PLN Pastikan Listrik Aman Di Sumut Saat Ramadhan

DNM.com (Medan)

Dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat terutama dalam Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, PLN Wilayah Sumut memasok Cadangan Listrik sebesar 209 MW.

Pemasokan ini dilakukan selama 61 Hari sejak 1 Mei sampai 30 Juni 2018, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemadaman di bulan ramadhan sehingga PLN Memiliki Cadangan, karena untuk Wilayah Sumbagut Beban Puncak tertinggi mencapai 2.139 MW.

Daerah Sumatera Utara ada 1700 MW dan Aceh 400 MW,  Manager PLN Area Pengatur Distribusi Sumatera Utara, Aulia Mahdi mengatakan apa yang dilakukan oleh PLN Sumut ini untuk Meminimalisir pemadaman di bulan ramadhan.

"Jadi, itu kita lakukan untuk meminimalisir pemadaman listrik saat Ramadhan" ujarnya.

Lebih lanjut Aulia mengungkapkan untuk masa siaga sudah ditentukan selama 30 hari, dan tidak ada pemeliharaan kecuali yang urgent, jadi sistem pembangkit di Sumbagut dalam menyambut Ramadhan telah Aman.

Namun jika terjadi kemungkinan pemadaman itu karena adanya gangguan yang fatal dan tidak dapat diprediksi.

" jika terjadi pemadaman, itupun hanya 3 jam saja dan akan dilakukan diluar jam penting saat ramadhan" tegas Aulia. **(Red-11)

Read More

Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Beri Waktu 3 Hari Walikota Medan Minta Maaf

DNM.com (Medan)

Beberapa hari ini masyarakat kota medan di hebohkan dengan munculnya surat penanganan Tagar #2019GantiPresiden, yang di keluarkan oleh pemerintahan kota medan pada tanggal 4 mei 2018. 

Dengan keluarnya surat tersebut, Rafid Febri Ismadi (Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan), Meminta Kepada Pemerintahan Kota Medan, dalam waktu 3x24 Jam Drs.H.T.Dzulmi Eldin S,M.Si untuk meminta maaf kepada masyrakat kota medan dengan di larangnya Masyarakat Kota Medan yang berpakaian #2019GantiPresiden masuk di kawasan Car Free Day (CFD) pada tanggal 6 mei 2018 di sekitaran Lapangan merdeka. 

Pemko Medan harus ingat dan tidak ada hak melarang masyarakat berpakaian #2019GantiPresiden masuk kedalam arena atau kawasan Lapangan merdeka medan. walaupun Lapangan merdeka medan asetnya pemko medan tapi itu punyanya rakyat kota medan, karena dalam merenovasi keindahan di dalam lapangan merdeka juga pakai uangnya rakyat kota medan bukan hanya uangnya pak eldin dan pak akhyar nasution". Tegas Rafid Febri Ismadi yang juga wakil ketua DPD KNPI Kota Medan.

Kalau dalam waktu 3x24 Jam, Pemko medan tidak mau meminta maaf kepada masyarakat kota medan. maka pemuda muhammadiyah kota medan akan turun ke kantor walikota medan dengan jumlah yang banyak dalam menyelesaikan permasalahan ini. rafid febri ismadi mengatakan pemko medan jangan jadi kambing hitam mau di laga dengan masyarkatnya sendiri dalam persoalan #2019GantiPresiden. INGAT anda di gaji pakai uangnya rakyat kota medan, ujar Rafid. **(RFI/Red-10)

Read More

Surat Instruksi Pemko Medan Tentang Penanganan Tagar #2019GantiPresiden Menuai Kecaman

DNM.com (Medan)

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Instruksi dengan Nomor 300/4707 pada tanggal 4 Mei 2018 kepada Kepala  Satuan Polisi Pamong Praja (KaSatpol PP) Kota Medan tentang penanganan Gerakan tagar #2019GantiPresiden dalam kegiatan Car Free Day (CFD), Rumah Ibadah, dan Lembaga Pendidikan.

Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Ir. Syaiful Bahri tersebut menuai kecaman dan reaksi keras dari masyarakat Kota Medan, terlebih lagi melarang warga kota medan masuk ke lapangan merdeka medan bagi yang mengunakan atribut #2019GantiPresiden.

Tindakan Pemko Medan dalam hal ini sebagai salah satu sikap yang kurang bijaksana dan gegabah, sehingga apa yang dilakukan oleh Pemko Medan tentang Surat Instruksi tersebut juga merupakan pelanggaran HAM dan Konstitusi.

Kordinator Relawan Sadar (Korsa) Amurullah Hidayat yang juga salah satu inisiator Penggerak gerakan Tagar #2019GantiPresiden mengecam larangan dan penanganan Pemko Medan yang terlalu berlebihan menyikapinya.

"Kami Sangat Menyesal dikeluarkannya surat larangan tersebut, apalagi sempat terjadi keributan antar peserta car free day (CFD) dengan Satpol PP Medan, karena ini juga merupakan Pembunuhan Demokrasi" Tegas Amirullah. **(EPR/Red-09)

Read More

Sihar Sitorus Tidak Setuju Pemekaran Daerah Di Sumatera Utara

DNM.com (Medan)

Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut Dua Sihar Sitorus menyatakan Tidak Setuju adanya pemekaran Provinsi di Sumatera Utara, hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan dari Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Musa Rajeck Shah dalam Debat Cagub dan Cawagub yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara di Hotel Santika Medan.

Debat tahap pertama ini mengambil tema Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, dalam debat tersebut Musa Rajeck Shah (Ijeck) melemparkan pertanyaan kepada pasangan Djarot - Sihar (Djoss), terkait Setuju atau Tidak Pemekaran Provinsi Tapanuli.

Menanggapi Perntanyaan calon wakil gubernur Sihar Sitorus menjelaskan dalam menyikapi persoalan pemekaran maka harus dilihat dari akar permasalahannya, karena selama ini terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan, pemikiran tentang adanya pemekaran tidak perlu terjadi, karena sumut punya cukup ruang untuk mengembangkan diri, ujar Sihar menjawab pertanyaan ijeck.

Namun jawaban yang disampaikan oleh Sihar Sitorus masih belum mengenak dan puas oleh Ijeck, sehingga  Ijeck kembali mempertanyakan Setuju atau Tidak jika Tapanuli di mekarkan, Langsung dijawab Sihar dengan tegas Tidak Setuju. **(Red-08)

Read More

Bupati Humbahas Melantik Dan Mengambil Sumpah Janji Pejabat Tinggi Pratama Utama

DNM.com (Dolok Sanggul)

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor. SE, melantik Sekdakab Humbahas Drs Tonny Sihombing MIP, Jumat (4/5) bertempat di Aula Pendopo Jalan Bukit Inspirasi Doloksanggul.

Dalam pembacaan berita acara yang disampaikan oleh Protukuler sebagai MC , " Tonny Sihombing sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Bidang  Pemerintahan Pemkab Humbang Hasundutan. Selanjutnya sebagai Pelaksanaan tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dipercayakan kepada Makden Sihombing S.Sos, MM yang juga sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Hadir saat itu Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora, anggota DPR. RI Sahat Silaban, Ketua PN Tarutung Hendra Utama Sotardodo SH, Pabung 0210/TU Mayor Inf Holden Gultom, Wakapolres Humbahas Kompol David P Silalahi, Bishop GKLI Pdt Esra Sinaga SE MA, Ketua TP PKK Humbahas Ny Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor, Wakil Ketua TP PKK Humbahas Ny Tiur Mariati Saut Parlindungan Simamora, OPD, tokoh masyarakat RW Manalu dan lainnya.

Kepala BKD Domu Lumbangaol, SPd menyampaikan laporan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan surat UU No. 5/2014, PP no. 11//2017 , dan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 96.1/M.SM.99/2017 tentang tata cara pengisian JPT (jabatan pimpinan tinggi) Pratama Sekretaris Daerah. Surat ketua KASN nomor B.476/KASN/03/2018 tentang rencana seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berita acara panitia seleksi nomor 09/Pansel-JTP/HH/2018 tentang pemilihan tiga (3) peserta dengan nilai terbaik yang diusulkan untuk mengisi JPT Pratama  Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Surat Gubsu nomor 800/14316/BKD/III/2018 perihal pengangkatan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Surat Ketua KASN nomor B-948/KASN/04/2018 tentang rekomendasi hasil seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian keputusan Bupati Humbahas nomor 824.21/1039/BKD/2018 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pelantikan merupakan tindak lanjut hasil seleksi terbuka pengisian JPT Pratama yang dilaksanakan panitia seleksi melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi/psikotest oleh tim asesor independen. Kemudian hasil wawancara akhir/penyampaian visi dan misi oleh panitia seleksi. 

Sambutan Bupati Humbahas, SE  mengucapkan banyak terima kasih kepada Staf Ahli Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Drs Augus Panuturi Marbun MSi, yang selama ini menjabat sebagai Plt Sekda Humbahas, yang telah melaksanakan tugasnya dengan  sebaik baiknya atas dedikasi dan pengabdiannya yang telah dipercayaka selama ini kepadanya sehinga pelaksanakan tugas Bupati dan wakil Bupati dapat berjalan lanjar seperti yang kami harapkan.

Ditambahkan Bupati bahwa  untuk Penetapan Sekda, ada mekanisme yang telah diatur sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Pengisian JPT Pratama Sekda yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Ucapan terimakasih juga disampakan kepada panitia pansel, yang telah memberikan pemikiran dalam pelaksanaan seleksi JPT Pratama Sekda untuk menghasilkan yang terbaik buat kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan,”

       Lanjut Bupati,  Pemkab Humbahas saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan kemasyarakatan. Ditengah kesulitan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, juga  diperlukan perubahan kearah yang lebih baik, sehingga sangat diharapkan kepada Sekda yang baru sebagai pejabat struktural tertinggi mampu untuk  menyatukan derap langkah seluruh OPD dalam melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik.  Tonni Sihombing  terpilih melalui proses yang tidak mudah, saya percaya karena Andalah yang terbaik dari seribu yang terbaik, sehingga terpilih menjadi Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan.

Tugas saudara sebagai Sekda sangat berat dan penuh tantangan , saudara harus mampu untuk  memecahkan seluruh permasalahan dan mencari solusi penyelesaian -nya.  Berhasil atau tidaknya suatu Pemerintahan akan sangat banyak ditentukan oleh Sekda, saya memohon, Sekda baru mampu menterjemahkan Visi dan Misi Pemkab Humbahas, karena Sekda yang akan membantu Bupati / Wakil Bupati dalam menyusun kebijakan.

Tugas saudara bukan hanya tugas rutin semata tapi harus dapat juga membaca situasi, menentukan langkah-langkah yang taktis dan strategis dalam rangka menata, membina dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap bupati. 

Ditambahkan Bupati,  bahwa tantangan tugas Pemkab Humbahas dihari-hari mendatang akan semakin berat terutama untuk menangani tuntutan dan harapan masyarakat, apalagi dalam waktu dekat ini, akan memasuki tahun politik, untuk itu Sekda harus mampu meningkatkan kemampuan untuk menyikapi Teritorial dan Penyelenggaraan Otonomi, dan juga  harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi secara produktif kepada seluruh institusi baik Internal maupun Eksternal, demi  untuk mencapai visi & misi untuk mewujudkan Humbahas hebat.

Bupati juga mengingatkan untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, semoga semua tindakan dan kebijakan harus tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagai pimpinan, harus selalu melakukan kontrol terhadap bawahan, sehingga setiap kesalahan dapat ditelusuri hingga ke sumbernya untuk memudahkan evaluasi dan perbaikan.

Bupati Humbahas meminta kepada Sekda Tonny Sihombing dalam melaksanakan tugas, agar meningkatkan disiplin PNS, berdayakan semua potensi PNS yang dimiliki dengan prinsip birokrasi yang cepat, tepat dan taat asas.

Kemudian kembangkan sistem penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan argumentasi OPD atas semua usulan secara komprehensif. Bangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja seperti DPRD, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan.

Jabatan adalah suatu amanah dan kehormatan, mari kita jalankan tugas dengan sebaik-baiknya melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja serius. Ungkap Bupati .

Setelah selesai acara pengambilan sumpah , acara dilanjutkan dirumah kediamannya  dengan Acara Resepsi dan Ibadah. **(B.Nababan/Red-07)

Read More

Polda Sumut Turunkan 300 Personel Amankan Debat Pilgub Sumut

PILKADA SUMUT

DNM.com (Medan)

Kepolisian Daerah (Polda) Sumut akan menurunkan 300 Personel untuk mengamankan acara depat kandidat PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 - 2023 tahap pertama yang akan berlangsung mulai Sabtu (5/5).

Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan nantinya 300 Personel yang diturunkan untuk melakukan pengamanan debat merupakan gabungan dari berbagai divisi, yang nantinya akan tersebar dibeberapa titik tempat acara berlangsung.

"300 Personel tersebut dari satu kompi Sabhara Polda Sumut, dan selebihnya dari Polrestabes Medan, " kata Tatan.

Lebih lanjut Tatan menghimbau kepada masyarakat atau para pendukung masing-masing pasangan calon untuk menjaga Kondusifitas pada saat debat berlangsung,

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan debat para pasangan calon dibatasi untuk menonton dengan membawa 150 Orang, dan debat Kandidat dalam Pilgubsu 2018 ini juga akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, tahap pertama dilakukan mulai 5 Mei 2018, tahap kedua pada tanggal 12 Mei 2018 dan terakhir pada tanggal 19 Juni 2018. ** (Red-06)

Read More

BPN Dolok Sanggul Diminta Untuk Lebih Profesional Dalam Menjalankan Tugasnya

Sumber Foto : B. Nababan

DNM.com (Humbahas)

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya pihak BPN diharapkan masyarakat luas dapat lebih meningkatkan pekerjaannya dan pelayanannya secara profesional dalam pelayanan publik,  jika tidak, hal ini akan berdampak buruk dan  merugikan masyarakat sekitar yang ikut dalam program PTSL tersebut.

Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi No. 25 / SKB /V /2017 , No. 590-3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Butir Ketujuh, untuk daerah Sumatera Utara dan sekitarnya  masuk kedalam Kategori III, yang dananya hanya dikutip sekitar Rp. 250.000.

Dan dalam butir kesembilan dikatakan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota , untuk membuat Peraturan Bupati/ Walikota , bahwa biaya tersebut dibebankan kepada Masyarakat.

Berdasarkan informasi dan konfirmasi yang diterima dari David Mahulae (Anggota DPRD Humbahas ) menjelaskan bahwa Bupati berkewajiban mengundang anggota Legislatif untuk duduk bersama didalam membuat PERBUP, setelah Perbup tersebut telah disepakati bersama , maka pihak BPN bisa berjalan sesuai dengan keputusan yang telah  dikeluarkan, apakah itu dianggarkan dalam APBD atau dibebankan seluruhnya kepada masyarakat, dan saat ini keputusan tersebut belum ada, jadi BPN sendiri belum bisa bekerja dalam pengutipan tersebut"  ungkapnya menjelaskan.

Ditambahkan David, jika ada dari BPD ataupun Sekdes dan juga Kadesnya yang berlaku curang, hendaknya segera dilaporkan ke Team Tipikor Polres apalagi terkait Pungli dan Pemalsuan Tanda Tangan untuk saksi saksi batas tanah, baik itu batas tanah dari sebelah Timur, Utara, Barat, Selatan, dan bila perlu menyesuaikan hasil tanda tangan yang tertera dari Surat Jual Beli Tanah dengan hasil tanda tangan saksi saksi yang ditanda tangani didalam  pemberkasan PTSL BPN.

Jika itu terjadi berarti BPN tidak bekerja secara profesional dan ada kerjasama diantara pihak pemerintahan desa dengan BPN, demi untuk membodoh-bodohin Negara,"  kalaupun Pemerintah Desa seperti Sekdes ataupun BPD mengutip dana sebesar Rp. 500 ribu rupiah dalam pengurusan PRONA, hendaknya masyarakat harus berani meminta kwitansi penyerahan duit, agar kelak syah dimata hukum, karena sesuai dengan Instruksi Bupati Humbahas No. 180/1815/HH/2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar (PUNGLI) perlu ditindak lanjuti dan diberi sanksi oleh Bupati Humbang Hasundutan khususnya bagi ASN yang menyalahgunakan pekerjaannya, khususnya yang bekerja sebagai Sekdes yang ada.

Hal senada juga diungkapkan oleh Humas Polres Humbahas, Marojahan Simanjuntak mengatakan, hendaknya segera dibuat surat keberatan  ke pihak BPN agar pihak tersebut tidak mengeluarkan sertifikat kepada yang bersangkutan. Dari mana bisa jalannya dan syah dimata hukum ketika pengukuran tanah dilaksanakan tanpa menghadiri saksi saksi yang ada ungkap humas polres kepada awak media DNM **(B.Nababan/Red-05)

Read More

Agussani Dilantik Menjadi Rektor UMSU Periode Ketiga

DNM.com (Medan)

Ketua Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah Prof Dr Lincolin Arsyad melantik Dr Agussani MAP menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Periode 2018-2022, Kamis (3/5) di Aula Kampus UMSU Jl. Mukhtar Basri Medan.

Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nasir dan unsur PP Muhammadiyah lainnya seperti Prof Dr Suyatno, Marpuji Ali, dan Dr Agung Danarto.

Hadir juga dalam kesempatan itu para Pejabat Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah, Para Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ‘Aisyiyah Sumatera Utara dan mitra UMSU.

Dalam sambutannya Dr Haedar Nashir mengatakan, pengangkatan Dr Agussani menjadi rektor untuk ketiga kalinya menjadi pertimbangan khusus PP Muhammadiyah. Menurutnya Agussani memiliki tugas untuk menyukseskan Program re-Akreditasi A dan menjadikan UMSU sebagai pusat keunggulan.

Haedar mengharapkan dari seluruh PTM yang ada agar kiranya menjadi kekuatan Muhammadiyah untuk memajukan anak bangsa. Gerak Kemajuan Muhammadiyah tersebut terus dikembangkan dengan dibangunnya fasilitas pendidikan di Melbourne (Australia),  Mesir  dan Malaysia.

Selanjutnya juga Haedar Nashir berharap UMSU dapat menjadi pusat excellence di Pulau Sumatera. “Bangsa yang maju dan modern adalah bangsa yang menjadikan pendidikan prioritas utama,” katanya.

Untuk itu Indonesia harus menjadikan pembangunan kualitas pendidikan untuk dapat menyiapkan bangsa yang berkarakter.

Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto membacakan SK PP Muhammadiyah tentang pengangkatan Rektor UMSU. 

Dr Agussani MAP menyampaikan janji pelantikan yang berisi lima butir janji, diantaranya; Menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al Quran dan Sunnah; Mematuhi perundang-undangan dan ketentuan  yang berlaku di perguruan tinggi; Berpedoman pada garis-garis persyarikatan yang tertuang pada muqaddimah AD Muhammadiyah; Menegakkan prinsip Musyawarah dan mendahulukan kemashlahatan umat dan Membina semangat kebersamaan dan menjalin kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam Pelantikan tersebut Bank Syariah Mandiri menyerahkan satu unit mobil kepada UMSU. **(Red-04)

Read More

Relawan Eramas Alihkan Dukungan Ke Djarot Sihar

DNM.com (Medan)

Relawan Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah (Eramas) mendatangi Komisi Pemilihan Umum Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan Rabu (2/5).

Kehadiran para relawan Eramas tersebut ke KPU Sumut untuk mencabut dan menarik dukungan terhadap Eramas dan mengalihkan dukungan tersebut kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 - 2023 Nomor Urut 2 Djarot - Sihar (Djoss).

Relawan yang bernama Madina Bersatu ini mengungkapkan pengalihan dukungan dari eramas kepada djoss merupakan panggilan dari hati nurani, bukan karena paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun, hal ini disampaikan Ketua Tim Relawan Faisal Haris Nasution kepada wartawan.

"Ini keinginan hati nurani kami sendiri untuk keluar dari Eramas," kata Faisal.

Lebih lanjut faisal mengatakan selain itu pengalaman djarot - sihar sudah tidak diragukan, apalagi program yang disampaikan pasangan nomor urut 2 Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus lebih menarik dengan tagline ‘Semua Urusan Mudah dan Transparan.

" Djarot dua periode menjabat Wali Kota Blitar, menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Udah gitu pernah menjadi anggota DPRD Propinsi dan anggota DPR RI. Nah, Djarot selama menjabat bersih dan bebas dari korupsi,’’ kata Faisal **(YES/Red-03)

Read More

Walikota Medan Terima Audiensi DPD PAN Kota Medan

Sumber Foto : Humas Pemko Medan

DNM.com (Medan)

Walikota Medan Drs. Dzulmi Eldin, M.Si menerima Audiensi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Medan di Rumah Dinas Walikota Jl. Sudirman Medan.

Kunjungan Silaturrahmi DPD PAN Kota Medan tersebut dilakukan dalam rangka untuk Mengundang Walikota Medan dalam Pelantikan Pengurus DPD PAN Kota Medan Periode 2015 - 2020 yang akan digelar di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan.

Ketua DPD PAN Kota Medan, H.T Bahrumsyah mengatakan audiensi yang dilakukan ini selain mengundang DPD PAN Kota Medan berharap agar Walikota Medan Dzulmi Eldin dapat Hadir dan memberikan Kata Sambutan dalam Pelantikan Tersebut.

“Selain mengundang, kita harapkan Wali Kota dapat memberikan kata sambutan dalam pelantikan tersebut,” kata Bahrumsyah.

Kedatangan DPD PAN Kota Medan juga untuk menyampaikan dukungan terhadap program-program yang tengah dijalankan Pemko Medan, Apalagi PAN merupakan salah satu  partai pengusung pemerintah Kota Medan dari awal.

“Jadi kita punya tanggung jawab untuk mengawal pembangunan di Kota Medan sampai dengan berakhirnya masa periode Wali Kota Medan,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Tersebut. **(EPR/Red-02)

Read More

Mahasiswa Adukan Ketua DPRD Sumut Ke Badan Kehormatan

DNM.com (Medan)

Sejumlah mahasiswa mendatangi Badan Kehormatan DPRD Sumut untuk mengadukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPRD Wagirin Arman. Mahasiswa mengadukan Wagirin Arman karena pergi “plesiran” ke Perancis yang tidak terjadwal keprotokolan DPRD Sumut. Wagirin ke Perancis bersama Petinggi PDAM Tirtanadi dengan menggunakan APBD sementara dalam pernyataannya dia diundang, tetapi kok menggunakan dana APBD? Hal itu disampaikan oleh Kordinator Mahasiswa Tengku Suhaimi dalam release yang diterima dutanusantaramerdeka.com.

Tengku Suhaimi Mengungkapkan Wagirin Arman bersama rombongan PDAM Tirtanadi ke Perancis tetapi dalam undangan yang beredar tidak ada nama Wagirin Arman. Selain itu, alibi Wagirin Arman menemani Direksi PDAM Tirtanadi menjadi saksi penandatanganan MoU dengan perusahaan air minum SUEZ – Perancis tidak bisa diterima. Karena Gubsu yang memiliki kepentingan langsung terhadap PDAM Tirtanadi tidak ikut dalam rombongan. Ungkap Tengku.

"Wagirin Arman patut diduga telah melanggar Kewajiban dan Etika Tata Kerja, secara melawan hukum menyalahgunakan jabatan sebagai Ketua DPRD untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD dan/atau menguntungkan kepentingan individu, kelompok dan korporasi tertentu seolah-olah adalah keputusan resmi DPRD Provinsi Sumatera Utara dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik" ujarnya.

Tengku Suhaimi bersama perwakilan mahasiswa mengaku dirinya bersama sejumlah rekannya sengaja melaporkan Wagirin. Menurutnya, ada beberapa kejanggalan dalam agenda pelesiran ketua dewan ini bersama Direksi PDAM Tirtanadi ke Prancis.

Berdasarkan salinan undangan dari Suez yang kami terima " Nama Wagirin tidak ada tertera, tapi mengapa Wagirin Arman bisa berangkat meski namanya tidak tercantum di undangan" Tanya Aktivis IMM ini

Belum lagi Wagirin menerima uang saku dari Sekretariat DPRD. Padahal, agenda mereka ke sana itu undangan, yang dibiayai oleh Suez. Jadi kenapa menerima uang lagi dari Sekretariat DPRD, tandasnya.

Sebelumnya Wagirin Arman pernah diadukan ke Badan Kehormatan DPRD Sumut akibat pernyataan yang pasang badan terhadap kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi. Wagirin Arman diduga berhasil menjinakkan Badan Kehormatan DPRD pada saat itu. Pengadu tidak pernah dipanggil hingga sekarang berganti Ketua Badan Kehormatan, pengaduan pelanggaran Wagirin Arman tidak kunjung diselesaikan.

 Mahasiswa yang mengadu ke Badan Kehormatan DPRD diterima oleh Anggota BKD dari Fraksi PAN, Irwan Amin dan berjanji akan menindaklanjuti lima pengaduan yang disampaikan mahasiswa tersebut. **(Red-01)

Read More

Kalah 4 - 1 dari Persela Lamongan, Pelatih PSMS Medan Akui Kesalahan Anak Asuhnya

DNM.com (Medan)

Persela Lamongan berhasil meraih tiga poin pada pekan keenam Liga 1 2018. Itu lantaran mereka mampu membungkam PSMS Medan dengan skor telak 4-1, di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (29/4) malam.

Kemenangan tersebut membuat rekor apik Persela kala bermain di kandang berlanjut. Dari tiga laga yang telah dimainkan di Stadion Surajaya, Laskar Joko Tingkir tak pernah sekali pun menelan kekalahan.

Persela sudah unggul terlebih dahulu ketika laga baru berjalan dua menit. Kecerdikan penyerang mereka, Fahmi AL Ayyubi yang bergerak di sisi kanan lapangan membuahkan gol pertama bagi tuan rumah.

Tak butuh waktu lama, selang enam menit kemudian Stadion Surajaya bersorak berkat gol kedua Persela. Kali ini Wallace Costa Alves menggandakan keunggulan timnya setelah sepakannya gagal diamankan Kiper PSMS, Dika Bhayangkara.

PSMS Medan sempat membahayakan gawang Persela melalui beberapa peluang yang mereka ciptakan. Salah satunya melalui tendangan bebas Dilshod Sharofetdinov yang masih bisa diamankan Kiper tim tuan rumah, M Ridwan.

Sebaliknya, Persela malah kembali menjauh setelah sunduluan daru Loris Arnaud memaksakan Dika Bhayangkara memungut bola dari gawangnya. Skor 3-0 untuk Laskar Joko Tingkir bertahan hingga turun minum.

PSMS sempat memperkecil ketertinggalan di babak kedua. Pada menit ke-53, kelengahan terjadi di lini pertahanan Persela. Suhandi berhasil memanfaatkan kondisi tersebut dan membuat satu gol untuk Ayam Kinantan.

Meski sudah unggul, Persela tetap meningkatkan serangan dan akhirnya gol kembali tercipta pada menit ke-62. Kesalahan Dika Bhayangkara dalam mengantisipasi bola umpan lambung langsung dimaksimalkan menjadi gol oleh Loris Arnaud.

Tak ada gol yang kembali tercipta dan skor 4-1 untuk Persela bertahan hingga pertandingan usai. Hasil itu membuat Persela naik ke peringkat keenam dengan mengemas sembilan poin. Sedangkan PSMS (6 poin) turun ke posisi ke-15.

Kekalahan Tim PSMS Medan Pelatih Djanur, sapaan akrab Djajang Nurdjaman itu tak malu mengakui kesalahan anak asuhnya. Bahkan, dirinya dengan besar hati mengucapkan selamat kepada tim rival di awal kesempatan sesi tanya jawab usai laga. "Selamat buat Persela yang telah memenangkan pertandingan malam ini," sebut Djanur. **(Red-98)

Read More

Gubsu Lepas Gerak Jalan Santai Muhammadiyah Sumut

DNM.com (Medan)

Ratusan Kader Muhammadiyah mengikuti gerak jalan santai yang dilaksanakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, acara tersebut digelar dalam rangka menyemarakan kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang berada di Jalan Sisingamangaraja Medan.

Gerak Jalan Santai ini Dilepas oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara, DR. Ir. H. Tengku Erry Nuradi didampingi oleh Ketua Panitia Pelaksana Muslim Simbolon, MA yang juga Anggota DPRD Sumut, Ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, M.S.i.

Dari Pantauan kru dutanusantaramerdeka.com Warga Muhammadiyah dan masyarakat sekitar juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, nantinya usai jalan santai ini acara akan dilanjutkan dengan Tabligh Akbar yang diisi oleh Ketua PP Muhammadiyah Prof. DR. H. Haedar Nasir. **(EPR/Red-97)

Read More

Belum Registrasi Sim Card, 1 Mei Akan Diblokir Total

DNM.com (Jakarta)

Para Pengguna layanan Kartu Sim Card Prabayar diwajibkan segera untuk melakukan registrasi Paling lama tanggal 30 April 2018, jika tetap ingin menggunakan nomor Sim Card nya, karena apabila tidak registrasi maka fungsi kartu akan diblokir total.

Pemblokiran tersebut akan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2018, jika sudah diblokir, maka para pelanggan tidak dapat menggunakan kartu Sim prabayarnya lagi, Kartu SIM tidak bisa dipakai untuk menelepon dan menerima panggilan telepon serta SMS maupun koneksi ke internet juga akan terputus.

Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan keputusan tentang pemberlakuan masa registrasi kartu prabayar secara bertahap akan dilakukan pemblokiran jika tidak segera di registrasi, baik pelanggan baru maupun pelanggan lama.

Sebelumnya pada tanggal 1 Maret 2018 bagi yang belum mendaftar akan dilakukan pemblokiran tahap satu yakni memblokir  layanan panggilan keluar dan pesan singkat keluar, selanjutnya pada tanggal 1 April 2018 dilakukan pemblokiran tahap kedua bagi yang belum mendaftar dengan memblokir panggilan masuk dan tidak bisa menerima pesan singkat masuk.

Pemblokiran Tahap Ketiga yakni tanggal 1 Mei 2018, apabila tidak mendaftar maka akan dilakukan Pemblokiran Total, sehingga tidak dapat menggunakan kartu sim tersebut.

Pemerintah melalui Kemeninfo menerapkan kebijakan ini untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dan menghindari kasus kejahatan yang merugikan para pelanggan sendiri.  **(EPR/Red-96)

Read More

Usai Kaos Korsa Branding Mobil 2019 Ganti Presiden

Amirullah Hidayat Korpus Korsa

DNM.com (Jakarta)

Mantan Relawan Jokowi dalam Pilpres 2014 yang lalu terus melakukan pergerakan dan sosialisasi, melalui Komunitas Relawan Sadar (Korsa) relawan ini tidak berhenti menyuarakan tagar #2019GantiPresiden.

Tagar #2019GantiPresiden ini sebelumnya marak dicetak pada kaos, kali ini Komunitas Relawan Sadar (Korsa) melakukan Gebrakan dan Gagasan baru melalui Branding Mobil yang bertulis tagar tersebut.

Koordinator Pusat Korsa Amirullah Hidayat menjelaskan branding mobil dengan tagar #2019GantiPresiden adalah bentuk keseriusan gerakan ini untuk mengganti Jokowi.

Kata dia, semangat #2019GantiPresiden akan terus dilakukan dalam bentuk apapun dengan kreatif ada inovatif sepanjang masih sesuai konstitusi.

“Ada beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor milik mantan Relawan Jokowi  yang masih dalam proses branding, Insya Allah di bulan Ramadhan yang akan datang , akan ada puluhan mobil dan motor yang siap dengan slogan #2019GantiPresiden,” tukasnya.

Kata dia, aksi ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan negeri ini dari kegagalan pemerintahan Jokowi.

Korsa, sambung Amir, akan  keliling wilayah kota dan desa-desa guna menyerukan #2019GantiPresiden dan akan menyakinkan rakyat untuk tidak memilih Jokowi dalam pilpres 2019.

"Kita harus bersungguh-sungguh dengan seluruh daya upaya yang ada, dengan semangat militansi untuk wujudkan perubahan Indonesia yang jauh lebih baik lagi," tandasnya. **(Red-95)

Read More

Wakil Wali Kota Medan Hadiri Upacara Hari Bhakti Permasyarakatan ke -54

DNM.com (Medan)

Wali Kota Medan diwakili Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, MSi, menghadiri Upacara Hari Bhakti Permasyarakatan ke -54 di Lapas Kelas I Medan, Jalan Lembaga Permasyarakatan, Tanjung Gusta, Helvetia, Jumat (27/04).

Upacara ini dipimpin oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw. Upacara Hari Bhakti Permasyarakatan ke -54 ini juga di hadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Drs. Liberti Sitinjak, Kalapas Kelas I Medan, Asep Sarifudin, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan  Pemerintahan Kota Medan, Sulaiman Harahap, Unsur Forkominda Kota Medan. Seluruh Kepala Divisi, Pejabat Eselon III dan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, serta Seluruh Kepala Unit Pelaksanaan teknis Pemasyarakatan beserta Seluruh Staf Pemasyarakatan.

Dalam Arahannya, Kapolda Sumut menyampaikan melalui Hari Bhakti Permasyarakatan ke -54, semoga semangat kita untuk mampu mempersatukan pemasyarakatan yang semakin transparan dan profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Selanjutnya usai Upacara, Wakil Wali Kota Medan mengikuti talk show dengan tema "fenomena over crowded dan dampaknya terhadap kehidupan di lembaga permasyarakatan". Dalam talk show ini Kapoldasu dan Perwakilan Kodam I/BB serta Kakanwil Kemenkumham Sumut. **(HMS/Red-94)

Read More

Delapan WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu Ke Indonesia Dihukum Mati

Sumber Foto : Kompas

DNM.com (Jakarta)

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap delapan warga negara Taiwan yang menyelundupkan 1 ton sabu ke Indonesia.

Delapan terdakwa Warga Negara Taiwan penyeludup satu ton sabu ke Pantai Anyer divonis karena terdakwa terbukti bersalah dalam menyelundupkan sabu ke Indonesia. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati adalah para terdakwa mengetahui barang yang dibawa merupakan sabu dan diberi upah yang besar. 

Sidang pembacaan putusan dibagi dua yakni Lima terdakwa berperan sebagai awak kapal Wanderlust yang mengangkut sabu dari luar negeri ke pelabuhan Anyer Banten dan Tiga terdakwa lain mengangkut sabu dari pelabuhan ke mobil.

Persidangan kedelapan terdakwa ini digelar secara terpisah karena memiliki dua peran yang berbeda. Lima terdakwa Juang Jin Sheng, Sun Kuo Tai, Sun Chih Feng, Kuo Chun Yuan, dan Tsai Chih Hung dipimpin Ketua Haruno Patriyadi.

Sumber Foto : Berlima News

"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana mati," kata hakim ketua Haruno Patriyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Effendi Mukhtar yang mengadili perkara tiga terdakwa, yakni Hsu Yung Li, Liao Guan Yu, dan Chen Wei Cyuan menyebut ditemukan fakta hukum para terdakwa mengetahui barang yang dibawa adalah narkotika.

"Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa walaupun pada awalnya terdakwa mengaku bahwa yang diterima itu adalah alat pertanian, tetapi akhirnya mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah narkotika," kata Effendi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Semua terdakwa divonis melanggar melanggar Pasal 114 Ayat 2 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primer jaksa penuntut umum. **(Red-93)

Read More

Presiden Tekankan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Haji

Sumber : Biro Pers Presiden

DNM.com (Bogor)

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran terkait menggelar rapat terbatas membicarakan tentang pengelolaan dana haji. Pembahasan tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 26 April 2018.

Sebelum menerima laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai kepercayaan yang telah diberikan umat untuk mengelola dana, Kepala Negara menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan.

Sumber : Biro Pers Presiden

"Tentu saja kita ingin (pengelolaan) yang transparan dan akuntabel. Karena ini sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada," ujar Jokowi

Selepas pembahasan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa dalam pembahasan itu, pihaknya membicarakan seputar persiapan penyelenggaraan haji tahun 2018 ini. Menurutnya, persiapan penyelenggaraan hingga saat ini sesuai dengan yang direncanakan.

"Prinsipnya, berbagai persiapan selama di Tanah Suci alhamdulillah sudah mendekati final," ujar Lukman.

Sumber : Biro Pers Presiden

Selain itu, dibahas pula tentang kemungkinan penggunaan dana-dana haji yang lebih efektif, sehingga penggunaannya tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga berbagai kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

"Bapak Presiden intinya menekankan bahwa investasi itu selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa program investasi yang akan dilakukan terdiri atas dua jenis: investasi di Arab Saudi dan Indonesia. Hal itu dilakukan agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih efisien.

"Tahun 2019 kita akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jemaah lebih nyaman, serta seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja," ucapnya.

Sumber : Biro Pers Presiden

Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui PINA, investasi yang dilakukan akan dipastikan hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.

"Kalau di Arab Saudi jelas seperti hotel, katering, dan transportasi. Seluruh upaya investasi itu pada prinsipnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan biaya penyelenggaraan haji kita menjadi lebih efisien," tandas Anggito. **(Red-92)

Read More

KAMMI Minta Jokowi Copot Dirut PT. Telkom

DNM.com (Jakarta)

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kembali mendatangi Kementerian BUMN, mereka meminta agar Rini Soemarno untuk segera memecat Dirut PT Telkom Indonesia Tbk, Alex J Sinaga. Karena dinilai telah melakukan diskriminasi kepada umat islam.

“Tidak ada tempat di dunia ini untuk manusia rasis seperti Alex, harga mati bagi kami untuk segera mencopotnya dari Direktur PT Telkom,” kata Ketua Umum KAMMI DKI Jakarta, Jimmy Juliand dalam orasinya di Kementerian BUMN, Kamis (26/4).

Kegiatan Corporate Social Responbility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT  Telkom Indonesia Tbk di berbagai daerah yang dinilai diskriminasi akan memancing umat islam untuk marah. Ini jangan dibiarkan begitu saja, karena kata Jimmy akan sangat berbahaya jika pejabat Negara tidak bersikap proposional. “Komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang katanya berpihak kepada rakyat, harus diikuti oleh pejabat-pejabat di bawahnya, termasuk Dirut BUMN. Agar program Nawa Cita bisa terwujud dengan baik,” tegasnya.

Gejala ketidak adilan ini jika dibiarkan kata Jimmy akan berdampak buruk. Karena PT Telkom terkesan pilih kasih dalam memberikan bantuan kepada rumah ibadah. Dana bantuan CSR adalah dana bantuan yang harus disalurkan kepada masyarakat secara adil dan proporsional.

“Tidak seperti sekarang. Alex Sinaga sebagai Dirut hanya mementingkan kelompok-kelompoknya (SARA) dan dinilai pilih kasih dalam menyalurkan bantuan keagamaan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial serta dapat memicu terjadi nya konflik SARA di masyarakat,” tegasnya.

Bukan hanya dana CSR, KAMMI juga melihat berbagai permasalahan yang kerap terjadi di PT Telkom selama kepemimpinan Alex. Jadi sudah tidak pantas lagi, Alex memimpin PT Telkom. “Jika ini dibiarkan, maka Negara akan kehilangan omset terbesarnya di dunia telekomunikasi, karena Telkom bisa saja ditinggal oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

KAMMI juga menyoroti turunnya harga saham Telkom tertekan di BEI jatuh ke posisi kelima dalam kapitalisasi pasar. Harga sahamnya turun hingga 11%. Sebagai BUMN yang punya sumber daya besar, harga saham PT Telkom yang dibawah 4000 dan turun hingga 11% itu sangat buruk.

“Hal ini disebabkan banyak investor yang sangat cerdas, tak bisa lagi dikelabui oleh “polesan-polesan” (make-up) performasi. Mereka melihat kinerja dan banyaknya permasalahan di tubuh Telkom yang dipimpin Alex Sinaga, hingga akhirnya melepas saham Telkom di bursa saham,” tandasnya. **(Red-91)

Read More