Polsek Kemayoran Bersama Tiga Pilar Laksanakan Apel Pasukan Operasi Lilin Jaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat

Polsek Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat bersama Tiga Pilar laksanakan giat (Kegiatan) Apel Gelar Pasukan di samping Bundaran Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (21/11/2018).

Apel Gelar Pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri yang merupakan momentum penting untuk meninjau kesiap siagaan Personel.

“Polri bersama segenap jajaran TNI dan Stakeholdets terkait lain nya, menggelar Operasi Kepolisian terpusat Lilin Jaya 2018 selama 12 hari, terhitung dari 21 Desember 2018 sampai 1 Januari 2019.

“Camat Kemayoran Hery Purnama Selaku pimpinan Apel Gelar Pasukan dalam sambutan nya, mengucapkan terimakasih kepada seluruh Personel Polri, jajaran TNI, Pemerintah Daerah, dan saya berharap kerjasama serta sinergitas yang sudah terjalin dengan baik ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan,” Ucap Hery Purnama.

Adapun Pos Pantau yang kita siapkan ada 2 (dua) Pos, diantaranya Pos di Gereja Injili dan Pos di Gereja HKBP," tambah kata Camat Kemayoran Hery Purnama.

Masih di tempat yang sama, Kapolsek Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Saiful menyampaikan pada Awak Media, ya itu untuk pengamanan Gereja ada 26 (dua puluh enam) Gereja dan 2 (dua) gedung yang tersebar di 6 (enam) Kelurahan, untuk 2 (dua) gedung tersebut, masing – masing terletak di MGK dan PRJ. Sedangkan untuk Personir pengamanan Natal dan Tahun Baru yang diturunkan kurang lebih sekitar 200 Personi Gabungan,” pungkas Kapolsek kemayoran.

“Nampak hadir dalam Apel Gelar Pasukan tersebut, adalah : Camat Kemayoran (Hery Purnama), Kapolsek Kemayoran (Kompol Saiful) dan Jajaran nya, Danramil Kemayoran serta Jajaran nya, Lurah - Lurah yang ada di Kecamatan Kemayoran, Pol PP dan segenap Unsul masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kemayoran. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Transformasi Politik Menuju Kedewasaan Berdemokrasi

Duta Nusantara Merdeka |

Bagi masyarakat Indonesia yang pernah melihat perpolitikan tanah air menjelang pesta demokrasi sebelum tahun 1998, pasti bisa merasakan perbedaannya dengan saat ini. Pasti banyak parameter kalau kita ingin melihat secara komprehensif seperti dalam Teori Perbandingan Politik baik yang dikemukakan oleh Eugene Miler, David Hume, Henri Saint-Simon, Aguste Comte, dan lain – lain. Tapi pada kesempatan ini mari kita buka fenomena empirik yang mudah dilihat saja.

Sebelum 1998 saat pesta demokrasi memasuki fase kampanye meriahnya luar biasa, konvoi kendaraan bermotor baik roda empat ataupun roda dua sangat menghiasi jalanan hingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa di berbagai ruas jalan di kota – kota.

Metode pengumpulan masa di lapang – lapang terbuka dilakukan untuk menunjukan kekuatan, bahkan tidak sedikit artis – artis dihadirkan sebagai vote getter. Untuk semua ini tentu dan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fenomena ini melahirkan satu pemikiran, bagaimana agar pesta demokrasi tetap berlangsung sesuai aturan main tetapi dengan biaya yang efisien ? Sebab banyak orang yang meyakini sistem demokrasi berbiaya tinggi inilah yang menimbulkan kecenderungan orang untuk melakukan tindakan koruptif sebagai kompensasi atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat kampanye.

Seiring dengan waktu dan kedewasaan berpolitik masyarakat, akhirnya mulai terjadi pergeseran paradigma. Kampanye tidak lagi harus dilakukan dengan model konvoi di jalanan dan pengerahan ribuan masa, karena (1) biayanya pasti mahal, (2) yang hadir belum tentu juga milih dia, (3) model seperti itu dinilai sudah tidak simpatik karena mengganggu kepentingan yang lain. Di sini nalar kedewasaan berfikir sudah mulai berkembang, meskipun tentu belum semua lapisan masyarakat bisa berfikir seperti ini.

Transformasi politik mulai bergeser dengan model–model simpatik. Blusukan ke tempat–tempat yang dinilai kotor misalnya, menyuapi nenek–nenek, menggendong anak kecil, dan lain–lain. Kampanye simpatik ini banyak dilakukan dalam menarik simpati warga, dan tentu sah – sah saja. Apalagi kalau hal–hal baik itu bisa dilakukan secara konsisten.

Masyarakat jangan hanya melihat calon saat masa kampanye saja. Lebih dari itu lihatlah perilakunya justeru saat telah terpilih. Apakah ia masih selalu dekat dengan rakyat ? Apakah ia masih mau menyuapi nenek – nenek ? apakah ia masih mau berkunjung ke tempat – tempat yang mungkin dinilai kotor ? Coba perhatikan berbagai spanduk dan poster, banyak sekali gambar – gambar yang sangat simpatik dan menyentuh hati. Sekali lagi mudah – mudahan masih bisa konsisten setelah ia terpilih nanti.

Sebab lebih jauh dari itu sebagai umat beragama pasti menyadari, bahwa jadi pemimpin itu tidak mudah. Jabatan pemimpin itu adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. 

Di satu sisi kita patut bangga karena betapa banyaknya orang yang ingin memikul amanah yang besar itu. Mungkin ada sebagian kecil yang tidak mau jadi pemimpin. Bukan tidak bisa, tetapi khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di Mahkamah Rabbi nanti. Mempertanggungjawabkan diri sendiri saja tentu tidak mudah, apalagi untuk mempertanggungjawabkan seluruh rakyat yang diwakilinya. Akhirnya kita berharap mudah – mudahan di Indonesia ini lahir para pemimpin dan para wakil rakyat yang amanah terhadap bangsa dan negaranya. **

Penulis : Dede Farhan Aulawi 

(Pengamat Politik)

Read More

Jakarta Islamic Center Hadirkan K.H. Arifin Ilham Dalam Agenda Muhasabah Akhir Tahun

Duta Nusantara Merdeka |

Dalam menutup tahun 2018 dan menyambut kehadiran 2019, Jakarta Islamic Centre akan mengundang penceramah kondang KH Arifin Ilham, pada hari Kamis, 27 Desember 2018.

"Untuk menutup tahun 2018 dan menyongsong tahun 2019, Jakarta Islamic Centre akan menghadirkan penceramah kondang KH Arifin Ilham. JIC sebagai pusat kegiatan keislaman berusaha untuk selalu memberikan pencerahan kepada ummat kepada kabaikan." Kata Ahmad Juhandi Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Centre.

Lebih lanjut Ahmad Juhandi mengatakan, "Kegiatan muhasabah akhir tahun ini diselenggarakan rutin hanya saja pada tahun ini tidak tepat malam tahun barunya. Tahun-tahun sebelum nya kita mengadakan muhasabah tepat pada malam tahun baru."

"Di perkirakan Jamaah yang akan hadir pada peringatan muhasabah akhir tahun sekitar 10.ooo orang. Para koordinator Majelis Taklim, Sekolah - Sekolah, Ormas ke Agamaan, dan Masyarakat sekitar Jakarta Utara siap untuk hadir dalam kegaiatan tersebut", jelas Ahmad Juhandi.

"Kegiatan ini didanai dari sumbangan Jamaah yang datang ke JIC maupun sponsor yang bersedia bekerjasama saling menguntungkan", tutup Ahmad Juhandi, Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Center.  **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Jelang Natal Dan Tahun Baru Polres Metro Jakarta Barat Gelar Apel Gabungan Ops Lilin Jaya 2018

Duta Nusantara Merdeka |

Jelang Natal dan tahun baru 2019 Petugas Gabungan dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat bersama jajaran nya, Pemerintah Kotamadya Administrasi Jakarta Barat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Damkar,  Kodim 0503 JB, Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Dinas Penerangan DKI Jakarta, PPSU dan Dinkes DKI Jakarta menggelar Apel Pasukan dalam rangka Ops Lilin Jaya 2018, bertempat di halaman Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat.

Sebanyak 2000 Personel Gabungan akan diterjunkan dalam pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 nanti dan 191 titik Gereja di Jakarta Barat yang menjadi titik pengamanan,  dimana sebelum malam Natal tiba kita akan lakukan sterilisasi tempat ibadah Gereja oleh Team Jihandak Gegana Polri.

Kita semua harus mewaspadai adanya ancaman swiping di karenakan pemakaian atribut Natal sehingga dapat memicu keributan, menjelang Natal dan Tahun Baru serta kenaikan harga pokok sembako yang harus kita cermati menjelang Natal dan Tahun Baru, ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi saat menjadi Irup (Inspektur Upacara) dalam Apel Gelar Pasukan tersebut.

Sementara Kabag Ops Polres Metro Jakarta Jarat AKBP Priyo Utomo Teguh Santoso menjelaskan, dalam Ops LiLin Jaya 2018 ini yang menjadi pusat pengamanan adalah Gereja, dan pusat pembelanjaan maupun tempat keramaian yang dapat menjadi potensi terjadi nya gangguan Kamtibmas.

Kami pun sudah melakukan kordinasi dengan pihak keamanan dan kami juga siapkan Security Checking Door yang telah kerjasama dengan para Pengurus Gereja‎ bersangkutan," paparnya AKBP Priyo.

Tak Hanya itu saja, kita pun telah mendirikan Poskotis di sejumlah tempat strategis diwilayah Jakarta Barat, seperti Tl Slipi,  Tl Tomang, Central Park, Seasons CIity,  TI Cengkareng, Terminal Kalideres, pintu keluar Tol Singalaga dan Kawasan Kota Tua, tambah nya menjelaskan Kabag Ops Polre Metro Jakarta Barat AKBP Priyo Utomo Teguh Santoso. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

DOMPET DHUAFA MERAMAIKAN HARI IBU DI LAPAS ANAK WANITA TANGGERANG

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Memperingati Hari Ibu pada 22 Desember 2018, Dompet Dhuafa memberikan kegiatan spesial Seribu Tanda Cinta untuk Perempuan (Ibu) khusus para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Anak Wanita Tangerang, ( Jumat,21/12)

''Hari Ibu momen spesial dalam mengisi kekeluargaan, namun di sisi lain ada keluarga yang justru tidak bisa setiap hari bertemu, seperti warga binaan. Maka Hari Ibu menjadi kekuatan dalam mempertemukan keluarga di tengah keterbatasannya,” ucap Ahmad Shonhaji , Direktur Dakwah dan Layanan Tanggap Darurat Dompet Dhuafa.

Sebanyak 100 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memeriahkan acara  dalam perayaan Hari Ibu yang dibuat oleh Dompet Dhuafa, karena sebagian WBP memiliki keluarga yang jauh dari Lapas, bahkan luar kota.

Berbagai hiburan digelar untuk membuat keceriaan antara lain musikalisasi puisi, nasyid, dan surat cinta dari ibu oleh Warga binaan Pemasyarakatan. Sehingga masyarakat tidak selalu berpikir bahwa di dalam lapas itu kegiatannya suram, melainkan penuh keceriaan dan akrab dalam suasana kekeluargaan.


                                                           Reporter : Arianto

Read More

OPINI ~ Mengenal “Science of Parapsychology”

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Duta Nusantara Merdeka |

Sungguh miris membaca, melihat atau mendengar berbagai kejadian kriminal dengan motif seolah – olah menjadi “orang pintar” atau “paranormal”, dan sebagainya. Di tengah kemajuan zaman yang semakin modern fenomena dan kepercayaan terhadap hal – hal klenik masih banyak dipercaya orang. Melihat fakta masih banyaknya orang yang percaya pada hal – hal yang bersifat irasional, melahirkan berbagai modus kejahatan penipuan dengan berbasis pada sebutan “orang pintar” ini. Di mana ada “demand” maka di sana akan lahir “supply”. Begitu kaidah ekonomi berkata.

Terlebih saat ini biar kelihatan lebih modern, sebagian orang yang mengaku “orang pintar” ini sudah menggunakan istilah *Parapsikologi*. Pada dua istilah ini maknanya sungguh sangat berbeda, baik dari substansi, latar belakang maupun proses. “Orang Pintar” konon biasanya diperoleh dengan olah laku spiritual tertentu, lalu baca mantra – mantra dan sebagainya. Bahkan ada juga yang sekedar mengaku –ngaku “orang pintar” saja.

Sementara Parapsikologi merupakan kajian ilmiah terhadap kejadian – kejadian yang dianggap aneh atau tidak logis. Disiplin ilmu Parapsikologi sudah lama diteliti dan dikembangkan di  Koestler Parapsychology Unit - University of Edinburgh, Psychology of Paranormal Phenomena Research Group -University of Derby, Consciousness and Transpersonal Psychology - Liverpool John Moores University,  Centre for the Study of Anomalous Psychological Processes - University of Northampton, Anomalistic Psychology Research Unit - Goldsmiths, University of London, dan lain – lain. 

Awalnya penelitian ilmiah ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1882 oleh Arthur Balfour, Charles Richet dan William Crookes, dan kawan – kawan yang tergabung di dalam Society for Psychical Research (SPR) di London. 

Parapsikologi yang diteliti oleh lembaga – lembaga riset di atas secara umum meneliti Extra Sensory Perception/ESP atau lebih dikenal dengan sebutan indra keenam. Ada juga penelitian terkait interaksi pikiran dengan suatu objek materi atau biasa dikenal dengan istilah psikokinesis. Ada juga Out of Body Experience (OBE) atau pengalaman keluarnya ruh dari jasad. 

Sebagian ahli parapsikologi menyebutnya Spritual Adventure. Lalu ada Near of Death Experience (NDE) semacam mati suri atau pengalaman menjelang / setelah kematian. Ada juga yang namanya Regression Progresif yaitu perjalanan ke masa lalu, dan berbagai fenomena lainnya.

Di samping itu ada juga penelitian yang tidak kalah menariknya, seperti Mind to Mind Communication atau dikenal dengan istilah Telepati. 3C (Clairvoyance, clairvoyance, Clairaudience) yaitu merasakan, mendengar dan melihat kehadiran “sesuatu” yang tidak terlihat. Semua fenomena irasional itu akan diuji di laboratorium – laboratorium lembaga riset dengan pendekatan metode ilmiah (scientific approach).

Itulah tugas lembaga riset untuk menguak tabir di balik berbagai fenomena rahasia itu. Namun demikian tentu belum tentu semua fenomena bisa diungkap, karena hal – hal yang bersifat gaib akan selalu menjadi rahasia Allah, Tuhan pencipta alam semesta.

Namun demikian masyarakat dihimbau untuk selalu berhati – hati dan waspada terhadap kemungkinan adanya kejahatan berbasis “orang pintar’ dan sebagainya. Orang pintar yang baik biasanya tidak mengiklankan diri, tidak menentukan tarif, ikhlas dalam membantu orang dan dia akan dicari orang. Bukan dia yang mencari – cari orang - orang.

Read More

Satgas Saber Pungli Provinsi DKI Jakarta Lakukan Supervisi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan supervisi di wilayah Jakarta Barat, yang bertempat di ruang rapat Walikota Administrasi Jakarta Barat Lantai 2, Jalan Kembangan Raya No. 1, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,

Hadir pada kegiatan tersebut, antaranya : Irwasda Polda Metro Jaya selaku Ketua Pelaksana UPPL Kota Jakarta Barat (AKBP Budi H), Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat (AKBP Aslan), Wakasat Lantas (Kompol Hasbi), Kasi Propam (Kompol Slamet Riyadi), Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Wakil Ketua Pelaksanan I UPPL Kota Administrasi Jakarta Barat (Tumpal HA Matondang), Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Edy Subhan),  Kasiwas Restro Jakarta Barat (Kompol Heru Julianto), Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat (Denny Ramdany.MSi), Kasubag Pembinaan Kejari Jakarta Barat (Asep Hasan Sofwan).

Hadir juga Kasubag TU Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (Yoyoh Robiyati.S.Sos,.SE), Kepala Suban Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Barat / Anggota Sub Unit Intelijen (Dirhamul Nugraha.SIP), Sub Unit Intelijen, Sub Unit Pencegahan, Sub Unit Penindakan, dan Unit Yustisi.

Asisten Pemerintahan Setko Adm Jakarta Barat, Denny Ramdany.MSi,  mengatakan, pada kesempatan ini pihaknya memperkenalkan Anggota UPPL dan Sub Unit kepada AKBP. Budi selaku Ketua pelaksana. Tim UPPL sesuai arahan melaksanakan pencegahan dan apa saja yang sudah dikerjakan mulai Januari sampai Desember 2018.

"Kita juga memberikan petunjuk dan arahan kepada kinerja Tim UPPL agar kedepan bisa meningkatkan kinerjanya," Ucapnya.

Kasiwas Restro Jakarta Barat Kompol Heru Julianto, menjelaskan, kegiatan UPPL dan penggunaan anggaran yang diserap Tahun 2018. Menurutnya, anggaran sekitar 94% dan penyerapan anggaran sangat signifikan untuk pencegahan 99 kali, penindakan 112 walau kuantitas masih belum dirasakan memadai dan SOP yang blm ada membuat pihaknya kesulitan dalam menindak. Sesuai arahan pimpinan 70% pencegahan dan 30 % penindakan.

"Setiap bulan kami melaksanakan evaluasi untuk kegiatan saber pungli. SOP seperti apa dan kami akan membentuk tim klarifikasi untuk menindak lanjuti temuan maupun laporan warga," Katanya.

Sementara, AKBP. Budi H menerangkan,  flashback di Tahun 2016 perintah Presiden kepada Menkopolhukam membentuk Satgas Saber pungli, kemudian dibuat Perpres 87 Tahun 2016 dan diketuai Irwasum Polri. Keputusan Mendagri dan perintah untuk membentuk UPP Tingkat Provinsi  dan Kota / Kabupaten. Yang dilanjutkan pada akhir Desember 2016 melalui  SK. Gub. No. 2786 terbentuk Tim UUP Saber Pungli dan dilantik pada Februari 2017 serta diikuti UPP Kota / Kabupaten.

"Efek dan determinan adanya Saber Pungli belum cepat dirasakan, Namun Kemarin Pemprov. DKI mendapat penghargaan dr KPK. Ini secara Sadar tidak sadar itu merupakan kontribusi kita dalam masalah saber pungli baik di Pemprov maupun Pemkot," Terangnya.

Ia menambahkan, supervisi melihat langsung dan perangkat di Tingkat Provinsi serta sinkronisasi data tanggal 27 Desember 2018 refleksi akhir tahun di Balaikota DKI Jakarta Pusat. Memang SOP belum terbentuk, solusinya adalah perbanyak koordinasi untuk pemecahan masalah yang terjadi.

"Terlepas dari itu semua, untuk periode 2019 agar ditingkatkan unit pencegahan dan  penindakan. Untuk unit Intelijen masih di rasa lemah ditingkat Nasional maupun Provinsi terlebih masih marak pungli di pasar-pasar, premanisme, parkir liar," Tambahnya.

Usai kegiatan tersebut, dilanjutkan mengecek keberadaan dan kelengkapan Posko Saber Pungli di Lantai 2 gedung B Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat.  **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

106 Pelaku Pasar Modal Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Dukcapil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebanyak 106 pelaku industri Pasar Modal Indonesia hari Jum'at siang, 21 Desember 2018 pukul 14.30 wib bertempat di Ballroom 3 Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam layanan jasa pasar modal.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara serentak oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh dengan perwakilan masing-masing perusahaan, yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) Perusahaan Efek, Manajer Investasi, dan Agen Penjual Reksa Dana. Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan tersebut Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi, serta Direksi dan Komisaris Self Regulatory Organizations (SRO). 

Kerjasama tersebut merupakan inisiatif KSEI sebagai salah satu upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses pembukaan rekening di pasar modal. Terdapat 106 pelaku industri pasar modal Indonesia yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, yaitu 78 Perusahaan Efek, 19 Manajer Investasi, 6 Agen Penjual Reksadana, dan 3 Lembaga Penunjang Pasar Modal (BEI, KSEI dan TICMI).

Kerjasama antara Ditjen Dukcapil dan pelaku industri pasar modal telah berlangsung sejak 22 November 2016. Saat itu 100 Pelaku Industri Pasar Modal Indonesia melakukan penandatangan bersama-sama sehingga menciptakan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Terbanyak Dalam Satu Hari. Masa perjanjian kerjasama tersebut berakhir tahun ini. Namun, para pelaku industri pasar modal Indonesia bermaksud melaksanakan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Ditjen Dukcapil karena banyaknya manfaat yang diperoleh, terutama untuk proses percepatan pembukaan rekening investasi dan peningkatan kualitas data investor.

KSEI telah menjalin kerjasama dengan Ditjen Dukcapil untuk pemanfaatan Data Kependudukan sejak tahun 2014.

Perpanjangan perjanjian kerjasama Ditjen Dukcapil dengan pelaku industri pasar modal ini merupakan upaya dari KSEI dengan dukungan dari pelaku pasar modal Indonesia terkait simplifikasi pembukaan rekening pasar modal. Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi menyatakan, “Kerjasama para Pelaku industri pasar modal dengan Ditjen Dukcapil dalam pemanfaatan data kependudukan, mempercepat proses pembukaan rekening Efek, yang sebelumnya bisa mencapai 2 minggu, sekarang menjadi kurang dari satu jam. Pemanfaatan basis data KTP elektronik diharapkan dapat meningkatkan kualitas data calon nasabah untuk proses KYC (Know Your Client) yang lebih baik karena pengecekan data nasabah langsung ke database KTP elektronik, jadi bisa divalidasi kebenaran identitasnya."

Simplifikasi pembukaan rekening Efek dapat mengatasi kendala atas lamanya waktu pembukaan rekening Efek yang umumnya dialami oleh masyarakat di daerah, terutama di luar Jawa. Belum banyak Perusahaan Sekuritas yang mampu membuka banyak cabang hingga ke pelosok daerah.

Pengiriman formulir dan dokumen dari daerah ke kantor pusat juga dapat menjadi kendala, karena selain memakan waktu lama, kesalahan dalam pengisian formulir dan tidak lengkapnya dokumen akan menyulitkan Perusahaan Sekuritas untuk kembali menghubungi calon nasabah.

Jumlah investor yang tercatat di industri pasar modal per 17 Desember 2018 telah mencapai 1.606.481 atau meningkat 43% sejak akhir tahun 2017. Dari jumlah tersebut, investor di Indonesia masih terpusat di pulau Jawa sebanyak 73,57% dengan total nilai aset mencapai 96%. Investor terbanyak kedua ada di pulau Sumatera sebanyak 14%. KSEI berharap simplifikasi pembukaan rekening investasi juga dapat membuat penyebaran investor semakin merata hingga ke seluruh daerah di Indonesia.

Dengan perpanjangan kerjasama ini, para pelaku industri pasar modal Indonesia dapat terus memanfaatkan data kependudukan untuk proses percepatan pembukaan rekening investasi dan peningkatan kualitas data investor. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal Indonesia, terutama investor individu lokal, sehingga peran pasar modal terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih besar dari sebelumnya.

                                                                 Reporter : Arianto

Read More

Polres Metro Jakarta Pusat Vicon Dengan Kapolri Membahas Kesiapan PAM Natal Dan Tahun Baru 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat

Dalam rangka membahas pengecekan dan kesiapan seluruh jajaran untuk menghadapi PAM Natal Tahun 2018 Dan Tahun Baru 2019 yang di laksanakan, pada jam 09:00 Wib, di Aula Slamet Riyanto Polres Jakarta Pusat.

Giat VIDEO CONFERENCE (Vicon) Kapolri, dalam rangka membahas pengecekan kesiapan seluruh jajaran menghadapi PAM Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 diwilayah Hukum Polda Metro Jaya, yang dilaksanakan di Aula Slamet Riyanto Polrestro Jakpus Turut Dihadiri Oleh AKBP Roma Hutajulu.S.IK,.M,.Si (Kapolres Metro Jakarta Pusat), Wakapolres Metro Jakarta Pusat, Dansat Brimob PMJ, Wakil Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Dandim 0501 Jakarta Pusat, Pasi Ops Polrestro Jakarta Pusat Beserta Para Kapolsek Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat Dan Para Instansi terkait.

Kapolri memberikan arahan - arahan, diantaranya yakni : “Kita akan menghadapi pengamanan perayaan Natal 2018 dan Tahun baru 2019, dan antisipasi ancaman terorisme di Gereja - Gereja maupun kegiatan ke Agamaan pada perayaan Malam Natal yang berada diwilayahnya masing - masing.

Dan untuk masalah pengamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas, terkait akan datang libur panjang pada saat menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun baru 2019, agar pengamanan jalur dan para Petugas yang sedang melaksanakan pengamanan diharuskan menggunakan Body Sistem dan jangan sendiri sendiri.

Dan untuk mengenai petasan, maka dihimbau agar tidak boleh diperjual belikan ataupun diledakan pada saat pengamanan Malam Tahun baru 2018. Dan untuk rencana kegiatan PAM (renpam) mengenai pergantian malam Tahun Baru 2019, agar dibuatkan PAM untuk masing - masing wilayah. Dan untuk Apel pelaksanaan Operasi Kepolisian terpusat pada Ops Lilin Jaya 2018, agar segera dilaksanakan secara serentak pada hari Jum’at tanggal 21 Desember 2018, diwilayah nya masing - masing.

Acara “Pelaksanaan Giat Video Conference (Vicon) telah selesai pada jam 11:30 Wib, kemudian dilanjutkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Lilin Jaya 2018, yang khusus berada di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat“, Ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Roma Hutajulu.S.IK,.M.Si. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

The Lancet Menerbitkan Universal Health Coverage di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebuah studi yang dipublikasikan hari ini di The Lancet menjelaskan bahwa Indonesia  telah menciptakan skema Universal Health  Coverage (UHC) yang adaptif dan fleksibel untuk mengakomodir kondisi dan kebutuhan yang beragam untuk menjamin  perlindungan  risiko keuangan, serta akses pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; seperti yang dimandatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi berjudul “Universal Health Coverage di Indonesia: Konsep, Perkembangan, dan Tantangannya”  merupakan studi pertama yang  sepenuhnya ditulis dan dipimpin oleh tim peneliti Indonesia  yang berhasil diterbitkan di The Lancet – salah satu jurnal kesehatan yang sangat prestisius dan berdampak tinggi di dunia. Studi ini ditulis oleh tim Indonesia dari berbagai latar belakang ilmu yang dipimpin oleh dr. Rina Agustina dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Studi ini memaparkan pencapaian, kesenjangan, dan kesempatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  (BPJS) dalam memperluas cakupan, akses pelayanan dan keadilan untuk pelayanan kesehatan. 

Sejak dilaksanakan pada tahun 2014,  sistem JKN dan BPJS telah menjadi  sistem asuransi dengan skema pembayar premi tunggal terbesar di dunia yang menanggung lebih dari 203 juta orang hingga saat ini. Studi ini menekankan bahwa JKN mampu  memperbaiki askes dan pemerataan  pelayanan kesehatan, khususnya pada kelompok kelas ekonomi bawah di wilayah pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia.

Lebih lanjut, JKN turut meningkatkan perawatan penyakit tidak menular. Namun, studi ini menemukan berbagai kesenjangan yang membutuhkan perhatian segera, terutama terkait kelompok rentan dan keberlanjutan finansial. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini dapat membahayakan keberlanjutan di masa mendatang.

Permasalahan pertama adalah adanya kelompok yang disebut sebagai “kelompok menengah yang hilang (missing middle)”, dimana hanya ~52% orang yang terdaftar  pada usia 20 hingga 35 tahun dari lapisan ekonomi menengah. Lebih lanjut hanya ~25% pendaftar anak-anak sejak dilahirkan hingga usia 4 tahun.

Permasalahan kedua adalah kesenjangan  finansial yang dirasakan oleh JKN dan BPJS dimana pendapatan tidak dapat menutup pengeluraran. Hal ini utamanya disebabkan oleh rendahnya iuran dan tingginya klaim untuk penyakit kronis. Studi ini mengungkapkan sebanyak 23% peserta mendaftar ketika mereka sakit. Selain itu, mereka yang telah memiliki sejarah penyakit kronis juga terbukti sangat antusias mendaftar sebagai peserta JKN.  

Pertumbuhan beban penyakit tidak menular di Indonesia sudah sangat serius, yang salah satunya disebabkan oleh faktor kebiasaan merokok yang terdapat pada 65% laki-laki dewasa, atau termasuk angka tertinggi di dunia. Faktor lainnya adalah  masalah gizi, termasuk obesitas,  stunting  pada anak yang diasosiasikan dengan  meningkatnya risiko terhadap hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung,  sehingga  pada akhirnya meningkatkan klaim kesehatan untuk jangka panjang.

Permasalahan ketiga ditemukan pada kesiapan layanan kesehatan. Seiring dengan meningkatkan kebutuhan peserta JKN dan BPJS, jumlah tenaga dan fasilitas media belum memadai,  terutama di rumah sakit umum maupun puskesmas. Salah satu tujuan utama dari JKN dan BPJS adalah untuk memperkuat peran pusat kesehatan masyarakat di tingkat primer; maka kurangnya tenaga, fasilitas, obat, dan peralatan kesehatan di lini terdepan dapat memangkas rujukan yang tidak diperlukan, yang pada akhirnya akan memperbesar biaya secara keseluruhan.

Para peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan berdampak tinggi. Rekomendasi yang diberikan bersifat praktis dan dapat diimplementasikan sehingga mampu memberikan hasil cepat.

Pertama, peneliti mengusulkan percepatan kepesertaan dan pengumpulan iuran, terutama dalam kelompok pekerja di sektor informal atau yang disebut ‘kelompok menengah yang hilang (missing middle)’ dan kelompok ibu hamil dan anak-anak. Saat ini, terdapat sekitar 56,4 juta orang yang belum masuk JKN. Lebih lanjut, studi juga melaporkan bahwa pembayaran premi asuransi bukanlah penyebab utama kelompok tersebut tidak bergabung dalam JKN, namun lebih pada permasalahan ketersediaan layanan dan kurangnya pemahaman tentang asuransi.

Rekomendasi kedua, dan yang paling penting, adalah inovasi untuk pendekatan preventif dan promotif untuk mendukung pendekatan kuratif dari UHC. Inovasi pertama adalah pendekatan preventif  Universal Risk Coverage (URC), dimana pemerintah harus menciptakan investasi multisektoral agar mengurangi faktor risiko utamauntuk mencegah atau menunda penyakit, sehingga mampu menekan biaya tinggi penyakit di masa mendatang. Para peneliti mengindikasikan bahwa investasi pada kesehatan ibu dan anak, perawatan terhadap tumbuh kembang anak, sanitasi yang layak – terutama di daerah pedesaan dan terpencil, pola hidup sehat, kualitas diet yang lebih baik dan kegiatan gerak tubuh/olahraga dapat mengurangi tingginya biaya kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Inovasi selanjutnya adalah Universal Cause Coverage (UCC)yang fokus pada reformasi kebijakan  dan investasi yang mendukung promosi gaya hidup sehat. Dengan demikian, sebuah sistem terpadu yang bertransformasi dari UHC yang bersifat kuratif, URC yang bersifat pencegahan dan UCC yang bersifat promotif; akan dapat menjadi jaring pengaman kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

Terakhir, rekomendasi ketiga dalam studi ini menekankan pada penguatan lini terdepan  kegiatan berbasis masyarakat dan sistem informasi kesehatan digital yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan memandu terciptanya solusi bagi permasalahan kesehatan Indonesia dengan kondisi yang beragam. Lebih lanjut, akses yang lebih baik dan penggunaan data penting oleh para peneliti Indonesia akan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti secara strategis. Dengan demikian, dapat dipastikan terjadinya reformasi kebijakan di luar sektor kesehatan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, didukung oleh partisipasi kader kesehatan yang profesional.

Secara umum, sistem UHC yang terintegrasi, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat akan menciptakan jalur yang lebih terjangkau dan berkelanjutan untuk mendorong akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, serta turut mendorong pemenuhan target SDGs. 

Artikel ilmiah ini ditulis oleh: dr. Rina Agustina, MSc,PhD(Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RS Dr. Cipto Mangunkusumo/ FKUI-RSCM dan Human Nutrition Research Center, Indonesian Medical Education and Research Institute HNRC-IMERI FKUI); Teguh Dartanto, PhD (Departemen Ekonomi dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI/FE UI); Prof.Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM (K)(Departemen Ilmu Kesehatan MataFKUI-RSCM); Kun Aristiati Susiloretni, PhD (Politeknik Kesehatan Semarang, Kementerian Kesehatan); Suparmi, MKM (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan);   Prof. dr. Endang L Achadi, MPH, DrPH (Departmen Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat/FKM UI); Prof. dr. Akmal Taher, SpU (K)  (Kementerian Kesehatan dan Departmen UrologiFKUI-RSCM); dr. Fadila Wirawan, MSc (HNRC-IMERI FKUI); Prof. dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, SpPark (Departemen of Parasitologi FKUI); Prof. dr. Pratiwi Sudarmono, PhD, SpMK(Departemen Mikrobiologi, FKUI-RSCM); Anuraj H. Shankar, DrPH(Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University) dan Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH (Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM UI).

                                                                Reporter : Arianto

Read More

PT. Syailendra Capital gelar Market Outlook tahun 2018/2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Industri reksadana kembali mengalami pertumbuhan di tahun 2018. Data per awal bulan Desember, industri reksadana tercatat menembus angka Rp500 triliun atau bertumbuh sekitar 10% dari posisi akhir tahun 2017 sebesar Rp456 triliun.

PT. Syailendra Capital menggelar Media Gathering Market Outlook hari Kamis, 20 Desember 2018 pukul 10.30– 12.30 wib bertempat di Function Room PT. Syailendra Capital District 8, Treasury Tower. Lantai 39 unit 39 A Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53, SCBD lot 28 Jakarta, dihadiri para pembicara Fajar R Hidajat selaku Presiden Direktur  PT. Syailendra Capital, Ahmad Solihin selaku Direktur Investasi PT. Syailendra Capital dan Head of Fintech Tokopedia, Samuel Sentana.

Bersamaan dengan ini, Presiden Direktur PT Syailendra Capital, Fajar R Hidajat, mengatakan bahwa Dana pengelolaan (AUM / Aset Under Management) perusahaan sampai dengan posisi per tanggal 19 Desember 2018, juga mengalami peningkatan, yakni sebesar 101% dari Rp 10,043 T (posisi akhir tahun 2017) menjadi Rp20,249 T. Dengan demikian peringkat industri perusahaan di industri tembus peringkat 10 besar atau berada diposisi 8 besar sebagai manajer investasi dengan pengelolaan terbesar untuk Reksadana Terbuka (non KPD dan RDPT).

Di tahun 2018 ini, perusahaan telah mengeluarkan 11 produk baru dengan produk investasi baru yang menjadi andalannya adalah Produk reksa dana indeks, yang bernama Syailendra MSCI Value Index Fund, yang diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2018. Produk reksadana ini dikatakan oleh Fajar, merupakan satu-satunya produk reksadana index di Indonesia yang ber-benchmark terhadap index MSCI Value Index. MSCI Ltd sendiri merupakan market leader dalam jasa penyediaan indeks. Hingga posisi 14 Desember 2018, Reksadana Syailendra MSCI Value Index ini telah membukukan imbal hasil yang signifikan, yakni sebesar 11.19% sejak diluncurkan. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan yang tertinggi dari reksadana-reksadana index lainnya yang ada di pasaran saat ini. Per 14 Desember 2018, AUM dari reksadana ini tercatat sebesar Rp154 M.

Disampaikan pula ekspansi perusahaan di tahun 2018, dalam memperluas jaringan distribusi pemasaran perusahaan, juga memperlihatkan perkembangan yang positif. Tahap awal perusahaan dalam ekspansi jaringan distribusi perusahaan (dalam hal ini distribusi untuk pasar ritel) telah memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan. Melalui kerja sama dengan salah satu E-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia, dan juga Bareksa sebagai salah satu market place penjualan reksadana online terbesar di Indonesia, Perusahaan telah berhasil memperkenalkan reksadana pasar uang perusahaan, yakni Reksadana Syailendra Dana Kas. Sejauh ini, investor di Tokopedia Reksa Dana telah tumbuh hingga 20 kali lipat sejak diluncurkan di bulan Maret 2018.

Head of Fintech Tokopedia, Samuel Sentana mengaku senang dengan perkembangan kerjasama Tokopedia Reksadana dengan Syailendra, ”Pertumbuhan jumlah investor Tokopedia Reksa Dana yang baik memperlihatkan bahwa kesadaran publik akan pentingnya investasi mulai terbangun. Melalui kerjasama dengan Syailendra, Tokopedia ingin terus mempermudah masyarakat untuk berinvestasi, bahkan dengan 10 ribu rupiah."

Setelah membukukan pertumbuhan signifikan pada dana kelolaan di tahun 2018, PT Syailendra Capital tetap optimis di tahun 2019, walaupun tahun 2019 merupakan tahun politik seiring dengan akan diselenggarakannya PEMILU. 

Perusahaan menargetkan dana kelolaan bertumbuh sebesar 30% menjadi sekitar Rp27 triliun. Pertumbuhan ini ditargetkan dengan cara berinovasi baik dalam bentuk produk investasi baru, maupun jaringan distribusi pemasaran, khususnya jaringan pemasaran ritel. Hal ini akan dilakukan dengan cara terus mengembangkan kerja samanya melalui Tokopedia-bareksa dan juga melalui jaringan distribusi ritel melalui platform digital yang akan di perkenalkan kepada masyarakat pada semester - II tahun 2019.

Ditambahkan pula oleh Fajar, Tingginya minat di Tokopedia-Bareksa akan Reksa Dana menjadi alasan valid bagi Syailendra untuk mendorong edukasi bagi investor pemula. Syailendra sendiri mempersiapkan program edukasi yang didesain khusus dengan berbagai studi kasus yang relevan dengan berbagai pengalaman finansial yang dialami masyarakat. Program ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan diluncurkan tahun 2019.

Di kesempatan yang sama pada acara tersebut, disampaikan pula pandangan market outlook di pengujung tahun 2018 dan juga untuk 2019 oleh Direktur investasi (CIO) PT Syailendra Capital, Ahmad Solihin. Pergerakan pasar modal di penghujung tahun 2018, disampaikan bahwa meskipun market masih volatile namun mulai ada perbaikan, dimulai dari reversal pergerakan arah USD. Ahmad Solihin menyampaikan, ”USD cenderung melemah dan arah arus modal mulai membalik ke negara berkembang. Namun kami masih melihat perlunya kehati-hatian dalam berinvestasi.”

Tahun 2018, volatilitas di Indonesia dan pasar modal emerging markets (EM) pada umumnya terjadi karena perang dagang US-China, risiko ekonomi dan politik di Argentina & Turki serta pelonggaran kebijakan fiskal US.

Sementara di tahun 2019, diprediksi volatilitas masih ada walaupun tidak akan setinggi tahun lalu. Isu perang dagang perlahan mulai ada titik temu karena mulai muncul news US & China kembali ke meja negoisasi. Selain itu, posisi investor di emerging market sudah relatif jauh lebih kecil sehingga penurunan lebih lanjut juga lebih terbatas. Harga minyak yang cenderung lebih stabil di bawah $70 dan akan lebih menguntungkan ekonomi Indonesia yang net importir minyak.

                                                                 Reporter : Arianto

Read More

BPN DKI Jakarta Beri Penghargaan Kepada 45 Orang Anggota Polres Metro Jakarta Barat

Kepala BPN (Kiri) Menyerahkan Cendramata Kepada Kasat Reskrim Polrestro Jakbar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki haryadi.Sik,.Mh,  bersama jajaran nya dalam rangka menciptakan situasi wilayah nya yang aman dan kondusif dari berbagai bentuk kejahatan,  sebagai wujud keseriusan nya berbagai macam apresiasi dan penghargaan diterimanya dari berbagai elemen atas keberhasilan nya dalam mengungkap kasus kasus menonjol maupun ungkap kasus besar lain nya yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.

Kali ini Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki haryadi.Sik,.Mh,  Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Hanny Hidayat.Sik,.Mh,  Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edy Suranta Sitepu.Sik,  Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Agung Wibowo.Sh,  bersama 45 Anggota Reskrim menerima penghargaan dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) propinsi DKI Jakarta di Grand Ballroom Hotel Mega Anggrek, Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Penghargaan tersebut atas bentuk prestasinya dalam memerangi kasus pertanahan/mafia tanah dan premanisme, diketahui beberapa waktu lalu preman legendaris Hercules yang sudah terkenal dengan berbagai aksi kejahatan kriminal bersama kelompoknya berhasil di tangkap atas penyerangan dan penguasaan lahan terhadap sejumlah Karyawan PT Nila di Kalideres, Jakarta Barat.

Pemberian penghargaan tersebut turut disaksikan oleh Walikotamadya Jakarta Barat yang diwakili oleh Wakil Walikota Administrasi Jakarta Barat (H. Muhammad Zein.SH,.MSi), Kepala BPN  Provinsi Dki Jakarta (Jaya.SH,.MH), Kepala BPN Jakarta Barat (Ir. Nandar Agus Taruna), Kapolsek Palmerah Restro Jakarta Barat (Ade Rosa.SH),  para Camat jajaran Walikota Jakarta Barat, para Lurah jajaran Kota Jakarta Barat.

Kepala BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya.SH,.MH,  mengatakan, dalam pengungkapan kasus mafia tanah sebagai efek jera, kami (BPN) merasa senang kepada Polres Metro Jakarta Barat yang bisa membongkar praktek mafia tanah.

Yang paling penting adalah kenapa masalah tanah terus terjadi dan berkembang, banyak  modus - modus, menggadaikan surat - surat tanah, peradilan gugatan kenapa terjadi pra dan pasca, pengecekan sertifikat. Dengan tertangkapnya mafia sehingga bisa membuat efek jera, dalam tahun 2019 dari BPN ada sensus tanah harus terdaftar di seluruh DKI Jakarta.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Polri yang turut bersama kami menggemakan perang dengan mafia tanah. Dan ini sudah dibuktikan dengan terungkapnya beberapa kasus. Insya ALLAH semoga setelah ini mafia tanah tidak akan lagi sebebas dulu". Tutur Kepala BPN Provinsi DKi Jakarta,  Jaya.SH,.MH.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi.SIK,.MH,  menjelaskan, dirinya bersama jajaran selalu menciptakan situasi wilayahnya yang aman dan kondusif dari berbagai bentuk kejahatan, sebagai wujud keseriusan nya dalam mengungkap kasus-kasus menonjol maupun ungkap kasus besar lain nya yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.

"Polres Jakarta Barat mendukung dengan penegakan hukum dalam mafia tanah, termasuk premanisme yang menguasai tanpa haknya tetap akan ditindak sesuai dengan aturan  hukum yang berlaku," Jelas Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi.

Sementara, Wakil Walikota Administrasi Jakarta Barat Bapak H M. zein mengucapkan, Pemerintah Kota Jakarta Barat turut berbangga dan bahagia atas pemberian penghargaan dari Kanwil BPN Provinsi  DKI Jakarta Barat. Permasalahan tanah di Jakarta Barat memang sangat pelik.

Terima kasih kepada Kapolres Metro Jakarta Barat dalam memberantas mafia tanah, membantu tanah warga. Sinergitas dengan pemerintah Kota dengan jajaran BPN agar segera diselesaikan tentang kasus tanah agar bisa mencapai target, proses pendataan agar lebih baik, 70 ribu bidang mudah mudahan bisa diselesaikan.

"Sebagai catatan, wilayah Jakarta Barat sering kali ditemui kasus pemalsuan dokumen seperti girik yang diindikasi oleh mafia tanah. Aksi kejahatan ini salah satu penyebab munculnya konflik dan sengketa pertanahan." Katanya Bapak H M. Zein. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kemen PPPA Gelar Dialog Publik Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Satu dari Empat anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak atau sebelum mencapai usia 18 tahun. Hal ini dikemukakan oleh Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dalam acara Dialog Publik dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta.

Menurut Lenny, tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ke 2 di ASEAN dan ke 7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Tingginya angka tersebut harus segera disikapi oleh berbagai pihak terutama pemerintah agar tingkat perkawinan anak dapat diturunkan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

“Dampak perkawinan anak terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Namun anak perempuan lebih rentan mengalami kondisi tidak menguntungkan, seperti putus sekolah, hamil pada usia anak yang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), gizi buruk, stunting, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural.

Keseluruhan tersebut menghambat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga capaian  Sustainable Development Goals / SDGs. Untuk itulah, praktik perkawinan anak ini harus segera dihentikan,” jelas Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak', dan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, Kemen PPPA sejak tahun 2016 terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat, kementerian / lembaga, pemerintah daerah dan jaringan media mencetuskan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan anak.

GEBER PPA merupakan inisiatif untuk menyinergikan upaya - upaya pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif ini bertujuan untuk mengakselerasi penurunan angka perkawinan anak dengan berperspektif pencegahan melalui edukasi masyarakat dan mendorong kebijakan atau hukum yang mengatur perkawinan anak.

Dalam momentum tersebut Kemen PPPA mengajak masyarakat untuk ikut dalam gerakan dengan turut menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak. Menteri PPPA, Yohana Susana Yembise juga menyampaikan bahwa upaya gerakan bersama ditandai dengan hal yang membanggakan.

Mahkamah Konstitusi pada Kamis 13 Desember 2018, telah membacakan putusan atas pengujian Pasal 7 (1) UU Perkawinan mengenai batas usia anak dan memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun.

Putusan progresif ini tentu merupakan kemenangan perjuangan pencegahan perkawinan anak untuk anak-anak Indonesia. Dalam putusan ini juga mengamanatkan untuk pemerintah bersama pembentuk Undang-Undang diberi waktu 3 tahun melakukan upaya untuk melaksanakan putusan tersebut.

Tentu kerja keras tersebut akan dilakukan bersama, meskipun teradapat banyak tantangan yang luar biasa untuk menghapus praktik perkawinan anak. Sebab, seperti disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, perkawinan anak adalah merupakan bentuk eksploitasi seksual pada anak dan inskonstitusional.

Kemen PPPA berkomitmen bersama seluruh stakeholders melakukan berbagai langkah strategis untuk pencegahan perkawinan anak. Sejak tahun 2010, bersama para penggiat pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemda, Lembaga Masyarakat dan Media, Kemen PPPA mengembangkan Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) dengan salah satu indikator adalah Perkawinan Anak.

Hal ini merupakan kebijakan bagi perlindungan anak, dengan fokus utama menaikkan usia dispensasi perkawinan di atas usia anak atau di atas 18 tahun dengan usia ideal di atas 21 tahun, dan membatasi dispensasi perkawinan. Hingga Juli 2018, KLA telah dilakukan di 389 kabupaten/kota", tegas Lenny.

Pada puncak GEBER PPA diberikan pula penghargaan terhadap pejuang pencegahan perkawinan anak yang telah memberikan sumbangsih kinerja terbaiknya dalam upaya pencegahan perkawinan anak sebagai Champion Daerah Tahun 2018.

Penghargaan berdasarkan 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Ibu Badingah, Bupati Gunung Kidul; Kategori Organisasi Non Pemerintah KPS2K dari Jatim; Kategori Aktor Di bawah Usia 18 tahun: Dewa dari Ka. Bondowoso; dan Kategori Aktor Di atas 18 tahun: Indotang dari Kab. Pangkep Sulsel, Suroto dari Kab. Lombok Timur NTB dan Misran dari Kab. Nias Sumut.

GEBER PPA dengan para penggiat di seluruh Indonesia, tidak hentinya tetap berkomitmen atas pencegahan perkawinan anak mengawal Generasi Emas Berkualitas, Berdaya Saing dan Tanpa Perkawinan Anak, menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030.

Kegiatan Dialog Publik dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak ini juga diselenggarakan sebagai rangkaian memperingati 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Hari Anak Sedunia serta rangkaian Peringatan Hari Ibu. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Desain Ketahanan Pangan Menghadapi One Day No Rice

Duta Nusantara Merdeka |

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun pasti bertambah. Sementara luas lahan produktif terus berkurang, khususlah lahan produktif pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini tentu akan menjadi masalah strategis yang sangat serius jika tidak difikirkan bersama.

Jumlah manusia yang bertambah banyak ini artinya tingkat “demand” terhadap produk pertanian khususnya pangan PASTI AKAN MENINGKAT. Sementara luas lahar pertanian semakin menyempit dengan dua alasan utama, yaitu sebagian lahan produktif sudah beralih fungsi menjadi pabrik, perumahan, dan lain – lain. 

Meskipun sebenarnya ada payung hukum yang menaunginya terkait dengan hal ini, yaitu UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diharapkan mampu memberi solusi atas masalah alih fungsi lahan produktif pertanian.

Alasannya lainnya sudah sulit mencari buruh tani karena mereka lebih menyukai kerja di pabrik atau toko daripada harus berkubang lumpur di sawah. Dengan demikian maka jumlah produk pangan akan menurun, artinya tingkat “SUPPLY PASTI MENURUN”. 

Jika Demand naik dan supply menurun maka otomatis harga akan naik, dan terus naik. Kenaikan harga jika diimbangi oleh kenaikan daya beli masyarakat tentu tidak menjadi masalah, karena masyarakat masih bisa membeli komoditi tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana jika harga terus naik, sementara daya beli tetap stagnan atau bahkan cenderung turun ? maka kemungkinan akan melahirkan banyaknya permasalahan – permasalahan sosial, dan tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan meningkatnya angka kriminalitas.

Di tahun 2035 diprediksi jumlah penduduk Indonesia sebesar 305 juta orang atau bahkan mungkin bisa lebih dari jumlah tersebut. Data statistik menunjukan bahwa kebutuhan konsumsi beras naik 19,6% dan jagung 20%, dan diikuti komoditas lainnya.

Di tinjau dari sisi domestik, memang Indonesia masih memiliki peluang dalam peningkatan produksi, karena sumber daya lahan yang dimiliki sangat luas. Daratan lebih dari 190 juta hektare, 23% lahan basah dan 77% sisanya (145 juta hektare) adalah lahan kering.

Ini bisa dioptimalisasi dengan sentuhan mekanisasi pertanian. Optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan bisa dilakukan dengan peningkatan alat mesin pertanian, rehabilitasi irigasi, dan perluasan lahan untuk meningkatkan jumlah benih unggul.

Yang menjadi tantangan saat ini terkait dengan mekanisasi pertanian khususnya masalah jumlah dan kompetensi SDM bidang pertanian ini. Mekanisasi pertanian bukan hanya soal optimalisasi alat saja, tetapi juga pengembangan teknologinya. Seperti diketahui bahwa saat ini industri agro masih didominasi sawit. Dan di saat yang bermasamaan juga dikembangkan bio-industri  berbasis bio-massa dengan fokus pada komoditas Jagung, Sagu, Ubi Kayu dan Pisang.  

Sebenarnya jika merujuk pada Undang Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa Ketahanan Pangan itu merupakan sebuah sistem yang utuh, komprehensif dan holistik, mulai dari ketersediaan, distribusi/pasar dan konsumsi. Artinya perlu melibatkan semua fungsi dan kolektifitas kesadaran masyarakat agar peduli dengan ketahanan pangan.

Partisipasi masyarakat menjadi penting, oleh karena itu hal ini akan menjadi pekerjaan sendiri bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan.

Apalagi kalau kita melihat pada anomali iklim yang tejadi saat ini dan belum mampu dikendalikan dengan rekayasa cuaca. Ketidakpastian iklim dan musim jelas akan mempengaruhi produksi pangan dan bisa menyebabkan gagal panen. Jika gagal panen maka komiditi produk akan melambung tinggi.  Terlebih asuransi pertanian pun belum jalan seperti yang diharapkan.

Untuk itulah telah lahir konsep keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kenapa konsep atau ide ini muncul ? karena fakta objektifnya permintaan masyarakat terhadap beras terus meningkat. Kita bisa melihat data konsumsi beras per kapita per tahun di Indonesia masih di angka 139, padahal bangsa lain sudah di bawah angka 100.

Oleh karena itu upaya untuk melakukan pengurangan jumlah konsumsi beras harus segera dilakukan. Dari sisi aturan sebenarnya hal ini pun sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Isi pokok dari Peraturan Presiden ini mengamanatkan tentang pentingnya diversifikasi pangan yang harus terus dilakukan. 

Masyarakat harus terus disadarkan, diajak dan diingatkan agar mampu mengurangi konsumsi beras, dan bisa menggantinya dengan bahan pangan lain yang memiliki rasa dan kandungan gizi yang sama dengan  beras. Pengembangan teknologi pangan tidak bisa ditunda. Termasuk riset – riset untuk menemukan dan menciptakan bahan pangan non beras. Satu hal yang harus diingatkan adalah "One Day No Rice". Adagium ini akan menggeser model lama tentang "No Day Without Rice". **(Red)

Penulis : Dede Farhan Aulawi

Read More

H. Sukhrawardy Pimpin Rapat Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa Terkait Maraknya Prostitusi Berkedok Warkop

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Bertempat di Ruang Rapat Sekda Kab. Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Dan Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa STIK - PTIK Angkatan -75 Widya Wirabrata terhadap Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara dalam mengatasi maraknya prostitusi berkedok warung kopi (kopi pangku) yang berada di wilayah kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Sekda Kutai Kartanegara (Ir. H. Sukhrawardy.S) dengan dihadiri oleh Kombes Pol Hary Santoso.S.IK (Peneliti Utama STIK Lemdiklat POLRI dan selaku pendamping Mahasiswa STIK)., Kompol Wiwit Adisatria.SH,.S.IK,.MT (Wakapolres Kutai Kartanegara), Kompol Kemis.S.Sos (Kabag Sumda Polres Kutai Kartanegara), AKP Bitab Riyani (Kasat Shabara Polres Kutai Kartanegara), AKP Fahruraji (Kasat Binmas Polres Kutai Kartanegara).

IPTU Abdul Rauf.S.IK (Kapolsek Tenggarong Seberang), Mahasiswa PTIK sebanyak 9 Orang, Kepala Dinas Sosial (Didi Ramyadi), Camat Tenggarong Seberang (Suhari), Sekretaris Satpol PP Kutai kartanegara (Yuliandri.S), PJU Polres Kutai Kartanegara, Kepala Dinas P2TP2A, Kabag Hukum Kab. Kutai Kartanegara (Purnomo), Kabag Perlengkapan Kab. Kutai Kartanegara (Taufiq).

Dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran rombongan mahasiswa dari STIK-PTIK Mabes POLRI dan terkait dengan keberadaan warung kopi pangku tersebut di atas lahan / lokasi dengan status lahan PKP2B milik PT. BBE dan belum diserahkan kepada Pemda Kutai Kartanegara namun sudah dilakukan pengkaplingan/ pengukuran atas lahan oleh oknum ormas kedaerahan, adanya pertimbangan terhadap batas wilayah antara Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara sehingga menjadi kendala dalam penertiban, rawan nya dampak sosial karena sangat sensitif terhadap pelaku usaha tersebut.

Dalam hal ini pihak Pemda Kutai Kartanegara telah melakukan upaya bersama dengan instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan saat ini pihak Pemda Kutai Kartanegara masih melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Samarinda.

Selanjutnya penyampaian dari pendamping Mahasiswa STIK KBP Hary Santoso dengan sambutan yang intinya bahwa pelaksanaan kegiatan dianmas, audensi dan penelitian oleh Mahasiswa PTIK yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pembelajaran, sharring dan uji kompetensi lapangan oleh mahasiswa PTIK yang telah mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kampus STIK dan saat ini adalah proses praktek lapangan yang berhadapan langsung dengan problema / permasalahan yang terjadi di wilayah khususnya di Prov. Kalimantan Timur.

Selanjutnya Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol Wiwit Adisatria.SH,.S.IK,.MT, menyampaikan bahwa tujuan utama Mahasiswa PTIK adalah menindaklanjuti perkembangan permasalahan kegiatan prostitusi yang berkedok warung kopi (kopi pangku) di wilayah Kec. Tenggarong Seberang.

Dalam kegiatan nya akan di lakukan audensi terhadap Instansi Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara, meliputi Satpol PP Kutai Kartanegara, Bag Hukum Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, Camat Tenggarong Seberang, Kapolsek Tenggarong Seberang dan peninjauan lapangan serta penyuluhan terhadap mucikari / PSK (pelaku usaha) warung kopi pangku di Jl. Poros Jalur Dua Tenggarong - Samarinda, Kec. Tenggarong Seberang.

Kegiatan selanjutnya, Mahasiswa STIK - PTIK Angkatan -75 Widya Wirabrata melaksanakan Audensi bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, Kepala Dinas P2TP2A, dan Kabag Hukum Pemkab Kutai Kartanegara ** 

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Jakarta Islamic Centre Gelar Khitanan Massal Mulai 26-28 Desember 2018

Duta Nusantara Merdeka | 

Dalam rangka liburan sekolah Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah bekerja sama dengan Jakarta Islamic Centre akan mengadakan khitanan masal selama tiga hari tanggal 26, 27, 28 Desember 2018.

"Kegiatan khitanan masal ini untuk merealisasikan cita - cita Yayasan Sulaimaniyah selalu dekat dengan masyarakat dan tentunya untuk menjalin ukhuwah islamiyah yang dibangun atas dasar Al Quran dan As Sunnah" jelas Kahfil Waro Ketua Pelaksana.

Lebih lanjut Waro menjelaskan "Khitanan masal ini untuk menyambut Maulid Nabi dan libur sekolah. Momen nya tepat sekali untuk melaksanakan khitanan masal. Kami membutuhkan 1500 anak yang siap untuk dikhitan dari warga sekitar Jakarta Islamic Centre dan warga Jakarta Utara pada umum nya serta warga Jakarta Jakarta yang memang membutuhkan. Para peserta khitananan akan mendapat uang saku, kaos, peci dan sarung".

"Teknologi yang digunakan dalam khitanan masal ini dengan menggunakan laser dengan 8 orang dokter yang sudah berpengalaman ditambah paramedis lain nya. Setelah dikhitan tidak memerlukan jahitan lagi. Jadi lebih simpel dan sederhana, jelas Waro.

Kegiatan ini bisa terlaksana berkat dana zakat, infaq dan sedekah yang di mobilisir oleh Yayasan Sulaimaniyah dari warga Turki dan masyarakat Indonesia.

Bagi warga yang ingin mendaftarkan anaknya untuk khitanan masal bisa melalui Whats Ap dengan nomor 081807584140 dengan cara ketik namaanak#umur#ukuranbaju#alamat#namaorangtua.

contoh Gunawan#10#M#Koja,Jakut#Arifin.

"Jakarta Islamic Centre menyambut baik dan mendukung pelaksanaan khitanan masal yang akan diselenggarakan yayasan Sulaimaniyah. Kami siapkan tempat dan akomodasi lain nya demi kelancaran kegiatan tersebut", jelas Ahmad Juhandi Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Centre.  **(Red)

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More