Petani Minta Pemerintah Selesaikan Akar Masalah Kebakaran Lahan Gambut

DNM.com (Riau)

Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) menyatakan bahwa kebakaran lahan gambut di Riau dan daerah gambut lainnya ternyata masih terus berulang-ulang.

Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan dan Agribisnis Kerakyatan (Lab.KPAK) Petani Unit Riau Sahat Mangapul mengatakan bahwa hampir 19 tahun lebih kami rakyat Petani Riau terus menderita mengalami kebakaran gambut yang merusak kesehatan dan tentu saja banyak tanah adat yang dipaksa dirampas ketika dizaman rezim orde baru.

Akar masalahnya adalah ribuan hektar lahan gambut yang semula rawa-rawa berair, dikeringkan dengan membuat kanal-kanal untuk ditanami akasia sebagai  bahan baku kertas APP (Sinar Mas Group) dan APRIL GROUP. Ribuan hektar lahan gambut ini akhirnya kering dan sejak pengeringan rawa basah lahan gambut inilah selama 19 tahun kami (red: Petani) mengalami kebakaran dan asap yang terus berulang-ulang. 

Sahat Mangapul menambahkan “Setiap tahun milyaran rupiah dana sia-sia dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah hanya untuk memadamkan api kebakaran gambut, "Tapi Tidak Menyelesaikan Akar Masalahnya, yaitu ketimpangan Kepemilikan Lahan Gambut Oleh Segelintir Irang dan Perusahaan" Belum lagi tanah gambut ini adalah hasil rampasan Tanah-tanah adat dan tanah rakyat yang juga terus menjadi konflik dalam sekam setiap tahunnya. Apakah ini akan didiamkan terus?”

Ketua Umum Petani Satrio Damardjati di kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani Ibukota Jakarta mengatakan “Bahwa Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pemerintahan Jokowi dengan membuat sekat-sekat kanal untuk pembasahan gambut hanya untuk jangka pendek dan itupun tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya.

Ketua Umum Petani ini juga meminta Pemerintah melakukan tindakan tembak ditempat bagi pembakar lahan ternyata itu "hanya berlaku untuk rakyat Petani dilapangan dan Tidak Berlaku Bagi Korporasi.” Selasa, (28/08) malam.

Data BPBD menyatakan total luas kebakaran kawasan hutan dan lahan di Riau sepanjang 14 Januari – 12 Agustus 2018 mencapai 2.891,51 ha. Kebakaran terluas terjadi di Kepulauan Meranti sekitar 938, 31 ha, Rokan Hilir 488,85 ha, Bengkalis 423 ha, Dumai 396,75 ha,  Indragiri Hulu 289,5 ha, Siak 136,5 ha, Pelalawan 92,5 ha, Pekanbaru 44,6 ha, Kampar 41 ha dan Indragiri Hilir 37 Ha.

Sedangkan kebakaran di areal korporasi, hotspot paling banyak di PT. Satria Perkasa Agung (107 hotspot), PT. Rimba Rokan Perkasa (66 hotspot), PT. Sumatera Riang Lestari (29 hotspot), PT. Ruas Utama Jaya(29 hotspot), PT. Diamond Raya Timber (39 hotspot), PT. Suntara Gaja Pati (26 hotspot), PT. Riau Andalan Pulp & Paper (9 hotspot), PT. Bhara Induk (10 hotspot)dan PT. National Timber Forest Product/ PT. Nasional Sagu Prima (13 hotspot).

Hotspot-hotspot ini bermunculan di kawasan gambut dengan kedalaman rata-rata 1 meter hingga melebihi 4 meter. Korporasi-korporasi ini terafiliasi dengan APP Group ( SINAR MAS)  dan APRIL Group. Pada 2016  49 korporasi  pelaku karhutla pada 2014 – 2016 sudah dilaporkan ke Polda Riau, KLHK, BRG dan KSP. Ada 29 korproasi yang lahannya terbakar merupakan anak perusahaan atau berafiliasi dengan APP dan APRIL Group.

Ketua Umum Petani Satrio Damardjati menambahkan hingga kini, perusahaan – perusahaan ini tidak juga di proses secara hukum. Paska kebakaran hebat pada 2015, Polda Riau mengambil langkah berani menetapkan 18 korporasi dan 95 orang sebagai tersangka. Namun secara bertahap pada 2016 Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap 15 korporasi diterbitkan.

Koordinator Jikalahari Made Ali menanyakan Apakah karena “APP Group menginvestasikan US$ 3,8 juta atau setara Rp 52,6 miliar untuk persiapan Asian Games jumlah ini tidak setara dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembakaran hutan dan lahan serta kerusakan gambut di areal korporasi yang terafiliasi dengan APP.” 

“Kenyataannya, korporasi yang jadi penyebab karhutla di Indonesia tidak pernah di proses secara hukum. Justru APP dan APRIL Group—anak perusahaan dan korporasi yang berafiliasi dengan kedua grup besar ini menjadi penyebab karhutla di Riau— diberi kehormatan menjadi sponsor dan ikut serta dalam kirab obor Asian Games XVIII di Pekanbaru,” kata Koordinator Jikalahari menambahkan.

Pada 2 Agustus 2018, Direktur. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Rudi Fajar ikut kirab obor atau torch relay Asian Games XVIII 2018 bersama Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Forkompinda dan kalangan dunia usaha di Pekanbaru. Di laman resmi Asian Games 2018 dicantumkan Tanoto Foundation menjadi sponsor resmi, APP Group sebagai partner resmi dan Sinar Mas sebagai lisensi resmi dari perhelatan akbar olahraga se-Asia tersebut.

“Rudi Fajar tidak layak membawa obor yang melambangkan semangat dan sportifitas, begitu juga dengan APP Group yang menjadi sponsor kegiatan ini, kenyataannya PT RAPP, APRIL Group dan APP Group saja tidak sportif dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan gambut hingga kebakaran di Riau sejak 1997 hingga kini.” kata Made Ali dari Jikalahari.

Kepala Lab.KPAK Petani Unit Riau juga menambahkan, “Itulah faktanya yang terjadi dilapangan. Seakan-akan mau menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan gambut tapi akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi jangan lagi rakyat Petani yang terus dikambinghitamkan tapi korporasi yang sangat timpang menguasai lahan Untouchable bahkan menjadi kamuflase heroik dalam event Asian Games.”

Ketua Umum Petani Satrio Damardjati mengatakan, “Ucapan Presiden akan mencopot POLDA dan TNI jika terjadi kebakaran lahan juga masih sekedar ucapan. Sulit sekali memang rakyat Petani menghadapi raksasa korporasi. Kami menunggu realisasi dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan akar permasalahan lahan Gambut.” **(Red-160)

Reporter : Arianto

Read More

Kemen PPPA Menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019

DNM.com (Jakarta)

Dalam rangka meningkatkan 30% angka keterwakilan perempuan di bidang legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Legislatif pada Pemilu 2019.

Acara ini bertujuan meningkatkan kualitas serta semangat kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang politik.

“Meningkatkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak partisipasi perempuan di bidang politik, untuk bangkit dari ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan, seperti politik, ekonomi, hukum serta bidang lainnya.

Upaya ini sekaligus mendukung kemajuan pembangunan di bidang lain, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender, guna mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam sambutannya.

Melihat hasil Pemilu 2014 lalu, Menteri Yohana menyayangkan belum tercapainya target 30% angka keterwakilan perempuan di parlemen. Di tingkat DPR RI hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. 

Di DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan hanya 16,43% atau 350 perempuan menduduki jabatan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi se-Indonesia. Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 14% atau 2.296 anggota perempuan dari total 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah) masih belum mencapai target yaitu hanya 25,74% atau  34 anggota perempuan dari 132 anggota yang menduduki jabatan legislatif.

“Untuk meningkatkan angka tersebut, Kemen PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 15 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019.

Keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi komitmen nasional dalam RPJMN 2015 -2019, serta komitmen internasional dalam urutan ke-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs). Komitmen ini menjadi dasar agenda Planet 50:50 Gender Equlity pada tahun 2030, yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat, Gubernur, maupun Bupati/Walikota se Indonesia. Untuk itu kita perlu bersinergi mendorong dan menyiapkan kader-kader perempuan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019,” ujar Menteri Yohana.

Kemen PPPA bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta perguruan tinggi baik negeri dan swasta dan lembaga masyarakat baik di pusat maupun di daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik khususnya mempersiapkan diri menjadi anggota legislatif atau kepala daerah.

Diantaranya melaksanakan pelatihan bagi fasilitator politik perempuan di 34 provinsi; pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah; pendidikan politik kebangsaan perspektif gender; pelatihan perempuan bela negara; pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan; penguatan kapasitas perempuan calon legislatif pusat dan daerah. 

Menteri Yohana meminta kepada para perempuan calon legislatif Pemilu 2019, untuk bersaing secara sehat dan adil serta berjiwa demokrasi sejati, membangun demokrasi yang beradab, bermoral, berbudaya, dan sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat yang berlaku. 

Menghindari kampanye hitam dan negatif, tidak menebar kebencian (hate speech) terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Senantiasa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleks dimasa mendatang.

Serta mengembangkan isu perempuan dan anak juga kesetaraan gender dalam merumuskan peraturan negara dan mengembangkan budaya politik yang demokratis secara berkelanjutan (sustianbility of democracy).

“Untuk itu, mari dukung bersama perempuan calon legislatif baik ditingkat pusat, maupun daerah dalam pemilu 2019 mendatang. Semoga melalui Penguatan kapasitas perempuan caleg ini dapat meningkatkan semangat perempuan untuk meraih kursi legislatif demi membangun kemajuan bangsa yang sejahtera, adil dan demokratis, serta siap dalam menghadapi perkembangan budaya modern", tutup Menteri Yohana. **(Red-159)

Reporter : Imam Sudrajat

Read More

Gerindra : Perlu Terobosan Baru Tingkatkan Produksi Migas

DNM.com (Jakarta)

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa tidak tercapainya lifting minyak dan gas adalah tantangan bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), untuk mencari inovasi dan terobosan baru guna meningkatkan produksi migas.

“Tujuh proyek migas yang beroperasi pada Desember tahun 2018 diharapkan mampu meningkatkan lifting migas untuk tahun 2019. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan produksi migas adalah persoalan regulasi,” ucap Gus Irawan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan KKKS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin Kemarin (27/8/2018).

Dikatakannya, investor yang sudah beroperasi menahan diri untuk menambah investasi, sedangkan investor baru tidak tertarik karena realisasi kebijakan yang belum terwujud secara komprehensif, masih bersifat sektoral dan belum mampu memberi peluang untuk mencapai keekonomian dalam operasional industri migas di Indonesia.

Gus Irawan menyatakan, perlu ada pembenahan mata rantai birokrasi, mulai dari proses eksplorasi, produksi, hingga ke distribusi produk untuk konsumsi agar menjadi lebih efisien. Dalam rencana umum energi nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 disebutkan bahwa hingga tahun 2050 pemenuhan kebutuhan migas sangat mengandalkan impor.

“Hal ini tentu tidak sehat bagi ketahanan energi nasional, padahal Indonesia masih memiliki potensi meningkatkan produksi dari ladang migas dalam negeri, asalkan mau bekerja keras untuk terciptanya konsistensi dalam kebijakan demi iklim investasi migas yang lebih menarik bagi investor nasional maupun global,” tegas politisi Fraksi Gerindra itu. **(Red-158)

Read More

Agus Maksum: Polri Tidak Netral Tangani #2019GantiPresiden

DNM.com (Surabaya)

Kapoltabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan berupaya tabayun dengan pihak-pihak pendemo di Surabaya Minggu (26/8). Pihaknya ingin mengklarifikasi terhadap tindakan aparat yang melarang Deklarasi #2019gantipresiden.

Sekretaris Panitia Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden Agus Maksum yang saat ini di Jakarta menyampaikan bahwa aparat terlihat tidak proporsional dalam menangani para demo damai yang dilakukan.

"Mila Mahmuda Korlap Aksi Deklarasi  adalah sosok perempuan yang sangat tegas mempertanyakan dasar pembubaran polisi terhadap aksi deklarasi #2019gantipresiden yang viral di medsos," Kata Agus Maksum.

Agus Maksum menyesalkan adanya pihak yang menggerakkan  anggota Banser di luar dari perintah pengurus yang sesungguhnya. 

"Saya mendengar anggota Banser diberikan informasi yang salah bahwa aksi deklarasi #2019 merupakan gerakan yang ingin mendukung berdirinya Negara Khilafah di negeri ini." Jelas Agus.

Pada kenyataan adahal sama sekali tidak ada hubungan dan tidak ada unsur HTI dalam Gerakan #2019GantiPresiden, 

Ada Upaya menyesatkan pemahaman publik terhadap gerakan ini untuk supaya di tolak oleh masyarakat Surabaya saat aksi dilakukan di Tugu Pahlawan Surabaya.

Namun demikian Agus bersyukur karena aksi deklarasi berjalan sukses dengan cara mengambil split waktu saat polisi mengatur para demo tandingan. **(Red-157) 

Reporter : Hans Suta

Read More

Kunjungan Industri Sebagai Awal Implementasi Link And Match

DNM.com (Toba Samosir)

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara lakukan Kunjungan Industri ke PLTA  PT . Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Paritohan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara (27/8).

Kunjungan ini bertujuan sebagai awal implementasi Link and Match,  Jika dikaitkan dengan wawasan masa depan maka link and match mengandung pemikiran bahwa produk pendidikan yang kita peroleh saat ini adalah produk pendidikan masa lalu, dan proses pendidikan yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk masa depan, demikian dikatakan Dekan Fakultas Teknik UMSU Munawar Alfansury Siregar, ST.MT yang diwakilkan Oleh Wakil Dekan III Fakultas Teknik UMSU Khairul Umurani, ST.MT dan di dampingi Pimpinan Program Studi Teknik Elektro dan Mesin yaitu  Partaonan Harahap, ST.MT dan Chandra A Siregar, ST.MT.

Khairul Umurani, ST,. MT mengatakan kunjungan industri ini   salah satunya bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara Fakultas Teknik UMSU dengan PLTA PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Bukan hanya itu saja, tetapi intinya adalah menawarkan program serta  menambah wawasan para mahasiswa untuk Kerja Praktek (KP), Riset dan kerjasama lainnya.

“Oleh karena itu program ini minimal harus mengandung tiga muatan yaitu yang pertama, kompetensi produktif yang memungkinkan lulusan sesegera mungkin bekerja setelah lulus dari fakultas Teknik, ke dua memiliki keunggulan sebagai faktor keunggulan kompetitif menghadapi persaingan, dan sebagai modal kuat untuk menjalin kerjasama, dan ke tiga memiliki bekal dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap, sebagai bekal dasar untuk penyesuaian diri menghadapi perubahan. Ungkap Wakil Dekan III FT. UMSU.

Kegiatan kunjungan industri ini diterima langsung oleh Devisi Humas PT . Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Fazri Ramadhan, M. Rorim Panromi dan Devisi CSR Dahlia Sibuea.  Memperhatikan alasan di atas maka,  PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terus berupaya untuk menyiapakan tempat dan fasilitas sebagai tempat Kerja Praktek, Riset dan lainnya.

Dengan kunjungan industri biasanya mahasiswa akan dapat mengenal kegiatan-kegiatan yang ada di industri, siswa/mahasiswa akan melihat proses kerja yang dilakukan karyawan,belajar bagaimana prosedur operasi standar yang harus dilakukan oleh seorang karyawan di PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Partaonan Harahap menambahi bahwa sasaran dari kegiatan kunjungan industri ini  adalah untuk menyiapkan dan memberikan bekal pengalaman agar mahasiswa mendapat gambaran nyata dalam dunia industry.

Jika sebelumnya mahasiswa hanya mendapatkan teori di kelas maka pada kesempatan kunjungan industri ini mahasiswa dapat melihat keselarasan antara teori dan praktek nyata di industri. 

“Dalam kunjungan industri ini juga dijajagi kemungkinan kerjasama antara Fakultas Teknik dan program studi dengan masing-masing perusahaan yang dikunjungi seperti kesempatan magang bagi mahasiswa, penelitian, rekrutment tenaga kerja juga sponsorship untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi Tegasnya. **(Red-156)

Read More

Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana Dinas Jakarta Utara Distibusikan Bantuan Trrhadap Korban Kebakaran

DNM.com (Jakarta Utara)

Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana (PSKB) Suku Dinas Sosial Jakarta Utara mendistribusikan bantuan terhadap korban terdampak kebakaran Jalan Lodan Raya Kampung Walang Blok A RW 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Adji Antoko mengemukakan, sebanyak 500 makanan siap saji akan didistribusikan oleh Dapur Umum untuk makan siang hari nanti. Namun kebutuhan dasar lainnya telah didistribusikan.

"Jumlah korban yang terdampak cukup banyak. Ada sekitar 112 Kepala Keluarga atau 420 jiwa yang mengungsi. Penyebabnya diduga karena arus pendek listrik," ujar Adji Antoko saat dihubungi pada Minggu (26/08/2018).

Ia melanjutkan, bantuan kebutuhan dasar yang didistribusikan berupa lauk pauk 120 paket, matras 20 lembar, terpal 6 lembar, kidsware 12 paket, paket lansia 18 paket, paket khusus 18 paket, paket sandang 60 paket, selimut 100 lembar, dan seragam sekolah SD 60 pasang, SMP 20 pasang, SMA 10 pasang.

"Kami juga sudah mendirikan tenda pengungsian sebanyak 2 (dua) unit. Tenda didirikan di depan Universitas Bunda Mulia. Petugas kami sedang berada di lokasi untuk berkoordinasi dengan Lurah, RW dan RT setempat," ujar Adji Antoko.

Selain itu, bantuan ini sifatnya masih sementara. Pihaknya akan mendistribusikan bantuan lanjutan jika ada permintaan dari aparat setempat.

"Yang terpenting kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Adji Antoko. **(Red-155)

Reporter : Imam Sudrajat

Read More

Pengkot Taekwondo Jakarta Barat Melakukan Persiapan Menghadapi Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi

DNM.com (Jakarta)

Pengurus Kota (Pengkot) Taekwondo Jakarta Barat tengah bersiap - siap melakukan persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) 2018 November mendatang dimana event tersebut merupakan agenda rutin Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Pemprov DKI Jakarta.

Melalui seleksi Kejurkot Taekwondo Jakarta Barat 2018 yang diadakan Sabtu 25 Agustus di GOR Cendrawasih Cengkareng, melibatkan 38 kontingen dari Kategori SD - SMP - SMA dengan jumlah peserta lebih dari 400 atlit  dan di buka langsung oleh Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo DKI Jakarta Mayjend TNI Ivan.R. Pelealu. SE.,MM., diharapkan akan menghasilkan atlit - atlit Taekwondo Jakarta Barat dengan harapan nantinya akan mendulang medali emas terbanyak dalam kategori ini.

Hadir dalam acara ini AR Hasibuan selaku Ketua Harian Pengprov Taekwondo DKI  Jakarta, Yasri Yudha Yahya.SH,  selaku Sekum Pengprov Taekwondo DKI Jakarta, Rintis Sigit Prabowo.S.Pd.,MH,  selaku Pembina Pengkot Taekwondo Jakarta Barat, Madani selaku Ketua Pengkot Taekwondo Jakarta Selatan terpilih serta beberapa mantan-mantan atlit Taekwondo Nasional dan Internasional.

Hendrick Tambunan.ST,  selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa para peserta yang menjadi juara nantinya akan menjadi atlit - atlit Taekwondo Jakarta Barat yang akan mendapatkan pembinaan selama dua bulan dibawah asuhan Suku Dinas Olahraga dan Pemuda (Sudin Orda) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan ditangani langsung oleh Bidang Binpres Pengkot Taekwondo Jakarta Barat.

Eko Prasetia.S,Sn,  selaku Ketua Pengurus Kota (Pengkot) Taekwondo Jakarta Barat berpesan kepada atlit agar selama pembinaan nanti para atlit bisa mengikuti pelatihan dengan sungguh - sungguh dan maksimal agar nantinya Jakbar memperoleh Juara Umum dalam POPPROV mendatang.

Dalam Kejuaraan tersebut telah lahir Club terbaik yang meraih  Kategori SD Juara Umum 1, Kategori SMP Juara umum 1, Juara Umum Over All, Atlit terbaik Putra kategori SD dan Club terbaik tersebut adalah KEZIA FIGHTER TAEKWONDO CLUB. **(Red-154)

Reporter : Imam Sudrajat

Read More

GERCIN Apresiasi Presiden Jokowi Gelar Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian Indonesia

DNM.com (Jakarta)

Kami memberikan apresiasi kepada presiden RI Ir Joko widodo melalui  Dewan Ketahanan Nasional  ( Wantanas RI  )  yang sudah  mengelar  Sarasehan Nasional dengan thema “ merawat perdamian belajar  dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang  bersatu, berdaulat, adil dan makmur  beberapa Waktu yang lalu di hotel JS Luwansa Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.

Kegiatan ini sangat positif sehingga dapat melahirkan konsep konsep yang berlian  dalam rangka membangun bangsa  dan Negara  yang  berdaulat adil dan makmur. Untuk itu kami juga meminta kepada Presiden RI melalui wantanas RI  untuk sedianya dapat melakukan sarasehan nasional   dengan mengangkat isu isu stretegis  papua untuk membangun papua yang merdeka dalam bingkai Negara kesatuan republic Indonesia ( NKRI ) sebab persoalan persoalan papua akhir akhir ini begitu akut dan complex ,dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI kedepan.

Kami juga memberikan apresiasi kepada SESJEN WANTANAS RI Letjen TNI  Doni Monardo  yang memiliki keahalian  khusus dalam menyelesaikan  persoalan  persoalan di daerah derah konflik di Indonesia terlebih khusus di Maluku dan Maluku  utara.

Persoalan persoalan papua bukan lagi menjadi isu lokal dan nasional melainkan sudah menjadi isu internasional yang di eksploitasi oleh kelompok kelompok tertentu yang  ingin menjatuhkan reputasi NKRI di mata  dunia internasional bhawa NKRI tidak membangun papua dengan baik

Untuk  itu perlu di adakan Sarasehan Nasional untuk mencari solusi solusi strategis dalam menyelesaikan  persoalan persoalan papua selama ini.

 sehingga pembangunan lokal maupun nasional dapat berjalan dengan baik akhirnya rakyat papua menjadi sejahtra dalam bingkai NKRI.

Dalam Sarasehan tersebut kita kumpul semua tokoh tokoh papua yang berkopeten dalam dan luar negri  untuk duduk bersama sama memikirkan masa depan papua  dan berdialog membangun papua yang merdeka dalam NKRI.

Kita harus akhiri konflik yang berkepanjangan yang terjadi di tanah papua sebab dengan perbedaan perbedaan tersebut  membuat rakyat jelata yang ada di gunung gunung dan di lembah - lembah pesisir- pesisir pantai ngarai dan sungai  menderita dan miskin melarat padahal  kita kita orang papua di anugrahkan Tuhan tanah yang subur dan  sungainya mengalirkan emas gunug gunung dan lembah lembah yang penuh dengan misteri.

Untuk itu saya mengancak untuk semua steak holder yang ada  orang  asli papua  yang ada di papua bhakan di luar negri untuk sama sama megelola isu isu papua  dalam bingkai NKRI sehingga pembangunan lokal  maupun nasional  terus berjalan dengan baik.

Saya melihat bhawa daerah lain di Indonesia sibuk untuk membangun daerahnya dengan baik kita di papua hanya sibuk urus konflik vertical dan orisontal sesama kita orang asli papua.

Faktor -  faktor penghambat pembangunan di papua adalah  isu korupsi. Koruspi tumbuh subur di papua bersamaan pulu  suburnya gerakan gerakan sapartis  yang ingin memisahkan diri dari NKRI tumbuh  dengan subur di tanah papua  di mana isu isu papua merdeka di kasih subur di papua untuk melindungi para koruptor dari jeratan hukum untuk itu kami dengan tegas meminta kepada KPK untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap pengunaan dana pemerintah yang bersumber dari  dana Otsus. APBD dan APBN yang tururn ke papua selama ini.

Untuk itu KPK  harus berkerja keras utuk menyelamatkan uang Negara yang turun ke papua.

Rakyat di papua sudah bosan dengan janji janji manis KPK RI yang akan turun ke papua untuk mengunkapkan kasus kasus korupsi yang ada di papua.

Papua telah final dalam NKRI untuk KPK tidak usah takut dengan ancaman papua merdeka sebab papua adalah bagian integral dari NKRI. **(Rel/Red-153)

Read More

Tim Resmob Polsek Cileduk Berhasil Amankan Tersangka Narkoba

DNM.com (Jakarta)

Gencarnya penyalah gunaan peredaran transaksi narkoba semakin membuat keresahan di kalangan masyarakat, sehingga begitu banyak kerjasama dalam pencegahan beredarnya Narkoba dikalangan masyarakat, khususnya anak-anak remaja dan pelajar, baik dari tingkat pendidikan hingga wilayah masyarakat, sehingga dapat mengantisipasi adanya transaksi barang haram tersebut.

Kali ini Anggota Reserse Mobile (Resmob) Polsek Ciledug dengan hasil kerjasama bersama warga guna mengantisipasi adanya penyebaran narkoba kini membuahkan hasil. Dari informasi warga tersebut akhirnya seorang pemuda berinisial DS (36) yang bertempat tinggal di Jalan Inpres XII No.20 Rt.002/Rw.005, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan Kota, Tangerang.

Tim Resmob Polsek Ciledug yang dibawah Pimpinan AKP Toto Sanyoto.SH, dan Ipda Tapril.SH, telah berhasil melakukan mengungkap kasus Narkoba pasal 114 ayat (1) subs psl 112 ayat (1 ) UU No. 35 th 2009 tentang Narkotika, dengan diamankannya seorang tersangka dan berikut Barang Bukti (BB) berupa : 3 (Tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu. dengan Total berat brutto : 3,51 gram atau berat masing-masing terdiri atas 0,30 Gram, 0,97 Gram, dan 2,24 Gram.

AKP Toto Sanyoto.SH, memaparkan kronologis kejadian tersebut yang bertempat di sebuah Jalan Perumahan Mahkota Simprug Rt.005/Rw.016, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pada hari Jumat (24/08/2018), pada pukul 22.30 Wib. Dengan menerangkan modus operandi dari pelaku yang tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu.

"Anggota Resmob Polsek Ciledug mendapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sering digunakan transaksi / penyalah gunaan narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri seperti informasi, selanjutnya dilakukan penangkapan dan diamankan ke Mako Polsek Ciledug guna dilakukan penyelidikan dan  penyidikan, serta akan dilakukan pengembangan". Paparnya AKP Toto Sanyoto.SH.

AKP Toto juga menerangkan dalam tindakan-tindakan yang diambil ialah dengan melengkapi mindik, Riksa saksi-saksi, Riksa tersangka dan Riksa Barang Bukti (BB) ke Lab. serta ia juga merencanakan untuk tindak lanjut dalam pengembangan dengan mengembangkan terhadap tersangka lainnya, mengirim berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna melanjuti perkara tersebut. **(Red-152)

Reporter : Imam sudrajat

Read More

Tekab Ingin Polda Metro Lebih Promoter

DNM.com (Jakarta)

Slogan promoter belum sepenuhnya berjalan di Polda Metro Jaya. Buktinya ada yang mengadu sebulan lalu belum juga ada kemajuan.

"Adalah Alex Kurniawan anggota ojek Online(ojol) yang tergabung dalam Team Khusus Anti Begal (TEKAB) dirampas properti miliknya oleh Komunitas Ojol lainnya sebulan lalu, namun hingga kini belum diproses." Keluh Ketum TEKAB Ari Nurprianto SH.

Ari bahkan Senin(27/8) siang ini mendampingi klien baru terkait perampasan.

" Uniknya pelakunya sama yaitu inisial E dkk.,dan di wilayah yang sama yaitu Tangerang Selatan."Jelas Ari di depan Desk Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Mapolda Metro Jaya. 

Dirinya tidak ingin slogan yang Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter) hanya sekedar slogan saja.

Meski demikian Ari menyampaikan terima kasih atas jasa mediasi yang dilakukan Polda unit Intelkam yang bersusah-payah membantu dialog dengan pihak perusahaan Gojek dan Grab. Itu saat tuntutan kenaikan tarif per km jasa angkutan ojol.

"Kasus perampasan harus segera dituntaskan pihak kepolisian. Masalahnya pelaku tidak kera dan semakin berani dalam aksinya. Dulu yang diambil bernilai ratusan ribu kali ini motor anggota kami yang dirampas. Kami ingin Polda Metro Jaya bekerja lebih Promoter lagi. "Harap Ari. **(Red-151)

Reporter : Hans Suta

Read More

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyerahkan Bantuan Hibah Mobil Operasional Kepada 44 Kabupaten/Kota

DNM.com (Jakarta)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyerahkan bantuan hibah kendaraan operasional Molin (Mobil Perlindungan) kepada 44 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota secara simbolis. Sebelumnya, Kemen PPPA telah memberikan Molin kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2016.

Jumlah Molin dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin) yang telah diberikan ke daerah adalah 247 Unit Molin dan 404 Unit Torlin, disampaikan secara bertahap. Pada tahun  2016 sejumlah 203 Unit Molin dan 404 Unit Torlin kepada 34 provinsi dan 170 Kabupaten Kota. Pada tahun 2017 sejumlah 44 Unit Molin kepada 44 Kabupaten Kota pada 30 Provinsi.

“Kami memberikan Molin dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melihat luasnya wilayah Indonesia, Kemen PPPA menilai perlu memperkuat unit pelayanan terpadu PP dan PA dengan memberikan bantuan peningkatan sarana/prasarana berupa penyediaan kendaraan operasional P2TP2A,” ujar Menteri Yohana di Jakarta.

Baca Juga : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Lomba Suara Anak Indonesia 2018

Molin ini disediakan dengan mempertimbangkan spesifikasi  tertentu sesuai kebutuhan penanganan korban kekerasan. Penyerahan molin tersebut diharapkan semakin mendorong optimalisasi teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di daerah, sinergi dengan program lainnya, seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO), rumah sakit rujukan, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan lembaga penyedia layanan lainnya.

Menteri Yohana menjelaskan meski sudah banyak anak yang meraih prestasi dan mampu mengembangkan diri karena mereka memiliki keluarga dan lingkungan yang menyediakan rasa aman, nyaman, dan kesempatan yang cukup untuk memperkuat potensi dirinya, namun masih banyak pula anak yang belum terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan sehingga menghambat proses tumbuh kembangnya, seperti masih terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan data Crawling Media Online, periode Januari – Agustus 2018, korban kekerasan psikis 1.878 anak, korban kekerasan seksual 2.190 anak, korban kekerasan fisik 2.536 anak, dan korban penelantaran 649 anak. Selanjutnya, berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian PPPA, korban kekerasan terbanyak adalah perempuan, yaitu 5.884 anak perempuan dan laki-laki 1.369 anak yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Melihat data tersebut, kami menilai perlu adanya perlindungan khusus bagi anak untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Upaya ini diberikan dalam bentuk penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehat sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap p peradilan", tambah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. **(Red-150)

Reporter : Imam Sudrajat

Read More

Polri Diminta Ungkap Kasus Persekusi dan Pemulangan Neno Warisman

DNM.com (Jakarta)

Nurdiati meminta Kapolri segera mengusut kasus persekusi yang terjadi di Bandara Syarif Qasim 2, Pekanbaru.

"Mengapa Neno Warisman harus (dipaksa) dipulangkan dengan pesawat, bukannya para preman yang menghadang kehadiran Neno pada Sabtu (25/8) sore?" Tanya Nurdiati dalam Press Conference Minggu (26/8) siang di Jakarta.

Padahal menurut Nurdiati, tugas yang dilakukan Nenok legal dan dilindungi UUD 1945 dalam hal menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

Untuk semua kasus yang menimpa Neno maka Nurdiati selaku Ketua Umum Perkumpulan Ustadzah Peduli Ummat menyampaikan tuntutan kepada Kapolri: Pertama, meminta Polri menyelidiki oknum aparat yang menahan Neno untuk tetap beetahan di Bandara hingga kemudian diputuskan pemulangannya beserta rombongannya.

Kedua, memberikan sanksi keras kepada oknum yang menahan Neno. Ketiga, menangkap dan mengungkap para preman pengganggu jalannya kendaraan Neno keluar dari Bandara.

Keempat,menetapkan bahwa Gerakan #gantipresiden2019 adalah sah dan legal di mata Hukum. Kelima, janganlah berlaku diskriminasi hukum di negeri ini. Misalnya mengabaikan  masyarakat terhadap Sukmawati, Victor Laskodat, pembakar masjid, bom yang meledak dari mobil yang terbakar saat Tabliq Akbar dimana saat itu hadir Habib Riziq Shihab sebagai penceramah.

Sementara saat terjadi kasus seperti yang menimpa Neno seakan polisi lepas tangan tidak berbuat apa-apa.

Semua tuntutan di atas diajukan kepada Kapolri dan Kapolda Riau agar segera mendapatkan tanggapan sesuai moto Polri Promoter (profesional, modern dan terpercaya). **(Red-149)

Read More

Surat Jual Beli Atas Sebidang Tanah Di Kelurahan Naga Huta Diduga Hasil Rekayasa

DNM.com (Pematang Siantar - Sumut)

Penjualan Tanah/ Persawahan sebesar 3 rante yang terletak diKelurahan Naga Huta Kotamadya Pematang Siantar diduga telah direkayasa oleh pihak Petugas RT/RW begitu juga Kelurahannya.

Surat Jual Beli Atas Sebidang Tanah sesuai dengan hasil fotocopy yang diterima langsung dari Kepala Keluruhan Naga Huta Pematang Siantar pada hari Jumat, 24/8/2018 terkesan tidak objektif dan tidak berbadan hukum yang jelas.

Ketika dikonfirmasi kekantor Lurah pada Kamis, 23/8/2018, dan meminta hasil fofocopy surat jual beli tanah , Lurah Herwan A.R. Saragih berujar bahwa hasil fotocopy jual beli tersebut tidak ada kami simpan, dan akhirnya Lurah hanya berpesan membuat surat keberatan.

Setelah surat keberatan disampaikan, Lurah Herwan A.R.Saragih hanya sanggup memberikan satu lembar foto copy surat penyerahan hak waris tanah persawahan , satu lembar f.c. Suray Penyerahan Ahli Waris, Satu lembar f.c. Surat Jual Beli Atas Sebidang Tanah , Gambar Sebidang Tanah Persawahan. 

Setelah ditelusuri surat jual beli atas sebidang tanah dalam konteksnya hanya kacangan belaka, yang mana surat tersebut tidak lengkap jumlah uangnya, yang nampak hanya seperti uang panjar untuk tanda jadi, sedangkan aslinya Lurah sendiri masih enggan memberitahukannya. 

Benget Simamora yang sebelumnya bukan ahli waris,  yang belum syah kepemilikannya dimata hukum , diduga telah merekayasa seluruh pengurusan surat surat bersama dengan perangkat perangkat Lurah yang ada. Kakak kandungnya sendiri Rosmince Simamora telah diperalat dan ditipu dalam pembuatan surat penyerahan hak  tanah persawahan dan juga pembuatan surat pernyataan ahli waris demi ,untuk kepentingannya sendiri.

Baca Juga : Surat Penyerahan Hak Waris Tanah Persawahan dan Pernyataan Ahli Waris Telah Dipalsukan Tanda Tangan

Benget Simamora beserta dengan istrinya Barita br Siagian tanpa sepengetahuan dan izin dari keluarga telah menjual tanah/ sawah kepada Martua Marpaung yang beralamat jalan Narumonda Gg. Saroha Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur kota P. Siantar sebanyak 2 1/4 rante. 

Menurut pengakuan Rosmince menyampaikan bahwa Dianya sendiri tidak tau tanah orangtuanya mau dijual dan tidak pernah diberitahu agar dia menyetujui Benget Simamora menjadi ahli waris dari 3 bersaudara.

Anak pertama Alm. Carles Simamora, Anak kedua Rosmince Simamora, Anak ketiga Benget Simamora , untuk anak pertama mempunyai anak satu orang, Anak kedua tiga orang , Anak ketiga belum mempunyai keturunan. 

Ditambahkan Rosmince, saya akan menuntut dan membuat pengaduan kepihak berwajib, bahwa adanya rekayasa dan penipuan yang melibatkan nama saya serta tanda tangan palsu yang tertera dalam kedua surat tersebut ungkapnya sambil memgeluarkan air mata yang banyak. 

Budiman Simanggunsong suaminya sendiri  ketika dipertanyakan wartawan menjelaskan, bahwa kami telah merasa dipermainkan dan ditipu oleh Benget bersama dengan istrinya Barita br. Siagian, mereka telah ada main dengan pihak RT dan RW, yang mana untuk saksi-'saksi seharusnya dibuat satu atau dua orang dari keluarga dekat, ini malah yang ikut menjadi saksi-saksi adalah kepala RT dan juga RW, diantaranya Ravael Marpaung (Kepling I) Ramot Damanik, Godlief Siahaan (Kepala RT 005) Jhonny Simanjuntak (Kepling I) , Nurmala Aritonang (Kepling II).

Dipertanyakan kembali terhadap Sumanggunsong tindakan yang akan dia lakukan , "dia dan seluruh keluarga akan melaporkannya kepolisi atas perbuatan Benget Simamora dan istrinya Barita Siagian yang dengan sengaja telah  menipu dan mencemarkan nama baik keluarga kami khususnya istri saya,  ujarnya dengan nada kesal. **(Red-148)

Reporter : B. Nababan

Read More

Bersama Bangun Lombok, Presiden Jokowi Teken Inpres Penanganan Gempa Secara Terpadu

DNM.com (Jakarta)

Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana, pada 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB. 

Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada 19 menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor.

Ke-19 menteri yang mendapat instruksi itu adalah: 1. Menko Polhukam; 2. Menko PMK; 3. Menko Perekonomian; 4. Menko Kemaritiman; 5. Menteri PUPR; 6. Mendagri; 7. Menteri Agama; 8. Mendikbud; 9. Menteri Kesehatan; 10. Menteri Sosial; 11. Menteri ESDM; 12. Menkominfo; 13. Menteri LHK; 14. Menteri Pertanian; 15. Menteri BUMN; 16. Menkop dan UKM; 17. Menteri Perdagangan; 18. Menteri Keuangan; dan 19. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Kegiatan rehabilitasi, menurut Inpres ini, dilakukan melalui: 1. Perbaikan lingkungan bencana; 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum; 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 4. Pemulihan sosial psikologis; 5. Pelayanan kesehatan; 6. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban; 8. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan 9. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sedangkan rekonstruksi terdiri atas: 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana; 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; 6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 7 peningkatan fungsi pelayanan publik; dan 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018, dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019,” tegas Inpres tersebut.

Menteri Koordinator

Khusus kepada Menko Polhukam, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.

Sedangkan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi pengoordinasian percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.

Untuk Menko Perekonomian, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam penyelesaian permasalahan mengenai perekonomian yang terkendala akibat bencana.

Dan untuk Menko Kemaritiman, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam pemberian dukungan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi melalui pengelolaan sumber daya maritim.

Presiden menegaskan, selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Presiden menegaskan kepada para pejabat di atas, untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi diktum KEENAM Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018, yang dikeluarkan di Jakarta, 23 Agustus 2018. 

Sebelumnya, Senin (20/8), Presiden telah menyampaikan komitmen Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terkait penanganan gempa Lombok. 

"Yang paling penting adalah penanganan langsung di lapangan, bahwa Pemerintah Pusat total memberikan dukungan penuh, bantuan penuh, baik kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan tentu saja yang paling penting adalah kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Senada dengan Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (23/8), juga menyampaikan bahwa bukti keseriusan pemerintah pusat yakni hadirnya Wakil Presiden mengunjungi korban gempa pada Selasa (21/8), sebelumnya minggu lalu Presiden juga telah meninjau di lapangan. Artinya, tegas Seskab, pemerintah pusat begitu menaruh harapan besar.

“Ini upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-semata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, di Sumbawa, di Nusa Tenggara Barat tapi juga di keseluruhan,” terang Seskab.

Untuk itu, Seskab menegaskan perlunya persatuan dalam menangani gempa sebagaimana bangsa lain. "Kita belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang, itu seharusnya kita bersatu untuk menangani itu bukan malah kemudian menginformasikan hal yang bukan yang sebenarnya,” jelas Seskab. **(Red-147)

Sumber : Humas Seskab.

Read More

"Sound Of Humanity" Musisi dan Seniman Gelorakan Kemanusiaan Di Margo City

DNM.com (Depok)

Sudah hampir sebulan Dompet Dhuafa bergerak di dalam respon gempa Lombok, banyak program yang sudah dan sedang digulirkan bagi para pengungsi yang saat ini menempatkan posko-posko pengungsian.

Baik program dapur umum lewat mobil Darling (Dapur Keliling), Aksi Layanan Sehat (ALS), menurunkan tim Psychology First Aid (PFA) hingga dokter spesialis serta perawat tidak hanya itu, Dompet Dhuafa juga menginisiasi keberadaan masjid darurat, sekolah sementara hingga pengadaan pipanisasi untuk 1.300 pengungsi korban gempa. (Sabtu, 25/08)

Data yang dihimpun Dompet Dhuafa memperkirakan Gempa yang melanda wilayah  Nusa tenggara Barat telah mengakibatkan 76.765 unit rumah rusak, serta merusakkan 671 fasilitas pendidikan.

Bambang Suherman  sebagai Direktur Mobilisasi ZIS Dompet Dhuafa mengatakan, “Kehadiran Sound Of Humanity yang berkerjasama Margo City dengan Dompet Dhuafa merupakan sebuah gerakan kepedulian para musisi, seniman bahkan tokoh masyarakat atas bencana yang terjadi Lombok.

Tidak hanya partisipasi para musisi, seniman bahkan mengajak juga masyarakat untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah gempa di Lombok. Tidak hanya harta benda yang rusak, namun psikologi mereka terganggu, hingga tidak sedikit mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai meninggal saat musibah itu terjadi”.

Hingga Saat ini tercatat 517 orang meninggal dunia akibat gempa bumi, dengan sebaran Kabupaten Lombok Utara 426 orang, Lombok Barat  40 orang, Lombok Timur 31, Lombok Tengah 2, Mataram Kota 9, Denpasar Kota 2, Sumbawa Besar 5, dan Sumbawa Barat 2. Selain itu sebanyak 1.416 orang luka-luka, Pengungsi tercatat 431.416 jiwa tersebar di ribuan titik. 

Bukan hanya itu, sebagian besar jalan di Lombok Utara mengalami kerusakan akibat gempa. Masih terdapat beberapa pengungsi yang belum mendapat bantuan, khususnya di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Pemenang yang aksesnya yang sulit dijangkau.

“Dengan adanya Sound Of Humanity diharapkan masyarakat dapat merasakan dan menunjukan kepedulian untuk mereka korban gempa Lombok yang sangat membutuhkan, waktu yang sangat panjang untuk memulihkan Lombok sediakala namun kita wajib menyemangati mereka untuk terus membangun dari kondisi terpuruk pasca gempa”, tutup Bambang Suherman.

TENTANG DOMPET DHUAFA

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga). Selama 25 tahun lebih, Dompet Dhuafa telah memberikan kontribusi layanan bagi perkembangan ummat dalam bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan serta CSR. **(Red-146)

Read More

Nota Kesepahaman KAI - TEKAB Lindungi Ojek Online Seluruh Indonesia

DNM.com (Jakarta)

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum TEKAB Suta Widhya SH menyampaikan sejak Sabtu 26 Mei 2018 sudah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Team Khusus Anti Begal disingkat TEKAB dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

"Sejak saat itu maka seluruh persoalan hukum yang terjadi antara pengemudi ojek Online(ojol) akan dibantu oleh seorang lawyer dari anggota Kongres Advokat Indonesia," Kata Suta Widhya, Minggu (26/8) di Jakarta.

Bantuan Advokasi dan bantuan hukum baik di luar maupun dalam di dalam Lapas ruang pengadilan. Sehingga para pengguna pengemudi akan tenang dan nyaman untuk mencari nafkah di lapangan.

Suta Widhya berharap untuk kasus pengemudi ojol di kota Medan yang dianiaya oleh seseorang bisa cepat selesai di Indonesia di tingkat kepolisian.

"Apakah akan berlanjut hingga ke pengadilan itu akan kita ketahui bersama dari hasil pemeriksaan polisi setempat." Jelas Suta.

Menurut pengakuan Suta, hampir setiap hari ini terjadi kasus hukum di lapangan. Resiko pekerjaan sebagai pengemudi memungkinkan terjadi persinggungan di lapangan.

" Namun harapan kami semoga agar para pengemudi ojol agar selalu tertib lalu lintas dan menjaga disiplin melayani penumpang. Selain itu menjaga  kesehatan lebih utama." Tutup Suta. **(Red-145)

Read More

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Lomba Suara Anak Indonesia 2018

DNM.com (Jakarta)

Maraknya peredaraan musik dan lagu dewasa di kalangan anak-anak saat ini, baik melalui media massa hingga media sosial, sangat memengaruhi tumbuh kembang anak Indonesia. Anak lebih gemar menyanyikan bahkan hafal lagu dewasa dibandingkan lagu yang layak untuk seusianya.

Menyikapi fenomena ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama label musik anak, Hana Midori akan menyelenggarakan Lomba Suara Anak Indonesia 2018. Acara ini sekaligus untuk memperingati Hari Anak Internasional 2018 pada 20 November mendatang.

“Saya prihatin, saat ini sulit menemukan anak-anak yang mengenal lagu sesuai usianya. Banyak anak menyanyikan lagu dewasa dengan lirik yang tidak mendidik. Mirisnya, banyak orang tua yang diam bahkan merasa bangga melihat anaknya mengikuti perkembangan zaman atau ikut menjadi trending topic di media sosial. 

Melihat hal ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam, melalui Lomba Suara Anak kami memastikan semua anak terpenuhi dan terlindungi hak tumbuh kembangnya, yaitu memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif, inovatif, dan kreatif mendukung budaya Indonesia. Selain itu mendukung anak menjadi diri sendiri dalam melakukan kreativitasnya.

Setiap anak memiliki periode tumbuh kembang yang berbeda dan harus dipenuhi, suguhilah anak dengan lagu yang sesuai untuk usianya,” ujar Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kemen PPPA, Elvi Hendarni dalam Konferensi Pers Lomba Suara Anak Indonesia 2018 hari ini.

Lomba Suara Anak Indonesia 2018, terdiri dari dua kategori, yaitu penyanyi anak dan cipta lagu anak.  Pada lomba penyanyi anak, panitia akan mencari anak berbakat dengan suara emas untuk memperkenalkan lagu anak Indonesia kepada rekan-rekan seusianya. Lomba ini terbuka untuk anak usia 6-12 tahun. Lomba pencipta lagu anak dapat diikuti segala tingkatan usia dan berlaku untuk umum. 

Lomba cipta lagu anak bertujuan menambah berbagai judul lagu anak yang akan disesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya dengan lirik mendidik dan ramah anak. Rangkaian lomba dimulai sejak 23 Agustus, babak penyisihan 30 besar peserta di semi final pada 11 November, dan diakhiri grand final pada 25 November yang akan menghadirkan 10 besar finalis dari dua kategori lomba di Gedung Theater Garuda TMII, Jakarta Timur.

“Lagu anak seringkali di nomor dua-kan dalam industri musik Indonesia. Kami harap acara ini dapat melahirkan berbagai penyanyi dan lagu anak yang akan dikenal oleh anak-anak. Selain saya, dewan juri lain yang akan hadir, yaitu Purwacaraka, Dian HP, dan salah satu personel Elva Singers, siap mendukung kreativitas anak Indonesia sesuai usai mereka.

Sanggar seni anak TMII juga siap mendukung penuh untuk memeriahkan acara ini. Kemen PPPA merupakan pihak yang paling tepat untuk bekerjasama dalam mendukung acara ini,” ungkap salah satu dewan juri Lomba Suara Anak Indonesia 2018 sekaligus pemerhati musik Indonesia, Bens Leo.

“Saya ingin masyarakat sadar bahwa anak bukanlah objek eksploitasi. Setiap anak adalah pemenang yang memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing dan memiliki hak penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan suaranya.

Lomba Suara Anak bersifat dari anak untuk anak, yang akan dihadiri oleh perwakilan Forum Anak Nasional (FAN) dari 34 Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami harap media massa dapat menjadi pendukung utama dalam menyebarkan informasi terkait Lomba Suara Anak Indonesia ini.

Semoga kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun sebagai pengingat bagi masyarakat dalam melestarikan lagu anak Indonesia. Mari bersama kita mengawal dan memastikan hak tumbuh kembang anak terpenuhi melalui lagu-lagu dengan lirik positif dan layak anak,” tegas Elvi.

Peserta dapat mengikuti lomba yang tidak dipungut biaya ini dengan mengunggah video melalui akun instagram/youtube berdurasi maksimal 2 menit, dengan tagar #lombasuaraanakindonesia2018 #musikhanamidori #kemenpppa #sekolahramahanak, lalu mention ke @MusikHanaMidori @Kemenpppa @sekolahramahanak atau ke akun youtube Musik Hana Midori, Kemen PPPA atau Humas KPPPA. Untuk lomba cipta lagu anak dapat mengirim rekaman sederhana ke alamat email  lombasuaraanakindonesia2018@gmail.com **(Red-144) 

Reporter : Imam Sudrajat

Read More