Ditjen Hubdat Tindak PO Bus Yang Tidak Berizin Dan Tidak Laik Jalan

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Sehubungan dengan meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan umum saat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan _rampcheck_ (inspeksi keselamatan) Bus AKAP dan Pariwisata serta menindak tegas PO Bus yang tidak berizin dan tidak laik jalan. Pada Selasa (19/11) kemarin, telah dilakukan inspeksi keselamatan di dua perusahaan Otobus yakni PO Bus Arimbi dan PO Bus Sumber Jaya Tangerang.

"Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif dilarang untuk operasional dan diberikan penempelan stiker larangan berupa stiker silang berwarna merah di kaca depan kendaraan. Ini upaya yang dilakukan Ditjen Hubdat untuk menciptakan keselamatan utamanya di momen libur Nataru nanti," ujar Direktur Angkutan Jalan, Ernita Titis Dewi saat melakukan _rampchek_ bus, Selasa (19/11).

Adapun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sebanyak 34 kendaraan yang tidak memenuhi unsur administrasi dan teknis yaitu berupa Kartu Pengawasan (KPS) maupun status uji berkala kendaraan yg sudah habis masa berlakunya.

Sebagai tindak lanjut, Perusahaan Otobus yang bersangkutan menyatakan komitmennya untuk segera mengurus perpanjangan izin Kartu Pengawasan dan melaksanakan uji berkala kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kemudian, ada sebanyak 2 kendaraan yang diizinkan beroperasi dengan catatan unsur penunjang yang harus segera dipenuhi dalam 7 hari seperti memperbaiki wiper yg sebagian tidak berfungsi serta melengkapi kendaraan dengan sabuk keselamatan di kursi penumpang," tandas Titis.

Sementara, kendaraan yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan administratif diberikan penempelan stiker khusus inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berupa stiker warna putih berlogo Kementerian Perhubungan.

Kegiatan _rampcheck_ ini dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kendaraan angkutan umum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan demi menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan utamanya ketika libur panjang dan banyak masyarakat yang berpergian.

"Kami berharap seluruh operator bus dapat lebih memperhatikan armadanya dan mengedepankan aspek keselamatan. Inspeksi keselamatan akan terus dilakukan hingga nanti mendekati hari libur Natal dan Tahun Baru," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Optimalisasi Terminal Tipe A Dorong UMKM di Terminal Leuwipanjang Bandung

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Terminal Tipe A, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Koperasi Konsumen Sabilulungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Barat. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penggunaan area UMKM di Terminal Leuwipanjang, Bandung pada Rabu (2/10), oleh Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin dan Ketua Koperasi Sabilulungan, Asep Hidayat.

Dalam sambutannya, Dirjen Risyapudin menekankan bahwa pembangunan sektor transportasi darat tidak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pengusaha bus diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peluncuran area UMKM di Terminal Leuwipanjang diharapkan menjadi pusat inovasi bagi UMKM, mengubah terminal dari yang sebelumnya dianggap "menakutkan" menjadi tempat yang menyenangkan. Produk lokal khas Bandung seperti bolu susu lembang, kue balok, dan keripik tersedia, termasuk produk herbal dan fashion.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Tatan Rustandi, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), daya saing UMKM, dan kenyamanan pengguna layanan transportasi. Diharapkan, model ini dapat diterapkan di terminal lain di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini adalah Direktur Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan, Direktur Transportasi Sungai Lilik Handoyo, dan Plt. Direktur Angkutan Jalan Muhammad Fahmi.

Editor: Arianto 

Read More

Menhub Dorong Masyarakat ke Bandara Soekarno Hatta Gunakan Kereta

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong masyarakat untuk menggunakan kereta bandara untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. 

"Mari kita gunakan kereta bandara. Selain tepat waktu, juga nyaman, mengurangi polusi dan bebas kemacetan,” ujar Menhub saat meninjau Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (29/9).

Menhub mengatakan, konektivitas transportasi di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin meningkat. 

Pengguna jasa bandara kini dapat dengan mudah berpindah dari kereta bandara, kalayang, hingga ke terminal keberangkatan.

“Kereta bandara dari Manggarai menuju stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta. Kemudian penumpang dapat menggunakan kereta kalayang yang menghubungkan semua terminal. Sangat mudah dan ini bisa dijangkau dari Bekasi maupun Depok,” tambah Menhub.

Menhub juga memberi evaluasinya terhadap kereta bandara, salah satunya menyangkut headway atau waktu tunggu. 

Kemudian Menhub juga berharap ada harga khusus untuk pegawai yang bekerja di area bandara demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Tentunya waktu tunggu harus dipersingkat dan saya berharap ada harga khusus kepada pegawai yang bekerja di bandara, karena mereka rutin ke sini, sehingga dapat mengurangi lalu lintas menuju bandara,” kata Menhub.

Implementasi integrasi antar moda melalui kereta bandara, adalah wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun konektivitas dan membangun angkutan umum massal. 

Dengan terintegrasinya berbagai moda transportasi, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Saat ini, selain Bandara Soekarno-Hatta, ada empat bandara lain yang dilayani kereta bandara yakni Bandara Kualanamu Medan, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Internasional Yogyakarta.

Selain mengecek kereta bandara, Menhub juga meninjau terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan menyapa beberapa penumpang.

Turut hadir dalam tinjauan Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Lukma F. Laisa dan Dirut AirNav Indonesia Polana B. Pramesti. (Arianto)

Read More

Pisah Sambut Kepala Kantor KSOP Kelas I Banten, Brigjen Pol Hermanta Serahkan Jabatan kepada Mukhilsh Tohepaly

Duta Nusantara Merdeka | Cilegon 

Acara pisah sambut pejabat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berlangsung khidmat pada hari ini. Brigjen Pol. Hermanta, M.H., M.M., M.Mar., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, secara resmi menyerahkan jabatannya kepada pejabat baru, Mukhilsh Tohepaly. 

Rotasi ini merupakan bagian dari langkah komitmen Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kinerja di sektor transportasi laut.

Brigjen Pol. Hermanta, yang telah bertugas selama beberapa tahun, dikenal atas kontribusi dan pencapaiannya bagi Pelabuhan Banten sebagai salah satu Pelabuhan di Indonesia yang mendapat rapor Hijau dari Stranas PK dalam pemangkasan birokrasi, peningkatan layanan serta sistem pengawasan di kawasan pelabuhan.

"Kami berharap pejabat baru dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik dan membawa inovasi yang lebih segar ke depan," kata Brigjen Pol. Hermanta, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pisah Sambut di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Selasa (10/9/2024).

Mukhilsh Tohepaly, yang kini memegang tongkat estafet kepemimpinan di KSOP Banten, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat pengawasan di wilayah pelabuhan. (Bdi) 

"Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab ini, serta bekerja sama dengan seluruh elemen untuk memajukan sektor transportasi laut di Banten," ujar Mukhilsh.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten serta perwakilan dari berbagai instansi stekholder, Pemerintah Daerah, TNI, Polri di wilayah banten dan Perusahan Pelayaran. (Arianto)

Read More

Dirjen Hubdat: Perlu Sinergi Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Berkeselamatan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan diperlukan suatu sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin saat membacakan sambutan pada kegiatan "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Berkeselamatan" yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/6).

"Pemerintah telah membuat kebijakan dan regulasi yang jelas terkait penyelenggaran angkutan umum yang mengedepankan aspek keselamatan. Sesuai amanah UUD 1945, pemerintah memang bertugas untuk memberi perlindungan keselamatan kepada seluruh masyarakat. Tapi, lebih mudah apabila dilakukan secara bersinergi oleh para pelaku usaha, Organda, pihak kepolisian dan lain sebagainya," ungkap Dirjen Risyapudin.

Ia mengatakan dari peraturan yang ada implementasinya harus dilakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan terkait dengan izin perusahaan, kelengkapan administrasi serta persyaratan teknis karena yang terpenting adalah tindakan preventif dan preemtif untuk mencegah kejadian buruk terjadi.

"Strategi yang penting saat ini ialah mengedepankan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara humanis kepada pelaku usaha angkutan umum maupun masyarakat pada umumnya sehingga terbangun kesadaran bersama untuk menciptakan keselamatan pada angkutan umum," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menyebutkan selain dari aspek kelaikan armada bus, kondisi pengemudi juga sangat penting untuk diperhatikan. Perlunya peningkatan kompetensi teknis dalam menguasai kendaraan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran.

Ia berharap ke depan lebih terbangun kontrol dan kepedulian dari seluruh _stakeholders_ dari hulu sampai hilir, seperti adanya peraturan dan kepatuhan dari setiap pelaku usaha serta pengawasan yang baik dari pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Jalan, Suharto menuturkan setiap perusahaan angkutan umum wajib memenuhi dua persyaratan di antaranya persyaratan teknis kelaikan jalan dan persyaratan administrasi sesuai perizinannya.

"Angkutan pariwisata secara nasional jumlahnya mencapai sekitar 14 ribu. Sebanyak 37 persen dari itu tidak patuh terhadap regulasi. Terdapat asumsi bahwa hal itu dikarenakan adanya kesulitan proses perizinan. Kami akan terus berkoordinasi dengan BKPM untuk tahapan proses OSS," katanya.

Ia berharap dengan adanya pertemuan ini bisa bersama-sama melakukan perbaikan dan apabila di lapangan para pelaku usaha mendapati adanya kesulitan untuk mengurus perizinan, Ditjen Perhubungan Darat secara umum dan BPTD secara khusus akan bersedia mendampingi dan membantu.

"Di samping itu, standardisasi penyelenggaraan angkutan umum merupakan hal yang harus dicermati, salah satunya terkait dengan batas maksimal usia kendaraan berdasarkan Standar Pelayanan minimal (SPM) yang sudah diatur pada Permenhub Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM 98 Tahun 2013 tentang SPM Angkutan Orang Dalam Trayek dan Permenhub Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PM 46 Tahun 2014 tentang SPM Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek," papar Suharto.

Adapun batas usia kendaraan untuk bus pariwisata adalah 15 tahun, untuk bus AKAP, AKDP dan Angkutan Karyawan tertentu 25 tahun, serta untuk AJAP dan taksi maksimal adalah 10 tahun.

Turut hadir pada kegiatan ini Kepala BPTD Kelas II Riau, Avi Mukti Amin, Kanit Regident Ditlantas Polda Riau, Kadishub Provinsi Riau, Kasatlantas Polres se-Provinsi Riau, Kadishub Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, Ketua DPP Organda Riau, Forum LLAJ Provinsi Riau, Kepala Jasa Raharja Provinsi Riau, Masyarakat Transportasi Indonesia Perwakilan Riau, serta Pengusaha Angkutan Orang dan Barang. (Arianto)

Read More

Menhub Imbau Angkutan Barang Adopsi Kemajuan Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau angkutan barang dapat mengadopsi kemajuan teknologi, ini untuk menciptakan layanan yang efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan Menhub pada sambutannya di acara Seminar "Menjaga Keselamatan dan Penerapan Digitalisasi pada Manajemen Transportasi Darat” yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), di Jakarta (8/3).

"Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang merupakan tanggung jawab yang besar, tidak hanya barang yang harus sampai tujuan dengan selamat serta terintegrasi dengan moda transportasi lain, tetapi angkutan barang juga harus mengadopsi kemajuan teknologi melalui penerapan transformasi digital," ujar Menhub.

Menurut Menhub, transformasi digital ini harus segera disesuaikan dan dioptimalkan penggunaannya dalam manajemen perusahaan transportasi angkutan barang, diantaranya dalam hal digitalisasi layanan.

"Kementerian Perhubungan terus mendorong digitalisasi layanan di seluruh sektor transportasi di Indonesia. Digitalisasi merupakan solusi tepat untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memastikan adanya proses transparansi," jelas Menhub.

Sebagai contoh di Sektor Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Pehubungan Darat memiliki Aplikasi "MitraDarat" yang memiliki fitur Fleet Management System (FMS). Fitur ini berfungsi agar masyarakat dapat memantau jadwal dan kedatangan bus.

Saat ini FMS sudah diterapkan di lebih dari 15 layanan BRT dengan cakupan 20 kota dan lebih dari 1.500 bus. FMS kedepannya akan diterapkan pada angkutan barang, baik angkutan barang komersil maupun angkutan barang perintis. Digitalisasi pelayanan perizinan berbasis digital juga telah diterapkan Ditjen Darat melakui aplikasi tersebut.

Selain itu, Menhub juga berpesan agar seluruh pihak berkolaborasi untuk menekan resiko kecelakaan angkutan barang. Beberapa contohnya, yakni dengan memberi pelatihan bagi pengawas dan awak kendaraan angkutan barang, pemeliharaan kendaraan angkutan barang secara berkala, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan, dan pengawasan terhadap operasional angkutan barang.

"Tiga faktor utama penyebab kecelakaan belalangan ini adalah karena kondisi jalan yang dilalui, kondisi SDM pengemudi, serta kondisi kendaraan yang dioperasikan. Tentu dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antar sektor dan pihak yang berkepentingan sangatlah penting guna memastikan penyelenggaraan angkutan barang dapat berjalan dengan lancar, aman dan selamat," tutup Menhub.

Turut menghadiri acara ini, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dan Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan. (Arianto)

Read More

Ditjen Hubdat Gelar FGD Strategi Atasi Kecelakaan Berulang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus melakukan upaya dalam meningkatkan aspek keselamatan angkutan orang dan barang guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada kegiatan _Focus Group Discussion_ *"Strategi Efektif Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Berulang"* yang digelar di Jakarta, Selasa (20/2).

"Dalam mencegah kecelakaan berulang yang terjadi di jalan dalam beberapa bulan terakhir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategi yang efektif. Berdasarkan data yang dihimpun Korlantas Polri, selama semester I tahun 2023 terjadi sebanyak 68.579 kecelakaan," ujar Amirulloh.

Dari jumlah kecelakaan tersebut terdapat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 12.661 jiwa. Kecelakaan yang melibatkan bus dan angkutan barang jumlahnya cukup tinggi, yakni 963 kendaraan bus dan 11.292 kendaraan barang.

"Penyebab terjadinya kecelakaan adalah perilaku pengemudi, seperti melampaui batas kecepatan, ceroboh saat berkendara, lalai mengecek kondisi kendaraan, melanggar aturan lalu lintas, kelelahan dan dan yang lainnya," imbuhnya.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil guna meningkatkan keselamatan dan mencegah kecelakaan, antara lain :

1. Sosialisasi mengenai kecelakaan dan faktor-faktor penyebabnya kepada masyarakat;

2. Memperkuat program pelatihan pengemudi dan uji kelayakan pengemudi;

3. Bekerja sama dengan _stakeholders_ untuk mengembangkan & melaksanakan strategi keselamatan jalan yang holistik; dan 

4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Soerjanto Tjahjono mengatakan, sekitar 80% kecelakaan pada angkutan umum dan barang terjadi akibat adanya kegagalan sistem rem dan kelelahan pengemudi.

"Penting bagi setiap pengemudi untuk melakukan inspeksi harian pada kendaraan sebelum dijalankan demi mencegah adanya kebocoran sistem rem. Di samping itu, tempat wisata diharapkan ikut serta menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi untuk menjaga kondisi dan kesehatan," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menyampaikan pentingnya setiap perusahaan otobus melaksanakan Sistem Manajamen Keselamatan (SMK) sebagai bentuk manajemen risiko kecelakaan.

"Perusahaan otobus melaksanakan SMK kemudian Ditjen Hubdat yang mengecek apakah sudah sesuai persyaratannya. Dari sisi pengawasan, tidak hanya dari Uji KIR tetapi juga dilakukan di Terminal, ruas jalan dan UPPKB untuk kendaraan barang," tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Jianrek Ditkamsel Korlantas Polri, AKBP Sulaeman memaparkan, jumlah kejadian kecelakaan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebanyak 103.645 kejadian, tahun 2022 sebanyak 137.851 kejadian, dan di tahun 2023 152.008 kejadian.

"Adapun sekitar 82% korban kecelakaan adalah laki-laki yang merupakan kepala keluarga. Sehingga bisa berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan," katanya.

Kasubdit Manajemen Keselamatan Ditjen Hubdat, Joko Kusnanto mengungkapkan kecelakaan berulang yang terjadi pada kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024 dengan melibatkan angkutan umum penumpang dan barang perlu menjadi perhatian bersama maka diselenggarakan kegiatan FGD sehingga kita semua dapat merinci strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan berulang.

"Pada kegiatan ini dibahas topik-topik strategis seperti Kendaraan yang Berkeselamatan, Pengawasan Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan Angkutan Umum dan Barang, Penyebab Kecelakaan, Penegakkan Hukum, serta Perlindungan Dasar Terhadap Risiko Kecelakaan," pungkasnya.

Setelah kegiatan ini berlangsung diharapkan semua _stakeholders_ dapat mengidentifikasi, menganalisis dan juga mengurangi kejadian kecelakaan berulang sehingga ke depan dapat dibuat perencanaan dan aksi mitigasi yang efektif.

Pada kesempatan ini telah hadir pula narasumber lainnya yaitu Kepala Divisi Asuransi PT. Jasa Raharja, Jahja Joel Lami dan Kasubdit Angkutan Barang Ditjen Hubdat, Handa Lesmana. Selaku penanggap yakni Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno dan Elly Sinaga. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 85 orang yang merupakan perwakilan dari perusahaan unsur transportasi maupun transporter. (Arianto)

Read More

Menhub Hadiri Rakor Lintas Sektoral

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jelang penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024, Kementerian Perhubungan terus memantapkan koordinasi kebijakan lintas sektoral.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menghadiri Rapat Koordinasi Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diselenggarakan Polri di Jakarta, Kamis (7/12). Rapat dihadiri sejumlah pihak di antaranya yaitu: Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Kami terus berkoordinasi secara intensif terkait kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, dengan berbagai kementerian dan lembaga maupun stakeholder terkait. Semoga pergerakan masyarakat di masa libur Nataru bisa terlaksana secara tertib, lancar, serta selamat, sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan, sejumlah kebijakan telah disiapkan, khususnya untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dan perubahan cuaca di masa libur Nataru. 

Mulai dari melakukan survei, penyiapan sarana dan prasarana transportasi, melakukan inspeksi (ramp check) untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, serta menyiapkan antisipasi terjadinya cuaca ekstrem dan keadaan darurat.

Selain itu, sejumlah kebijakan juga dikoordinasikan secara intensif, misalnya terkait manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun non tol, manajemen rest area, pembatasan angkutan barang, pengendalian pasar tumpah, pemanfaatan jembatan timbang sebagai rest area, serta sosialisasi keselamatan berkendara.

Lebih lanjut Menhub menyebut, telah menyiapkan program mudik gratis untuk mengantisipasi melonjaknya pengguna sepeda motor yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.

Adapun Kemenhub menyiapkan 2 (dua) program mudik gratis bagi pengguna sepeda motor. 

Program pertama yaitu menyediakan 90 unit bus AKAP dan Pariwisata ke 12 rute tujuan untuk mengangkut 3.600 penumpang, dan 4 (empat) truk untuk mengangkut 120 unit sepeda motor.

Sedangkan program kedua yaitu menyediakan kereta api untuk mengangkut 696 motor untuk rute Jakarta Gudang – Semarang Tawang (PP).

“Program ini memiliki keterbatasan kapasitas, oleh karenanya saya mengimbau semua pihak,perusahaan-perusahaan, swasta, BUMN, TNI, Polri, untuk mengadakan mudik gratis. 

Karena naik/turunya angka penggunaan kendaraan pribadi berbanding lurus dengan naik/turunnya angka kecelakaan di jalan raya,” ujar Menhub.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Asisten Operasi Panglima TNI Rachmad Jayadi, Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Agus Haryono, Widyaiswara Ahli Utama BNPB Dody Ruswandi, serta perwakilan Kemenko PMK dan PT Pertamina. (Arianto)

Read More

Pembangunan Bus Rapid Transit Mebidang Dimulai

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Sebuah tonggak sejarah bagi Medan dan sekitarnya telah dimulai dengan penandatanganan Rencana Kerja Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Medan/Mebidang di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Senin (16/10). Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat pembangunan layanan dan infrastruktur transportasi publik yang lebih baik untuk masyarakat.

Penandatanganan Rencana Kerja ini melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, menandakan komitmen bersama untuk meningkatkan layanan transportasi di kawasan Metropolitan Medan. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh, Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, Walikota Medan, Bobby Nasution, Walikota Binjai, Amir Hamzah, dan Bupati Deli Serdang, Ali Yusuf Siregar.

Dalam sambutannya, Sesditjen Hubdat, Amirulloh, menjelaskan bahwa pembangunan BRT ini adalah tahap lanjutan dari MoU yang ditandatangani pada tahun 2022, yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan melalui Bappenas kepada mitra pembangunan, yaitu World Bank dan AFD Prancis. "Penandatanganan ini adalah syarat yang dimasukkan ke dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank untuk melaksanakan pembangunan fisik," ujarnya.

Pembangunan BRT Mebidang ini mencakup komitmen konkret dari Pemerintah Daerah untuk menerima aset, mengoperasikan layanan, dan mengembangkan layanan BRT di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Hal ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat di wilayah tersebut, memberikan akses transportasi yang lebih baik, dan meningkatkan mobilitas penduduk.

Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, menyampaikan rincian proyek yang akan diwujudkan pada tahun 2024. "Akan ada 515 bus dengan 31 halte dan panjang lintasan mencapai 21 kilometer. Rencananya, proyek ini akan memiliki 17 rute yang menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kami berharap semua stakeholders dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan ini," jelas Hassanudin.

Pembangunan BRT Mebidang ini juga sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan layanan transportasi umum melalui program Teman Bus, yang telah beroperasi sejak akhir 2020. Layanan ini telah menjadi pilihan utama masyarakat Medan yang menginginkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan fisik yang telah dialokasikan untuk BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai, dan Deli Serdang akan direspons dengan komitmen anggaran operasional BRT Mebidang yang dialokasikan oleh pemangku kepentingan di wilayah tersebut.

Acara ini dihadiri juga oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara, Dadan M. Ramdan, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta perwakilan unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. Dengan penandatanganan Rencana Kerja ini, kawasan Metropolitan Medan melangkah maju menuju sistem transportasi publik yang lebih baik dan efisien. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

ASDP Bangun Konektivitas dan Pariwisata di Wilayah 3T

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memberikan kontribusi penting dalam membangun konektivitas dan mendukung kemajuan pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan peran utama yang dimainkan oleh ASDP yang sejalan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-53 tahun ini. Salah satu caranya adalah melalui layanan penyeberangan perintis yang mendukung mobilitas masyarakat.

"Sebagai pelopor dalam pengembangan wilayah baru, ASDP membuka jalur-jalur baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan semangat 'Terus Melaju untuk Transportasi Maju,' karena ASDP berkomitmen untuk terus memperluas jaringan konektivitas, memperkuat ikatan antarwilayah, dan mendorong perekonomian daerah," ujarnya.

Selain berperan dalam layanan perintis, ASDP juga aktif dalam pengembangan sektor pariwisata. ASDP memastikan tersedianya layanan penyeberangan yang diperlukan untuk menghubungkan destinasi wisata terpencil, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

Sebagai penyedia layanan reguler, ASDP juga memfasilitasi mobilitas sehari-hari masyarakat serta memenuhi kebutuhan logistik dan barang. Jaringan layanan ASDP yang luas dapat menghubungkan berbagai titik di seluruh kepulauan Indonesia.

Data menunjukkan bahwa hingga semester pertama tahun 2023, ASDP mengoperasikan total 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 unit kapal (41%) melayani 92 lintasan (30%) dalam segmen komersial, sedangkan 93 unit kapal (59%) digunakan dalam layanan perintis, melayani 207 lintasan (67%). Anak usaha ASDP, Jembatan Nusantara, juga memiliki total 53 kapal yang melayani 8 lintasan (3%).

Pendapatan dari lintasan perintis sebesar 67% menyumbang 17% dari total pendapatan, yaitu sebesar Rp 279 miliar, sedangkan lintasan komersial dengan porsi 33% memberikan kontribusi pendapatan sebesar 83%, atau senilai Rp 1,3 triliun. Jumlah total penumpang yang dilayani oleh kapal perintis selama semester pertama tahun 2023 mencapai 626.784 orang.

ASDP juga telah membuka empat lintasan perintis baru pada tahun 2023, yang mencakup Pangkajane-P Sabutung, Labuan Bajo-P Rinca, Bombana-Tj Pising, dan Teluk Gurita-Maritaing. Tren pertumbuhan layanan perintis terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8% per tahun sejak 2018 hingga 2023.

Shelvy menegaskan bahwa angka ini mencerminkan komitmen ASDP dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan di wilayah terpencil. "Sebagai BUMN, ASDP memiliki peran penting sebagai agen pengembangan dengan tugas melayani masyarakat melalui layanan penyeberangan perintis, termasuk di Wilayah 3T," ungkapnya.

Selain itu, ASDP juga menjadi solusi transportasi untuk destinasi wisata terpencil seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Raja Ampat di Papua, dan destinasi wisata di Sulawesi Utara. Pelayanan perintis tidak hanya dianggap sebagai bisnis, tetapi juga sebagai kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"ASDP terus berupaya untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah serta menjaga standar keselamatan dan pelayanan yang unggul bagi para pengguna jasanya. Dukungan penuh dari pemerintah diperlukan untuk memastikan kelangsungan layanan ini sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan negara," tutupnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peringati Harhubnas 2023: Insan Perhubungan Berkolaborasi untuk Transportasi Maju

Duta Nusantara Merdeka | Batam

Pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk menyelesaikan konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Kota Batam. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan sejumlah menteri dan pimpinan instansi terkait berkumpul di Batam pada Minggu (17/09/2023) untuk menggelar Rapat Koordinasi Teknis. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat Pulau Rempang.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa penanganan masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan pendekatan yang lembut dan baik. "Tadi kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara _soft_. Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik," ujarnya di Batam Marriott Hotel Harbour Bay.

Sementara pemerintah berupaya menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik ini, Bahlil Lahadalia menekankan bahwa rencana investasi, termasuk di Pulau Rempang, seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. "Yakinlah ini (investasi, red) untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah," ungkapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menjelaskan bahwa telah disiapkan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan. "Terkait tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang, kami sudah siapkan lokasi di Dapur 3, Pulau Galang. Luasnya 500 hektare," terangnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa telah ada koordinasi dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, terkait rencana memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. "Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertipikat sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik," tuturnya.

Dalam upaya memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa yang memenuhi syarat akan diberikan Sertipikat Hak Milik atas tanah. Penting untuk dicatat bahwa sertifikat tersebut tidak boleh dijual dan harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak. "Untuk yang direlokasi ini nantinya juga kami minta supaya diberikan SHM untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas masing-masing 500 meter," pungkasnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Agus Andrianto; dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra, turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat ini.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai solusi yang adil dan damai dalam penyelesaian konflik di Pulau Rempang, sambil memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari rencana investasi ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peringati Harhubnas, Menhub Ajak Insan Transportasi Harus Bergerak Bersama Majukan Transportasi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan ajakan kepada seluruh insan transportasi untuk bersatu dalam upaya memajukan sektor transportasi di Indonesia.

Menhub menekankan bahwa kinerja dalam sektor transportasi harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang prima.

"Sesuai tema besar Hari Perhubungan Nasional tahun ini, "Melaju untuk Transportasi Maju," kata Menhub saat memimpin Upacara Peringatan Harhubnas, di Kantor Pusat Kemenhub, Minggu (17/9/2023). 

Menhub menggarisbawahi pentingnya upaya konsisten dan semangat dalam melakukan kerja nyata yang mampu mewujudkan transformasi dan inovasi di sektor transportasi.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan bahwa melalui transformasi dan inovasi ini, sektor transportasi akan mengalami modernisasi yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Dia menambahkan, pihaknya terus mendukung pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta terus meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan jasa transportasi.

Dalam upayanya memajukan transportasi Indonesia, Menhub mendorong seluruh insan transportasi, termasuk Kemenhub sebagai regulator, operator transportasi, pemerintah daerah, mitra kerja, serta pihak terkait lainnya, untuk terus meningkatkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang handal, efisien, dan berdaya saing.

Lebih dari itu, Menhub juga menegaskan tujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur transportasi yang telah dibangun akan memberikan manfaat yang optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia dengan paradigma "Indonesia Sentris." Artinya, tidak hanya membangun infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan, tetapi juga hingga ke pelosok daerah.

Pada tahun ini, berbagai sarana dan transportasi strategis telah dioperasikan, termasuk Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Kereta Cepat, sejumlah pelabuhan, serta terminal dan bandara di wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP).

Sebagai rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023, Kemenhub mengadakan tiga kegiatan utama, yaitu Hub Fest di Istora Senayan, Pameran Transportasi dan Travel Fair "Hub Space the Journey to connect Indonesia" di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, serta Hub Run, sebuah lomba lari 5K & 10K di Surabaya.

Tak hanya di kantor pusat Kemenhub, upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional juga dilaksanakan serentak di berbagai Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, dengan dihadiri oleh pegawai Kemenhub, operator transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten, serta mitra kerja di sektor transportasi.

Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, semangat dan kerja keras seluruh insan transportasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang memiliki sistem transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kementerian Perhubungan Bersama KNKT Investigasi Rangka eSAF Sepeda Motor Honda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah menginisiasi penelitian terkait rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda. Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat serta upaya meningkatkan keselamatan kendaraan bermotor.

Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, yang mengungkapkan bahwa proses perbaikan sedang berlangsung untuk memastikan kendaraan bermotor yang lebih aman di masa depan. Tim peneliti dari Ditjen Hubdat dan KNKT telah melihat proses produksi rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada 1 September.

Hasil penelitian tim menunjukkan bahwa rangka eSAF diproduksi dari High Strength Steel (HSS) yang kemudian dilapisi dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition). Proses produksi tersebut telah memenuhi standar manufaktur global dalam hal dimensi dan ketebalan rangka. Berdasarkan perhitungan finite element method dan pengujian aktual, struktur rangka eSAF terbukti cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis dengan stress load tinggi.

Namun, dalam penelitian ini juga ditemukan masalah pada rangka eSAF dari motor konsumen. Terdapat karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi dengan coating, dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi tersumbat oleh kotoran, menciptakan kondisi lembab yang berpotensi korosif.

PT. AHM (Astra Honda Motor) telah merespons temuan ini dengan melakukan optimalisasi perlindungan dari korosi secara menyeluruh. Selain itu, PT. AHM juga membuka layanan pemeriksaan dan penanganan melalui contact center Honda 1-500-989 yang dapat diakses dari seluruh Indonesia atau dengan berkunjung langsung ke bengkel AHASS terdekat.

Indonesia dikenal memiliki tingkat korosi yang berat berdasarkan peta korosi dunia sesuai dengan ISO 9223. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap korosi pada kendaraan roda dua atau lebih.

Selain melakukan tindakan perbaikan dan optimalisasi pada rangka eSAF, Ditjen Hubdat dan KNKT juga mencatat perlunya peningkatan edukasi mengenai perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kendaraan yang lebih aman dan handal di jalan raya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemenhub Komitmen Percepat Implementasi National Logistic Ecosystem Di Pelabuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan berkomitmen untuk mendukung percepatan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyatakan komitmennya saat menghadiri acara "Breakfast Meeting dan Pembahasan Kolaborasi Percepatan Implementasi NLE Tahun 2023" di Kantor Pusat PT Pelindo Jakarta, Jumat (25/8).

Dalam kesempatan tersebut, Capt. Antoni Arif Priadi juga mengungkapkan harapannya terhadap kelanjutan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga terkait guna mendukung percepatan implementasi NLE pada tahun 2023.

"Implementasi NLE merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan di pelabuhan. Langkah ini mengacu pada Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, yang bertujuan memperbaiki iklim investasi serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional," ujarnya.

Dalam rangka kolaborasi ini, Capt. Antoni Arif Priadi menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang optimal antara instansi-instansi terkait. Langkah-langkah konkret, seperti penguatan kebijakan, pemanfaatan digitalisasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan perbaikan tata kelola di setiap instansi, dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan NLE.

"Marilah bersama-sama kita bergandengan tangan untuk membangun negeri kita yang tercinta dengan semangat juang kemerdekaan pada bulan agustus ini kita bersama-sama memajukan bangsa Indonesia dari sektor logistik guna meningkatkan persaingan Indonesia dimata Dunia," ujarnya.

Ditjen Hubla juga mengapresiasi kolaborasi yang sudah terjalin antar Kementerian, Lembaga, dan para pemangku kepentingan di pelabuhan. Diharapkan, implementasi Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat berjalan dengan sukses, mendorong peningkatan iklim investasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani; Kepala Lembaga Nasional single Window, Kementerian Keuangan, Agus Rofiudin;Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Isy Karim; Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim; dan Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Bambang. (Arianto)

Read More

Menhub: Kolaborasi Bersama Jadi Kunci Wujudkan Angkutan Barang yang Efisien

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam seminar dan workshop bertema "Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien" di Serpong, Selasa (1/8/2023). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Menhub menekankan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang, dan untuk menghadapinya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua stakeholder terkait. Hal ini termasuk penegakkan hukum, infrastruktur, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia adalah dominasinya moda transportasi melalui jalan atau darat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan beberapa strategi penanganan, seperti mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU), mendorong integrasi multimoda, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut.

Pemerintah juga berupaya menangani permasalahan angkutan barang Over Dimension Overload (ODOL) dengan pengawasan dan penegakkan hukum melalui tilang, transfer muatan, dan normalisasi kendaraan. Selain itu, penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk mengurangi masalah tersebut.

Seminar ini turut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari berbagai pihak, termasuk Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. Dengan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan, diharapkan angkutan barang di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan meningkatkan daya saing bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menteri BUMN Bersama Menteri Perhubungan Lepas Ribuan Pemudik dari GBK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar pelepasan 48 ribu lebih pemudik moda transportasi bus, yang ikut dalam program Mudik Bersama BUMN 2023 ke berbagai daerah di Indonesia dari Ringroad Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/04/2023).

Flag off dilakukan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamen BUMN I Bapak Pahala Nugraha Manssury, Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, sebagai Ketua Koordinator Mudik Bersama BUMN 2023.

Dalam arahannya Erick Thohir Menteri BUMN memberikan apresiasi kepada seluruh BUMN yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Mudik Bersama BUMN 2023.

“Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan melonjak dari 86 juta pada tahun lalu menjadi 123 juta. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua,” imbuhnya.

Erick berharap, program Mudik Bersama BUMN bisa bermanfaat dalam membantu masyarakat agar lebih aman dan nyaman melaksanakan mudik, serta mengurangi kepadatan penumpang di terminal-terminal bus.

“Semoga tahun ini pelaksanaan mudik Lebaran berjalan aman dan lancar. Saya juga mengimbau kepada masyarakat dan seluruh petugas agar tetap menjaga kesehatan dalam pelaksanaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa program Mudik Bersama BUMN adalah salah satu langkah strategis untuk memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik. Ia menilai, program tersebut dapat mengalihkan pemudik pengguna kendaraan roda dua ke moda angkutan yang lebih aman dan nyaman.

Program mudik bersama juga merupakan implementasi bakti BUMN yang dilaksanakan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). "Ini wujud dari kolaborasi BUMN dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga di hari yang istimewa," ujar Erick.

Erik menyampaikan, tahun ini BUMN menyiapkan 78.017 kuota mudik dengan rincian 57.587 penumpang dengan 1.081 bus, 16.590 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 3.840 penumpang dengan 18 kapal laut.

Adapun, BUMN yang turut berpartisipasi, yakni sebanyak 82 perusahaan di bawah koordinasi Jasa Raharja.

“Untuk pemberangkatan pemudik dengan kereta api sudah dilakukan pada 15 dan 16 April. Dan hari ini, kita kembali memberangkatkan tidak kurang dari 57 ribu pemudik ke berbagai daerah di Indonesia,” ujar Erick.

Erik berharap, dengan adanya program Mudik Bersama BUMN, selain dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di momen Lebaran, juga bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat menjelang Idul Fitri.

“Kita berdoa semoga seluruh pemudik bisa sampai tujuan dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun.

Tentunya ke depan program ini akan terus kami tingkatkan untuk mengakomodir lebih banyak lagi para pemudik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, yang juga sebagai Ketua Koordinator Mudik Bersama BUMN 2023 mengatakan, program mudik bersama hasil kolaborasi 82 BUMN tersebut, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri BUMN untuk hadir melayani masyarakat.

“Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mudik dengan aman dan nyaman. Jasa Raharja yang kembali diberikan kepercayaan menjadi koordinator penyelenggaraan ini, mewakili seluruh BUMN yang terlibat menyampaikan terima kasih atas arahan Bapak Erick Thohir sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” ungkap Rivan. (Arianto)

Read More

Jelang Lebaran 2023, Kemenhub Intensifkan Koordinasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perhubungan terus mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan jelang dimulainya masa mudik Lebaran 2023.

"Kita ingin mudik lebaran tahun ini berkesan baik. Dengan adanya lonjakan pergerakan masyarakat yang tinggi, tentunya kami akan mempersiapkannya dengan all out," ujar Menhub saat hadir dalam Raker dengan Komisi V DPR RI, Selasa (4/4).

Menhub menjelaskan, koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian PU, Kepolisian, Jasa Marga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. "Alhamdulillah anggota Komisi V DPR RI juga menilai koordinasi yang kami lakukan sudah kompak. Semoga penanganan arus mudik dan balik nanti dapat berjalan dengan baik," ucap Menhub.

Menhub mengungkapkan, dengan disetujuinya usulan untuk memajukan hari cuti bersama menjadi mulai 19 s.d. 25 April 2023, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal.

"Ada waktu yang lebih panjang (sebelum hari H Lebaran), sehingga kita harapkan ini akan mengurangi kepadatan kendaraan di satu hari tertentu," tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, telah memetakan titik krusial yang berpotensi terjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik yaitu, Jalur Tol Jakarta, Cikampek, Cipali sampai ke Semarang, Penyeberangan Merak-Bakauheni, serta Kepadatan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Hatta.

Di samping itu, Menhub juga mewaspadai lonjakan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Menhub mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah swasta dan pihak lainnya.

“Dengan kerendahan hati, saya mohon agar masyarakat tidak melakukan perjalanan jauh dengan sepeda motor karena sangat berbahaya bagi keselamatan. Gunakan motor hanya untuk perjalanan jarak dekat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menyampaikan sejumlah catatan kepada Kemenhub, di antaranya yakni: terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan para pemangku kepentingan terkait, meningkatkan pengawasan dan memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda, serta meningkatkan pengawasan terhadap tarif angkutan di semua moda transportasi.

Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Kemenhub menyiapkan sarana dan prasarana angkutan massal yang memadai, antara lain 57.693 unit bus pada 111 terminal, 209 kapal ASDP, 412 pesawat pada 51 bandara domestik dan 16 bandara internasional, 26 kapal penumpang, 111 kapal perintis, serta 773 kapal swasta pada 260 pelabuhan, juga 605 kereta api per hari pada 145 stasiun.

Sejumlah langkah antisipasi yang telah disiapkan yaitu: di sektor darat, dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang serta ruas jalan baik jalan tol dan non tol, membatasi angkutan barang bahan galian, bahan tambang, dan bahan bangunan, penambahan rest area, serta memastikan ketersediaan pasokan BBM.

Pada sektor udara, dilakukan penambahan kapasitas angkutan udara, optimalisasi jam operasi bandara dan slot time sesuai demand, serta pemberlakuan tarif angkutan udara sesuai ketentuan.

Pada sektor laut, dilakukan peningkatan kapasitas dan optimalisasi armada pada seluruh daerah terutama ruas dengan jumlah penumpang tinggi (wilayah Indonesia Tengah: Makassar, Balikpapan, Bau-bau) dan pembaruan informasi jadwal ketersediaan kapal.

Pada sektor kereta api, dilakukan monitoring sarana, prasarana, dan keselamatan, inspeksi bersama, ramp check, penambahan perjalanan, serta antisipasi gangguan.

Turut hadir pada raker tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, Direktur Penegakkan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, serta para direksi BUMN bidang transportasi. (Arianto)

Read More

Angkutan Lebaran, Kemenhub Sampaikan Update Program Mudik Gratis 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan membeberkan perkembangan program mudik gratis yang diselenggarakan di masa Angkutan Lebaran Tahun 2023, baik melalui jalur darat, laut, serta kereta api, melalui kegiatan Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta, Jumat (24/3).

Hadir sejumlah narasumber dalam kegiatan ini yaitu: Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto, serta Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono.

Program mudik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada tahun ini, khususnya pengguna sepeda motor yang diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang.

Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor, yang menjadi moda kedua paling favorit yang akan digunakan masyarakat saat perjalanan masa mudik Lebaran, setelah mobil pribadi.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi kecelakaannya sangat tinggi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub.

Terkait program mudik gratis yang mengangkut penumpang dengan bus dan sepeda motor dengan truk, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 13 Maret 2023 lalu, saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena kuota yang tersedia sudah terpenuhi. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Namun demikian, Suharto mengungkapkan, masih ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali jika ada pendaftar yang tidak melakukan validasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Jika yang daftar tidak melaksanakan validasi, maka dianggap batal,” tuturnya.

Untuk itu, Suharto mengimbau masyarakat yang telah mendaftar program mudik gratis dengan bus, untuk melakukan validasi ulang di posko yang sudah ditentukan, maksimal 7 hari setelah pendaftaran. Sementara, untuk masyarakat yang masih ingin mendaftar agar mengecek aplikasi Mitra Darat secara berkala karena ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali.

Validasi ulang bisa dilakukan pada 08.00-16.00 WIB di 5 titik antara lain GOR Bulungan Jakarta, Terminal Margonda Depok, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Kantor Dinas Perhubungan Tangerang, serta Terminal Kayuringin Bekasi. Kuota dari penumpang yang tidak melakukan validasi ulang otomatis akan masuk kembali pada sistem MitraDarat sehingga bisa dipilih oleh penumpang lainnya yang akan mendaftar.

Sementara itu, untuk program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang menyediakan kapasitas hingga lebih dari 46 ribu penumpang dan lebih dari 10 ribu unit sepeda motor untuk arus mudik dan balik, kuotanya masih tersedia.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 1 Maret 2023 lalu, hingga kini jumlah total yang telah terdaftar sebanyak 3.094 penumpang dan 1.994 motor.

Djarot mengungkapkan, ada tiga hal baru dari program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang diselenggarakan pada tahun ini, yaitu: pertama, motor dan penumpang diangkut dengan kereta api yang sama (Kereta AC Ekonomi). Kedua, penerapan harga tiket yang relatif murah berkisar Rp10.000 - Rp20.000 bagi penumpang sesuai jarak lintasan; dan ketiga ada tambahan lintasan baru yaitu lintas Cilegon-Semarang Tawang (Lintas Utara). Sebelumnya, hanya ada dua lintasan yaitu Lintas Tengah (Jakarta Gudang- Purwosari) dan Lintas Selatan (Kiaracondong - Purwosari).

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia. Plh. Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menuturkan, sejak dibuka pendaftarannya pada 23 Maret 2023, hingga hari ini Jumat (24/3), jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 160 motor dan 352 orang. Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 776 motor dan 1.762 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 253 motor dan 617 orang. Sementara untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 710 motor dan 1.573 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut, menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik hingga 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor. Capt. Antoni menyebutkan, sejumlah fasilitas yang akan didapat para peserta mudik gratis dengan kapal di antaranya yaitu dua kali makan dan dua kali camilan selama perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 17 jam.

Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis dilakukan secara online melalui https://mudikgratis.dephub mulai 23 Maret - 5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret – 7 April 2023. Sedangkan pendaftaran offline dilakukan mulai tanggal 23 Maret – 16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat no 8 Jakarta Pusat. (Arianto)

Read More

Menhub Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kemenhub

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik sejumlah pejabat tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Selasa (10/5).

Adapun pejabat tinggi madya yang dilantik yakni: 

Novie Riyanto sebagai Sekretaris Jenderal (sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara), 

Umar Aris sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Perhubungan), dan 

Djoko Sasono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal).

Menhub mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan untuk memenuhi dinamika kebutuhan organisasi, agar lebih efektif dan efisien, terutama untuk melakukan percepatan-percepatan kegiatan di sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menhub mengapresiasi jajarannya dan seluruh insan transportasi, karena berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor transportasi mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 15% dari rata-rata nasional sebesar 5%. "Sektor transportasi menduduki angka yang cukup tinggi dalam pertumbuhan perekonomian nasional dibandingkan sektor lainnya," kata Menhub.

Lebih lanjut, Menhub berpesan kepada pejabat yang dilantik agar memiliki mindset yang terbuka dan terus beradaptasi menghadapi era disrupsi serta perkembangan teknologi yang begitu pesat. “Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal, dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah, yang dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub.

Menhub juga berpesan kepada jajarannya agar senantiasa menjaga amanah dan integritas, serta mengoptimalkan perannya, serta memastikan mencapai target kinerja, dan melaksanakannya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Turut hadir pada pelantikan tersebut Wakil Pimpinan Komisi V DPR RI Ridwan Bae; Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni yang hadir secara virtual; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan para Pejabat Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan. (Arianto)

Read More

Menhub: Maaf Belum Bisa Memenuhi Semua Harapan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kegiatan arus mudik dan balik lebaran tahun 2022 yang dimulai pada 25 April 2022 (H-7) sampai dengan tadi malam 9 Mei 2022 (H+5) telah dilalui. 

Kemenhub berkomitmen penuh untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan mudik ini berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat. “Berbagai masukan telah kami terima dan Alhamdulillah pada umumnya menyampaikan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan baik,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (9/5). 

Menhub mengungkapkan, mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya, dimana masyarakat sudah dua tahun tidak mudik karena pandemi. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survey yang mengekspresikan animo masyarakat yang tinggi yaitu sebanyak 85,5 juta masyarakat yang ingin mudik. 

“Hal itu merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi semua stakeholder untuk dapat melayani dengan baik,” ujarnya. Sejumlah survei, simulasi, diskusi, telah dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan rekomendasi yang dieksekusi oleh para penanggung jawab di lapangan. “Yang paling masif adalah rekan-rekan Kepolisian di jalur darat, dan kemudian di penyeberangan, udara, kereta api dan laut,” ucapnya. 

Lebih lanjut Menhub mengatakan, mudik tahun ini menghasilkan satu pergerakan yang sangat banyak, yang berakibat pelayanan yang diberikan belum maksimal. “Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak. 

Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan dimana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tuturnya. Menhub berharap, kegiatan mudik tahun ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi dan juga menjadi tanda dimulainya masa endemi. “Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik,” ujarnya. 

Menhub menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi dan komunikasi yang baik, yang telah dilakukan antar Kementerian/Lembaga, Polri, operator sarana dan prasarana transportasi dan unsur terkait lainnya. 

Menhub juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari media massa atas dukungannya membantu mengkomunikasikan dan menyebarluaskan semua kebijakan mudik kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui, dimengerti dan dijalankan. “Kami juga sampaikan terima kasih kepada para pemudik yang telah mengikuti berbagai imbauan dari pemerintah,” ucap Menhub. 

Selanjutnya, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan pihak Swasta yang telah menyediakan program mudik gratis, dalam upaya mengurangi angka pemudik sepeda motor dan menekan angka kecelakaan. (Arianto)

Read More