KSPSI Rayakan HUT ke-52: Buruh Sebagai Aset Penting dalam Pembangunan Industri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis (27/02/2025). Dalam perayaan ini, KSPSI menekankan pentingnya memandang buruh sebagai aset berharga dalam pembangunan industri. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa agenda HUT ini merupakan syukuran kedua, setelah sebelumnya membangun solidaritas dengan berbagai konfederasi buruh lainnya.

“Buruh harus dipandang sebagai aset dan merupakan elemen penting dalam pembangunan industri. Kami mendorong agar industri terus tumbuh,” ungkap Jumhur kepada wartawan sebelum acara dimulai. HUT ke-52 kali ini mengusung tema “Sejahterahlah Buruhku, Bangkitlah Industriku, dan Jayalah Negeriku,” yang mencerminkan harapan untuk kesejahteraan buruh dan kemajuan industri.

Jumhur juga menyoroti dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap industri. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut harus diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat. “Tidak ada gunanya membangun pabrik jika daya beli masyarakat tidak meningkat. Daya beli harus dibangun melalui pedesaan dan UMKM,” jelasnya.

Dia menambahkan, perhatian terhadap harga gabah dan perlindungan terhadap petani sangat penting. “Ketika petani memiliki uang, mereka akan mampu membeli produk-produk yang dihasilkan oleh buruh,” lanjutnya. 

Dalam kesempatan ini, Jumhur juga mengkritik maraknya impor ilegal di sektor industri, terutama tekstil dan elektronik, yang berdampak negatif pada pengusaha lokal dan buruh. “Impor ilegal ini memukul kita semua. Jika pasar tidak ada, buruh akan terkena PHK. Penegakan hukum terhadap impor ilegal harus diperkuat,” tegasnya.

Meskipun Presiden Prabowo tidak dapat hadir dalam acara tersebut karena perubahan jadwal, Jumhur tetap optimis. “Yang terpenting adalah pemikiran Prabowo yang pro terhadap industri dan buruh. Kami lebih menghargai kebijakan yang mendukung kami daripada sekadar pertemuan tanpa substansi,” ujarnya.

Acara HUT ke-52 KSPSI dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang disambut langsung oleh Jumhur saat tiba di lokasi. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan pemerintah terhadap gerakan buruh di Indonesia.

Dengan semangat kebersamaan dan visi yang jelas, KSPSI berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan kemajuan industri di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

L. Selano: Partai Buruh Hadir sebagai Solusi atas Ketimpangan Ekonomi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Partai Buruh menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Senin (17/02/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Rakernas Kita Raih Kemenangan Pemilihan Umum 2029”. Acara ini menjadi momentum penting bagi Partai Buruh untuk menegaskan sikap politiknya dalam menghadapi Pemilu 2029, termasuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi partai.

L. Selano, Pengurus DPP Partai Buruh yang baru terpilih dan Notaris dari Provinsi Maluku Tengah, turut hadir dalam Rakernas ini. Dalam keterangannya, ia menyoroti ketimpangan sosial yang masih terjadi di Indonesia serta pentingnya keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan hak-hak mereka.

Menurut L. Selano, Partai Buruh hadir sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi yang semakin nyata. “Kita melihat ada sebuah perubahan besar dalam iklim sosial. Orang kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, Partai Buruh ingin membawa perubahan nyata dengan menghadirkan pemimpin yang benar-benar mewakili rakyat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintahan harus berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan mereka, termasuk dalam hal pengupahan yang adil bagi pekerja, terutama guru yang masih menerima gaji di bawah standar UMR. “Kami berharap Partai Buruh dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan tenaga kerja,” tambahnya.

Presidential Threshold 0%: Demokrasi Tanpa Hambatan

Salah satu agenda utama Rakernas adalah penghapusan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menjadi 0%. Partai Buruh menilai bahwa ambang batas ini hanya menguntungkan partai besar dan membatasi kesempatan partai lain untuk mengusung calon pemimpin.

“Presidential Threshold 0% adalah bentuk demokrasi yang sesungguhnya. Rakyat harus memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pemimpinnya tanpa campur tangan oligarki,” ujar salah satu perwakilan partai.

Dengan semangat kemandirian, Partai Buruh menegaskan bahwa Rakernas ini dibiayai secara gotong royong tanpa campur tangan pemodal besar. Mereka optimistis bahwa strategi yang dirumuskan dalam Rakernas II akan menjadi landasan kuat untuk meraih kemenangan di Pemilu 2029.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Gelar Rakernas ke-2: Menuju Kemenangan Pemilu 2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Partai Buruh menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, dengan tema "Dengan Rakernas Kita Raih Kemenangan Pemilihan Umum 2029". Acara ini menjadi momentum penting bagi Partai Buruh untuk menegaskan sikapnya dalam menghadapi Pemilu 2029, di mana mereka akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi partai.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemilihan Capres dan Cawapres akan dilakukan melalui mekanisme polling, survei oleh lembaga independen, serta kuisioner masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa rakyat terlibat langsung dalam menentukan pemimpin bangsa," tegas Iqbal, Senin (17/02/2025).

Agenda Rakernas ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Pengumuman Calon Pemimpin: Partai Buruh akan mengumumkan calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2029 yang dipilih langsung oleh rakyat.

   

2. Penjelasan Agenda Rakernas: Termasuk pembahasan mengenai Presidential Threshold 0% dan Parliamentary Threshold 0%.

3. Sikap Terhadap Pemerintahan: Partai Buruh akan menyampaikan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

4. Perjuangan Isu Perburuhan: Partai Buruh akan mengangkat isu-isu penting seperti UU Ketenagakerjaan baru, kelangkaan gas elpiji 3 kg, dan perlindungan pekerja migran.

5. Peraturan Pemerintah Terkait JKP: Penjelasan mengenai PP Nomor 6 Tahun 2025 yang memberikan jaminan bagi buruh yang ter-PHK.

Dengan langkah ini, Partai Buruh menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Rakernas ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kemenangan di Pemilu 2029.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Apresiasi Putusan MK Hapus Presidential Threshold, Siap Usung Capres Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh menggelar konferensi pers untuk menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *Presidential Threshold*. Putusan ini dianggap sebagai langkah bersejarah yang membuka jalan bagi demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.  

Sekretaris Partai Buruh, Ferri Nuzarli, menyatakan apresiasi tinggi atas putusan tersebut. "Penghapusan *Presidential Threshold* adalah tonggak penting untuk memperbaiki sistem politik kita. Partai Buruh siap mencalonkan presiden atau wakil presiden di Pemilu 2029," tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at (03/01/2025). 

  

Sebelumnya, partai politik atau koalisi diwajibkan memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden. Dengan dihapusnya aturan ini, semua partai yang lolos verifikasi kini memiliki hak setara dalam mencalonkan pasangan capres-cawapres.  

Lebih lanjut, Ferri Nuzarli memastikan Partai Buruh akan mengusung pasangan capres dan cawapres dari internal partai. "Nama-nama akan dibahas dalam Rakernas Partai Buruh pada Februari 2025," katanya.  

Sementara itu, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, menegaskan bahwa Partai Buruh telah lama memperjuangkan isu ini. "Kami sudah dua kali mengajukan uji materi ke MK terkait ambang batas ini, dan akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil," ungkapnya.  

Partai Buruh juga berencana menggugat ambang batas perolehan suara untuk masuk DPR (parliamentary threshold). "Setelah ini, kami akan mengajukan uji materi untuk menghapus parliamentary threshold. Jika tidak dihapus, setidaknya aturan tersebut harus diatur ulang agar partai kecil bisa mendapatkan representasi," tambah Said.  

Partai Buruh juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi pemohon gugatan ke MK. "Kami akan mengundang mereka ke kantor Partai Buruh untuk memberikan apresiasi atas perjuangan mereka," ujar Said.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jumhur Hidayat: KSPSI Sambut Gembira Kenaikan Upah Minimum 6,5% Yang Diumumkan Presiden Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Silang sengkarut soal penetapan upah minimum terjawab sudah yang tersimpulkan dari pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (29/11) 

"Memang benar jam 14.00 WIB kami para pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diundang ke Istana untuk berdialog dengan Presiden yang didampingi beberapa menterinya," ujar Jumhur Hidayat

Pertemuan dengan Presiden itu, menurut Jumhur yang adalah Ketua Umum KSPSI Pembaruan, sangat subtantif dan produktif. 

"Saya tidak mengira Presiden begitu serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh hingga hal yang detil seperti soal upah ini. Hasilnya pun sangat menggembirakan karena kenaikan itu sudah memadai ditambah lagi untuk Upah Minimum Sektoral juga diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota," jelas Jumhur.

Masih menurut Jumhur, Pemerintah juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. 

"Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh", pungkas Jumhur. (Arianto)

Read More

KSPI Desak Kenaikan Upah Minimum dan Pencabutan Omnibus Law

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama berbagai serikat pekerja lainnya menggelar aksi demonstrasi di Bekasi dan Karawang, Senin (28/10). Aksi ini adalah bagian dari rangkaian aksi bergelombang yang telah dimulai sejak 24 Oktober dan akan terus berlanjut hingga 31 Oktober 2024. 

Tuntutan utama dalam aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen serta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Buruh menilai bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja telah melemahkan perlindungan terhadap pekerja dengan memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), memperlonggar aturan kerja kontrak dan outsourcing, serta membatasi hak-hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang terus meningkat, buruh memandang upah minimum saat ini tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak mereka dan keluarga.

Massa aksi berasal dari berbagai perusahaan, mulai dari sektor automotif, elektronik, hingga manufaktur. Mereka turun ke jalan sebagai cerminkan kekuatan kolektif buruh yang merasakan langsung dampak dari kebijakan upah minimum yang stagnan dan pemberlakuan Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

“Di Bekasi, aksi dipusatkan di Kantor Bupati Bekasi di Komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi di Sukamahi Cikarang Pusat,” ujar Ketua KC FSPMI Bekasi, Sukamto. Ia pun meminta buruh di pabrik-pabrik jangan terlena dan merasa nyaman dengan kondisi sekarang, karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, nasib buruh masih sangat rentan.

“Tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja bukan sekadar tuntutan elit serikat, melainkan suara langsung dari buruh yang terdampak. Para pekerja yang berpartisipasi dalam aksi ini menghadapi kenyataan upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah inflasi yang terus meningkat. Mereka juga merasakan kerentanan yang semakin tinggi akibat PHK yang mudah dan penurunan standar kerja sejak UU Cipta Kerja diberlakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KC FSPMI Karawang Ahmad Serum menjelaskan bahwa buruh di Karawang berangkat dari berbagai kawasan industri menuju kantor Pemda. Senada dengan tuntutan buruh Bekasi, buruh Karawang pun menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen. 

Terpisah, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, aksi hari ini merupakan bentuk peringatan bagi pemerintah bahwa tuntutan buruh harus segera dipenuhi. Jika hingga tidak ada respons positif dari pemerintah, buruh akan mengambil langkah lebih lanjut dengan melakukan mogok nasional pada 11 dan 12 November mendatang. 

“Mogok nasional ini direncanakan akan diikuti 5 juta buruh dan melibatkan 15 ribu perusahaan di seluruh Indonesia,” tegasnya. (Arianto)

Read More

Peringati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh dan SPI Desak Reforma Agraria Sejati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar konferensi pers dengan tema “Reforma Agraria Dimanipulasi, Langgar Konstitusi.” Acara ini diadakan di Jakarta, Senin (23/09/2024), untuk menegaskan pentingnya perjuangan petani dan buruh dalam mewujudkan keadilan agraria.

"Pernyataan sikap ini didorong oleh beberapa fakta bahwa Reforma Agraria yang seharusnya merombak ketimpangan agraria, justru diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang memperluas hak guna usaha (HGU) selama 190 tahun kepada korporasi. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tidak dijadikan rujukan utama dalam kebijakan reforma agraria di Indonesia," kata Sekretaris Partai Buruh, Ferri Nuzarli saat konferensi pers di Jakarta, Senin (23/09/2024).

Menurut dia, Partai Buruh dan SPI juga mengecam UU Cipta Kerja (Omnibus Law), yang dianggap tidak hanya mengeksploitasi buruh, tetapi juga petani. Mereka juga menyampaikan data konflik agraria yang meningkat tajam dalam tujuh tahun terakhir, dengan 1.385 pengaduan masyarakat dan hanya 24 dari 70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang terselesaikan.

Sementara itu, Ketua Umum SPI, Henry Saragih menyampaikan, Partai Buruh dan SPI menyuarakan bahwa petani gurem dan rakyat tak bertanah meningkat dalam 10 tahun terakhir, mencapai 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2023. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya impor pangan setiap tahun, akibat konversi lahan pertanian untuk tanaman ekspor.

"Partai Buruh dan SPI menuntut pemerintah Indonesia 2024-2029 untuk merombak ketimpangan agraria, menghentikan proyek strategis nasional yang merampas tanah rakyat, serta menolak pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah. Mereka juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja dan penghentian kriminalisasi petani," ungkapnya.

"Aksi nasional akan digelar di depan Istana Negara dan DPR RI pada 24 September 2024, sebagai upaya memperjuangkan hak-hak petani dan keadilan agraria di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wakili 11 Serikat Buruh, Denny Indrayana Minta Mahkamah Konstitusi Batalkan Kewajiban Tapera

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong 3% penghasilan pekerja untuk penyediaan perumahan kembali digugat, kali ini oleh 11 (sebelas) Serikat Buruh yang total anggotanya mencapai ratusan ribu. Mereka diwakili oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode 2011 – 2014, melalui firma hukumnya, INTEGRITY Law Firm.

Kesebelas serikat buruh yang mengajukan judicial review tersebut antara lain:

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional;

2. Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Pertambangan – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

4. Federasi Serikat Pekerja-Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat;

5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan;

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia;

7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia;

8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

9. Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92;

10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan

11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

Para Pemohon dalam gugatan ini menilai keberlakuan UU Tapera yang menaikkan level ‘tabungan’ menjadi sebuah kewajiban adalah pelanggaran hak asasi manusia para buruh dan bertentangan dengan konstitusi. Terlebih, pemerintah telah menunjukkan kinerja yang tidak professional dalam hal pengelolaan dana publik serupa, seperti kasus Jiwasraya, Taspen, dan Asabri. Ketiga kasus tersebut adalah mega korupsi yang membuat pensiunan PNS dan prajurit kehilangan asuransi dan tabungan masa tua, akumulasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 41 Triliyun.

“Pengalaman sebelumnya, program-program tabungan atau iuran semacam ini terbukti gagal, hanya menjadi ladang korupsi elit-elit penguasa, dan sangat menindas rakyat. Sangat tidak rasional jika pemerintah ingin menambah program serupa. Kewajiban Tapera bukan tabungan, melainkan perampokan. Oleh karenanya MK harus batalkan,” ujar Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Sejalan dengan keresahan yang dirasakan para buruh, UU Tapera yang menjadikan tabungan bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh pekerja di Indonesia, memiliki persoalan konstitusionalitas yang serius. UUD 1945 memberikan batasan mengenai potongan wajib yang dapat dibebankan ke masyarakat oleh pemerintah, yakni pajak dan pungutan. Tabungan adalah pilihan opsional bagi pekerja yang tidak termasuk dalam pajak ataupun pungutan lain. Oleh karenanya, UU Tapera yang menjadikan tabungan seakan-akan menjadi pajak atau pungutan wajib merupakan hal yang inkonstitusional.

“Selain tidak sesuai dengan konsep pajak dan pungutan dalam Pasal 23A UUD 1945, UU Tapera ini juga bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum serta menghambat masyarakat untuk menikmati kesejahteraan lahir batin yang juga dijamin dalam konstitusi. Terlebih, Naskah Akademik RUU Tapera sama sekali tidak meniatkan tabungan ini menjadi wajib dan mengikat, tapi tiba-tiba muncul dalam UU nya. Ini semakin menunjukkan UU Tapera mengandung masalah konstitusi yang serius,” jelas Denny Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm. 

Berkaca dari negara lain, seperti Jerman, Perancis, Singapura, dan Malaysia, seluruhnya memberikan akses penyediaan hunian yang baik namun tidak melalui program mewajibkan tabungan yang mengikat. Sementara, hanya China yang memberlakukan konsep tabungan wajib. Namun, program tersebut juga relatif tidak berhasil di China mengingat kebutuhan hunian di China masih sangat memprihatinkan.

Melihat situasi hari ini, setidaknya seorang pekerja dengan penghasilan rendah mendapatkan potongan sebesar 8,7% dari gaji bulanan yang ia dapatkan. Potongan-potongan tersebut diantaranya untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pajak Penghasilan. Jika ditambah dengan potongan “wajib” Tapera sebesar 3% dari gaji bulanan yang didapatkan, maka potongan pendapatan masyarakat menjadi sebesar 11,7%. Tentu bukan jumlah yang sedikit, terkhusus bagi para pemohon yang merupakan Buruh. [Arianto]

Read More

Partai Buruh Bakal Gelar Peringatan 3 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh akan menggelar acara memperingati 3 tahun Kebangkitan Klas Buruh pada Rabu, 18 September 2024, di Istora Senayan. Acara ini akan dimulai pukul 10.00 pagi dan akan diikuti dengan salat Jumat bersama, diakhiri dengan orasi politik yang dihadiri oleh Presiden Terpilih, Jenderal Prabowo Subianto.

Ferri Nuzarli, Sekretaris Jenderal Partai Buruh, menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk mengenang perjalanan Partai Buruh yang dimulai sejak 2001, dengan nama awal Partai Buruh Sosial Demokrat. Partai ini kemudian berganti nama menjadi Partai Buruh pada 2005 dan telah mengikuti Pemilu dua kali, pada 2004 dan 2009. 

"Acara ini akan dihadiri 20.000 massa dari 38 provinsi, serta tokoh politik dan pimpinan serikat pekerja. Jenderal Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pukul 15.00 untuk memberikan pidato," kata Ferri di Jakarta, Rabu (11/09/2024).

Dalam orasi politiknya, Ferri mengungkapkan, Partai Buruh akan menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk pengkajian ulang Undang-Undang Cipta Kerja, penetapan upah minimum berbasis kebutuhan hidup layak, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, penghapusan sistem kerja outsourcing, pengangkatan guru honorer menjadi PNS, dan reforma agraria. 

"Harapannya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan bijaksana dan menciptakan demokrasi yang adil untuk rakyat dan nelayan di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Deklarasi Dukung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komite Eksekutif Partai Buruh menggelar deklarasi dukungan kepada Bapak H. Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Rabu (21/08/2024). Acara ini berlangsung di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh para petinggi serta anggota Partai Buruh.

Ferri Nuzarli, S.E., S.H. Sekretaris Jenderal Partai Buruh, menegaskan komitmen partainya untuk mendukung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur mendatang. Dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Anies adalah sosok yang mampu membawa perubahan positif bagi Jakarta, terutama dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain deklarasi dukungan, acara ini juga membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, di mana Partai Buruh turut serta sebagai pihak pemohon. Ferri menjelaskan pentingnya putusan tersebut dalam memperkuat posisi buruh di Indonesia.

Terkait wacana yang berkembang untuk menjegal pelaksanaan putusan MK tersebut, Ferri menegaskan bahwa Partai Buruh akan tetap berdiri kokoh dan siap melawan segala upaya yang menghambat pelaksanaan putusan tersebut. Partai Buruh menegaskan bahwa hak-hak buruh adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar. 

Deklarasi ini mempertegas posisi Partai Buruh sebagai kekuatan politik yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan mendukung kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri Angkat Presiden KSPSI Jadi Staf Ahli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengangkat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea sebagai staf ahli Kapolri di bidang Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan langsung oleh Jenderal Sigit saat memantau pengamanan perayaan hari buruh di Gelora Bung Karno (GBK).

“Ini saya ucapkan selamat dan kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman-teman buruh. Sehingga ke depan kesejahteraan buruh, apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh dan hal-hal lain yang tentunya saat ini diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik, dan tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera,” ujar Kapolri, Rabu (1/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Kapolri menyebut buruh sebagai motor penggerak pembangunan yang memengaruhi terjadinya pertumbuhan perekonomian Indonesia di angka lima persen.

“Dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh. Dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia, saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 triliun dan juga menambah lapangan kerja 1,8 juta,” ujarnya.

“Tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, hilirisasi bertumbuh. Kalau stabilitas kamtibmas berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang ada,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Partai Buruh Gelar Seminar Upah dan Omnibus Law di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye tatap muka dan seminar dengan tema "Seminar Upah & Omnibuslaw serta Strategi Memperkuat Perjuangan Buruh" di Hotel Puri Mega Jakarta, Selasa (19/12/2023). Acara ini dihadiri oleh ratusan kader dan simpatisan Partai Buruh dari berbagai sektor industri.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Partai Buruh adalah partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat, khususnya buruh dan pekerja. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh menolak Omnibuslaw yang dinilai merugikan hak-hak buruh dan lingkungan hidup. Ia juga menjanjikan bahwa Partai Buruh akan memperjuangkan kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, dan perlindungan sosial bagi buruh dan pekerja.

"Partai Buruh adalah partai yang lahir dari perjuangan buruh dan pekerja. Kami tidak akan pernah melupakan sejarah dan cita-cita kami. Kami akan terus berjuang untuk memperbaiki nasib buruh dan pekerja di Indonesia. Kami akan menentang segala bentuk kebijakan yang merampas hak-hak buruh dan pekerja, seperti Omnibuslaw. Kami akan memastikan bahwa buruh dan pekerja mendapatkan upah yang layak, pekerjaan yang aman, dan kesejahteraan yang adil," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyampaikan optimisme Partai Buruh untuk lolos parlemen di Pemilu 2024. Ia mengutip hasil survei Risetindo Barometer (periode 1-10 November 2023) yang menunjukkan bahwa nilai elektabilitas Partai Buruh terhadap prediksi suara sah nasional adalah 2,261% atau 2,3%. Dengan demikian, Partai Buruh hanya membutuhkan 1,7% suara lagi untuk bisa lolos parliamentary threshold 4%.

"Kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Partai Buruh. Kami yakin bahwa Partai Buruh akan lolos parlemen di Pemilu 2024. Kami akan terus bekerja keras untuk memenangkan hati rakyat. Kami akan terus menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kami akan terus bergerak bersama rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, berdaulat, dan sejahtera," tutur Said Iqbal.

Acara kampanye tatap muka dan seminar Partai Buruh ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan buruh dan pekerja. Acara ini berlangsung dengan antusias dan semangat dari para peserta.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menaker Buka Kongres VII SBMI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam perjalanan 20 tahunnya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terus bersikap sebagai pilar gerakan Buruh Migran Indonesia (BMI), berjuang untuk hak-hak buruh migran dan keluarganya. Melandaskan perjuangannya pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan gender, SBMI membangun gerakan dari desa sebagai kekuatan melawan penindasan dan pemiskinan akibat Industrialisasi dan revolusi hijau.

Proyek besar seperti Industrialisasi dan revolusi hijau telah menciptakan ketidakmerataan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Wilayah pedesaan dan pesisir menjadi korban, dengan lahan pertanian tergerus oleh industrialisasi dan pendapatan nelayan kecil terkikis oleh pencemaran laut.

Kongres dengan tema "Memperkuat Akar Gerakan Buruh Migran dan Keluarganya dalam Melawan Pemiskinan dan Penindasan melalui Pendekatan Lintas Sektor" dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Senin (04/12/2023). Menaker Ida menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam sambutannya, Menaker Ida mengakui upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola pelindungan, namun menekankan perlunya inovasi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ia mengapresiasi peran SBMI dalam mensosialisasikan perlindungan kepada berbagai pihak.

Tujuan Kongres adalah mengkonsolidasikan gerakan lintas sektor, baik internal buruh migran maupun sektor eksternal yang mempengaruhi migrasi paksa. Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi, solidaritas perjuangan, dan dokumen komitmen bersama untuk melawan pemiskinan dan penindasan buruh migran dan keluarganya.

Adapun, Peserta Kongres ini mencapai 1000 orang dari berbagai wilayah SBMI dan jaringan lainnya, menandakan komitmen luas terhadap perjuangan hak-hak buruh migran.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

BP2MI Terima 2336 Jenasah Pekerja Migran Sejak 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam beberapa tahun terakhir, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri telah mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar 4,8 juta tenaga kerja dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, di balik angka yang mengesankan ini, terdapat kenyataan yang mengharukan. Sebanyak 2336 PMI meninggal dunia saat bekerja di luar negeri. Angka ini menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat Indonesia.

Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berperan penting dalam membantu PMI yang meninggal dunia di luar negeri. Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja keras untuk memfasilitasi kepulangan jenazah PMI ke Indonesia. Dalam pernyataannya kepada awak media di kantornya, Rabu (4/10/2023), Benny menjelaskan bahwa 95% dari total jenazah yang dipulangkan adalah PMI yang bekerja melalui jalur ilegal atau tidak terdata dengan baik.

Salah satu pencapaian besar BP2MI di era Presiden Jokowi adalah implementasi sistem yang transparan dan sistematis. Data semua PMI yang legal tercatat dan terdata di data center BP2MI. Melalui website resmi BP2MI, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa informasi detail tentang PMI, termasuk tempat bekerja, nama majikan, alamat, dan bahkan lokasi terkini PMI yang dapat terlacak melalui sistem GPS. BP2MI berkomitmen melindungi PMI secara menyeluruh, 24 jam penuh.

Tidak hanya itu, BP2MI juga telah mengembangkan sistem penerimaan pengaduan yang efisien. Hingga tahun 2023, lebih dari 105.954 aduan pekerja migran telah dilayani oleh BP2MI, meskipun sebagian besar aduan berasal dari jalur yang tidak resmi. 

Namun, yang lebih mengesankan adalah pelayanan eksklusif yang diberikan kepada PMI. Baik saat berangkat maupun tiba di Bandara Internasional, PMI dapat menggunakan pintu masuk dan keluar VVIP. Mereka juga memiliki akses ke Lounge mewah yang disediakan khusus untuk PMI. Pelayanan kesehatan juga menjadi prioritas, dengan adanya Klinik Kesehatan dan kerjasama dengan Rumah Sakit Polri bagi para PMI, termasuk keluarga PMI untuk berobat.

Tentu saja, reformasi dan pelayanan yang diberikan oleh BP2MI ini mendapatkan apresiasi tinggi dari PMI yang telah merasakan langsung manfaatnya. Atan, seorang eks pekerja migran yang kini menjadi pendamping PMI di luar negeri, mengakui bahwa mereka kini merasa dihargai dan dilindungi oleh pemerintah. Hal serupa diungkapkan oleh Tantri, seorang aktivis PMI yang pernah bekerja di Taiwan. Kini, mereka memiliki akses langsung ke Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, untuk menyampaikan pengaduan secara terbuka.

Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja yang semakin tinggi, peran BP2MI sebagai pelindung dan pengawal kepentingan PMI sangatlah krusial. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia, diharapkan PMI dapat bekerja dengan nyaman dan mendapatkan perlindungan yang layak di luar negeri, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif kepada negara dan keluarga mereka. Semoga reformasi yang dilakukan BP2MI menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kolaborasi ILO dan METI: Tingkatkan Kesadaran Bisnis Bertanggung Jawab serta Hak Asasi Manusia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

International Labour Organization (ILO) bersama dengan Ministry of Economies Trade and Industry (METI) menggelar acara bertajuk "Responsible Business, Human Rights, and Decent Work in Asia" dengan tema "Harnessing Synergies between Human Rights and Inclusive Growth." Acara ini berlangsung di Jakarta, Senin (18/09/2023), dengan didukung oleh Pemerintah Jepang yang menghimpun pemangku kepentingan tripartit antara Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Pekerja negara Asia dan G7 untuk memutakhirkan situasi dan kondisi terkini praktek bisnis yang bertanggung jawab, HAM dan Kerja Layak dan merupakan inisiatif yang didanai oleh METI dengan dukungan dari berbagai proyek di Indonesia.

Acara ini menjadi platform penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab di perusahaan, khususnya perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan global. Tauvik Muhamad, Programme Coordinator Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chains (RISSC) Project ILO Jakarta, menjelaskan bahwa acara ini juga melibatkan berbagai aspek, termasuk mengimplementasikan uji tuntas atau due diligence dan mempromosikan tanggung jawab perusahaan terhadap rantai pasok global yang terkait dengan berbagai aspek penting.

Menurut dia, Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab bisnis yang harus dijalankan oleh perusahaan, terutama yang berada dalam rantai pasok global. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai praktik baik dari negara-negara anggota, termasuk perwakilan dari G7 seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa.

Selain fokus pada tanggung jawab perusahaan, acara ini juga menyoroti aspek pengembangan keterampilan yang sangat penting. Dalam era globalisasi dan tren otomatisasi, perhatian terhadap perkembangan keterampilan menjadi krusial. Identifikasi desain, terutama di perusahaan-perusahaan pemasok, juga menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Lebih jauh, Tauvik juga menekankan pentingnya mematuhi standar-standar internasional, Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM, Panduan ILO dan OECD terkait Perusahaan Multinasional, yang merujuk pada standar inti perburuhan ILO. Standar perburuhan yang mencakup aspek penting seperti perlindungan terhadap anak-anak, larangan kerja paksa, penghindaran diskriminasi, keamanan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan untuk berserikat dan bernegosiasi.

"Tujuan utama dari acara ini adalah untuk membangun kesadaran dan mempromosikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif, serta mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara terkait dengan bisnis yang bertanggung jawab. Diharapkan kegiatan ini dapat membawa dampak positif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di tingkat perusahaan," ujarnya.

Kesadaran akan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab juga mencakup pengambilan kebijakan pemerintah, serta peran penting pengusaha dalam mempromosikan praktik bisnis yang baik. Bukan melihat sebagai biaya, tetapi sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kesejahteraan pekerja. Ini adalah langkah menuju perusahaan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Di pasar global, khususnya di Eropa dan Amerika, mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan praktek bisnis yang bertanggung jawab telah menjadi persyaratan. Oleh karena itu, perusahaan yang mematuhi standar internasional dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia akan memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan besar maupun UMKM yang menjadi pemasok dalam rantai pasok.

"Dengan adanya panduan dan Prinsip-Prinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, perusahaan diharapkan untuk patuh dan menjalankan uji tuntas. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga praktek bisnis yang bertanggung jawab melalui penghormatan atas hak asasi manusia dan implementasi standar perburuhan internasional di tingkat perusahaan di seluruh dunia " pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

RAPIMNAS 2023 SP KEP SPSI: Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) tahun 2023 Serikat Pekerja Kimia Energi Pekerja (SP KEP SPSI) telah menjadi perhelatan besar yang mengumpulkan lebih dari 150 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Acara yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 September 2023 ini diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/09/2023). RAPIMNAS ini memiliki tujuan strategis yang sangat penting dalam menentukan arah dan langkah-langkah organisasi ke depan.

Ketua Umum SP KEP SPSI, Bapak R. Abdullah, dalam sambutannya menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh serikat pekerja saat ini. Perubahan pola hubungan kerja, seperti penggunaan pekerja harian lepas, magang, atau outsourcing, telah mengubah lanskap ketenagakerjaan. Namun, Bapak Abdullah menekankan bahwa perubahan ini adalah sebuah keniscayaan, dan serikat pekerja harus mampu beradaptasi dengan dinamika baru ini.

Dalam rangka membangun hubungan industrial yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan, Bapak Abdullah juga mencatat enam agenda penguatan organisasi yang harus dijalankan. Ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan daya tawar dan kualitas anggota serikat pekerja.

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fokus utama yang diapresiasi oleh Bapak Subhan Gatot, yang mewakili Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Penguatan SDM dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam membangun hubungan industrial yang dinamis dan berkeadilan.

Meskipun Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Bapak Purnomo, tidak dapat hadir dalam acara tersebut, ia tetap menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya RAPIMNAS ini dan memohon maaf atas ketidakhadirannya.

Sementara itu, Bapak Firdaus Rochimah, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menekankan peran strategis SP KEP SPSI sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan. SP KEP SPSI dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

RAPIMNAS 2023 SP KEP SPSI menjadi panggung penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh organisasi ini dalam menghadapi tantangan masa depan. Keberhasilan dalam membangun hubungan industrial yang lebih baik dan berkeadilan diharapkan akan membawa dampak positif bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Acara ini menunjukkan komitmen kuat SP KEP SPSI dalam menghadapi perubahan dan memastikan kepentingan pekerja diwakili dengan baik. Dalam era yang semakin kompleks di dunia ketenagakerjaan, serikat pekerja seperti SP KEP SPSI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Konferensi Pers Partai Buruh: Tahapan Konvensi Capres 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh telah memberikan pengumuman penting tentang calon presiden yang akan didukung pada pemilu 2024. Rencana ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/09/2023). Keputusan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia karena akan mempengaruhi dinamika politik di negara ini.

Mekanisme pemilihan calon presiden di Partai Buruh sangat menarik. Ini melibatkan beberapa tahapan yang cermat, termasuk rapat kerja nasional, konvensi calon presiden Partai Buruh, dan rapat presidium Partai Buruh. Hal ini mencerminkan komitmen kuat partai ini terhadap demokrasi internal dan partisipasi anggota partai dalam menentukan masa depan politik mereka.

Sejak Juli lalu, telah ada beberapa nama yang menjadi perbincangan dalam konteks calon presiden Partai Buruh. Nama-nama ini mencakup Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Najwa Shihab, dan Said Iqbal. Masing-masing kandidat ini memiliki latar belakang dan visi yang berbeda, dan pengumuman nanti akan memberikan kejelasan tentang siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh.

Saat ini, dukungan terhadap calon presiden potensial telah tersebar di beberapa provinsi. Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari 12 provinsi, Prabowo Subianto dari 12 provinsi, Said Iqbal dari 8 provinsi, Najwa Shihab dari 2 provinsi, Rizal Ramli dari 2 provinsi, dan Rocky Gerung dari 2 provinsi. Ini menunjukkan bahwa masing-masing kandidat memiliki basis dukungan yang kuat di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam konferensi pers yang akan datang, Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan mengungkapkan rencana aksi yang akan digelar oleh kaum buruh pada bulan September. Ini mencerminkan peran penting kelompok buruh dalam politik Indonesia.

Said Iqbal menyebutkan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah pimpinan Andi Gani Nena Wea (AGN) akan menggelar aksi pada tanggal 14 September mendatang. Aksi ini akan dilaksanakan di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), serta secara serentak di seluruh Indonesia.

Tuntutan utama dari aksi ini adalah pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam proses pengujian oleh MK. Massa aksi yang diharapkan mencapai sekitar 5 ribu peserta di Gedung MK dan Istana Negara akan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak dari undang-undang ini.

Langkah ini mencerminkan pentingnya partisipasi publik dalam proses politik dan legislasi. Kelompok buruh, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama di Indonesia, berusaha keras untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pengumuman calon presiden Partai Buruh dan rencana aksi kaum buruh pada bulan September akan menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia. Ini adalah contoh konkret dari demokrasi dalam aksi, di mana warga negara aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk mempengaruhi perubahan dan pembangunan negara mereka.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Dorong Reformasi Hukum Perburuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar konferensi pers yang berfokus pada Simposium Nasional yang mengeksplorasi *Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia*. Acara ini diadakan di Jakarta, Rabu (23/08/2023) dan bertujuan untuk membahas dampak serta implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terbaru terhadap hak-hak buruh dan pekerja di Indonesia.

Dalam konferensi ini, Elly Rosita, Ketua KSBSI menyampaikan beberapa poin penting:

1. Keberadaan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dianggap sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 yang diinisiasi oleh Pemerintah. Namun, dari awal, Serikat Buruh/Serikat Pekerja telah menolaknya karena dianggap merugikan hak-hak buruh dan pekerja Indonesia. Isu-isu seperti penetapan upah minimum, tenaga kerja alih daya, pembayaran pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, dan pemutusan hubungan kerja menjadi titik perdebatan utama.

2. Hasil Konferensi Perburuhan International (International Labour Conference) di Jenewa, Swiss pada Juni 2023, khususnya Komite Aplikasi Standar (Committee on the Application of Standards), telah memberikan penilaian serius terkait pelaksanaan Konvensi ILO No. 98 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki masalah yang signifikan dan mendesak Pemerintah RI untuk segera mengambil tindakan efektif sesuai dengan standar perburuhan internasional.

3. Konfederasi serikat buruh ini telah menyurat kepada Menteri Tenaga Kerja RI pada 11 Juli 2023. Mereka meminta Pemerintah untuk melibatkan mitra sosial dalam merumuskan rencana reformasi Undang Undang Ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja No.6/2023 dan peraturan pelaksananya. Namun, hingga saat ini, surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Pemerintah. Sebaliknya, Pemerintah telah melakukan langkah serap aspirasi terkait beberapa peraturan yang kontroversial tanpa konsultasi dengan konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia.

Para pembicara menegaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja, terutama kluster ketenagakerjaan, harus dibatalkan karena dianggap memberikan dampak negatif bagi buruh dan pekerja di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus melawan undang-undang ini, baik melalui tindakan hukum maupun aksi demonstrasi.

Dalam akhir pernyataannya, mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengikuti rekomendasi Komite Aplikasi Standar ILO dengan meninjau kembali dan mengamandemen undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Selain itu, mereka meminta bantuan teknis dari Lembaga Perburuhan Internasional (ILO) dan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh terbesar di Indonesia dalam proses tersebut.

Turut hadir dalam konferensi ini, tokoh-tokoh penting dalam dunia perburuhan, seperti Andi Gani, Said Iqbal, dan Elly Rosita, serta perwakilan dari Serikat Buruh/Pekerja Nasional.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Elly Rosita Kembali Pimpin KSBSI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kongres Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tahun 2023 telah selesai digelar di Golden Boutique Hotel, Jakarta, Selasa (11/07/2023). Kongres tersebut mencakup sejumlah agenda, mulai dari pemilihan presiden, sekretaris jenderal, hingga susunan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut DEN KSBSI.

Pada kongres tahun ini, Elly Rosita Silaban terpilih kembali sebagai Presiden, sedangkan Dedi Hardianto terpilih sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa kepemimpinan periode 2023-2027. Proses penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Sekjen KSBSI dilakukan secara maraton dengan 2 pemungutan suara. Hasilnya, Elly Rosita Silaban memperoleh 182 suara berbanding 162 suara untuk Riswan Lubis, sementara Dedi Hardianto berhasil mengalahkan Supardi dengan perolehan 180 suara berbanding 165 suara.

Pasangan ini berhasil memperpanjang kepemimpinannya selama dua periode, yakni periode 2023-2027. Meskipun pemilihan berlangsung cukup alot dan menegangkan antara dua kubu pendukung pasangan tersebut, namun delegasi peserta kongres dari 10 federasi afiliasi KSBSI berhasil berimbang dalam memberikan suara.

Selain itu, hasil kongres KSBSI ini juga memunculkan susunan pengurus organisasi yang terdiri dari Majelis Penasehat Organisasi (MPO), Dewan Eksekutif Nasional (DEN), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Susunan pengurus tersebut meliputi beberapa nama seperti Rekson Silaban, Muldhofir, Sahala Aritonang, Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto, Rasmina Pakpahan, Martua Raja Siregar, Ema Liliefna, Sukarniningsih, Wahyudin, dan Uly Nursia.

Kongres KSBSI ke-9 tahun 2023 ini dilaksanakan sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Tema yang diangkat dalam kongres ini adalah "Kontrak Sosial Baru untuk Penguatan Buruh dalam Transformasi Publik".

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kongres KSBSI Soroti Peran Pekerja dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar Kongres ke-9 KSBSI di Jakarta. Acara ini secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Dalam pembukaannya, Airlangga menyebutkan bahwa kondisi endemi pasca pandemi COVID-19 telah mempercepat perkembangan dan implementasi digitalisasi di segala bidang, termasuk di sektor ketenagakerjaan.

Pada saat ini, banyak kegiatan industri yang sudah terotomatisasi, yang berdampak pada turunnya permintaan pasar tenaga kerja. Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi, di mana pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara dengan 68,1% dari jumlah penduduk. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja menjadi hal penting yang harus disiapkan, agar partisipasi angkatan kerja dapat terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

"Bonus demografi ini hanya sekali dalam sejarah peradaban suatu bangsa. Dan bonus demografi ini akan menentukan apakah negara kita, negara Indonesia ini, mampu lepas dari jebakan negara menengah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Makanya, kita harus meningkatkan produktivitas dan kita harus melakukan continue learning atau belajar terus menerus." kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Menko Airlangga juga menyampaikan kondisi terkini perekonomian Indonesia dan mengatakan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi dan optimisme para pekerja atau buruh.

Kongres ke-9 KSBSI ini merupakan forum yang sangat penting bagi serikat buruh dan pekerja di Indonesia. Dalam kongres ini, para peserta akan membahas berbagai isu terkait ketenagakerjaan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perkembangan digitalisasi dan bonus demografi. Para peserta juga akan merumuskan kebijakan dan agenda KSBSI untuk periode ke depan, yang akan menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja.

Kongres KSBSI akan melibatkan perwakilan dari berbagai serikat buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Melalui diskusi dan pembahasan yang intensif, diharapkan hasil kongres ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi konkret untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja saat ini.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Menko Airlangga, harapannya adalah bahwa Kongres ke-9 KSBSI ini dapat menjadi momentum yang menggerakkan perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More