Keluarga Besar MPR, DPR dan DPD RI Gelar Perayaan NATAL 2018 Dan Tahun Baru 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perayaan Natal ini merupakan salah satu program kegiatan tahunan Keluarga Besar MPR RI - DPR RI - DPD RI yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, kesatuan, kerukunan, sekaligus untuk menjalin tali silaturahmi Lintas Agama.

Perayaan Natal Tahun 2018 Dan Tahun Baru 2019 mengambil tema "Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita" telah membawa berkah bagi para  Keluarga Besar MPR RI - DPR RI - DPD RI di seluruh Indonesia karena bisa diperingati dengan sangat meriah dan sukacita hari Rabu, 6 Februari 2019 pukul 17.00 - 21.00 wib bertempat di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI JAKARTA PUSAT.

Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dihadiri sekitar 1.000 orang dari warga se-Jabodetabek dan dari luar daerah serta dihadiri Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Dr (HC) H Zulkifli Hasan SE MM selaku Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat/MPR, H Bambang Soesatyo SE MBA selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dan Dirjen Imigrasi mewakili Menteri Hukum dan Ham, Wakil Ketua MPR RI E.E Mangindaan, dan pimpinan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) serta Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Markus Nari dan mewakili Papua, Pdt. Carles Simaremare.

Hadir juga sejumlah Duta Besar negara sahabat untuk Indonesia antara lain Duta Besar Norwegia H.E. Mrs. Vegard Kalee, Duta Besar Ethiopia H.E Mr. Admasu Tsegaye, dan Duta Besar Irlandia H.E. Mrs. Olivia Leslie.

Ibadah dibuka dengan Perjamuan Kasih, lalu dilanjutkan dengan Ibadah Natal dan ditutup dengan Perayaan Natal.

“Dengan tema Yesus Kristus Hikmat bagi Kita (1 Korintus 1: 30a), dengan Sub Tema:

Melalui Perayaan Natal Ini Kita Tingkatkan Berbagi Kasih Damai dan Kepedulian dalam Toleransi dan Kemajemukan Indonesia untuk
Kesejahteraan Sesama

Dalam sambutan Pembukaan Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sinode GMIM Pdt Hein Arina yang menjadi khadim pada perayaan Natal ini.

“Kotbah Pdt Hein Arina yang menyampaikan tentang pentingnya Toleransi dan Kemajemukan Indonesia untuk Kesejahteraan Sesama, maknanya Yesus Kristus Tuhan kami lahir untuk mempersatukan umat manusia dalam rangka karya penyelamatan dan menjadi terang dan garam dunia. sangat luar biasa dan menginspirasi,” ujar Bara.

Anggota komisi VII DPR RI, Dapil Sulawesi Utara, Dr. Bara Krishna Hasibuan Walewangko yang mendapat kepercayaan ditunjuk sebagai ketua panitia Perayaan Natal 2018 dan Tahun baru 2019 MPR, DPR dan DPD RI untuk Pertama kali dari Fraksi Partai Amanat Nasional menjelaskan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya karena ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana perayaan natal 2018 dan tahun Baru 2019, selanjutnya dalam sambutan Pembukaan, Bara menjelaskan Perayaan Natal kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya, mengingat adanya pilpres dalam kontes pemilu 2019 yang semakin mendekat.

Persiapan Perayaan Natal kurang dari satu bulan, semua panitia harus bekerja keras untuk kesuksesan perayaan Natal ini, Puji Tuhan pada hari ini semua berjalan dengan baik, sehubungan tahun ini tahun politik, kita sebarkan toleransi dan kemajemukan untuk Kesejahteraan sesama, ini adalah momentum untuk merajut kebersamaan dan persaudaraan untuk memancarkan semangat bagi sesama, menjadi lilin kecil untuk menerangi sekeliling. pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Sosesatyo dalam sambutannya mengajak  semua pihak untuk senantiasa menghormati satu sama lain. Perluas hati, pikiran dan rayakan perbedaan dan toleransi di tahun politik. Karena diantara begitu banyak perbedaan, bangsa Indonesia sejak dahulu selalu dipersatukan oleh semangat perasaan senasib dan sepenanggungan.

Perbedaan dan toleransi adalah sesuatu yang layak dibanggakan. Sikap toleransi menjadi kebanggaan bangsa untuk kita, sehingga kemajemukan tidak boleh memecah belah kita. Oleh karena itu kami menolak penggunaan agama dalam kepentingan politik “Kita masih Indonesia,”. ujarnya.

Perayaan Natal ini menurut saya momen penting bagi keIndonesiaan kita, penting bagi toleransi kita, dan penting bagi masa depan bangsa kita.  Karena itu perkenankan saya menyampaikan selamat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 bagi semua yang merayakan,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini juga  dilakukan pemberian sumbangan diakonia sosial kepada pensiunan PNS setjen MPR, DPR dan DPD RI, panti asuhan, panti jumpo, gereja yang sangat membutuhkan dana dalam pembangunan dan korban bencana alam.

Hakekat perayaan Natal adalah merayakan kasih dan solidaritas Tuhan kepada manusia. Untuk itu kita harus membangun aksi nyata dalam rangka bersolidaritas dalam berbangsa dan bernegara, menumbuhkembangkan persatuan Indonesia dengan semboyan Kita Bhineka Kita Indonesia.

Kita harus turut serta mengobarkan solidaritas, karena kita semua adalah saudara. Tanpa adanya sikap rasa kasih yang diwujudkan dengan solidaritas maka tidak ada arti dalam diri kita sendiri. Untuk merayakan Natal dengan benar manusia harus memiliki solidaritas yang dilandasi kasih terhadap sesama terutama kaum yang terpinggirkan. tutup Bara Krishna Hasibuan.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Polisi Tangkap Enam Orang Pengancaman Dengan Kekerasan Anggota Dishub Jakarta Barat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Unit Reskrim Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap enam orang yang diduga melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Barat yang sedang melaksanakan tugas, dan melawan petugas menggunakan ancaman kekerasan saat melakukan pengaturan lalu lintas di perempatan Lampu merah Joglo Kembangan, Jakarta Barat.

Keenam Pelaku Pengancam anggota Dishub tersebut Berhasil Dibekuk berkat kesigapan Polisi setelah Mendapatkan Aduan dari Korban dan adanya laporan dari media Sosial melalui Akun resmi Instagram Siehumas Polsek kembangan.

Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Handono mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan yang didapat, kejadian terjadi pada hari Minggu 03 Februari 2019, sekira jam 17.20 Wib, saat korban Andri Nugroho Priyono (28) yang merupakan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Barat sedang bertugas mengatur lalu lintas di perempatan Lampu merah Joglo Kembangan, Jakarta Barat, karena macet dan kegiatan rutin.

Ketika sedang mengatur lalu lintas  dari lampu merah Joglo ke  arah Komplek DKI, tiba-tiba salah satu pengendara yang menggunakan sepeda motor dari arah jengkol Joglo langsung memberhentikan mobil yang harusnya jalan (lampu hijau) dengan teriakan tidak jelas.

"Korban yang mendengar suara teriakan tersebut,  langsung menghampiri sambil mengatakan  “woi bang… ayo jalan…”.  Pelaku yang tidak terima dengan perkataan korban langsung menghampiri sambil berkata  “kenapa lo.. songong lo.. gw anak joglo..jangan macam-macam gw matiin loh...”  sambil jari telunjuk sebelah kanan menunjuk muka korban," Ungkap Kompol Joko Handono,  Jumat (08/02/19).

Kompol Joko menambahkan, beruntung insiden tersebut tidak berbuntut panjang, korban maupun pelaku di lerai. "Setelah mendapat perlakuan tersebut, korban langsung membuat laporan ke Polsek Kembangan guna proses lebih lanjut," Tambah Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handono.

Sementara, Kanit Reskrim Polsek Kembangan Iptu Dimitri Mahendra SIK, MSi,  menjelaskan, berangkat dari laporan yang diterima, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan mencari petunjuk dari Nomor Polisi sepeda motor yang digunakan salah satu teman pelaku hingga berhasil mengamankan pelaku inisial YP (23) dirumah nya di Jalan Masjid Babul Minan RT 007/08 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.

Setelah mengamankan pelaku YP,  anggota berhasil ikut mengamankan kelima teman yang ada pada saat kejadian yaitu inisial AP (38), BK (31), DR (38), A (28), dan FN (29).

"Dari hasil interogasi, mereka yang diamankan dalam pengaruh minuman keras, karena sebelum nya mereka minum minuman keras jenis anggur intisari di lokasi Orkes Dangdut Family Joglo (Belakang TVRI)," Jelas Iptu Dimitri Mahendra.

Lebih Jauh ia mengatakan, terlepas dari pada pelaku yang diamankan hanya YP yang bisa ditetapkan sebagai tersangka, karena kelima temannya tidak ikut mengancam korban melainkan berusaha melerai. Dari hasil tes urine terhadap enam orang tersebut, didapati positif narkoba, mereka positif menggunakan ganja.

"Satu orang kita tetapkan sebagai tersangka (YP), sedangkan lima orang kita ajukan ke Panti Rehabilitasi," Katanya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Iqbaal Ramadhan Sebagai Brand Ambassador Joyday Ice Cream

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Es krim Joyday, merek es krim yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada bulan Oktober 2018, hari ini mengumumkan Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador. Sejak diluncurkan, es krim Joyday secara konsisten menyampaikan pesan positif kepada anak muda untuk bersikap positif dalam menghadapi berbagai situasi dan menemukan keseruan dalam keseharian dengan 11 rasa lezat yang ditawarkan es krim Joyday. Berlangsung di Kafe Paradigma hari sabtu, 9 Februari 2019 di bilangan Menteng, acara pengumuman brand ambassador es krim Joyday dihadiri oleh Brand Manager Joyday Ice Cream, Yogi Maringgi; serta brand ambassador Joyday Ice Cream, Iqbaal Ramadhan.

“Setelah melewati berbagai pemikiran dan pertimbangan, kami memutuskan untuk menunjuk Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador es krim Joyday. Sejak awal hadir di Indonesia, Joyday mendorong anak muda untuk menemukan kebahagian dalam keseharian dan mengambil keputusan positif dalam hidup mereka. Iqbaal sangat mewakili semangat positif yang ingin kami sampaikan kepada anak muda; ia muda, energik, positif, bertalenta dan memiliki determinasi tinggi dalam hidup,” jelas Yogi Maringgi selaku Brand Manager Joyday Ice Cream.

“Sebagai seorang role model, saya sangat selektif dalam memilih dan memutuskan produk atau merek yang akan saya wakili. Saya senang menjadi brand ambassador es krim Joyday karena audiens kami sama – anak muda; dan pesan yang disampaikan oleh Joyday sangat positif dan sejalan dengan pesan yang ingin saya sampaikan – be yourself, trust yourself and love yourself,” ujar Iqbaal Ramadhan selaku brand ambassador Joyday Ice Cream.

Masa-masa muda adalah masa eksplorasi diri. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, setiap orang termasuk anak muda dalam keseharian perlu membuat keputusan; menu apa yang akan dipilih untuk makan siang, baju warna apa yang akan dibeli, di universitas mana akan melanjutkan kuliah, termasuk bagaimana menyikapi sebuah situasi. Saat diperhadapkan pada sebuah situasi – yang menyenangkan ataupun tidak – seseorang dapat memilih untuk bersikap kesal, tidak peduli, gembira, senang dan lain sebagainya.

“Hidup penuh dengan berbagai pilihan dan begitu banyak keputusan yang perlu kita buat sehari-harinya, baik itu keputusan kecil maupun besar. Saya mengajak teman-teman untuk selalu berusaha membuat keputusan positif, walaupun diperhadapkan pada situasi yang kurang menyenangkan.  Take control of your mood and life and decide to choose joy!” ujar Iqbaal Ramadhan.

“Sebagai brand ambassador es krim Joyday, Iqbaal Ramadhan dapat membantu kami lebih mengenalkan es krim Joyday dan menyampaikan pesan positif kepada anak muda. Saat berhadapan dengan situasi yang kurang menyenangkan dan untuk menemukan keseruan dalam keseharian, kami mengajak anak muda untuk #joydeh dengan menikmati es krim Joyday yang hadir dengan 11 rasa.  Es krim terbukti secara ilmiah dapat membuat seseorang merasa senang dan mengubah mood yang negatif menjadi positif; serta membuat mood yang sudah positif menjadi lebih senang dan bahagia dengan sensasi yang dingin dan menyegarkan, rasa lezat dan tampilan yang berwarna.,” tutup Yogi Maringgi.

Es krim Joyday adalah merek es krim yang diproduksi oleh PT Green Asia Food Indonesia, anak peruahaan dari Yili Group, produsen susu terbesar di Asia dan produsen susu terbesar ke-9 di dunia. Saat ini, es krim Joyday tersedia dalam 11 macam rasa yang lezat dan akan terus menambahkan berbagai macam rasa lainnya. Terdapat pilihan es krim untuk semua orang termasuk Joyday Crunchy Chocolate Malt, Joyday Crunchy Chocolate Malt, Joyday Cool Pineapple dan Joyday Cool Blueberry. Es krim Joyday mudah untuk ditemukan dan memiliki harga yang sangat cocok untuk anak muda, berkisar dari Rp. 3000 hingga Rp. 12000.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Kompolnas Minta Polri Tindak Tegas Pembuang Limbah Industri Sembarangan

Duta Nusantara Merdeka | 

Ramainya pembicaraan terkait melepuhnya kaki 3 anak di Bekasi setelah bermain di sekitar rumahnya, menjadi trending topic terkait sejauhmana lingkungan yang aman tersedia bagi masyarakat dan juga sejauhmana pengawasan Pemerintah dalam pengelolaan limbah industri. 

Hal ini menjadi penting karena kasus pencemaran lingkungan akibat limbah industri mungkin tidak hanya terjadi di Bekasi saja. Boleh jadi juga terjadi di tempat – tempat yang lainnya, Cuma belum terekspos oleh media saja.

Untuk mengetahui lebih jauh masalah ini, media berhasil menemui Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi yang juga dikenal sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup. Ketika ditanya pendapatnya terkait kasus pembuangan limbah di Bekasi ini, Dede menyampaikan bahwa jika benar terbukti ada perusahaan atau industri yang membuang limbah sembarangan maka harus dilakukan penegakan hukum. 

Artinya Polri harus bersikap tegas terhadap para pelanggar lingkungan hidup ini. Tapi tentu yang menjadi dasar adalah fakta – fakta objektif dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan secara ilmiah (scientific investigation).

Industri yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah memiliki kewajiban untuk mengolah limbah itu secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dibuang sembarangan sama artinya dengan keserakahan, karena ingin memperoleh untung besar dengan merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tegas Dede.

Lebih jauh Dede menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak aturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah atau kelestarian lingkungan hidup ini. Sebut saja UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan, berbunyi “Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya “. 

Ada juga UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang­undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membuang limbah ke media lingkungan hidup; membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/ atau  memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar “.

Pada pasal 88 berbunyi “ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan “.

Dan beberapa peraturan perundangan yang terkait lainnya, sampai ke Permen Lingkungan Hidup atau Permenkes, termasuk Perda. Jadi terkait payung hukum soal lingkungan ini sudah sangat lengkap.

Selanjutnya tinggal aspek pembuktian dalam penegakan hukumnya. Yang jelas kelestarian hidup ini harus benar – benar dijaga. Tidak sekedar untuk kepentingan jangka pendek saja, tetapi lebih dari itu untuk kepentingan masa depan umat manusia. **

Read More

GPII Kota Medan Ajak Masyarakat Untuk Menolak Berita Hoax"

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Di tahun politik saat ini banyak tercipta narasi dan fiksi yang mengarah kepada ujaran kebencian. Oleh karena itu ketum GPII Astrada Mulia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar cerdas dalam menggunakan media sosial sehingga tidak terjebak dalam framing yang menuju berita hoax.

Kita boleh saja berbeda pilihan tapi sikapi perbedaan dengan kesantunan menurut Astrada, Rasulullah sebagai contoh tentang perbedaan dan suksesnya baginda Rasulullah menjadi tokoh yang berpengaruh sampai detik ini karena dakwah yang rahmatan lil alamin. Ujarnya.

Lebih Lanjut Astrada Menambahkan Islam itu tidak lah harus yang mencaci terhadap perbedaan, menyebarkan berita hoax, jadi pendapat saya kita tetap lah harus bersatu meski di dalam perbedaan dalam pemilihan umum presiden, dan tidak lah mesti mencaci maki pemerintahan yang sekarang karena beliau adalah pilihan rakyat di tahun 2014 silam. Ungkapnya. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto

Read More

Lembaga Pemilih Indonesia Gelar Propaganda Rusia Ancaman Bagi Demokrasi Kita

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

'Propaganda Russia' adalah istilah yang muncul dalam peta politik glotbal sejak Perang Dingin. Russia selalu dinamis dalam menerapkan pendekatan propaganda dalam rangka memperkuat pengaruhnya di dunia. Di abad ke-21, sejak serangan 2008 ke Georgia, terjadi evolusi yang luar biasa dalam pendekatan Rusia untuk Propaganda (Paul & Matthews, 2016). Pendekatan baru ini diperkuat saat pencaplokan semenanjung Krimea tahun 2014 di negara itu. Pendekatan yang dikenal dengan istilah Firehose of Falsehood" ini terus diperkuat ketika mendukung konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Suriah dan dalam rangka melawan sekutu NATO. Dengan kata lain, 'Firehose of Falsehood" menjadi model propaganda baru pasca-Perang Dingin.

Lembaga Pemilih Indonesia menggelar Diskusi PROPAGANDA RUSIA ANCAMAN BAGI DEMOKRASI KITA ? hari sabtu, 9 FEBRUARI 2019 pukul 11.00 -15.00 wib bertempat di Gado-Gado Boplo Satrio, Jl. Prof. Dr. Satrio. no.298. Setiabudi Rt. 01/001, Kuningan, Jakarta.dihadiri Narasumber :
-  BONI HARGENS selaku Pengantar Diskusi,

-  ARBI SANIT selaku Guru Besar FISIP UI,

-  Prof.Dr.Ir. Dadan Umar Daihani, DEA selaku Guru Besar Trisakti,

-  Prof. Dr. Indria Samego, MA selaku Peneliti Senior LIPI,

-  DR. MUHAMMADA.S. HIKAM, APU selaku Pengamat Politik,

-  ALTO LUGER selaku Pengamat Keamanan President University Timur Tengah dan dimoderatori Desi Dwi Yayanti  (PRESENTER)

Kehadiran teknologi memungkinkan Rusia menemukan model propaganda baru dalam politik global. Christopher Paul dan Miriam Matthews (2016) memakai istilah "Firehose of falsehood" karena dua karakter dasar ini: (a) besarnya jumlah saluran informasi dan pesan setelah hadirnya Internet dan
(b) niat tanpa rasa malu untuk menyebarkan berita bohong.

Mereka mengatakan Propaganda Rusia memang menghibur, tetapi membingungkan sekaligus membuat audiens kewalahan (Paul & Matthews, 2016). Lebih lengkapnya, ada empat ciri dari "Propangada Rusia" :

1. High-volume and multichannel
2. Rapid, continuous, and repetitive
3. Lacks commitment to objective reality
4. Lacks commitment to consistency.

Dalam politik elektoral abad ke-21, pendekatan Rusia ini menjadi trend baru yang melengkapi skenario negative campaign yang sudah berkembang lama sejak akhir era perang Vietnam di Amerika Serikat. Pendekatan negative di banyak negara berkembang kebabsalan sehingga menjadi "kampanye hitam (black campaign).

Suburnya hoaks dan dahsyatnya narasi kebencian yang berbalut 'politik identitas" sejak 2O16 menandakan bahwa Propaganda Rusia telah diadopsi dalam politik elektoral di Indonesia. Ada kelompok yang bernafsu meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Model politik berbasis kebohongan yang diterapkan dalam konteks perang diterapkan dalam konteks pemilu. Ini adalah ancaman serius terhadap ketahanan demokrasi dan peradaban an sich.

Diterapkannya Propaganda Rusia menjadi kecemasan kami karena beberapa alasan :

Pertama, pemilu dipandang sebagai perang, bukan kontestasi pilihan politik. Kalau dipahami sebagai perang, maka pemilu berpotensi melahirkan kekerasan horizontal yang serius karena membelah masyarakat dengan cara kasar dan jahat.

Kedua, pendekatan Rusia menghancurkan seluruh tradisi dan budaya politik Indonesia yang berbasis kekeluargaan. Demokrasi Pancasila adalah kombinasi antara demokrasi modern dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan persaudaraan di tengah perbedaan. Pendekatan baru ini menghancurkan seluruh prinsip baik ini,

Ketiga, kepemimpinan politik yang dilahirkan dari model propaganda kebohongan akan melahirkan rejim kebohongan, Konsekuensinya, kekuasaan tidak akan bekerja untuk rakyat melainkan untuk kepentingan oligarki nasional maupun global yang telah berjasa dalam pemenangan, Untuk itu, kami menghimbau  agar model propangada ini segera dihentikan.

                                                            Reporter : Arianto

Read More

Kapolres Sidrap: Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka |Sidrap

Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyono mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke 73 tahun 2019 kepada semua insan pers dan pekerja di bidang media.

Menurut Kapolres Sidrap, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mampu meningkat signifikan berkat kerja keras pers dan media dalam memberitakan baik seluruh aktifitas maupun keberhasilan polri dalam mengungkap beberapa kasus.

"Kami segenap keluarga besar Kepolisian Resor Sidrap mengucapkan selamat hari pers nasional ke 73,  terima kasih kepada rekan pers yang telah banyak membantu kami," ucap Budi Wahyono sabtu, (9/2/19) pagi di Kantornya Pangkajene Sidrap.

Orang nomor satu di jajaran Polres Sidrap tersebut berharap, bertepatan dengan hari pers ini, polisi bersama-sama dengan pers dapat menciptakan suasana semakin kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap.

"Kami tanpa pers juga tidak bisa menciptakan situasi yang semakin kondusif, untuk itu peran pers cukup vital dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif" kata Budi Wahyono

Kata Budi, jelang pemilu tahun 2019 ini, pers dapat membantu mengawasi dan memberikan berita - berita yang aktual, independen dan terpercaya.

"Saya berharap peran pers dalam pemberitaan mampu menciptakan suasana yang adem sehingga masyarakat tidak terpengaruh dan terprovokasi akibat berita - berita yang tidak benar (hoax) sehingga pemilu yang damai dan tentram dapat kita wujudkan " tutup Budi Wahyono. **

Read More

Pembangunan Infrastruktur Merupakan Kebutuhan Mendesak Bagi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

“Pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok adalah bagian dari pelaksanaan janji Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi seluruh Indonesia akan terkoneksi. Konektivitas ini membuat Indonesia sambung menyambung menjadi satu, bukan hanya dalam lagu, tapi nyata,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka acara diskusi media dengan tema “Pembangunan Infrastruktur” di Jakarta, hari Jumat, 08 Pebruari 2019.

Presiden Joko Widodo memang kerap diidentikkan dengan presiden infrastruktur. Namun, ketika begitu banyak capaian di bidang infrastruktur, ada sebagian kecil yang justru menganggap pembangunan infrastruktur tidak penting.

Selain itu, dikembangkan pendapat miring bahwa infrastruktur tidak menguntungkan rakyat, infrastruktur hanya jalan tol, jalan tol bukan untuk rakyat. Juga disebarkan kabar bohong bahwa utang menumpuk karena infrastruktur, atau infrastruktur tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Juga dihembuskan kabar negatif bahwa banyak BUMN rugi karena proyek infrastruktur, swasta tidak kebagian kue proyek infrastruktur, utilisasi infrastruktur rendah, dan pembangunan infrastruktur tertunda karena pemerintah tidak punya uang.

Oleh karena itu, ia memandang perlu meluruskan informasi-informasi yang salah terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis, CEO PINA Eko Putro Adijayanto, dan ekonom yang juga Rektor Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko, terungkap bahwa infrastruktur bisa dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat di daerah terpencil, ibu-ibu, pedagang, pengusaha kecil dan pengrajin, pekerja, pekerja kreatif, petani, nelayan dan peternak, supir dan kurir, karyawan, pengusaha dan investor, milenial, peneliti, dokter dan pasien, balita dan ibu hamil/menyusui, lansia, guru dan siswa, masyarakat menengah ke bawah, keluarga Indonesia, atlet, aparat negara, hingga wisatawan, merasakan manfaat yang nyata.

Sebab, infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya jalan tol, tapi juga bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan telepon, internet, jalan lintas, jembatan desa, sambungan listrik, rel kereta api, sarana transportasi massal di perkotaan, saluran irigasi, bendungan, embung, sekolah, PAUD, Puskesmas, laboratorium, rumah bersubsidi, fasilitas umum, pos lintas batas, jamban, sumur, air bersih, dan banyak lagi.

“Membangun infrastruktur sama dengan menciptakan kesejahteraan untuk semua. Mendirikan infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia,” kata Denni, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini.

Ia menambahkan, “Yang bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi stabil, pengangguran menurun. 

Pembangunan ini pun berkualitas karena kemiskinan menurun, indeks Gini juga menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita meningkat.” 

Untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, juga masyarakat. 

Dengan demikian, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang besar tidak serta merta membebani APBN.

Dari kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp4.806 triliun, pemerintah melalui APBN membiayai 36% atau Rp1.730 triliun. Angka ini sduah termasuk dana yang ditransfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa. Selebihnya, Rp3.076 triliun atau 64% merupakan partisipasi BUMN dan swasta.

"Selain itu, ada juga infrastruktur yang dibangun dengan swadaya masyarakat. Jadi, infrastruktur bukan hanya kerja pemerintah. Infrastruktur adalah kerja bersama atau gotong royong,” tegas Denni.

Dalam mewujudkan proyek infrastruktur, pemerintah pun tidak hanya mengandalkan utang. Namun, pemerintah melakukan berbagai cara kreatif untuk pembiayaan infrastruktur. Salah satunya melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Chief Executive Officer PINA Eko Putro Adijayanto mengungkapkan, PINA berfungsi sebagai terobosan dalam pembiayaan pembangunan di luar anggaran pemerintah. Untuk menjalankan peran ini, ada tiga hal yang dikerjakan PINA, yaitu fasilitasi investasi, project pipelining, dan pembentukan ekosistem sehingga proyek dapat dijalankan.

Berbagai alternatif pembiayaan kreatif itu diperlukan sejalan dengan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang masih sangat besar. Eko menjelaskan, saat ini kesenjangan ketersediaan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara lain masih lebih dari 30%. Penyebabnya, banyak proyek yang sudah direncanakan puluhan tahun silam namun tidak dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur yang sudah sekian lama ditunda-tunda dengan berbagai alasan itu pada akhirnya juga menyebabkan biaya pembangunan saat ini lebih tinggi dibandingkan ketika membangun 10-30 tahun silam.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah memang mau tak mau memberikan penugasan kepada BUMN. Sebelum penugasan BUMN, ada banyak sekali proyek infrastruktur yang konsesinya dipegang swasta tidak dikerjakan alias mangkrak selama bertahun-tahun. Setelah diambil alih BUMN, proyek-proyek tersebut mulai terlihat wujudnya dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Sementara ekonom dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko menilai, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara dengan biaya logistik tinggi. 

“Competitiveness kita masih rendah. Untuk meningkatkan competitiveness itu perlu pembangunan infrastruktur,” jelas Rektor Unika Atma Jaya ini.

Kendati getol membangun infrastruktur, Prasetyantoko menilai keuangan pemerintah justru membaik. Kenaikan nilai utang tidak membebani APBN seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Ini terlihat dari defisit yang semakin kecil. Tahun 2018, outlook defisit anggaran hanya 2,12% dari produk domestik bruto, membaik dari tahun 2017 sebesar 2,51%. Tahun ini, defisit anggaran diperkirakan kembali menciut menjadi hanya 1,8%.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin Mengingatkan Masyarakat Waspadai Hoax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
DR. TGH. Muhammad Zainul Majdi, LC, MA, atau Tuan Guru Bajang  menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan tim Gerakan Tangkal Fitnah (GTF), Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin di Jakarta hari Kamis siang, 07 Februari 2019.

Tim GTF TKN mengungkapkan hoax perihal agama kembali dimunculkan dalam pekan ini di sejumlah tempat. Dalam sepekan ini telah diviralkan seolah-olah telah terjadi pembobolan masjid dan perusakan Al-Qur’an di sebuah masjid di Surakarta untuk membakar emosi umat.

Padahal kejadian yang sebenarnya adanya anak-anak yang bermain-main di dalam masjid yang menyebabkan Al-Qur’an jatuh dari lemari dan berserakan di lantai. Hoax yang memainkan sentimen agama dengan tujuan mengadu domba masyarakat itu diidentifkasi telah dan akan terjadi di sejumlah titik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.

Tuan Guru Bajang mengingatkan, hoax bersentimen agama yang muncul dalam pekan ini bertujuan menghasut umat. “Awas, hoax agama yang sedang dan akan dimainkan menjelang pilpres ini, akan memecah belah masyarakat. Sampaikan dan ingatkan ke sekeliling  kita, keluarga, teman, saudara dan tetangga kita, supaya hoax itu tidak efektif untuk mengadu domba. Supaya kita semakin kebal hoax,” ungkapnya.


TGB yang didampingi Dr. Hendrasmo, MA dan Gus Syihabuddin Asfa dari Direktorat Program TKN Jokowi Kiai Ma’ruf Amin, juga mengingatkan supaya masyarakat mewaspadai hoax. “Jangan sampai pola ini membuat Indonesia seperti Syria. Di Syria. Hoax awalnya diciptakan untuk membenci Pemerintah, selanjutnya menyebabkan perang saudara.”

“Saya mengetuk pintu hati masyarakat Indonesia, sesama umat Islam, sesama anak bangsa, apapun latar belakang partai Anda, berhentilah memproduksi atau menyebarkan hoax. Dalam ajaran agama, khususnya Islam, Allah SWT telah mengingatkan kita tentang betapa bahayanya kebohongan, dampak destruktifnya bagi masyarakat, sebagaimana diulas di Ayat An-Nur, ayat 11-20,” imbuhnya.

Pekan lalu tim Gerakan Tangkal Fitnah (hoax) TKN mengungkapkan adanya pola-pola disinformasi yang dilancarkan untuk melakukan pembunuhan kharakter terhadap pasangan Jokowi-Amin. Disinformasi ternyata memiliki pola-pola khusus yakni sebagai semburan hoax alias kebohongan karena bersifat masif, dengan menggunakan berbagai kanal dan endorser, dilakukan secara berulang-ulang, dan tanpa malu meskipun tidak sesuai dengan kenyataan.

Hoax yang disampaikan ke publik secara berulang-ulang itu yakni hoax PKI/Komunis,  Kriminalisasi Ulama, TKA Asing-Aseng, Utang Luar Negeri, perihal Pengagguran dan Harga Barang Mahal serta tentang buruknya penyelenggaran pemilu.

                                                             Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Instruksikan Bangun Alun-alun Cianjur

Duta Nusantara Merdeka | Cianjur
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, hari Jumat, 8 Februari 2019, Presiden Joko Widodo meninjau alun-alun Cianjur. Presiden datang mengenakan pakaian khas Sunda, pangsi serba hitam, lengkap dengan ikat kepala bercorak batik.

"Saya sudah lama 'dikejar-kejar' Pak Bupati. Saya tanya, alun-alunnya kayak apa sih? Saya diberikan gambar, ini Pak gambarnya. Saya buka, wah wah bagus dan cantik betul," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden memandang fungsi alun-alun di sebuah kota itu sangat banyak. Selain sebagai ruang publik masyarakat, alun-alun juga bisa berfungsi sebagai ruang sosial, ruang budaya, dan ruang demokrasi.

"Ini saya kira menjadi contoh ruang publik yang sangat bagus di Cianjur ini. Komplet, komplet, komplet," ungkapnya kepada para jurnalis seusai peresmian.

Presiden berharap alun-alun Cianjur menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, ia akan menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengerjakannya mulai tahun depan.

"Nyicil enggak usah banyak-banyak. Setahun 20 tapi yang bagus. Jadi masyarakat diberi ruang untuk berinteraksi, bercengkerama, diberi ruang untuk budaya dan seni," ujarnya.

Seusai peresmian, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian berkeliling alun-alun untuk meninjau langsung fasilitas-fasilitas yang ada di alun-alun tersebut. Kepala Negara juga menyempatkan menonton atraksi silat hingga bermain gasing bersama anak-anak.

                                                             Reporter : Arianto

Read More

Komitmen Grab Terhadap Program Pemerintah Dalam Memajukan Pariwisata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada tahun 2018 Grab mengukuhkan perannya dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Grab sukses mencatatkan lebih dari dua juta perjalanan baik melalui layanan GrabCar maupun GrabBike menuju enam bandara internasional di Tanah Air. Keenam bandara tersebut yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Hasanuddin, Bandara Internasional Kualanamu, dan  Bandara Internasional Husein Sastranegara. Sementara itu pemesanan Grab dari keenam bandara tersebut ke berbagai tujuan mencapai lebih dari 500 ribu perjalanan.

Mediko Azwar selaku Marketing Director Grab Indonesia menjelaskan kepada insan pers hari jum'at, 08 Februari 2019 di Jakarta bahwa pencapaian ini adalah bukti dari komitmen Grab terhadap program pemerintah dalam memajukan pariwisata yaitu Wonderful Indonesia. 

Menurutnya salah satu hal terpenting dalam kenyamanan turis berwisata adalah kemudahan akses terhadap transportasi yang dapat diandalkan. Tingginya angka pesanan menuju dan dari berbagai bandara ini menunjukkan bahwa Grab menjadi sarana transportasi intermoda yang memberikan opsi yang praktis dan efisien bagi para pengguna jasa angkutan udara.

“Pencapaian pada tahun 2018 ini memacu Grab sebagai O2O mobileplatform terkemuka di Indonesia untuk meningkatkan pengalaman pelanggan kami dalam memajukan industri pariwisata di Indonesia pada 2019. Sebagai mitra resmi pemerintah, Grab menjalankan kampanye #JelajahIndonesiaLebihDekat yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dimana Grab akan memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi 20 juta wisatawan mancanegara dan mempromosikan destinasi wisata terbaik di Indonesia kepada lebih dari 125 juta pengguna Grab di 8 negara.” terang Mediko.

Mediko menjelaskan bahwa Grab adalah perusahaan ride-hailingpertama yang secara resmi bekerja sama dengan dengan otoritas bandara di Indonesia. Layanan GrabCar sudah beroperasi secara resmi di Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), Bandara Internasional Husein Sastranegara (Bandung), dan Bandara Sultan Mahmud Badruddin II, (Palembang) sehingga memudahkan mobilitas wisatawan dalam kota-kota tersebut.

“Selain layanan GrabCar yang telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, Grab juga menyediakan layanan Sewa GrabCar yang dapat dinikmati wisatawan jika mereka ingin menyewa mobil selama beberapa jam, sehingga mereka dapat dengan mudah berwisata di berbagai atraksi wisata. Layanan Sewa GrabCar saat ini tersedia di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Manado dan Makassar.” tutur Mediko.

Sebelumnya pada acara peluncuran Kampanye #JelajahIndonesiaLebihDekat yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2018 lalu, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya menyatakan layanan digital yang diberikan Grab di bandara menjadi contoh kemajuan dunia digital yang memiliki peran yang sangat penting bagi kegiatan promosi industri pariwisata di Indonesia. 

Menurut Menteri Arief Yahya kampanye #JelajahIndonesiaLebihDekat yangdilakukan Grab untuk mendukung program ‘Wonderful Indonesia’ dalam bentuk kemitraan Grab dengan bandara dan destinasi terkemuka di Tanah Air akan menghadirkan pengalaman digital yang mulus bagi para wisatawan.

Mediko menjelaskan bahwa Grab senang dapat menerima kepercayaan serta dukungan Kementerian Pariwisata, dan merasa terhormat telah dipercaya untuk turut berperan dalam mempromosikan pariwisata Indonesia kepada para turis dan menawarkan pengalaman wisata yang nyaman dan aman.

Layanan Grab tersedia di 8 negara di Asia Tenggara yang akan secara otomatis menyesuaikan jenis layanannya ketika pengguna berada di lokasi yang berbeda. Pengguna tidak perlu lagi mengunduh aplikasi yang berbeda saat bepergian di Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.  Sejalan dengan visinya sebagai ‘everyday superapp’ dan strategi open platform, saat ini Grab menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat di Indonesia, mulai dari layanan transportasi roda dua dan empat, pengantaran bingkisan, pembayaran digital, hingga layanan pesan-antar makanan dan barang belanjaan.

                                                                 Reporter : Arianto

Read More

Wahid Foundation bersama UN Women Gelar Peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lebih dari 2000 perempuan kini memiliki kemampuan untuk membangun kohesi sosial menanamkan toleransi dan perdamaian di komunitas, serta terlibat dalam pembentukan Desa/Kelurahan Damai. Hingga saat ini, sembilan desa/kelurahan di Indonesia, yaitu Desa Tajurhalang dan Kelurahan Pengasinan di Jawa Barat; Desa Gemblegan dan Nglinggi di Jawa Tengah; Desa Guluk-guluk, Prancak, Payudan Dundang, Candirenggo, dan Sidomulyo di Jawa Timur, telah menunjukkan komitmen untuk menjadi Desa/ Kelurahan Damai.

Hal ini merupakan hasil dari program "Perempuan Berdaya, Komunitas Damai" yang mendukung peran perempuan dalam membangun kohesi sosial dan kontribusinya dalam menanamkan toleransi dan perdamaian, yang dilaksanakan oleh Wahid Foundation bekerja sama dengan UN Women dan didukung oleh Pemerintah Jepang.

Wahid Foundation bersama UN Women menggelar Peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai (termasuk didalamnya Sistem Deteksi dan Respon Dini dalam mencegah intoleransi dan radikalisme) hari Jumat, 8 Februari 2019 pukul 08.30 – 11.30 wib bertempat di Golden Ballroom, The Sultan Hotel and Residence Jakarta. dibuka :
Yenny Wahid selaku Co - Founder Wahid Foundation dan Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia.

Dengan para Pembicara:

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, Riri Khariroh selaku Ketua Komnas Perempuan dan Mujtaba Hamid selaku Direktor Wahid Foundation.

Sabine Machil selaku UN Women Representative mengungkapkan, "Acara hari ini adalah tentang perempuan sebagai agen perdamaian: dari usahanya untuk mempromosikan toleransi dan menjaga perdamaian di komunitas, hingga upaya yang dilakukan dalam mendorong Kepala Desa untuk berkomitmen membangun Desa/ Kelurahan Damai. Partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan sangat diperlukan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan."

Dengan demikian, Panduan ini disusun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah, aparat pemerintahan desa/kelurahan, tokoh agama/ tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengukur kemajuan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. 

Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama untuk merencanakan, memantau pelaksanan, dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang saling menghargai sesama dan hidup dalam harmoni.

"Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai yang diluncurkan hari ini berisi dokumen dan informasi yang dibutuhkan bagaimana program ini dikembangkan, dijalankan, dan diukur. Buku ini dihasilkan dari pengalaman selama dua tahun terakhir sehingga memudahkan untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lain dengan berbagaí penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal" jelas Yenny Wahid selaku Co -Founder Wahid Foundation.

Dengan diterapkannya sembilan indikator Desa/ Kelurahan Damai di sembilan Desa/ Kelurahan Damai yang sudah ada dan apabila pendekatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka diharapkan akan terbentuk pula Desa/ Kelurahan Damai di daerah lainnya.

Selain peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/ Kelurahan Damai, acara ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai peran perempuan dalam memelihara perdamaian dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia dengan pembicara, yaitu Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah; Riri Khariroh selaku Komisioner Komnas Perempuan; dan Mujtaba Hamdi selaku Direktur Eksekutif Wahid Foundation.

Melalui Desa/ Kelurahan Damai, anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di dalam komunitas mereka. Sembilan indikator yang menunjukkan ciri-ciri Desa/ Kelurahan Damai telah ditetapkan melalui proses dialog dan konsultasi bersama elemen perempuan, masyarakat dan perangkat desa. Secara ringkas, kesembilan indikator ini meliput:

1) adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian;
2) adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender,
3) adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga;
4) adanya penguatan nilai dan norma kearifan lokal;
5) adanya Sistem Deteksi Dini pencegahan intoleransi;
6) adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan pemulihan kekerasan;
7) adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat;
8) adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan esa/ Kelurahan Damai; dan
9) adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat. Kesembilan indikator tersebut saling berkaitan dan tentu pelaksanaannya butuh waktu, proses, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

Untuk membantu agar indikator Desa/ Kelurahan Damai tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk aksi yang nyata, Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/ Kelurahan Damai diluncurkan hari ini.

Panduan ini memaparkan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh anggota masyarakat dan perangkat desa untuk mengembangkan Desa/Kelurahan Damai sesuai dengan kondisinya masing-masing. Di samping langkah-langkah praktis, Panduan ini juga memaparkan prinsip-prínsip yang harus dijunjung, seperti penghormatan hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaran gender, serta keterlibatan perempuan yang bermakna. Sebagai contoh, Panduan ini menyarankan agar pelaksanaan indikator Desa/ Kelurahan Damai ini dikelola oleh Kelompok Kerja di tingkat desa yang keanggotaannya diisi oleh sekurangnya 30% unsur perempuan.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Khusus di Pondok-Pondok Pesantren

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo berbicara mengenai ekonomi syariah saat bersilaturahmi dengan ratusan ulama se-Jadetabek. Acara silaturahmi digelar di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis, 7 Februari 2019.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah berkaitan dengan ekonomi keumatan, salah satunya bank wakaf mikro. Menurutnya, bank wakaf mikro telah didirikan di pondok-pondok pesantren yang memiliki komunitas bisnis yang baik untuk mengembangkan ekonomi umat dengan sasaran ekonomi super mikro dan mikro.

"Saya juga cek langsung ke beberapa pondok yang sudah berjalan ini. Alhamdulillah sangat baik, yang dulunya di lingkungan itu ada jualan bakso di gerobak, setelah dapat pinjaman dari Bank Wakaf Mikro bisa jualan di warung, memiliki warung," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden menyebutkan bahwa tahun ini juga akan dibangun sekitar 1.000 balai latihan kerja khusus di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren bisa memiliki balai latihan kerja yang sesuai dengan minatnya masing-masing.

"Misalnya, sebuah pondok ingin _skill_ yang mau _diupgrade_ garmen, ya berarti kita berikan di situ peralatan yang berkaitan dengan garmen," lanjutnya.

Jika 1.000 balai latihan kerja ini sudah berjalan dengan benar setelah dievaluasi, maka menurut Presiden, ke depannya akan diberikan ke pondok pesantren yang ada di seluruh Tanah Air yang berjumlah 28.000.

Presiden kemudian menjelaskan alasan dilakukannya program-program ekonomi keumatan ini, yaitu karena besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia. Namun demikian, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara lainnya.

"Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah kita baru berkembang 5 persen. Malaysia 23 persen, Saudi 51 persen, UEA 19 persen. Kita baru 5 persen. Padahal Indonesia adalah pasar yang besar bagi ekonomi syariah," tuturnya.

Oleh karena itu, ketika Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dibentuk, Presiden langsung menjadi ketuanya. Di negara lain, institusi yang sejenis biasanya dipimpin oleh menteri.

"Saya juga pengin ngerti, ini ada tantangannya di mana, hambatannya di mana, problemnya ada di mana, saya pengin ngerti. Sudah saya ketuai sendiri. Nanti kalau sudah berjalan saya serahkan ke menteri yang terkait dengan ini. Tapi sekali lagi tidak gampang. Saya tahu tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita luruskan," ungkapnya.

                                                                

                                                            Reporter : Arianto

Read More

Presiden Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Jakarta International Expo Kemayoran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Imlek Nasional di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, hari Kamis, 7 Februari 2019. Dalam perayaan tersebut, tema yang diangkat adalah "Merajut Kebinekaan Memperkokoh Persatuan".

"Saya ingin mengucapkan _xin nian kuai le_, selamat tahun baru," ujar Presiden yang hadir dengan mengenakan kemeja batik berwarna biru tua.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa perayaan imlek ini dirayakan hampir di semua daerah di Indonesia. Bahkan perayaan ini juga turut dihadiri oleh 29 raja dan sultan di seluruh Tanah Air.

"Kita melihat bahwa Semakin terasa indah ketika rakyat Indonesia dari suku lain juga gembira dan mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Bahkan banyak sekali yang ikut dalam kegiatan perayaan bersama ini," tuturnya.

Di hadapan ribuan orang yang hadir, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Perbedaan dan keberagaman yang ada hendaknya disikapi dengan bijak dan disadari sebagai sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia.

"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada kita untuk terus memelihara persatuan, menjaga persaudaraan, dan merawat kerukunan. Karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan, dan kerukunan," ucapnya.

Perayaan Imlek Nasional tahun ini juga dihadiri oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Soetrisno, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Tampak pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.


                                                                 Reporter : Arianto

Read More

Australia-Indonesia Institute Gelar Australia-Indonesia Muslim Exchange Progam

Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Kawasan Zona Madina Dompet Dhuafa, kedatangan tamu istimewa, yaitu perwakilan lima tokoh muslim Australia yang ingin belajar bersama memahami filantropi Islam di Indonesia. Bertemakan Australia-Indonesia Muslim Exchange Progam (AIMEP), mereka bersilaturahmi di gelaran yang kesekian kalinya digelar oleh Australia-Indonesia Institute (AII). Acara tersebut menyasar pemuda-pemudi muslim di kedua negara. Baik Australia maupun Indonesia sama-sama mengirim perwakilannya untuk berkunjung ke masing-masing negara. Kali ini kesempatan Indonesia menjamu tamu AIMEP di Zona Madina, Parung, Bogor, Jawa Barat, hari Kamis, 07 Pebruari 2019.

“AIMEP memiliki arti penting untuk memperkuat hubungan people-to-people antara Indonesia-Australia. AIMEP juga menjadi langkah untuk semakin memperkuat pemahaman Islam antar dua Negara. Kali ini, kami (Dompet Dhuafa) gelar interaksi dan dialog langsung untuk memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai dunia filantropi Indonesia. Salah satu tujuannya sebagai penguat kerukunan juga,“ ucap drg. Imam Rullyawan MARS., selaku Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi.

Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia, dalam  acara tersebut berkesempatan menjadi tuan rumah untuk menjamu para peserta AIMEP dari Australia. Kelima pemuda muslim negeri kangguru tersebut kagum dengan penyampaian materi mengenai filantropi Islam yang dibangun oleh Dompet Dhuafa. Setelah diajak berdiskusi dan berkeliling di kawasan Zona Madina, banyak diantara mereka takjub dengan kekuatan filantropi Islam dalam usaha memerangi kemiskinan.

Sejak pertama digelar pada 2002, AIMEP bertujuan untuk mempererat persaudaraan sesama muslim melalui pengenalan kehidupan muslim di masing-masing negara. Sekalipun Australia bukanlah negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun adanya AIMEP dapat menjadi wadah terjalinnya ukhuwah muslim di kedua negara tersebut. Selain berdiskusi dan berkeliling di Komplek Zona Madina, para utusan muslim Australia juga berkesempatan untuk langsung bercengkrama dengan siswa-siswa Smart Ekselensia.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Akseleran Optimistis Capai Target 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perusahaan Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) optimistis dapat menyalurkan total pinjaman sebesar Rp1,2 triliun selama tahun 2019. Hal ini ditandai dengan pencapaian Akseleran yang berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp55 miliar di bulan Januari, yang diharapkan berkembang sebesar 15%-20% tiap bulannya.

Ivan Nikolas Tambunan selaku CEO & Co-Founder Akseleran, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran pinjaman di bulan Januari 2019 mengalami kenaikan lebih dari 100% dibandingkan bulan Desember 2018. Menurut Ivan, hasil positif tersebut semakin mendorong rata-rata pertumbuhan tiap bulannya dapat konsisten mencapai 15%-20%.

“Target 2019 ini sebagai gambaran dari kinerja menggembirakan kami di sepanjang 2018 dimana Akseleran berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp210 miliar, atau 105% dari yang kami targetkan sebesar Rp200 miliar. Total pinjaman tersebut, kami salurkan kepada 450 pinjaman dan di tahun ini kami optimistis dapat menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 2 ribu penerima pinjaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ivan saat konferensi pers di Jakarta, hari Kamis 07 Pebruari 2019.

Selain penambahan jumlah peminjam, Ivan menjelaskan, Akseleran juga menargetkan sebanyak lebih dari 120 ribu pemberi pinjaman (lender) di akhir tahun 2019. Pada periode tahun sebelumnya, dia menerangkan, ada sebanyak 56 ribu pemberi pinjaman yang mendukung pembiayaan UKM di Akseleran.

“Rata-rata perbulannya, kami harapkan ada 10 ribu pemberi pinjaman di Akseleran. Saat ini, 90% pemberi pinjaman di Akseleran masih berasal dari retail atau individu, sisanya dari institusi yang berasal dari PT Indosurya Inti Finance, PT Globalindo Multi Finance, PT Andalan Finance Indonesia, dan Credit Saison,” tutur Ivan.

Pendanaan Seri A

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Akseleran, Ivan pun menerangkan, pihaknya akan memperoleh dana segar. Setidaknya, hingga akhir Maret 2019 atau April 2019, Akseleran menargetkan dapat memperoleh total pendanaan Seri A senilai US$7,5 juta.

“Juli 2018 kami sudah closing Pra-Seri A senilai US$1,85 juta dan saat ini kami memasuki pendanaan Seri A senilai US$7,5 juta. Sekarang kami sudah mendapatkan US$2,5 juta yang berasal dari lokal maupun asing dan tinggal memperoleh US$5 juta lagi untuk memperoleh pendanaan Seri A,” ungkapnya.

Ivan menambahkan, sejauh ini sumber dana segar tersebut adalah kombinasi investor asing dan lokal, namun Akseleran masih tetap akan dikuasai oleh pemegang saham lokal.

                                                               Reporter : Arianto

Read More

Ibu Negara Iriana Joko Widodo Kunjungan Kerja ke Jawa Barat

Duta Nusantara Merdeka | Bandung
Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu-ibu anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) hari Kamis, 7 Ferbruari 2019 bertolak menuju Provinsi Jawa Barat guna melaksanakan kunjungan kerja.

Sekira pukul 08.08 WIB, Pesawat Khusus Boeing 737-400 TNI AU yang membawa Ibu Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat.

Setiba di Pangkalan TNI AU  Husein Sastranegara Kota Bandung, pada pukul 08.40 WIB, Ibu Negara disambut oleh Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Ibu Negara akan meninjau pelaksanaan sosialisasi program aksi pemeriksaan _IVA_ dan kegiatan _IVA Test_ yang dilaksanakan di PT Kahatex, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kanker Internasional yang jatuh pada tanggal 4 Februari.

Sebelumnya, Ibu Iriana dan rombongan akan berkunjung ke SDN Tanjungsiang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di sekolah dasar ini, Ibu Negara akan meninjau langsung kegiatan penanaman pohon dan sosialisasi kebersihan serta makan sehat bagi anak-anak.

Ibu Negara beserta rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada sore hari, setelah melakukan peninjauan di Dekranasda Provinsi Jawa Barat.

                                                            Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Gelar Silaturahmi dengan Petani Tebu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan ratusan petani tebu yang hadir mewakili sejumlah provinsi di Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu, 6 Februari 2019.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Presiden untuk lebih banyak mendengar sejumlah masukan, baik berupa kendala maupun usulan dari para petani tebu di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara mendapatkan saran pengembangan yang memang dibutuhkan untuk dapat mengetahui lebih banyak soal proses produksi para petani.

"Kalau bicara dengan pelaku-pelaku saya lebih cepat paham dan langsung ditindaklanjuti," ungkap Presiden.

Terkait hal itu, Mulyadi, petani tebu asal Jawa Barat menyarankan kepada Presiden untuk merevitalisasi pabrik-pabrik gula milik BUMN. Ia menyebut bahwa di Jawa Barat terdapat tiga pabrik yang usianya sudah ratusan tahun.

"Rata-rata umurnya sudah ratusan tahun sehingga perlu diperbaiki. Harapan kami bisa dilakukan revitalisasi di Jawa Barat," ucapnya.

Kepala Negara sangat menyambut baik saran-saran yang diberikan kepadanya. Dirinya mengatakan akan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut dengan terlebih dahulu membicarakannya kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada perwakilan para petani tebu tersebut.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menginginkan agar layanan dalam bidang pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa bertransformasi menjadi sistem pelayanan berbasis digital. Saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, pada 6 Februari 2019, Presiden menuturkan bahwa digitalisasi pelayanan itu sudah dilakukan di hampir semua negara.

"Kalau kita tidak melakukan, tertinggal kita. Sekarang ini, sekali lagi saya sampaikan di mana-mana, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Enggak ada negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, atau negara kaya mengalahkan negara yang miskin," ujar Presiden.

Situasi dunia yang sudah berubah total dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, menurut Presiden menuntut layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja. Dengan demikian, kantor-kantor pertanahan tidak akan lagi dipenuhi orang yang mengantre.

"Kemudahan pelayanan ini juga saya harapkan mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia _(ease of doing business)_ menjadi peringkat yang lebih baik. Karena termasuk ini di urusan sertifikat juga termasuk salah satu penilaian dalam _ease of doing business,"_ lanjutnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar Kementerian ATR/BPN bisa memulai dan menerapkan sistem pelayanan berbasis digital pada tahun ini. Ia juga meminta agar seluruh bisnis proses, berkas, dan dokumen bisa diubah ke dalam format digital.

"Membuat _platform_, membuat aplikasi sistem hal yang sangat murah sekarang ini. Bukan sesuatu yang mahal dan bukan sesuatu yang sulit sehingga seluruh proses pelayanan bisa dilakukan secara elektronik, secara _online_, _real time_, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat maupun yang berkaitan dengan investasi," tuturnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar sistem manajemen sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN dibangun dan ditingkatkan. Mulai tahap rekrutmen, tahap _upgrading_, pola karir, sistem penilaian yang berbasis kinerja dan berbasis kompetensi, serta pemberian _reward and punishment_.

"Saya kira sangat penting bagi kita sekarang ini," lanjutnya.

*RDTR sebagai Acuan Pembangunan*

Sementara itu, berkaitan dengan layanan tata ruang, Presiden meminta Kementerian ATR/BPN mendorong jajaran pemerintah daerah untuk segera menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan demikian, seluruh pembangunan itu akan mengacu pada RDTR, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, lokasi program strategis nasional, dan daerah rawan bencana.

"Tolong ini betul-betul dilihat. Jangan sampai kita ulang-ulang kesalahan, misalnya tahun 1978 pernah gempa di NTB, pernah gempa di Palu, dengan korban yang hampir sama tetapi kita tidak mengubah. Jelas di situ adalah sangat rawan tsunami, tetap dibangun di pinggir pantai. Mestinya kalau RDTR kita ini ketat dan tidak memperbolehkan, maka masyarakat akan mencari tempat-tempat yang aman. Diarahkan kalau ini zona merah, jangan boleh yang namanya membangun di situ. Bangun di tempat yang zonanya hijau," paparnya.

Presiden memandang penguatan perencanaan tata ruang sebagai payung hukum pembangunan ke depan ini sangat penting. Selain itu, juga agar percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera dapat dilakukan sehingga Indonesia semakin diperhitungkan di dunia global.

"Untuk mencapai semua itu maka sekali lagi dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan lompatan-lompatan dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Saya percaya segenap Kementerian ATR/BPN mampu melakukan itu semuanya yang telah direncanakan dan mencapai target yang telah kita tetapkan. Tinggalkan pola-pola linier dan rutinitas. Kita harus keluar dari hal-hal yang linier dan rutinitas," tandasnya.


                                                             Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kerja kerasnya dalam program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Kerja keras ini membuahkan hasil terlampauinya target penyerahan sertifikat untuk rakyat dari Presiden.

Hal tersebut diungkapkan Presiden saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu, 6 Februari 2019.

"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta jajaran Badan Pertanahan Nasional dari pusat sampai ke daerah karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui. Yang dulu-dulu 500 ribu (sertifikat), kemudian 5 juta lebih. Loncatannya itu 10 kali lipat, jangan keliru. Sebuah loncatan yang sangat tinggi sekali. Kemudian meloncat lagi menjadi 7 juta, menjadi 9 juta," ujar Presiden.

Target-target diberikan Presiden kepada seluruh kementerian agar persoalan yang ada menjadi terukur. Di Kementerian ATR/BPN, persoalannya adalah sertifikat tanah yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, padahal rakyat membutuhkan sertifikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki.

"Harusnya memang rakyat itu ngurusnya gampang, bisa ngurus sendiri, tidak pakai perantara, tidak pakai calo, kalau ada biaya, biayanya juga jelas, dan juga yang kita harapkan selesainya juga cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun. Saya kira enggak musim lah sekarang seperti ini," tegasnya.

Presiden menambahkan, pada akhir 2014 lalu Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepadanya bahwa ada 126 juta bidang tanah di seluruh Tanah Air yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut, baru 46 juta bidang tanah yang diselesaikan.

"Ya inilah tugas kita untuk menyelesaikan, harus kita kejar, harus kita rampungkan, dan apabila ada hambatan ya kita carikan solusinya," lanjutnya.

Melihat kinerja dan kerja keras Kementerian ATR/BPN ini, Presiden pun optimistis pada tahun 2025 semua sertifikat bisa diselesaikan di seluruh Tanah Air. Jika seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat, maka menurut Presiden sengketa lahan tidak akan ada lagi.

"Konflik pertanahan enggak akan ada lagi. Dan kita bisa melakukan lompatan-lompatan kemajuan, karena rakyat bisa menggunakan sertifikat aset mereka untuk menjadikan agunan, menjadikan jaminan, sehingga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


                                                             Reporter : Arianto

Read More