Sambil Meneteskan Air Mata Sukmawati Minta Maaf Dengan Umat Islam

DNM.com (Jakarta)

Setelah menuai Kritikan Sukmawati Soekarnoputri akhirnya meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang tersinggung atas puisi karyanya yang berjudul 'Ibu Indonesia'. Puisi ini menjadi kontroversi setelah dibacakan dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018. Sukmawati meminta maaf lantaran puisinya tersebut menuai pro dan kontra.

Sukmawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers untuk menjawab polemik soal puisinya tersebut di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat. Sukmawati didampingi Halida Nuriah Hatta, putri dari Mohammad Hatta.

Baca Juga : Menteri Agama Sarankan Sukmawati Soekarnoputri Minta Maaf

Karena karya sastra puisi “Ibu Indonesia” ini telah memantik kontroversi terutama di umat Islam, dari lubuk hati paling dalam saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semua elemen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dengan puisi tersebut,” ucapnya.

Karena puisinya itu, Sukma telah dilaporkan ke polisi karena dianggap telah menghina Islam. Sejumlah pihak menganggap puisi Sukma tersebut telah menistakan ajaran Islam. 

Baca Juga : Ikami Desak Kepolisian Segera Tindak Sukmawati Soekarnoputri Karena Menimbulkan Polemik Bagi Umat Islam

Berikut Kutipan Konfrensi Pers yang disampaikan Sukmawati :

Bismillah, 

Assalamualaikum WR WB, 

Merdeka!

Sehubungan dengan dinamika dan pro kontra terkait puisi 'Ibu Indonesia' yang saya bacakan dalam acara 29 tahun Anne Avantie Berkarya di ajang Indonesia Fashion Week 2018 yang ternyata telah memantik reaksi dari sebagian kalangan umat Islam, dengan ini saya bermaksud untuk menyampaikan klarifikasi sebagai berikut;

1. Puisi 'Ibu Indonesia' yang saya bacakan adalah sesuai dengan tema dari acara pagelaran busana yakni culture identity yang mana semata-mata dalah pandangan saya sebagai seniman dan budayawati dan murni merupakan karya sastra Indonesia. 

2. Saya mewakili pribadi tidak ada niatan untuk menghina umat Islam Indonesia dengan puisi 'Ibu Indonesia'. Saya adalah muslimah yang bersyukur dan bangga akan keislaman saya, putri seorang proklamator Bung Karno yang dikenal juga sebagai tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh yang mendapatkan gelar dari Nahdlatul Ulama sebagai waliyyul amri addlaruri bissyaukah pemimpin pemerintahan di masa darurat yang kebijakan-kebijakannya mengikat secara de facto dengan kekuasaan penuh.

Baca Juga : Kokam Kota Medan Ajak Umat Islam se Indonesia Tegur Sukmawati Soekarnoputri

3. Puisi 'Ibu Indonesia' adalah salah satu puisi yang saya tulis yang menjadi bagian dari buku Kumpulan Puisi Ibu Indonesia yang telah diterbitkan pada 2006. Puisi 'Ibu Indonesia' ini ditulis sebagai refleksi dari keprihatinan saya tentang rasa wawasan kebangsaan yang saya rangkum semata-mata untuk menarik perhatian anak-anak bangsa untuk tidak melupakan jati diri Indonesia asli.

4. Puisi ini juga saya tulis sebagai bentuk dari upaya mengekspresikan diri melalui suara kebudayaan sesuai dengan tema acara. Saya pun tergerakkan oleh cita-cita untuk semakin memahami masyarakat Islam nusantara yang berkemajuan sebagaimana cita-cita Bung Karno, dalam hal ini Islam yang bagi saya begitu agung, mulia dan indah. Puisi itu juga merupakan bentuk penghormatan saya terhadap ibu pertiwi Indonesia yang begitu kaya dengan tradisi kebudayaan dalam susunan masyarakat Indonesia yang begitu berbhineka namun tetap tunggal ika.

5. Namun dengan karya sastra dari puisi 'Ibu Indonesia' ini telah memantik kontroversi di berbagai kalangan baik pro dan kontra khususnya di kalangan umat Islam, dengan ini dari lubuk hati yang paling dalam, saya (Sukmawati menangis-red) mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia khususnya bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan puisi 'Ibu Indonesia'. Selain itu saya menyampaikan permohonan maaf kepada Anne Avantie dan keluarga serta apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fashion designer Indonesia agar tetap berkreasi dan produktif. 

Demikian klarifikasi saya yang saya sampaikan melalui konferensi pers ini. Semoga saudara sebangsa dapat menyikapi permasalahan ini dengan bijaksana. Atas perhatian semua pihak saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum WR WB.

Merdeka!  **(EPR/Red-65)

Read More

Menteri Agama Sarankan Sukmawati Soekarnoputri Minta Maaf

Sumber Foto : Net

DNM.com (Jakarta)

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin Angkat bicara tentang kontroversi Puisi yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri yang juga Putri dari Presiden Pertama Indonesia, Bung Karno. Lukman menyarankan agar Sukmawati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat islam atas puisi yang dibacakannya dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya.

"Saya mengenal beliau (Sukmawati Soekarno) dan saya menyakini beliau tidak punya apa potensi untuk apa, apa lagi sampai ada yang mengatakan membenci Islam tidak sejauh itulah," kata Lukman saat ditemui di kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/4).

Menag mengatakan hal tersebut untuk meredam berbagai pandangan yang semakin meningkat akhir-akhir ini, untuk itu Sukmawati harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

"Dengan permohonan maaf yang beliau sampaikan dengan setulusnya, dengan seikhlasnya, secara terbuka mudah-mudahan ini akan bisa meredam kontroversi pandangan yang belakangan ini terjadi," jelas Menag.

Lukman pun berharap kiranya nanti semua pihak dapat menerima permohonan maaf sehingga persoalan tersebut tidak sampai keranah hukum, karena kita bangsa yang penuh kekeluargaan, yang saling menghormati pandangan yang lain dan bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Ujar Lukman Hakim. **(Red-64)

Read More

Gubsu Tinjau Pelaksanaan UNBK di Serdang Bedagai

Gubsu H.T. Erry Nuradi bersama Bupati Sergai Ir.Soekirman dan Para Guru Berfoto Bersama

Sumber Foto : Humas Pemprovsu

DNM.com (Sergai)

Para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setelah tamat, diharapkan tidak lagi hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga bisa membuka usaha sendiri. Karena itu, ke depan pendidikan vokasi harus terus dikembangkan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi ketika meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK 1 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Senin (2/4). “Untuk itu ada beberapa langkah dan tahapan yang perlu dilakukan. Diantaranya workshop itu harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan. Kemudian, siswa-siswa harus melakukan magang ke perusahaan,” ujarnya.

Dikatakan Gubsu, beberapa waktu lalu, sebanyak 700 SMK di daerah ini sudah menandatangani kerjasama (MoU) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumut. “Bahkan kita memecahkan rekor MURI, bagi siswa SMK yang diberi kesempatan magang, jadi ada MoU antara SMK dan perusahaan-perusahaan, ini yang terbanyak di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan kejasama itu, jelas Erry, para siswa SMK bisa magang diberbagai perusahaan yang sudah melakukan MoU. Setelah itu, ada juga sertifikat yang diberikan kepada siswa-siswa yang telah menyelesaikan pendidikan vokasi di SMK-nya. “Kita berharap, mereka nantinya tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga bisa membuka peluang usaha bagi rekan-rekannya,” ujarnya.

Sebelumnya, disampaikan, pelaksanaan UNBK SMK berlangsung lancar dan tertib. Tahun ini, diikuti 87.544 siswa SMK atau 97,9 % dari 89.418 siswa SMK yang ada di Sumut. “Ini merupakan suatu kemajuan. Jadi hanya tinggal 2,1 % atau 1.874 siswa saja yang masih mengikuti ujian menggunakan pinsil dan kertas,” jelasnya.

Dijelaskan juga, UNBK SMK tahun ini diikuti 889 sekolah atau 95,69 %, dari 929 SMK yang ada di Sumut. Itu berarti tinggal 60 sekolah, atau 4,31 % lagi sekolah yang masih mengikuti ujian menggunakan pinsil dan kertas.

Sementara itu, Bupati Sergai Ir H Soekirman mengucapkan terimakasih kepada Gubsu Erry Nuradi dan OPD Dinas Pendidikan Sumut yang sudah melakukan supervisi pelaksanaan UNBK SMK di Sergai. “Hal ini menjadi motivasi yang besar bagi kami di daerah, karena kami selalu mengatakan agar anak-anak Sergai ini banyak yang lulus di PTN. Dengan banyak yang lulus ke PTN akan menjadi ukuran juga bahwa SDM kita di sini akan terus berpacu mengikuti daerah lain yang sudah lebih dulu maju,” ujarnya.

Diketahui, jumlah peserta UNBK di Sergai sebanyak 3.525 siswa dan sekolah SMK yang mengikuti UNBK sebanyak 38 sekolah, dari negeri maupun swasta. Seluruhnya atau 100% sudah menggunakan ujian berbasis komputer.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati (Wabup) Sergai Darma Wijaya, yang mewakili Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara, dan yang mewakili Disdik Sergai. **(HMS/Red-63)

Read More

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO

KARAKTER  BANGSA

Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari ITB (Institut Teknologi Bandung) mengatakan bahwa : Ijazah ini bisa robek, bisa terbakar jadi abu atau hilang tak berbekas. Tapi yang menerima Ijazah ini telah terbentuk jiwa karakternya menjadi cermin karakter bangsa yang abadi sepanjang zaman.

Karakter figur Pribadi jati diri Bung Karno memang sudah menjadi karakter Bangsa Indonesia diawali sejak Bung Karno melahirkan pancasila tanggal 1 Juni 1945 dua bulan sebelum Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai pengejawantahan karakter jati diri Bung Karno, telah menjadi alas dasar karakter bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini walau terdiri berbagai ras, suku, etnis, agama, bisa menjadi satu kesatuan karena terikat oleh Bineka Tunggal Ika nya Pancasila.

Apabila ideologi Bangsa Indonesia bukan Pancasila, mungkin negeri ini sudah tercabik-cabik beberapa bagian dengan ideologi yang berlainan pula. Tepatlah yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa ijazah bisa hilang menjadi abu tapi karakter penerimanya menjadi milik karakter Bangsa Indonesia yang tidak hilang sepanjang zaman. **(YH)

Read More

Kokam Kota Medan Ajak Ummat Islam se Indonesia "Tegur" Sukmawati Soekarnoputri

DNM.com (Medan)

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Kota Medan mengajak seluruh ummat islam se indonesia untuk menegur Sukmawati Sukarnoputri, hal ini disampaikan oleh Komandan Kokam Kota Medan Cholish, ST. kepada redaksi dutanusantaramerdeka.com

Lebih lanjut Cholish mengungkapkan bahwa Sukmawati telah membuat Kegaduhan yang lahir melalui puisi yang berjudul "Ibu Indonesia" dan dibacakannya pada acara memperingati 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di ajang Indonesia Fashion Week 2018, di Jakarta Convention Centre.

Kami nilai puisi tersebut telah menyinggung perasaan ummat islam sangatlah perlu untuk ditegur.  Sukmawati sukarnoputri merupakan negarawan maka bertindaklah selayaknya seorang sosok yg patut diikuti bukan yang patut ditegur, ujar Komandan Cholish

Keilmuan seorang negarawan seperti beliau sangat menjatuhkan nilai keimanannya. Kokam kota medan memohon kepada beliau untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf terhadap ummat islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, tegas cholish. **(Red-62)

Read More

IKAMI Desak Kepolisian Segera Tindak Lanjuti Sukmawati Soekarnoputri Karena Menimbulkan Polemik Bagi Umat Islam

Djuju Purwantoro, SH

Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI)

DNM.com (Jakarta)

Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) mendesak Aparat Kepolisian segera Bertindak terhadap kasus yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri atas pembacaan puisi dengan Judul "Ibu Indonesia" dalam acara memperingati 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di ajang Indonesia Fashion Week 2018, di Jakarta Convention Centre, Rabu 28/3/18, yang kini menjadi Polemik di Masyarakat, hal ini disampaikan Sekjen IKAMI Djudju Purwantoro, SH lewat release yang diterima redaksi dutanusantaramerdeka.com

Untuk itu Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) menegaskan Bahwa puisi yg sudah dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri tersebut, bisa menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan konflik horizontal, karena bisa menyinggung umat Islam. Ujarnya.

Dalam puisi tersebut dengan mengutip kata- kata Syariat Islam dan Azan yang merupakan hal sensitif, yang justru dia akui dan sadari tidak mengerti tentang syariat Islam, tapi malah menyebut dan membanding- bandingkan masalah Cadar, dan suara Azan dengan hal- hal lain yang tidak terkait dengan akidah Islam.

Puisi tersebut yang juga telah beredar luas melalui medsos patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum sesuai _psl. 28 ayat (2) UU ITE No.18/2016, Jo. Psl 45A ayat (2) UU ITE No.18/2016, dan psl 156 KUHP.

Seharusnya Sukmawati belajar dari kasus Ahok tentang penistaan agama yang telah menimbulkam kegaduhan luar biasa di masyarakat, dan Kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Ungkap Djuju Purwantoro

Untuk itu demi menghindari situasi yang tidak kondusif lebih meluas, dan guna penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, maka kami meminta pihak Kepolisian segera melakukan tindakan hukum atas kasus tersebut, karena delik pidananya merupakan delik biasa (formal), sehingga tidak memerlukan lagi pelaporan dari masyarakat. Tegasnya. **(Red-61)

Read More

Pedagang Pulsa se Indonesia Demo Tolak Pembatasan Registrasi Sim Card

DNM.com (Medan)

Pedagang Pulsa se Tanah Air yang tergabung dalam Komunitas Niaga Cellular Indonesia (KNCI) menggelar aksi unjuk rasa, menuntut agar Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) merevisi Keputusan untuk membatasi Registrasi 1 NIK 3 Sim Card, Aksi tersebut serentak secara nasional dilakukan di beberapa wilayah Indonesia, Senin (2/4).

Berdasarkan info yang diperoleh dutanusantaramerdeka.com Aksi Damai tersebut digelar secara serentak dibeberapa daerah diantaranya Jakarta, Aceh, Medan, Batam, Bengkulu, Jambi, Padang, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Surabaya, Madura, Malang, Yogyakarta, Semarang, Solo, Bali, Banjarmasin, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya.

Ketua Umum DPP KNCI Qutni Tsari mengungkapkan Selain Menolak Pembatasan Registrasi, KNCI Juga Mendesak Agar Menkominfo Rudiantara dicopot dari Jabatannya, karena kebijakannya telah mematikan para pedagang konter Pulsa dan Pelaku UMKM, telah membuat sekitar 5 Juta Rakyat Indonesia kehilangan Pendapatan dan Pengangguran Bertambah, tegasnya.

Peraturan kementerian komunikasi dan informasi yang mengatur tentang registrasi kartu perdana prabayar ternyata dianggap sejumlah pihak sebagai peraturan yang premature, tidak merakyat, dan diambil tanpa terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terkait tata niaga sektor selular.

Para Pengunjuk Rasa memakai atribut baju berwarna putih, yang bertuliskan hastag #SAVEKONTERPULSA, Aksi KNCI Menolak pembatasan registrasi satu KTP hanya bisa untuk tiga kartu sim card mendapat perhatian semua pihak.

Tiga poin yang menjadi tuntutan KNCI adalah penghapusan aturan pembatasan 1 NIK 3 simcard, pemerintah harus berani menjamin keamanan data masyarakat, Menkominfo harus bertanggung jawab atas informasi selama ini, dan memohon kepada Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo untuk turut serta menyelesaikan masalah tersebut. **(EPR/Red-60)

Read More

Kongres Umat Islam Ditutup Menghasilkan Empat Point Utama

DNM.com (Medan)

Pelaksanaan Kongres Umat Islam yang berlangsung dari 30 Maret hingga 1 April 2018, menghasilkan empat point utama. Adapun keempat point yang diputuskan diantaranya, Ukhuwah, Penguatan Peran Politik Umat Islam, Penguatan Sosial Ekonomi Umat Islam dan Penguatan Peran Wanita Islam.

Empat Point yang diputuskan tersebut dibacakan oleh Ketua Kongres Umat Islam Sumatera Utara, DR Masri Sitanggang didampingi oleh Ustadz Rafdinal 37 ormas Islam, kepada wartawan Minggu (01/04).

Masri menegaskan point terpenting dari keputusan tersebut  menyerukan agar umat Islam dalam pemilihan legislatif baik dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur serta presiden/wakil presiden berdasarkan kriteria Al Quran dan Sunnah yakni memenangkan pasangan calon muslim-muslim.

"Jangan ada lagi umat Islam yang alergi dalam berpolitik. Jangan lagi enggan berbicara politik, sekali pun itu di masjid," kata Masri.

Disisi ekonomi, Masri juga mengajak umat Islam untuk membuka usaha berbadan syariah, diantaranya minimarket dan home industri termasuk mengkomsumsi produk-produk yang telah memiliki status ke khalalan melalui sertifikat halal.

Hasil keputusan Kongres Umat Islam, mengusulkan membentuk Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah menjalin silahturahmi antar organisasi muslimah dalam meningkatkan wawasan dan kepemimpinan para muslimah serta membentuk Laskar Mujahidah Sumatera. **(Red-59)

Read More

OPINI ~ Tantangan Besar Pembangunan Berkelanjutan

Ilustrasi

TANTANGAN BESAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada dasarnya setiap manusia hidup memiliki rasa kesadaran dan sekaligus juga mempunyai perasaan akan kekhawatiran. Bukan sesuatu yang mustahil, bisa saja terjadi sebagaimana yang dikemukakan para ahli, bahwa dominasi politik dan ekonomi suatu komunitas manusia juga akan mempengaruhi posisi dan reposisi kelompok manusia lain.

Apalagi jika berbicara tentang kelembagaan atau negara, bahwa bagaimanapun dominasi negara-negara maju akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kualitas pola pikir manusia yang hidup di negara-negara miskin. Bahasa pintasnya sebagai masyarakat miskin timbul rasa khawatir apabila dominasi negara-negara maju hanya azas manfaat yang suatu ketika justru akan menimbulkan malapettaka atau nasib buruk bagi kehidupan mereka pada akhirnya.

Sebagai makhluk yang namanya manusia, wajar jika manusia tadi mengamati proyeksi yang disampaikan awal abad 21 ini pertumbuhan penduduk dunia 7 juta jiwa perbulan atau 1,7 % dari jumlah penduduk dunia yang sekitar 7 milyar jiwa.

Jika ditahun 1987 penduduk dunia 5 milyar jiwa dengan kawasan Asia yang paling subur dan akan berlipat menjadi 14 milyar jiwa ditahun 2070. Bahkan penduduk Tiongkok yang sekarang 1,4 milyar jiwa akan terkejar oleh India di tahun 2045.

KESENJANGAN EKONOMI

            Kesenjangan kehidupan sosial ekonomi maupun politik antara negara-negara maju dengan negara-negara miskin belum terdapat keadilan yang dapat dinikmati. Dominasi politik dan ekonomi di kuasai masyarakat negara-negara maju dengan nominasi produk kotor nasional mencapai 64,5%. Sedangkan sejumlah 35,5 % mencakup 100 negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang membangun.

            Maka tepatlah yang dikatakan Prof.Luis Echiverria. Pakar politik dan mantan Presiden Mexico juga pernah menjadi Duta Besar UNESCO memaparkan masih terjadi kesenjangan cukup tajam antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, sehingga belum ada kehidupan layak diantara kedua pihak tersebut untuk bisa sejajar.

            Maka tidak heran apabila terjadi migrasi besar-besaran terutama didominasi kaum muda, wanita dan anak-anak seperti dikawasan Timur Tengah dan Eropa itu, karena kebijakan politik dan ekonomi mengakibatkan kesenjangan kehidupan mereka, apalagi dengan adanya konflik politik bersenjata yang tidak berujung.

     Mencermati kondisi seperti itu maka sebenarnya peringatan keras Badan Lingkungan Hidup Dunia yakni UNEP (United Nation Environment Programme) Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang dicanangkan Konfrensi Tingkat Tinggi Havana beberapa waktu lalu, bahwa semua negara tanpa terkecuali harus memikirkan pembangunan negaranya masing-masing dengan memperhitungkan relevansi lingkungan dan berkelanjutan (Environtment on Sustainable Development) serta mengesampingkan konflik kepentingan politik dan ekonomi suatu komunitas di negerinya.

  Peringatan keras tersebut tidak mengecualikan masalah pelanggaran hukum bagi yang mencermati lingkungan seperti misalnya terhadap pembakar hutan lahan yang berakibat polusi udara dan menimbulkan korban jiwa manusia yang otomatis juga merugikan sektor ekonomi.

         Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat pencemaran udara akibat kenderaan bermotor saja sudah menkhawatirkan seperti yang diungkapkan GEO (Group on Earth Observartion) Amerika Serikat bahwa data polusi udara akibat karbon diokasida (CO₂ ) yang diproduksi kenderaan bermotor dewasa ini mencapai 700 jiwa dan akan menjadi 1 milyar di tahun 2025. Semuanya itu harus menyadarkan semua umat manusia baik individual maupun kolektif terutama ditanamkan kepada generasi muda.

TANTANGAN TERBESAR

           Generasi muda sekarang harus berfikiran terbuka, sensitif terhadap masalah yang muncul dan harus memiliki kebijakan serta berani menanggualngi tantangan besar dan rumit yang dihadapi umat manusia. 

           Konfrensi Umum UNESCO (United Nation Education and Sciences Cultural Organization) bertema : “young Global Citizens for a Sustainable Planet” yakni pembangunan yang berkelanjutan termasuk penyelamatan bumi secara gobal oleh generasi muda kedepan yang semakin rumit dan menghadapi tantangan lebih besar.

        Dengan demikian, kesimpulan pebangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memang sudah menjadi komitmen seluruh negara tanpa terkecuali. Sejalan dengan program UNEP PBB. Perjuangan bagi negara-negara berkembang harus memiliki persepsi sama yakni bagaimana mencapai persentase kekayaan dunia itu hanya 19% dengan jumlah negara lebih besar ? sementara negara-negara maju yang jumlahnya memiliki 81% kekayaan dunia.

Tentu saja kesenjangan akan tetap terjadi apabila perjuangan kesamaan hak tersebut belum tercapai. Apalagi jika para elit politisi di negara-negara berkembang tersebut masih senang dengan konflik kepentingan masing-masing kelompoknya.(**)

Read More

Zulkifli Hasan Dinobatkan Sebagai Tokoh Pemersatu Umat Dan Bangsa

DNM.com

Zulkifli Hasan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pemersatu bangsa dan umat oleh Ikatan Keluarga Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (IKA-BKPRMI). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum IKA-BKPRMI Doktor Andi Kasman Makkuaseng di Gedung Nusantara V MPR RI Sabtu (31/3).

"Penghargaan tokoh muwwahid (pemersatu) keumatan dan keindonesiaan adalah apresiasi atas peran Bang Zul sebagai pemersatu. Yang kita butuhkan saat ini adalah pemersatu yang jiwa dan hatinya Merah Putih. Semoga Bang Zul konsisten terus merekat keberagaman," ujar Andi Kasman Makkuaseng.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan terima kasih dan salam hormat pada seluruh aktivis dan remaja masjid di seluruh Indonesia

"Dari Masjid Rasulullah membangun peradaban Islam. Sekarang tugas aktivis remaja masjid membangun Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Lanjutnya Ketua Umum PAN tersebut menegaskan hal yang perlu dilakukan adalah membangun manusianya sesuai ajaran Nabi Muhammad. Maka Zulkifli mengajak IKA-BKPRMI bersama-sama membangun manusia dengan memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

"Tujuannya agar masyarakat bisa memilih  pemimpin secara benar. Jangan sampai rakyat memilih pemimpin karena transaksional, uang, dan sembako. Pilihlah pemimpin secara sadar," tegasnya **(EPR/Red-58)

Read More

Bupati Humbahas Coffe Morning Bersama Tokoh Masyarakat

DNM.com (Dolok Sanggul)

Bupati  Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE didampingi Plt Sekda Drs Augus Panuturi Marbun dan pimpinan OPD termasuk para camat coffee morning dan ramah tamah dengan perwakilan tokoh masyarakat se-Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bertempat di ruang rapat sekretariat Bukit Inspirasi Doloksanggul.

Plt Sekda Augus Panuturi mengatakan coffee morning sekaligus ramah tamah dilaksanakan demi meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara masyarakat dengan Pemkab Humbang Hasundutan. Kemudian meningkatkan sinergitas untuk mendukung jalannya program pembangunan demi terwujudnya visi misi Pemkab Humbang Hasundutan.

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE mengucapkan terimakasih atas kehadiran tokoh masyarakat perwakilan dari 10 kecamatan.  Membangun suatu daerah khususnya Humbang Hasundutan tidak bisa hanya pemerintah tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sesuai dengan program Presiden Joko Widodo, membangunan daerah itu dimulai dari pinggiran desa termasuk dusun, kemudian melebar ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Dana yang ditampung di APBD ataupun di APBN tidak sebanding dengan program pembangunan. Karena dimana-mana masih butuh pembangunan, masih banyak jalan yang rusak.  Pertemuan seperti inilah yang diharapkan pemerintah, apa prioritas yang paling utama dibangun.

Mewujudkan visi misi Pemkab Humbahas, tanpa mengesampingkan yang lain, ada lima (5) paling prioritas yaitu pertanian, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Kelima prioritas inilah segera dibangun, sehingga kehidupan masyarakat semakin sejahtera.  “Kita harus bersatu membangun Humbang Hasundutan ini, biar kedepan kehidupan masyarakat semakin sejahtera” pinta bupati.

Dikatakan lagi, sejak 2 tahun ini sangat konsentrasi bidang pertanian khususnya jagung. Karena masyarakat mayoritas petani. Masyarakat Humbang Hasundutan harus bisa sejahtera, karena tanah subur dan luas, pekerja keras, musim basah 8 bulan. Lahan yang selama ini terlantar dan tidur harus diolah demi peningkatan kehidupan.

Tanaman yang lain yang dicocok di daerah masing-masing tetap dikembang  seperti kopi, karet, kemenyan, cabe, tomat, kentang dan lain-lain.

Dalam coffee morning itu, seluruh yang hadir sangat tertarik dengan program yang disampaikan Bupati Humbang Hasundutan dan siap mendukung pembangunan. Banyak masukan yang disampaikan tokoh masyarakat demi terwujudnya visi dan misi Pemkab Humbang Hasundutan.

Tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Barita Sihite, RW Manalu, Saur Sihite, Zebulon Marbun, Mula Sihombing, Kampung Mail Sihombing, Darman Sianturi, Manat Samosir, Seter Lamhisar Siregar, Krisman Tinambunan, Hasiholan Banjarnahor, Maju Lumbangaol, Daniel Hasugian dan lainnya. **(HMS/Red-57)

Read More

Sebanyak 528.373 Siswa di Sumut Mengikuti UN 2018

Ilustrasi UN 
Sumber Foto : Net

DNM.com (Medan)

Sebanyak 528.373 siswa di Sumut dari berbagai tingkatan SMP dan SMA sederajat siap mengikuti Ujian Nasional (UN) 2018 dari 6.284 sekolah. Pada pelaksanaannya digelar dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). “Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi untuk peserta UN tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 11 Maret.

Dari total jumlah itu terdiri dari berbagai tingkatan yakni siswa SMA/SMTK/SMAK/MA dan paket C/ Aulya dan SMP/MTs/SMPTK/SMPLB dan Paket B/Wustha. Pada sistim UNBK tingkat SMP sederajat diikuti 1.786 sekolah dengan jumlah siswa 158.713 siswa. Dari jumlah tersebut terdiri jenjang SMP/SMPTK diikuti 1.153 sekolah (121.898 siswa), MTs diikuti 437 sekolah (31.342 siswa), SMP Terbuka 9 sekolah (310 siswa), Paket B/Wustha 187 sekolah (5.163 siswa) dan SMPLB tidak ada.

Untuk pelaksanaan sistim UNKP diikuti 1.870 sekolah dengan jumlah siswa 125.435 terdiri SMP/SMPTK diikuti 1.282 sekolah (92.442 siswa), MTs 554 sekolah (32.251 siswa),  SMP Terbuka 7 sekolah (613 siswa) dan SMPLB 27 sekolah (129 siswa) sedang paket B/Wustha tidak ada.

Sedangkan jenjang SMA sederajat pada sistim UNBK diikuti 2.382 sekolah dengan jumlah siswa 231.443 siswa dengan rincian SMA/SMTK/SMAK 942 sekolah (113.571 siswa), MA 363 sekolah (22.346 siswa), paket C/ Aulya 188 sekolah (7.982 siswa) sedangkan SMALB 0.

Selanjutnya untuk Tingkat SMK 889 sekolah (87.544 siswa). Pada sistem UNKP diikuti 246 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 12.782 terdiri SMA/SMTK/SMAK 90 sekolah (6.027 siswa), MA 95 sekolah (4.811 siswa), SMALB 21 sekolah (70 siswa), paket C/ Aulya 0 dan SMK 40 sekolah (1.874 siswa).

Disebutkan untuk kelancaran pelaksaan UN tersebut pihaknya melakukan antisipasi secara baik berkoordinasi dengan  Telkom agar tidak terjadi gangguan pada akses internet termasuk PLN untuk tidak melakukan pemadaman litsrik.

Pada pelaksanaan UN rencananya digelar mulai 2-5 April untuk SMK, SMA/MA pada 9-12 April. Sedangkan UN susulan SMK/MA/SMA digelar pada 17-18 April. Jenjang SMP/MTs digelar pada 23-26 April dan UN susulan 8-9 Mei. Untuk ujian kesetaraan, UN Paket C digelar 27 April hingga 2 Mei. UN paket B mulai 4-7 Mei dan 11-12 Mei. Susulannya paket B dan C dilaksanakan 13-14 Mei 2018. **(Red-50)

Read More

BNN Berhasil Amankan 70 Kilogram Narkoba Asal Malaysia

Ilustrasi Narkoba

DNM.com (Riau)

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai berhasil mengamankan 70 kilogram narkoba jenis Katinon, Barang haram tersebut hendak diselundupkan dari Malaysia melalui Dumai, Provinsi Riau dan Narkoba ini merupakan pertama kali muncul di Riau.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan BNN Provinsi Riau, AKBP Haldun mengatakan, pengungkapan itu berdasarkan hasil pengembangan temuan Katinon oleh BNN di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Petugas BNN, dengan BNNP serta Bea Cukai akhirnya mendapat informasi adanya penyelundupan kembali narkoba jenis Katinon ini, melalui perairan Dumai," kata Haldun, Kamis (29/3).

Setelah menyelidiki dan berpencar, petugas gabungan kembali berhasil mengungkap upaya penyelundupan kembali zat berbahaya tersebut di Kota Dumai. Sebanyak empat karung berisi Katinon disita petugas.

"Katinon ini berasal dari Malaysia, dan akan dibawa ke Jakarta tapi melalui jalur perairan Dumai," kata Haldun.

Haldun menjelaskan, peredaran narkoba katinon belum terlacak di Riau, pengungkapan ini karena Riau hanya sebagai jalur transit. "Riau hanya jalur transit, peredaran Katinon belum ada kita temukan," ujar Haldun.

Menurut Haldun, katinon merupakan salah satu jenis narkotika yang berasal dari tumbuhan bernama Khat atau Cathaedulis atau sirih Arab. Katinon dapat dibuat sintetis dengan dampak yang ditimbulkan berkali lipat lebih berbahaya dari narkoba lainnya.

Zat katinon berpotensi membahayakan penyalahgunanya jika dikonsumsi berlebihan, hal itu membuat petugas menggolongkannya sebagai kelompok psikotropika.

"Pemakaiannya bisa jadi kapsul, dimasukkan ke teh, dampaknya lebih keras. Kalau bentuknya, hampir sama dengan ekstasi, tapi katinon ini lebih kuat," terang Haldun.

Penyelundupan katinon melalui Riau baru pertama kali diungkap BNNP Riau. Haldun akan terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, guna meningkatkan pengawasan kawasan pesisir Riau sebagai pintu masuk narkoba. **(Red-

Read More

Sapa Jawa Barat, Teriakan "Prabowo Presiden" Menggema

DNM.com (Bandung)

Di sepanjang jalan menuju Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, lokasi di mana Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik. Terpantau, banyak sekali spanduk, banner, dan kaos yang bertuliskan dukungan untuk Prabowo agar kembali menyalonkan diri sebagai presiden.

Kehadiran Prabowo, adalah dalam rangkaian kegiatan “Prabowo Menyapa Jawa Barat”. Turut hadir Calon Bupati Kabupaten Bandung Barat Doddy Imron Cholid dan wakilnya Pupu Rohayati. Terlihat juga Anggota DPR RI Rachel Maryam.

Kegiatan yang dibuka oleh pemandu acara yang meneriakkan nama "Prabowo" itu langsung ditanggapi oleh riuh suara hadirin yang menyambut, dengan meneriakkan "Presiden!".

Teriakan "Prabowo Presiden!" terus menggema dan menyela Pidato Ketua Partai Gerindra itu sejak awal hingga selesai, di hotel yang berada di kawasan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (30/3/2018). **(Red-55)

Read More

Sebanyak 38 Anggota DPRD Sumut 2009 - 2014 Ditetapkan Menjadi Tersangka Oleh KPK

DNM.com (Medan)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 sebagai tersangka suap. Mereka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, informasi ini diketahui setelah surat Pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ketua DPRD Sumatera Utara beredar di kalangan wartawan.

Surat Dokumen dengan nomor B/227/DIK.00/23/03/2018 bertanggal 29 Maret 2018 itu ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. dimana surat itu menyebutkan 38 Anggota DPRD Sumut Periode 2009 - 2014 yang ditetapkan menjadi Tersangka atas perbuatan menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Saat dikonfirmasi wartawan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang membenarkan Surat yang beredar dikalangan Publik tersebut, sementara itu Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengaku belum mengetahui dan memperoleh Surat tersebut,

Dalam Surat itu menunjukkan ada 12 sprindik yang diterbitkan KPK terhadap 38 orang tersebut. Sprindik dibuat pada 28 Maret 2018, dari 38 Nama tersebut terdapat juga anggota DPD dan DPR RI serta para Mantan Anggota DPRD Sumut yang masih menjabat dan tidak menjabat lagi.

Berikut Nama - Nama 38 Anggota DPRD Sumut yang ditetapkan menjadi tersangka tersebut :

Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring.

Selanjutnya, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. **(EPR/Red-53)

Read More

Gerindra Akan Deklarasikan Prabowo Sebagai Capres April 2018

Prabowo Subianto

DNM.com (Jakarta)

Partai Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 yang direncanakan pada tanggal 11 April 2018, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat ditemui usai acara syukuran dan doa oleh Partai Gerindra atas pelantikan Muzani sebagai Wakil Ketua MPR yang baru, di kediaman Ketua Umum Gerindra, Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Kami menjadwalkan tanggal 11 April ini. Mudah-mudahan tidak meleset,” kata Muzani. 

Namun Ahmad Muzani belum menyebutkan, dimana tepatnya lokasi penyelenggaraan deklarasi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden itu.

Saat dikonfirmasi wartawan tentang siapa  sosok calon wakil presiden yang akan disandingkan dengan prabowo, Wakil Ketua MPR ini mengatakan, Partai Gerindra masih menyeleksi sejumlah Bakal Calon Wakil Presiden sebagai pendamping Prabowo.

Sementara itu Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra H.Raden Muhammad Syafi'i atau sering disapa romo ini mengungkapkan Partai Gerindra sudah memiliki tiga nama Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Syafi’i, atau yang akrab disapa Romo ini, DPP Partai Gerindra telah membentuk tim khusus untuk menyeleksi nama-nama Bakal Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

"Tim tersebut sudah melakukan seleksi dari semula ada 14 nama Bakal Cawapres yang masuk dalam daftar di Partai Gerindra,” katanya. **(Red-52)

Read More

Ance Selian Mundur Jadi Cawagub Terima Putusan PT TUN

Ance Selian

DNM.com (Medan)

Bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) Ance Selian menyatakan mundur dalam Pilgub Sumatera Utara 2018. Hal ini dilakukan pasca dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ditolaknya gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.

Ance Selian yang mendampingi JR Saragih pada Pilgub Sumut 2018 resmi menyatakan mundur dalam pencalonan dan menerima lapang dada apa yang menjadi putusan di PTTUN.

Ance yang juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut mengatakan, mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan dan mendampingi Bakal Calon Gubernur Sumut Jopinus Ramli (JR) Saragih di Pilgubsu.

“Saya Ance Selian menyatakan diri untuk tidak membanding hasil putusan PTTUN ke MA dan menerimanya. Hal ini diambil setelah konsolidasi dengan PAC dan pengurus partai PKB,” ujarnya

Sebelumnya, pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB, dan PKPI, yakni JR Saragih-Ance dinyatakan dua kali tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berbagai usaha telah dilakukan pasangan ini mulai dari mengajukan gugatan ke Bawaslu dan PTTUN **(Red-51)

Read More

Sidang Pidana Alfian Tanjung Hadirkan Yusril Ihza Mahendra Sebagai Saksi Ahli

DNM.com (Jakarta)

Sidang Pidana dengan Terdakwa DR. Alfian Tanjung hari ini Rabu(28/3) pagi dilanjutkan di PN Jakpus, dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ahli (a de charge). Terdakwa melalui kuasa hukumnya menghadirkan  Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra (YIM) sebagai saksi ahli. 

Ahli menyatakan, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, masih berlaku.

Sanksi hukumnya dapat dijatuhkan berdasarkan amandemen KUHP (UU 27/1999), pasal 107 a-f. Jika ada pihak-pihak, kader ataupun pengurus Parpol tertentu adanya dugaan mempropagandakan atau menghidupkan aliran komunis di Indonesia, maka seharusnya ada sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum. Prakteknya saat ini seperti mengapa seperti ada pembiaran dari negara?

YIM mengatakan jika tidak ada sanksi hukum atau langkah konkrit dalam Law Enforcement maka polemik akan terus berlangsung. Suatu Parpol sebagai badan hukum bukanlah merupakan subjek dari suatu tindak Pidana, kecuali jika dituduhkan kepada personal/ pengurusnya. 

Menurut YIM berdasarkan Psl 310 ayat (3) KUHP, jika seseorang menyampaikan suatu kebenaran demi kepentingan umum, dan sudah menjadi informasi publik, maka ada hal yang menghapuskan sifat unsur pidananya.

Masalah PKI adalah sensitif, jika ada anggota pengurus Parpol yang dengan bangga atau mempropagandakan aliran PKI kepada  publik, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, seharusnya ada klarifikasi dan fungsi kontrol dari DPR. 

Djudju Purwantoro, salah seorang Kuasa Hukum, yang juga Sekjend IKAMI ( Ikatan Advokat Muslim Indonesia), berpendapat seharusnya semua dakwaan JPU Primer, maupun sekunder kepada kliennya, DR. KH. Alfian Tanjung gugur demi hukum, karena tidak mengandung atau menghapuskan unsur pidananya, seperti yang dituduhkan JPU pada psl 27 (3), psl 28 (2) UU ITE, dan psl 156 KUHP. **(HSW/Red-50)

Read More

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Tidak Menerima Gugatan Class Action Pelanggan Tirtanadi

Padian Adi S Siregar, SH, MH

DNM.com (Medan)

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tidak dapat menerima gugatan Class Action pelanggan PDAM Tirtanadi, Majelis hakim dalam pertimbangan putusan menyatakan gugatan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan Class Action meliputi Penggugat tidak menjelaskan Komite Ganti Rugi apabila gugatan dikabulkan. Penggugat juga dianggap tidak memilih model pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Pengajuan Gugatan Class Action, hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Penggugat, Padian Adi S Siregar, SH, MH lewat Release yang di terima dutanusantaramerdeka.com

Padian menambahkan Minimnya informasi mengenai prosedur gugatan Class Action menimbulkan Penggugat kesulitan menyusun formulasi gugatan sesuai dengan pemahaman majelis hakim. Perbedaan penafsiran antara Penggugat dan Majelis hakim atas tahapan apa yang harus dilalui sebelum masuk pokok perkara membuat Penggugat salah mengajukan model pengumuman. Hakim berpendapat Penggugat harus mengajukan media pengumuman sementara Penggugat mengajukan model pengumuman, ungkapnya.

Pengggugat yang hanya diwakili tiga orang dari ratusan ribu pelanggan yang mengalami kerugian akibat matinya distribusi air PDAM di 8 cabang adalah bagian dari sulitnya mengajak konsumen untuk memperjuangkan hak sehingga hakim berpendapat pelanggan PDAM Tirtanadi secara umum tidak ada yang merasa dirugikan, ujar Padian.

Padahal ketika Penggugat mengajak pelanggan lain untuk mengajukan gugatan Class Action terhadap PDAM Tirtanadi, pelanggan secara tegas mengakui tetapi kalau untuk menggugat pelanggan enggan berurusan dengan pengadilan.

Sebagai Kuasa Hukum Padian mengatakan Boleh saja gugatan Class Action pelanggan PDAM Tirtanadi tidak dapat diterima, tetapi fakta yang terjadi adanya pelanggan hak yang dilakukan PDAM Tirtanadi yaitu gagal mendistribusikan air PDAM kepada pelanggan. Putusan ini sesungguhnya adalah kemenangan yang tertunda bagi konsumen, karena pelanggan diberikan kesempatan memperbaiki gugatan sesuai saran hakim dengan gugatan baru, kata padian.

Beberapa Gugatan di PN Medan, PTUN Medan dan BPSK Kota Medan yang pada akhirnya ditolak bukan berarti pelayanan PDAM Tirtanadi baik. Tetapi lebih kepada ada kekosongan hukum bagi pelanggan untuk “menggugat” pelayanan PDAM Tirtanadi yang buruk. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyatakan pelanggan PDAM Tirtanadi dapat memperjuangkan hak-hak pelanggan dalam jumlah besar.

Penggugat akan memperbaiki gugatan untuk diajukan gugatan baru yang didaftarkan ulang secepatnya atau penggugat akan menempuh upaya hukum lain agar seluruh pelanggan yang mengalami kerugian diganti oleh PDAM Tirtanadi. Apabila mekanisme Class Action sulit untuk diajukan gugatan baru, maka upaya hukum Citizen Lawsuit dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan dilakukan oleh Penggugat, tegas Padian. **(Red-49)

Read More

Jasriadi Yang Dituduh Pimpinan Saracen Dituntut 2 Tahun Penjara

DNM.com (Jakarta)

Penasehat Hukum Jasriadi, Abdullah Al Katiri, Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia ( IKAMI), menyatakan, setelah ditunda selama 2 minggu dengan alasan menunggu draft tuntutan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung RI, akhirnya JPU Kejaksaan Negeri Pekan Baru membacakan tuntutan terdakwa Jasriadi.

Sidang telah berlangsung tgl 26 Maret 2018, di PN Pekan Baru. Dari 6 pasal alternatif yang didakwakan kepada Jasriadi, JPU hanya mengenakan pasal 30 ayat (1) UU ITE di dalam tuntutannya, yaitu mengakses akun facebook seseorang yang bernama Sri Rahayu tanpa hak (illegal akses).

Padahal dalam kesaksiannya dipersidangan Sri Rahayu menyatakan dengan tegas  bahwa Jasriadi dalam mengakses akun Sri Rahayu sudah mendapatkan  ijin untuk membuka dan memperbaiki akun facebook yang bersangkutan, dengan cara diberikan password, Copy dan KTP Sri Rahayu.

Adapun alasan Sri Rahayu memberi ijin Terdakwa mengakses akunnya  karena akun yang bersangkutan sering dibobol oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab. Lagi pula  dalam persidangan ahli hukum pidana yang dihadirkan baik   oleh pihak terdakwa ( a de Charge), maupun dari pihak JPU dengan tegas menyatakan bahwa *tidak ada perbuatan melawan hukum* yg dilakukan oleh Terdakwa karena semua yang dilakukan olehnya dengan ijin  dari pemilik akun  jadi tidak memenuhi unsur tanpa hak.

Ahli digital forensik dari POLRI dengan tegas juga menyatakan tidak pernah memeriksa/memverifikasi akun facebook milik Sri Rahayu yang dikatakan telah diakses secara illegal oleh Terdakwa, sehinga dalam persidangan pihak JPU tidak dapat menampilkan/mengakses akun facebook milik Sri Rahayu, dan hal ini bertentangan dengan pasal 6 UU ITE no 11 tahun 2008 yang menyatakan bahwa barang bukti akan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah jika di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekjen IKAMI Djudju Purwantoro sebagai salah seorang Penasehat Hukum Jasriadi, menambahkan apa yg selama ini digembar- gemborkan bahwa Saracen adalah pabrik ujaran kebencian, Hoax, motif Politik dan uang tidak terbukti sama sekali. **(HNS/Red-48)

Read More