan ke Presiden Republik Indonesia.

Ditengah ‘badai’ ancaman somasi Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo terhadap Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, Mandagi menuturkan, masih ada lagi muncul penolakan dan cibiran dari kelompok yang menamakan Majelis Pers. Kelompok ini megaku sebagai pelaku sejarah dan mengklaim sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memperjuangkan kemerdekaan pers.

“Yang pasti Dewan Pers Indonesia ini telah dilahirkan oleh 12 organisasi pers yang mana 6 di antaranya adalah organisasi pers yang telah ikut berjasa membentuk kembali Dewan Pers pasca dibubarkan dan disahkannya Undang-Undang Pers yang baru nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” terang Mandagi.

Mandagi dalam kapasitas selaku Sekretaris Sekber Pers Indonesia juga menambahkan, untuk menghadapi segala ancaman dan penolakan atas berdirinya Dewan Pers Indonesia maka Sekber Pers Indonesia akan segera membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari para pengacara handal.

Sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia, Mandagi menegaskan, pihaknya akan berkonsentrasi melihat peluang  besar untuk mensejahterakan wartawan Indonesia sudah berada di depan mata. “Kita akan bekerja dengan membangun sistem yang perofesional dan modern untuk membawa pers Indonesia maju, mandiri, merdeka, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dijelaskan pula, bersama dengan Komisi Usaha yang dijabat Yockie Hutagalung, Dewan Pers Indonesia akan memperjuangkan belanja iklan nasional terdistribusi ke setiap provinsi agar ribuan media cetak lokal dan media online bisa mendapatkan peluang besar memperoleh pemasukan besar dari belanja iklan nasional tersebut. 

“Pers Indonesia harus sejahtera karena peluang itu sangat besar dan terbuka lebar, namun selama ini pemerintah diam saja karena tidak paham, begitupun dengan Dewan Pers yang ada sekarang tidak pernah melakukan upaya untuk memperjuangan belanja iklan nasional tersebut dishare ke media lokal untuk kesejahteraan wartawan,” terangnya. Yang ada sekarang ini, menurut Mandagi, Dewan Pers malah sibuk dengan proyek Uji Kompetensi Wartawan, Verifikasi Media, dan membentuk satgas untuk menakut-nakuti media-media online yang sesungguhnya sudah berjasa menciptakan puluhan ribu tenaga kerja wartawan dan pekerja pers. 

Selain itu, Dewan Pers Indonesia akan bekerja melayani masyarakat menyampaikan aduan terkait masalah pemberitaan melalui Komisi Pengaduan Masyarakat. 

“Masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa pers akan dilayani melalui Posko Layanan Pengaduan di setiap Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga harapan kami tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan ke polisi terkait sengketa pers, dan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk melapor ke Dewan Pers,” tuturnya.

“Peraturan-peraturan di bidang pers yang ditetapkan pada Kongres kemarin akan segera diimplementasi oleh seluruh organisasi pers, dan Dewan Pers akan memfasilitasi itu, terutama pengangkatan keanggotaan wartawan dan verifikasi media agar nantinya tidak ada lagi wartawan dan media yang disebut abal-abal oleh Dewan Pers,” urainya.

Mandagi menambahkan bahwa Sistem verifikasi media yang dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah untuk menempatkan kemampuan media berdasarkan klasifikasi. 

Sebagai perbandingan, sistem yang dibuat Dewan Pers yang ada sekarang, misalnya media harian Kompas yang sudah berdiri puluhan tahun sama klasifikasinya dengan media lokal yang baru lolos verifikasi di dewan pers. Versi Dewan Pers Indonesia akan memberi rating sesuai kemampuan dan pengalaman media berdasarkan klasifikasi yaitu Perusahaan Pers kategori Kecil, Menengah, dan Besar. Dengan penetapan klasifikasi ini maka kebutuhan penyaluran belanja iklan akan menyesuaikan dengan kategori Perusahaan Pers. Sebagai contoh, tender belanja iklan yang ditawarkan senilai 100 Milyar Rupiah tentu hanya bisa diikuti oleh Perusahaan Pers dengan Klasifikasi B atau Besar. Begitupun jika nilai belanja iklan hanya 10 juta rupiah maka perusahaan pers yang berhak ikut hanya untuk klasifikasi K atau Kecil. Tidak wajar jika nilai belanja iklan hanya puluhan juta rupiah dan perusahaan Klasifikasi B ikut ambil bagian di dalamnya.

“Dengan sistem ini kami yakin belanja iklan nasional akan terdistribusi sampai ke daerah, dan akan berdampak positif bagi bertumbuh-kembangnya media lokal,” pungkasnya. 

Sistem lain yang akan dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Selama ini wartawan disodori program Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers dengan bermodalkan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP berlisensi Dewan Pers, kemudian melaksaakan uji kompetensi tanpa pernah melakukan pendidkan atau pembinaan terlebih dahulu. Ironisnya, setelah lulus UKW sertifikatnya tidak sah karena bukan produk Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Sistem yang kami akan terapkan adalah wartawan mengikuti proses sertifikasi melaluji LSP yang berlisensi BNSP, sehingga sertifikatnya berstandar internasional dan bisa digunakan melamar pekerjaan wartawan di perusahaan luar negeri,” ujar Mandagi.

Sementara itu Peraturan Pers tentang Keanggotaan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan akan segera diterapkan oleh organisasi-organisasi pers. Pengangkatan keanggotaan Wartawan dinyatakan sah bukan karena ikut UKW melainkan sah setelah ditetapkan secara resmi oleh organisasi pers berdasarkan rekomendasi dari pimpinan redaksi. Tutup Mandagi.(Arianto)

Read More

Komite Pedagang Pasar Deklarasi Dukung Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komite Pedagang Pasar (KPP) menggelar  Deklarasi dukungan pemenangan pasangan Capres Cawapres Joko Widodo dan Maruf Amin hari Minggu siang, 17 Maret 2019 pukul 12.00 bertempat di Gelanggang Remaja Cakung Jakarta Timur. dihadiri Abdul Rosyid Arsyad selaku Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) dan para pedagang pasar tradisional, dari seluruh pasar se DKI Jakarta.

Abdul Rosyid Arsyad menyampaikan "Hari ini kami bersama ribuan pedagang pasar se DKI Jakarta, melakukan deklarasi dukungan pemenangan kepada pasangan Capres Cawapres Joko Widodo dan Maruf Amin."

Selain berkumpul dan bersatu menyatakan dukungan pemenangan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, pihaknya juga melakukan urunan dana untuk kebutuhan biaya mengkampanyekan pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. ujar Rosyid.

"Alhamdulillah dari urunan tadi kami berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp. 50 juta, yang akan digunakan untuk kampanye Jokowi-Maruf Amin sekaligus urunan dana lagi, terus menerus sampai masa tenang," tegas rosyid.

Pada kesempatan ini, salah satu pedagang pasar Nanang, menyatakan dirinya sejak 2004 lalu mendukung Jokowi dan dia menilai selama ini Jokowi sangat berhasil dalam pembangunan infrastruktur.

"Dengan banyaknya pembangunan insfrastruktur, tentunya mempermudah distribusi bahan pokok dan memperkecil anggaran perjalanan transportasi," tegasnya.

Rosyid menambahkan bahwa hingga saat ini KPP telah membentuk 1000 posko pemenangan Jokowi-Maruf Amin, di seluruh pasar dan rumah rumah masyarakat yang ada di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.

Pembentukan posko pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin masih akan terus berlanjut hingga di seluruh wilayah Indonesia dan akan berkumpul seluruhnya di Istora Senayan, JIE Expo Kemayoran atau SICC Sentul pada 13 April 2019. tutup Rosyid.(Arianto)

Read More

Apel Akbar Relawan 01 dengan Tajuk #RebutKembaliJakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Apel Akbar Relawan 01 dengan hastag #RebutKembaliJakarta akan digelar hari Sabtu, 23 Maret 2019 di Rumah Aspirasi Rakyat 01 Jokowi-Amin Jl. Proklamasi 46 Menteng Jakarta. Hal ini disampaikan Andrew Parengkuan selaku Kordinator Nasional Posko Relawan 01 didampingi Anton R. Santoso selaku Ketua OC Apel Akbar Posko Relawan 01, Raden Surojo selaku Komandan Nasional Posko Relawan 01, Gus Din atau Syafrudin Budiman SIP selaku Ketua Umum Barisan Pembaharuan (Kordinator Media), Haidar Alwi selaku Ketua Umum Relawan Nusantara Jokowi Dua Periode sebagai Dewan Pengarah dan William Hui sebagai (Ahoker) sebagai Bendahara.

Konferensi Pers Persiapan Apel Akbar Posko Relawan 01 di Rumah Aspirasi Rakyat 01 Jokowi-Amin Jl. Proklamasi 46 Menteng Jakarta Pusat, digelar hari Jumat, 15 Maret 2019 dengan Tajuk
#RebutKembaliJakarta01
#PoskoRelawan01
#RumahAspirasiRakyat01
dihadiri oleh para Koordinator Posko Relawan 01 yang ditempatkan di wilayah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bekasi, Depok dan Bogor.

Kami sudah mempersiapkan konsolidasi dalam bentuk Apel Akbar Relawan 01 yang akan dihadiri para Kepala/Ketua/Pimpinan Posko. ujar Andrew Parengkuan.

Menurutnya, mengenai strategi pemenangan secara teritorial menjadi hal yang sangat strategis untuk dapat memenangkan pasangan Capres/Cawapres secara riil.  basis massa pemilih ada di TPS-TPS.

“Oleh karena itu, dibutuhkan relawan-relawan yang telah dikenal oleh warga sekitar, untuk memberikan pendidikan politik yang benar, sehingga warga tidak termakan isu hoax dan melakukan kerja-kerja pemenangan Jokowi-Amin,″ terang mantan Aktivis Mahasiswa 98 ini.

Selanjutnya Andrew menjelaskan organisasinya telah membentuk dan mengkonsolidasi posko-posko guna memenangkan pasangan 01 di berbagai wilayah khususnya Jabodetabek. Selain itu, juga menggarap basis massa mengambang di sekitar posko relawan 01 yang masih bingung memilih siapa?

“Para Relawan yang membentuk posko-posko adalah warga yang tinggal di sekitar posko, sehingga kerja-kerja pemenangan 01 secara territorial berjalan secara efektif”, tandasnya.

Sementara itu Raden Suraja Komandan Posko Relawan 01 menyampaikan agar terjadi sinergi dan pergerakan secara terkonsolidasi, pihaknya telah melatih para Kepala Posko dalam pelatihan yang secara rutin. Semua pergerakan Posko-Posko agar menjadi massif dan terkoordinasi dalam Satu Komando.

“Koordinasi tersebut dapat terjadi karena kami telah membentuk barisan koordinasi dimana setiap Kabupaten/Kota akan dikoordinasi oleh seorang Koordinator Wilayah yang dibantu oleh Koordinator Area, Koordinator Kecamatan dan Koordinator Kelurahan,” terang pria yang biasa disapa Raden ini.

Raden juga mengungkapkan, dalam setiap pergerakan posko-posko relawan 01, secara rutin telah melakukan pertemuan dengan warga sekitar ataupun dengan sesama posko yang berdekatan, dan para relawan posko telah melakukan silaturahmi secara rutin kepada tetangga-tetangganya untuk melakukan kerja-kerja pemenangan bagi pasangan 01”.

Lanjutnya, pendirian Posko-Posko Relawan 01 di tengah-tengah warga ini, telah menimbulkan keberanian bagi para warga untuk menyatakan dukungan kepada pasangan 01. Dimana menurut Raden, tidak ada lagi ketakutan untuk memilih 01, dan pendirian posko-posko ini telah memberikan kepastian bahwa Jokowi-Amin siap untuk memimpin Bangsa Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

“Kerja Posko-posko Relawan ini dan kerja-kerja seluruh elemen masyarakat untuk memenangkan pasangan 01, telah membuahkan hasil dimana elektabilitas Jokowi-Amin meningkat dan telah mencapai ambang yang sudah mustahil untuk dikejar oleh pasangan lawan, dalam sisa waktu yang tinggal 1 bulan ini,” tukasnya.

Selain itu Anton R. Santoso menyatakan, acara apel ini akan diikuti oleh 3000 lebih Kader Militan Posko Relawan. Diantaranya, para Kepala Posko Relawan Posko dan anggota yang selama ini telah melakukan kerja-kerja di teritori masing- masing untuk memenangkan Jokowi-Amin.

“Catat yah, cara mendaftaran Posko Relawan 01 sebagai basis pemenangan Jokowi-Amin dapat melalui WA dengan menghubungi No WA : 081212388837 atau website: www.poskorelawan01.id,” ujar Anton pria berkacamata ini.

Lanjutnya, organisasi relawan ini dalam bekerja di lapangan akan menerapkan istilah 5 S yakni; Silahturahmi (door to door), Senyum, Sapa, Sebut dan Support. Hal inipun memiliki optimis untuk semaksimal mungkin untuk bisa meraih suara khususnya di daerah Jakarta dan disekitarnya.

“Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya arus bawah yang langsung dibawah naungan Koorwil dan Koorcam Posko Relawan Jokowi-Amin 01. Besok tanggal 23 Maret 2019 para kepala Posko Relawan 01 akan bersatu dan berkumpul menyatakan bulat memenangkan Jokowi-Amin,” tandas Anton.

Menurutnya, Posko Relawan 01 didirikan oleh organisasi relawan Garda Satu Jempol (Gaspol), Garda Perawat Kebangsaan, Forbes Acc dll. Selanjutnya, hari ini banyak dukungan yang mengalir, diantaranya dari William Hui Ketua Ahoker Jakarta, Haidar Alwi Ketua Umum Relawan Nusantara Jokowi Dua Periode (RNJ2P) yang juga pengamat anti intoleransi dan radikalisme, dan juga Gus Din atau Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan yang fokus di kampanye media sosial dan online.

Para Kepala Posko Relawan 01 akan hadir dan siap menerima petunjuk dan instruksi dari Bapak Moeldoko Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) dan arahan dari Prasetyo Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Propinsi DKI Jakarta. Tutup Anton.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Hadiri Construction Fun Day di GBK Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di bidang konstruksi yang unggul dan berdaya saing melalui sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan sebanyak 512.000 tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi Indonesia terus berupaya memenuhi target peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat hingga 10 kali lipat, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Ji-Expo Kemayoran, Oktober 2018.

“Hal tersebut juga sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017," ujarnya pada acara Construction Fun Day yang digelar di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Menurutnya Syarif, selama periode bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019, Kementerian PUPR sudah melakukan sertifikasi terhadap 140.000 tenaga kerja konstruksi baik tenaga ahli dan tenaga terampil.

Syarif mengatakan, acara Construction Fun Day bertujuan untuk mengenalkan dunia konstruksi kepada masyarakat sehingga perlu ditindaklanjuti. “Bukan hanya pada hari ini saja, karena ini merupakan suatu bukti bahwa kebijakan tentang infrastruktur itu pasti tidak terlepas dengan konstruksi dan kegiatan konstruksi tidak terlepas dari sumber daya manusianya," terangnya.

Kegiatan ini merupakan serangkaian dari Musyawarah Nasional (Munas) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) 2019. Di mana kegiatan ini salah satu cara mengajak masyarakat untuk mengetahui terkait pembangunan konstruksi. “Masyarakat bisa melihat bagaimana cara proses membangun konstruksi dari awal sampai selesai," ujarnya.

Construction Fun Day diselenggarakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Gapensi tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Ketua LPJKN Ruslan Rivai, Ketua Umum Gapensi Iskandar Z Hartawi, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Putut Maharyudi, dan Direktur Pengadaan Barang Jasa Sumito.

Construction Fun Day diisi sejumlah kegiatan yakni Construction Fun Run 5k, Lego Competition Building, Photography Contest, dan Construction Exhibition.

Disamping itu juga digelar Construction Warrior sebagai ajang unjuk ketrampilan para tukang dalam menyelesaikan tantangan pekerjaan seperti mengecat, hingga memasang keramik. Lomba ini tidak hanya adu cepat namun juga kualitas pekerjaan, kebersihan, dan keselamatan kerja. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Hadiri Deklarasi Keselamatan Berlalu Lintas*

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menghadiri acara deklarasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang diikuti oleh ribuan pengemudi truk. Acara berlangsung di Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta Utara, hari Minggu, 17 Maret 2019.

Di hadapan para pengemudi truk dari seluruh Indonesia, Presiden menekankan pentingnya tertib berlalu lintas saat sedang menjalankan tugas.

"Kita jaga disiplin berlalu lintas menurut aturan-aturan lalu lintas yang ada," ujar Presiden.

Menurutnya, para pengemudi selain diharuskan untuk menjaga keselamatan diri, juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan sesama pengguna jalan. Maka itu,

"Saya minta betul-betul kita bersama menjaga keselamatan kita semua. Jangan sampai ada pengemudi yang mengantuk sambil nyetir. Itu bisa fatal," tuturnya.

Kepala Negara juga mengatakan bahwa pengemudi truk merupakan salah satu profesi mulia. Dirinya mengingat kembali almarhum ayahnya yang semasa hidup menjalani profesi sebagai pengemudi truk.

"Bapak saya almarhum itu dulu sopir truk dan bus. Kenapa saya katakan pengemudi itu profesi mulia? Karena dari situlah saya bisa sekolah. Saya kira saudara-saudara semua juga sama," ujarnya.

Selain itu, para pengemudi truk ini secara langsung maupun tak langsung juga berperan dalam menjaga stabilitas harga utamanya harga bahan pangan. Pengemudi truk menurutnya berperan dalam rantai distribusi pangan yang dapat menjaga pasokan suatu komoditas pangan dapat terpenuhi di suatu wilayah.

"Coba bayangkan misalnya pengemudi enggak mau mengirim beras dari Sragen ke Jakarta, atau dari Cianjur ke Jakarta, atau dari Karawang ke Jakarta. Mau makan apa orang Jakarta?" tuturnya.

Untuk diketahui, acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam tertib berlalu lintas mengingat tingginya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya.(Arianto)

Read More

Presiden Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Banjir Bandang di Sentani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban banjir bandang yang menerjang Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu kemarin.

"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban yang meninggal karena peristiwa banjir bandang," ujar Presiden di Jakarta International Container Terminal, hari Minggu, 17 Maret 2019.

Presiden mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, terkait bencana banjir tersebut. Segera setelah itu, Kepala Negara langsung menginstruksikan Doni untuk langsung menuju lokasi terdampak dan mengoordinasi jalannya evakuasi para korban.

"Yang paling penting penanganan evakuasi secepat-cepatnya," ucapnya.

Selain itu, sebagai langkah preventif ke depannya, Presiden juga meminta laporan hal-hal lainnya terkait penyebab terjadinya bencana yang hingga saat ini sudah menimbulkan korban sebanyak puluhan jiwa itu. Hal itu diperlukan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menyiapkan upaya penanganan dari sisi hulu tidak hanya di Sentani saja, tapi juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

"Ini saya kira penanganan hulu, kerusakan hulu, yang harus segera diselesaikan. Inilah ke depan yang ingin kita kerjakan," tandasnya.

Mengutip siaran pers Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB hari Minggu, 17 Maret pukul 11.05 WIB, tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan evakuasi, pencarian, dan pertolongan bagi para korban. Hingga pagi tadi, tercatat sebanyak 50 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang ini.

"Kepala BNPB telah melaporkan kepada Presiden dampak bencana dan penanganan bencana banjir bandang. Kepala BNPB bersama unsur dari kementerian/lembaga hari ini berangkat ke Sentani untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada Pemda Jayapura dan Papua," tulis Sutopo.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Perintah Menteri Sosial ke Sibolga Bantu Perbaikan Rumah Warga

Duta Nusantara Merdeka | Sibolga
Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sibolga hari Minggu, 17 Maret 2019, sejenak mengunjungi lokasi terjadinya ledakan bom yang berasal dari rumah terduga teroris yang telah ditangkap beberapa waktu lalu. Lokasi kejadian yang dikunjungi Presiden itu tepatnya berada di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kota Sibolga.

"Saya terus terang kaget sekali bahwa di Sibolga ini ada bom. Kenapa? Sejak kota ini didirikan 319 tahun yang lalu, Sibolga ini kota yang tenteram, kota yang aman, kota yang selalu damai. Tidak ada perpecahan, tidak ada saling menghujat antara satu dengan yang lain," ujar Presiden.

Kota berbilang kaum, demikian Kota Sibolga dijuluki, selama ini memang dikenal sebagai kota di mana masyarakatnya hidup rukun berdampingan meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Presiden berharap, kejadian yang baru-baru ini terjadi itu tak lantas membuat semangat kerukunan dan persatuan masyarakat setempat menjadi luntur.

"Hubungan antarumat beragamanya sangat sangat baik, rukun, bersatu terus. Inilah ke depan yang terus harus kita jalin rasa persatuan kita, rasa kerukunan kita, rasa persaudaraan kita," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengunjungi warga setempat yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat kejadian ledakan bom terduga teroris. Presiden juga segera menginstruksikan Menteri Sosial untuk segera mendatangi lokasi.

"Yang paling penting rumah yang rusak mulai dibangun dikerjakan. Yang (rusak) sedang juga sama, yang kaca-kaca rusak diganti biar bisa ditempati kembali. Setelah saya nanti kembali saya akan perintah juga Menteri Sosial untuk datang ke sini," ucapnya.

Presiden sendiri memberikan bantuan bagi para warga untuk dapat segera membangun atau memperbaiki rumah mereka yang mengalami kerusakan. Bantuan tersebut diberikan dalam besaran yang berbeda kepada warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan.

"Ini biar bisa segera untuk memulai pembangunan biar tidak kelihatan itu kayak lapangan dan akan menyebabkan trauma kita semua," tutupnya.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Bangga Pelabuhan Sibolga Pemenang Desain Pelabuhan Terbaik di Asia Pasifik

Duta Nusantara Merdeka | Sibolga

Presiden Joko Widodo meresmikan penataan dan pengembangan Pelabuhan Sibolga yang terletak di pantai barat Sumatra Utara hari Minggu, 17 Maret 2019. Di masa lalu, pelabuhan ini merupakan salah satu pusat perdagangan di mana kapal-kapal dari Eropa hilir mudik ke pelabuhan itu.

Melalui penataan dan pengembangan kembali kawasan pelabuhan itu, pemerintah hendak memfungsikan kembali pelabuhan ini selayaknya ketika dahulu menjadi salah satu pusat perdagangan.

"Pelabuhan Sibolga ini kalau kita ingat waktu kita SD ini sangat terkenal. Semua anak SD saat itu tahun 70-an mengerti semua. Inilah yang ingin kita bangkitkan: fungsi pelabuhan untuk mobilitas barang dan jasa bisa berangkat lagi dari Pelabuhan Sibolga," ujar Presiden Joko Widodo di lokasi peresmian.

Setelah tiga tahun belakangan dibangun, Pelabuhan Sibolga kini telah memiliki fasilitas yang jauh lebih baik. Pelabuhan tersebut diperkirakan akan segera mengalami peningkatan aktivitas sekaligus mendorong perekonomian wilayah sekitar.

"Kapasitas container yard-nya sekarang mencapai 20.000 TEUs per tahun, meningkat sangat drastis. Ukuran kapalnya dulu hanya sampai 2.000 GT sekarang sudah bisa sampai 6.000 GT. Artinya kapal besar sudah bisa bersandar di sini. Terminal penumpangnya dulu hanya 80 orang sekarang bisa menampung 500 orang. Alhamdulillah," ujar Presiden.

Lebih membanggakan lagi, Kepala Negara mendapatkan informasi bahwa desain Pelabuhan Sibolga ini memperoleh penghargaan sebagai desain pelabuhan terbaik se-Asia Pasifik. Tahun lalu konsep bangunan Pelabuhan Sibolga menjadi desain terfavorit built integrated modelling se-Asia Pasifik.

"Tadi saya dibisiki Pak Dirut Pelindo katanya desain pelabuhan di Sibolga ini menang sebagai desain pelabuhan terbaik di Asia Pasifik. Tempat antara kapal feri dan kargonya terpisah sehingga bisa lebih efisien," tuturnya.

Dengan selesainya pengembangan Pelabuhan Sibolga ini, Presiden berharap agar seluruh pihak terkait mulai bekerja keras untuk mengembalikan fungsi Pelabuhan Sibolga dan menggerakkan roda perekonomian Sibolga beserta kawasan sekitar.

"Saya hadir groundbreaking di 2016 dan sekarang selesai. Saatnya sekarang ini kita bekerja agar semakin banyak barang dan jasa yang menggunakan Pelabuhan Sibolga ini," ucapnya.

Namun, Presiden memastikan bahwa pelabuhan ini akan kembali dikembangkan agar dapat mendukung sistem logistik komoditas pertanian setempat, utamanya crude palm oil (CPO).

"Kita juga akan mengembangkan lagi lewat sedikit reklamasi di sebelah sana yang akan kita pakai untuk terminal penyimpanan bagi CPO. Jadi CPO yang dari Sibolga ini tidak usah lewat darat sampai 10 jam menuju Belawan, langsung dari sini bisa," ujarnya.

Mengutip siaran pers PT Pelindo I tanggal 17 Maret 2019, Pelabuhan Sibolga ini telah dilengkapi dermaga multipurpose dengan panjang keseluruhan mencapai 153 meter dan memiliki panjang tambatan 405 meter yang mampu disandari empat kapal sekaligus. Dengan luas lapangan penumpukan mencapai 6.061 meter persegi menjadikan pelabuhan tersebut dapat menampung peti kemas hingga 20.000 TEUs per tahun dari yang sebelumnya hanya mampu menampung sebanyak 7.000 TEUs per tahun.

Untuk menunjang kualitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat, Pelabuhan Sibolga juga didukung dengan peralatan bongkar muat berupa 1 unit fix crane dengan kapasitas 40 ton yang mampu meningkatkan produktivitas bongkar muat dari rata-rata 15 box/crane/hour (BCH) menjadi 25 BCH.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Apresiasi Keragaman di Provinsi Sumatra Utara

Duta Nusantara Merdeka | Medan
Presiden Joko Widodo mengapresiasi keragaman suku, adat, dan budaya yang ada di Provinsi Sumatra Utara. Bahkan, Kepala Negara menyebut Sumatra Utara (Sumut) sebagai miniaturnya Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat dirinya bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri Pagelaran Budaya Lintas Etnis Provinsi Sumatra Utara di Stadion Teladan, Kota Medan, hari Sabtu, 16 Maret 2019. Presiden dan Ibu Iriana tampak kompak mengenakan pakaian adat Melayu.

Di awal sambutannya, Presiden menyapa masyarakat dengan beragam sapaan khas Sumatra Utara. Ragam sapaan ini, menurut Presiden, menunjukkan keindahan budaya, keindahan adat, keindahan tradisi itu ada di tanah Sumatra Utara.

"Horas, horas, horas!! Majuah-juah, majuah-juah! Juah-juah, juah-juah! Ya ahowu, ya ahowu, ya ahowu!" ujar Presiden.

Kepala Negara kemudian menyebutkan berbagai suku yang ada di Sumatra Utara, mulai dari Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Melayu, hingga Nias. Tak ketinggalan juga etnis India dan Tionghoa.

"Agama yang ada di sini juga berbeda-beda. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Konghucu, ada semua, dan Budha," lanjutnya.

Meski memiliki kemajemukan yang tinggi, menurut Presiden, sejarah di Sumatra ini tidak ada mengenai perpecahan, maupun pertikaian. Ia tidak ingin hanya gara-gara perbedaan pilihan politik, persaudaraan itu terpecah.

"Akan rugi besar bangsa ini, akan rugi besar kita semuanya. Aset terbesar bangsa Indonesia, modal terbesar bangsa Indonesia adalah persatuan, adalah persaudaraan, adalah kerukunan," tegasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan kepada semua pihak untuk terus menjaga tiga aset terbesar bangsa Indonesia tersebut.

"Marilah kita bersama-sama menjaga persaudaraan kita, merawat persatuan kita, merawat kerukunan kita. Budaya inilah yang mempersatukan kita, budaya kita menjadikan kita bersatu," tutupnya(Arianto).

Read More

Muhammadiyah Medan Denai Gelar Baitul Arqam 16-17 Maret 2019 Di Lau Sidebuk - Debuk

Duta Nusantara Merdeka |Medan

Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Medan Denai Menggelar Kegiatan Baitul Arqam Pimpinan yang digelar pada sabtu - minggu, 16-17 Maret 2018 Di Lau Sidebuk-Debuk.

Kegiatan Baitul Arqam ini Diikuti oleh 45 Peserta yang berasal dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Se Cabang Medan Denai, Utusan dari Amal Usaha, Aisyiyah, dan Ortom yang ada di Cabang Medan Denai.

Ketua Panitia Pelaksana yang Juga sekaligus Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai, Hasnah Rangkuti M.Pd. mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Baitul Arqam yang diadakan di luar daerah ini mengambil tema bermuhammadiyah untuk mencerahkan.

Baitul Arqam ini dibuka langsung oleh Ustadz Burhanuddin, M.Ag selaku Koorbid Majelis Pendidikan Kader (MPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, di sidebuk-debuk. **

Read More