Pencegahan dan Penuntasan Tindak Pidana Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gandeng Kementerian Pertahanan dan BIN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai upaya melakukan deteksi dini untuk memitigasi timbulnya kejahatan pertanahan dan konflik di lapangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN). 

"Kita buat _early warning system_, deteksi dini jangan sampai konflik pertanahan ini mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan nasional," kata Menteri Nusron dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Jalinan kerja sama tersebut diresmikan dengan penandatanganan _Memorandum of Understanding_ (MoU) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BIN, Muhammad Herindra.

Penguatan kerja sama antara ketiga kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memberikan penguatan dalam upaya memberantas kejahatan pertanahan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan.

Adapun latar belakang dari perluasan kerja sama tersebut didasari dengan tugas Kementerian ATR/BPN dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan. Menteri Nusron mengungkapkan, permasalahan terjadi tidak hanya antar masyarakat, tetapi dengan perusahaan, bahkan dengan negara. Ia mengklasifikasikan sedikitnya ada tiga level konflik, yaitu _Low Intensity Conflict, High Intensity Conflict_, dan Konflik yang Berpotensi Menimbulkan Isu Politik.

"Pertama yang level rendah, biasanya konflik individu dengan individu. Kemudian, konflik level tinggi biasanya antara individu dengan korporasi, tapi bisa juga melibatkan ekses konflik tanah yang melibatkan ekses politik dan mengganggu stabilitas dan pertahanan nasional kalau sudah menyangkut antara rakyat dengan aparat negara atau aset negara. Ini harus kita cermati jangan sampai terjadi, jangan sampai menciptakan ekses politik yang sampai mengganggu stabilitas politik yang sudah kondusif," pungkas Menteri Nusron.

Untuk diketahui, penguatan upaya memberantas kejahatan pertanahan sudah dilakukan sejak 2018 yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI untuk membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah. Tujuannya untuk menuntaskan berbagai kejahatan pertanahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. (Ari)

Read More

Menteri Nusron Ajak Panglima TNI Berkolaborasi Tangani Sengketa dan Konflik Pertanahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengunjungi Gedung Subden Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Jakarta pada Senin (11/11/2024). Disambut oleh Panglima TNI, Agus Subiyanto, Menteri Nusron kemudian ikut dalam upacara kehormatan penyambutan.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN berkoordinasi terkait penanganan konflik pertanahan yang berintensitas tinggi, seperti mafia tanah. Ia juga mengundang Panglima TNI untuk hadir sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang akan diselenggarakan Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat ini.

Selain itu, dalam rangka menertibkan aset milik TNI, Menteri Nusron meminta TNI untuk melaporkan aset-aset tanah yang bermasalah, baik dengan korporasi, kelompok masyarakat, maupun masyarakat secara individu. 

Panglima TNI pun menyambut baik inisiasi Menteri Nusron untuk mengelola urusan pertanahan yang lebih baik. Agus Subiyanto juga mengapresiasi upaya Kementerian ATR/BPN menangani sengketa dan konflik, terutama yang melibatkan aset-aset milik TNI.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Turut hadir, Kepala Staf Umum TNI; Asintel, Asops, Aspers, dan Aslog Panglima TNI; serta Kababinkum TNI. (Ar)

Read More

Kolaborasi dengan Mahkamah Agung, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Upaya Penyelesaian Masalah Pertanahan dari Hulu ke Hilir

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang pertama kalinya diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Mahkamah Agung, Rabu (16/10/2024) resmi ditutup. Dari 80 Hakim Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara yang mengikuti pelatihan, 78 hakim dinyatakan lulus. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyebut pelatihan ini menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah pertanahan dan tata ruang dari hulu ke hilir.

“Ini menjadi langkah awal supaya konflik-konflik pertanahan itu semakin diminimalisir, juga tata ruang dan bagaimana pengendaliannya kita selesaikan, kemudian, soal mafia tanah dan juga transformasi digital. Dari sisi hulu, ditugaskan Kementerian ATR/BPN menyelesaikan beberapa hal, di sisi hilir kita bekerja sama dengan Mahkamah Agung,” terang Suyus Windayana usai menutup pelatihan yang berlangsung di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor. 

Pelatihan Sertifikasi ini telah berlangsung dari tanggal 27 September-16 Oktober 2024. Peserta sudah menyelesaikan sebanyak 138 tahapan pelatihan dan telah diukur keberhasilannya berdasarkan empat aspek penilaian, yakni kehadiran/kedisiplinan; keaktifan; kuis dan evaluasi sumatif; serta praktik bedah kasus dan ujian lisan.

Menurut Suyus Windayana, Pelatihan Sertifikasi ini sangat penting untuk penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia. “Pelatihan ini memberikan kepastian kepada masyarakat terkait hak atas tanah, mengenai hukum dan juga peradilan untuk masyarakat,” ujar Suyus Windayana.

Dengan adanya pelatihan, diharapkan setiap hakim memiliki keseragaman pemahaman terkait pertanahan dan tata ruang dalam putusan peradilan. “Hakim sudah punya pengalaman, _background_ yang cukup bagus mengenai hukum. Tinggal bagaimana penguatan di masyarakat,” pungkas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Syamsul Arief berharap pelatihan ini menghasilkan hakim yang memiliki pengetahuan lebih luas dalam penanganan masalah pertanahan. Dengan begitu, putusan-putusan hakim ke depan, bukan menambah masalah tapi benar menjadi rujukan untuk penyelesaian masalah pertanahan. 

“Kita harapkan, setelah diikutkan untuk Pelatihan Sertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang ini maka hakim-hakim akan memiliki visi yang berpihak kepada keadilan, tanah betul-betul menjadi sumber kehidupan, dan tentu saja menjadi sumber keadilan bagi masyarakat di daerah-daerah,” tegas Syamsul Arief.

Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Einstein Al Makarima Mohammad, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan dilakukan dengan metode _blended learning_ atau secara mandiri dan tatap muka. Adapun materi pembelajaran diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah praktisi. Berdasarkan hasil penilaian, dipilih pula 10 peserta dengan nilai terbaik selama pelatihan.

Hadir dalam penutupan pelatihan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Pejabat Struktural dan Fungsional PPSDM Kementerian ATR/BPN. Hadir mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, jajaran Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. (Arianto)

Read More

Wamen ATR/Waka BPN Sampaikan Program 100 Hari Kerja Menteri ATR/Kepala BPN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program 100 hari kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai diimplementasikan secara bertahap. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni pada Jumat (23/02/2024).

Dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa ada banyak pekerjaan yang ditargetkan selesai oleh Menteri ATR/Kepala BPN hingga Oktober 2024 mendatang. Ia menggarisbawahi beberapa hal penting yang akan dilakukan dalam waktu dekat. 

"Kemarin (22/02/2024), saya dan Pak Sekjen diminta untuk memimpin Rapim (Rapat Pimpinan) Eselon 1 yang bertujuan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang bisa diselesaikan satu tahun ke depan, yang masih ada masalah, dan bagaimana solusinya," ungkap Raja Juli Antoni saat ditemui awak media seusai salat jumat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menindaklanjuti hasil pembahasan Rapim tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan, Menteri AHY akan mulai mengunjungi sejumlah provinsi. Satu di antaranya adalah Provinsi Bali. "Perintah beliau dalam waktu dekat ini, kami akan kunjungan ke Bali. Untuk meresmikan layanan Sertipikat (Tanah) Elektronik," ucapnya.

"Minggu depan juga Mas AHY akan mengunjungi IKN sekaligus mengecek pekerjaan ATR/BPN terkait pengadaan tanah, untuk membantu (sebagaimana, red) amanah Pak Presiden untuk menyelesaikan IKN," tambah Raja Juli Antoni.

Pada Maret 2024, Kementerian ATR/BPN rencananya juga akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). “Forum ini akan mengundang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia. Ini akan menjadi forum yang baik bagi Mas AHY untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan arahan, mau apa yang akan dikerjakan dalam 100 hari ke depan," jelas Raja Juli Antoni. 

Sementara itu, Rakornas yang akan diselenggarakan adalah Rakornas Pemberantasan Mafia Tanah. “Rakor ini akan melibatkan kejaksaan, kepolisian, juga seluruh Kantah, dan Kanwil untuk mengidentifikasi kasus mafia tanah," pungkas Wamen ATR/Waka BPN. (Ari)

Read More

Solusi Konflik Antar Warga, Kerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya

Duta Nusantara Merdeka | Sleman 

“Hari ini saya bertemu para dermawan yang mengikhlaskan tanahnya,” ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto saat menyerahkan 205 sertipikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian di Kelurahan Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Jumat (16/02/2024).

Pujian tersebut diutarakan Menteri ATR/Kepala BPN kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan. Seperti salah satunya Imam Sutrisno (51) seorang petani sekaligus Kepala Dukuh Tegal Donon yang terdampak Konsolidasi Tanah. Ia menceritakan kemurahan hati warganya yang turut memudahkan proses program tersebut. Menurutnya, dengan dibangunnya fasilitas umum berupa akses jalan, saluran air, dan pos keamanan lingkungan di dusunnya dapat menghilangkan konflik antar masyarakat.

“Masyarakat antusias karena bisa menekan konflik tanah dan sosial. Sebelumnya yang di dalam sini belum ada jalan, masing-masing warga merelakan 1 meter untuk jalan. Warga pekarangan yang di dalam bangun rumah tapi di luar belum ada akses jalannya, kami khawatir kalau besok ada yang bangun rumah di dalam lagi tidak ada jalan keluar, lalu berkonflik dengan sesama warga. Konsolidasi Tanah ini menjadi solusi,” tuturnya.

Ia pun bersyukur penerbitan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah terhitung cepat. “Prosesnya hampir satu tahun, kami sosialisasi ke warga yang mau ikut, kami kumpulkan dan mau ikut semua. Tanah penduduk direlakan untuk Konsolidasi Tanah, pengurangan lahan penduduk seluas 6.917 meter persegi dan sudah jadi 205 bidang,” papar Imam Sutrisno.

Menyusuri jalan setapak di dusun tersebut, seorang ibu rumah tangga turut menerima sertipikat tanah dari Menteri ATR/Kepala BPN. Seorang dermawan lainnya ialah Tri Astuti (43) yang mengaku telah ikhlas tanahnya dikurangi untuk pembangunan akses jalan, saluran air, dan pos keamanan lingkungan. “Tahun 2023 mulai diukur untuk Konsolidasi Tanah. Kami merasa terbantu dengan penerbitan sertipikat. Saya merelakan tanah saya untuk kepentingan bersama,” tuturnya.

Ia berharap hal ini dapat memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. “Yang tadinya tidak ada jalan, sekarang ada akses jalan yang sudah dibangun. Masyarakat jadi bisa menggunakan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan ATR/BPN yang sudah mengurus tanah kami, jadi lebih mudah,” tambah Tri Astuti.

Dalam penyerahan sertipikat ini Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Menteri Bidang Zona Integritas, Sapriadi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri: Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Aria Indra Purnama; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suwito beserta jajaran. Turut hadir Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dan Forkopimda setempat. (Ar/Tha)

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri acara _Entry Meeting_ Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditorium BPK RI, Jumat (05/01/2024). 

Kepala BPK RI, Isma Yatun dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan ini merupakan pemeriksaan mandatori yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BPK RI. Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Hal ini sebagai bagian integral dalam rangka akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Saya berharap kegiatan ini menjadi awal untuk memulai perubahan yang semakin baik bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Isma Yatun, yang juga selaku Pelaksana Tugas Pimpinan Pelaksana Keuangan Negara ini menyampaikan bahwa tujuan dari pemeriksaan atas laporan keuangan negara atau lembaga, yakni memberikan opini atas kewajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dengan memperhatikan empat aspek. 

"Di antaranya ialah kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan standar akuntansi pemerintahan. Berikutnya adalah kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam sistem standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan laporan keuangan. Terakhir, efektivitas sistem pengendalian intern," ungkap Isma Yatun.

Lebih lanjut, Isma Yatun mengungkapkan, tanggung jawab keuangan atas negara yang berkualitas dan komprehensif termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. "Kami yakini bahwa seluruh menteri dan pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab anggaran yang dikelolanya," pungkasnya.

Mewakili seluruh K/L yang hadir, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPK RI. "Setiap tahunnya, BPK giat mendorong dan memonitor kami, serta memberikan nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami," ungkap Hadi Tjahjanto.

Ia menjelaskan, bahwa proses audit yang rutin dan wajib dilakukan oleh BPK terhadap K/L merupakan bagian dari mandat untuk mengawal pengelolaan keuangan negara. "Untuk itu kita perlu menyikapinya dengan tangan terbuka, sebagai mekanisme yang esensial dalam menjalankan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang baik," tuturnya.

Terakhir, Hadi Tjahjanto berharap bahwa melalui pelaksanaan _entry meeting_ ini dapat terjalin komunikasi yang efisien dan efektif antara BPK dengan K/L terkait. "Melalui kegiatan ini, semoga seluruh tahapan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Pada kegiatan ini, juga berlangsung penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L tahun 2023 oleh BPK RI kepada para entitas, dalam hal ini kepada seluruh K/L. Turut hadir dalam kegiatan, sejumlah Kepala Lembaga Negara dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Doni Erwan yang juga selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; Inspektur Wilayah II, Setyowantini; Kepala Biro Keuangan, Agust Yulian; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; dan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. (Arianto)

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Peroleh Men Of The Year dari Majalah Men's Obsession

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di penghujung tahun 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dinobatkan menjadi salah satu sosok Men of The Year versi majalah Men's Obsession. Penghargaan ini diberikan kepada Hadi Tjahjanto karena dianggap mampu menjawab tantangan kondisi global di tahun 2023.

Tak hanya itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga dianggap dapat mengantisipasi berbagai gejolak yang terjadi di tahun 2023 dengan cara meningkatkan performa kinerja juga kapasitasnya melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Indonesia serta memberikan pelayanan terbaik di bidang pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat.

Tak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah tokoh di Indonesia turut dinobatkan menjadi Men's of The Year. Seperti Ketua DPD RI, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri PANRB, Menteri Agama, hingga tokoh praktisi dan akademisi lainnya.

Diungkapkan dalam majalah Men's Obsession edisi 244/016/Tahun ke-19/2023, terdapat 3 (tiga) mandat dari Presiden Joko Widodo kepada Hadi Tjahjanto ketika dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Di antaranya, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dari target 126 juta bidang tanah, sejauh ini sebanyak 110,1 juta bidang sudah berhasil kami daftarkan. Dan di antaranya sebanyak 90,3 juta bidang tanah itu sudah bersertipikat. Ini capaian yang luar biasa berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari Sabang sampai Merauke," kata Hadi Tjahjanto, Senin (25/12/2023).

Dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan salah satu strategi yang ia gunakan adalah dengan menggandeng empat pilar, antara lain Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), lembaga peradilan. Dengan kekuatan ini, ia mampu yakin dapat bersama-sama dengan mudah menyelesaikan konflik hingga memberantas adanya mafia tanah.

"Kami telah berhasil menyelamatkan aset tanah sebesar lebih dari 13,2 Triliun Rupiah melalui Target Operasi Mafia Tanah yang telah dilaksanakan. Tak hanya itu, sejumlah kasus juga berhasil kami tuntaskan dari sinergi dan kolaborasi bersama empat pilar tadi seperti kasus tanah kebun binatang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan okupasi lahan menggunakan surat verklaring di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dipalsukan," ungkap Hadi Tjahjanto.

Dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi layanan pertanahan menjadi digital. Sedikitnya, 4 (empat) layanan elektronik sudah bisa dinikmati masyarakat umum, seperti halnya layanan pengecekan elektronik, informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El). 

"Dengan dibangunnya layanan digital ini, maka kami dapat mengurangi 40% antrean di kantor-kantor pertanahan. Ini lah mengapa masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih prima dan dimudahkan," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Transformasi digital juga terus dikembangkan Kementerian ATR/BPN. Teranyar, Sertipikat Tanah Elektronik diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Desember 2023 lalu dengan sistem keamanan yang lebih terjamin karena telah menggunakan sistem _Block Data_ yang akan diintegrasikan dengan sistem _Blockchain_. Melalui sistem _Block Data_, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi.

"Sertipikat Tanah Elektronik penerapannya dilakukan secara bertahap, mulai dari sertipikat aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 20 kabupaten/kota yang telah ditunjuk menjadi lokasi _Pilot Project_. Saya harap tahun depan seluruh produk pendaftaran tanah sudah bisa dikeluarkan sertipikat tanah elektroniknya," kata Hadi Tjahjanto.

Ke depannya, Hadi Tjahjanto berharap terus dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditargetkan, di penghujung 2024, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftarkan 120 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang, dan selebihnya akan dirampungkan pada akhir 2025 mendatang. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Hadi Tjahjanto mengatakan akan terus berkomitmen dalam memberikan inovasi layanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat luas. (Ar/Tha)

Read More

Tuntaskan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung Lakukan Penandatanganan MoU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahamanan/_Memorandum of Understanding_ (MoU) dengan Mahkamah Agung, pada Rabu (06/12/2023). Muatan MoU ini terkait tugas dan fungsi di bidang agraria dan tata ruang, serta penguatan kapasitas penanganan perkara pertahanan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa memang salah satu tugas utamanya sebagai menteri adalah mempercepat penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah. “Itu juga yang menjadi amanat Bapak Presiden kepada saya, saat dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN," ujarnya di lokasi penandatanganan MoU, di Ruang Kusuma Atmaja Mahkamah Agung, Jakarta.

Hadi Tjahjanto melihat persoalan pertanahan juga menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung. “Kementerian ATR/BPN terus berupaya meminimalisir munculnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan melalui berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Mahkamah Agung terus berupaya melaksanakan proses peradilan secara transparan dan adil terutama terhadap kasus-kasus pertanahan, sesuai dengan kaidah hukum pertanahan yang berlaku," tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN menilai kerja sama yang selama ini sudah dibangun dengan Mahkamah Agung perlu diperkuat. “Melalui Nota Kesepahaman ini, saya berharap koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Mahkamah Agung menjadi lebih erat. Jangan sampai Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini hanya seremonial saja,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan kerja sama ini penting agar disparitas dalam putusan kasus-kasus pertanahan dapat diminimalisir, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, "Sehingga, memudahkan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan putusan tersebut, karena hanya terdapat satu putusan berkekuatan hukum tetap (_in kracht_) yang dapat dieksekusi,” ungkapnya.

Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin sepakat bahwa kerja sama perlu diperkuat. Ia pun melihat hal ini sebagai langkah baik untuk penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia. “Semoga penandatangan MoU menjadi awal yang baik. Saya menyambut baik MoU ini karena bagi kami ini sangat penting. Banyak permasalahan yang muncul, dan kita harapkan semua bisa kita atasi melalui kerja sama,” ucapnya. 

Setelah MoU diteken, ia juga berharap segera dilakukan sertifikasi hakim pertanahan. “Ini merupakan langkah yang cepat, tepat, dan mudah. Dari sana nanti kita bisa membuat peradilan untuk pertanahan,” terang Ketua Mahkamah Agung.

MoU ini juga dijadikan landasan pelaksanaan kerja sama untuk mencapai tujuan penguatan pengetahuan teknis dan hukum di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Di samping itu, MoU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, serta peradilan dan pemadupadanan data dan/atau informasi.

Adapun MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Ketua Mahkamah Agung.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto; Kepala Biro Hukum, Oloan Sitorus; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto; para Ketua Kamar Mahkamah Agung; para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung; Panitera; serta para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. (Ar)

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Sertijab Panglima TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Nanny Hadi Tjahjanto menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rabu (22/11/2023). Pelaksanaan Sertijab dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto ini berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. 

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo secara resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purnatugas. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 102/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Jenderal Agus Subiyanto. “Selamat kepada Jenderal Agus Subianto, saya yakin bisa terus menjaga kepercayaan publik kepada TNI, serta menjadikan TNI semakin profesional dan dicintai rakyat,” ucap Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto juga mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Yudo Margono atas pengabdiannya hingga purnatugas, termasuk sebagai Panglima TNI sejak Desember 2022 hingga November 2023 ini.

“Selamat memasuki purnatugas untuk Laksamana Yudo Margono, terima kasih juga atas pengabdian dan dedikasinya. Tapi sebagai mantan Panglima TNI, kita harus terus mengawal dan memberi dukungan demi kelancaran tugas-tugas TNI,” ujar Hadi Tjahjanto.

Sertijab ini ditandai dengan penyerahan Bendera Panji-Panji TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto. Keduanya juga menandatangani dokumen serah terima jabatan.

Usai prosesi upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pisah sambut Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Agus Subiyanto serta pemberian cinderamata. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, para Panglima TNI dari masa ke masa; para Pimpinan Lembaga Negara; serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. (Red)

Read More

Kementerian ATR/BPN Bersama Pemkab Kolaka Tuntaskan Pendaftaran Tanah

Duta Nusantara Merdeka | Kolaka 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kolaka bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka sepakat untuk menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh desa. Kesepakatan ini ditandai dengan sebuah deklarasi yang disaksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.

Menteri ATR/Kepala BPN lantas mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya dengan deklarasi ini bisa mempercepat Kolaka menjadi Kabupaten Lengkap. "Kalau sudah lengkap, masyarakat bisa tersenyum, tidak akan ada lagi mafia tanah yang bisa menyerobot," kata Hadi Tjahjanto pada acara Deklarasi 100 Desa Calon Lokasi PTSL 2024 yang berlangsung di Universitas Sembilanbelas November (USN), Kolaka, pada Rabu (15/11/2023).

Hadi Tjahjanto turut berpesan, deklarasi ini harus benar-benar ditindaklanjuti agar apa yang diharapkan bisa tercapai. "Pak Kakanwil, teruskan PTSL ini, segera jadikan Kolaka menjadi Kabupaten Lengkap," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asep Heri menyampaikan, kegiatan ini bisa terwujud karena kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. "Sinergi, kolaborasi yang telah kita rajut selama ini ke depan semakin hari semakin kuat dan semakin hebat untuk menyukseskan target Program Strategis Nasional di bidang pertanahan dapat dituntaskan di tahun 2025," tuturnya.

Melalui deklarasi ini, Plt. Bupati Kolaka, Muhammad Jayadi menginstruksikan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kolaka untuk menyiapkan anggaran untuk program PTSL di tahun depan. "Pak Camat, tolong kawal sehingga dalam perencanaan APBDes nanti para kepala desa memasukan anggaran untuk PTSL tahun 2024," tegasnya.

Adapun deklarasi ini diikuti oleh jajaran Kantah Kabupaten Kolaka, jajaran Pemkab Kolaka, sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Kolaka, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) yang ada di Kabupaten Kolaka. 

Selain itu turut diserahkan pula 16 Sertipikat PTSL, 1 Sertipikat Redistribusi Tanah, 3 Sertipikat Rumah Ibadah, 5 Sertipikat Hak Pakai Pemkab Kolaka, 1 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kabupaten Konawe Selatan, 1 Sertipikat Lintas Sektor Kabupaten Kolaka, 3 Sertipikat milik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Wakatobi.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Sunraizal; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik, Imam Pramukarno; Kepala Biro Humas, Lampri; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, Mansur Fahmi. 

Editor: Arianto

Read More

Kementerian ATR/BPN Dukung Penyelamatan Aset Tanah PWI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan audiensi penting dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Rapat Menteri, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (23/10/2023). Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah soal sertifikasi aset yang dimiliki oleh PWI.

Dalam pertemuan yang konstruktif ini, Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu PWI dalam proses sertifikasi tanah, sebagai langkah penting untuk penyelamatan aset jangka panjang. "Kami tengah giat melaksanakan program sertifikasi tanah masyarakat, dan kami akan memasukkan aset PWI dalam upaya ini," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI, Hendry Chairudin Bangun, menyampaikan bahwa PWI memiliki 39 cabang di seluruh Indonesia, masing-masing dengan aset, termasuk tanah. "Kami memiliki aset di setiap cabang, beberapa di antaranya sudah bersertifikat, tetapi beberapa lainnya belum, bahkan ada yang hilang. Dukungan dan bantuan dari Kementerian ATR/BPN sangat kami perlukan," jelas Hendry.

Dalam wawancara, Hendry juga mengungkapkan rencana PWI untuk mengajukan kerja sama formal dengan Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi aset PWI di seluruh Indonesia, memastikan keberlanjutan dan keamanan hukum atas tanah-tanah yang dimiliki.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mendukung langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN dan PWI untuk mengamankan aset-aset tanah dan memastikan keberlanjutan institusi wartawan di Indonesia.

Pertemuan ini menandai langkah awal dari kemitraan yang erat antara pemerintah dan media massa dalam mendukung keberlangsungan PWI dan memberdayakan masyarakat melalui kepastian hukum atas aset-aset mereka.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Kunjungi Tanah Papua: Penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan dan Program Sertifikasi Door to Door

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, bersiap untuk melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua pada tanggal 17 Oktober 2023. Rencananya, Menteri akan memimpin sejumlah kegiatan penting selama kunjungan ini, termasuk penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada masyarakat hukum adat dan pelaksanaan program Sertifikasi Tanah Door to Door.

Menurut Yulia Jaya Nirmawati, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Menteri akan tiba di Bandara Sentani Papua dan melanjutkan perjalanan ke Rumah Adat Masyarakat Kampung Sawoy, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Di sana, Menteri akan menyerahkan tiga Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Suku Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hnya. Langkah ini merupakan pengakuan resmi terhadap keberadaan tanah ulayat mereka.

Selain itu, Menteri juga akan menyempurnakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menyerahkan sertipikat secara door to door di Kampung Kuipons, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Pendekatan ini memungkinkan Menteri berdialog langsung dengan masyarakat dan memastikan bahwa layanan pertanahan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu inisiatif terpenting yang akan diimplementasikan adalah Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. Menteri ATR/Kepala BPN akan menyerahkan sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah, Kecamatan Sentani, serta sertipikat untuk GKI Pengharapan dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Kecamatan Jayapura Utara.

Kunjungan kerja ini juga melibatkan berbagai aspek tata ruang dan pengelolaan aset. Menteri ATR/Kepala BPN akan menuju Kantor Gubernur Papua untuk menyerahkan Sertipikat Barang Milik Negara (BMN) dan Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Selain itu, Menteri akan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua mengenai Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Permasalahan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Papua.

Kegiatan kunjungan kerja ini akan didampingi oleh Anggota Komisi II DPR RI, Paulus Uburangge, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Gabriel Triwibawa. Sebelum kembali ke Jakarta pada pagi hari berikutnya, Menteri akan memberikan pengarahan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua.

Dengan kunjungan ini, diharapkan bahwa keberadaan Menteri ATR/Kepala BPN di Tanah Papua akan memberikan dorongan positif bagi masyarakat setempat dan mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mengakui hak-hak tanah dan memberikan layanan pertanahan yang adil dan merata.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Senator Fachrul Razi Desak Presiden Jokowi untuk Menyelesaikan Konflik di Rempang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Senator Fachrul Razi, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI, mengeluarkan pernyataan tegas yang mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Sabtu (19/09/2023). Dalam pernyataannya kepada media, Senator Asal Aceh ini menekankan bahwa Presiden memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyatnya dan sumber daya alam di Rempang.

Fachrul Razi mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang, serta menjaga kekayaan alam yang ada di pulau tersebut. Dalam konteks ini, DPD RI telah aktif dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat, dengan tujuan untuk mencegah pengambilalihan oleh pihak swasta.

Senator Razi juga menyoroti bahwa kasus di Rempang adalah bagian dari masalah yang lebih besar di seluruh Indonesia, yang menuntut kehadiran negara untuk melindungi tanah ulayat. Dalam pandangannya, Presiden harus berpihak pada rakyat dan menghentikan tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM yang terjadi.

Konflik di Rempang sendiri berakar dari relokasi warga dari 16 kampung adat di Pulau Rempang untuk mendukung proyek nasional Rempang Eco City. Meskipun relokasi ini dianggap penting untuk proyek tersebut, masyarakat setempat, yang mayoritas nelayan, merasa dirugikan dan menolaknya. Mereka merasa aspirasi mereka tidak didengar.

Warga yang telah lama tinggal di pulau ini sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Relokasi mereka dipandang sebagai ancaman terhadap ekosistem dan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, Senator Fachrul Razi memandang pentingnya peran Presiden dalam menyelesaikan konflik ini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Meskipun Presiden telah mengutus Menteri Investasi, Bahlil Lahadia, untuk berkomunikasi dengan warga, Senator Razi berpendapat bahwa langkah ini belum cukup. Dia mendesak Presiden untuk turun tangan langsung dan memastikan pelestarian kearifan lokal dan budaya luhur masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peringati HANTARU 2023, Kementerian ATR/BPN Teguhkan Komitmennya pada Reforma Agraria dan UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menjadi tuan rumah untuk kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan Bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Kamis (14/09/2023). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2023.

Berbagai kegiatan berlangsung dalam acara tersebut, termasuk _medical check up_ untuk 300 peserta, khitanan massal untuk 100 orang, serta Bazar UMKM yang melibatkan 11 peserta dari Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten. Inisiatif baksos dan bazar ini merupakan kolaborasi antara Kanwil BPN Provinsi Banten, IKAWATI di Kanwil BPN Provinsi Banten, dan Dinas Kesehatan Kota Serang.

Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya, mengapresiasi seluruh pelaksana kegiatan dan mendorong dukungan terhadap program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui Reforma Agraria dan UMKM. Ia menggarisbawahi pentingnya memberikan sertifikat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebagai modal usaha bagi masyarakat.

Nanny juga mengungkapkan, "Itulah yang menjadikan Indonesia maju. Bila kita betul-betul ingin mengentaskan kemiskinan, itu tidak hanya sekadar memberi sertifikat dan melatih UMKM, tapi juga harus dibarengi dengan pembinaan secara rutin. Semoga UMKM produksi Banten menjadi gemilang dan juga menjadi percontohan provinsi lain."

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, yang juga merupakan Pembina IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Banten, melaporkan bahwa produk yang ditampilkan di gerai UMKM pada pameran ini adalah hasil UMKM yang dibina oleh IKAWATI Kantor Pertanahan dan Tim Pemberdayaan Masyarakat se-Provinsi Banten. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, yang merupakan Koordinator Penyelenggara Donor Darah dan Baksos HANTARU Tahun 2023, serta berbagai pejabat dan organisasi terkait. Kegiatan ini meneguhkan komitmen Kementerian ATR/BPN pada Reforma Agraria dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menteri ATR/BPN Resmikan Loket Layanan Pertanahan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/09/2023). Dalam kunjungan ini, Hadi Tjahjanto meresmikan Loket Layanan Pertanahan, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Loket Layanan Pertanahan ini akan menyediakan tujuh jenis layanan, termasuk informasi pertanahan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan, Roya, pengecekan sertipikat, dan peralihan hak. Hadi Tjahjanto berharap agar pelayanan kepada masyarakat di Bekasi dapat ditingkatkan, dengan suasana yang sejuk dan nyaman. Ia juga menekankan pentingnya sikap pelayan yang ramah terhadap masyarakat.

Kantah Kabupaten Bekasi sendiri telah mencapai kinerja yang sangat baik, dengan 100% dari 21.163 berkas permohonan yang masuk ke dalam layanan prioritas sudah terselesaikan hingga minggu pertama September 2023. Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pelayanan yang baik harus diiringi oleh sikap pelayan yang ikhlas dan ramah. Ia bahkan memberikan nomor telepon WhatsApp pribadinya (0811-1068-0000) untuk masyarakat yang ingin memberikan masukan atau keluhan terkait pelayanan.

Dalam momen peresmian loket, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya, menyampaikan bahwa pembangunan loket ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Ia berharap loket modern ini bisa menjadi amal ibadah bagi semua yang terlibat.

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, juga memberikan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas Kantah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi bahkan memberikan hibah berupa tanah seluas 10.000 meter persegi kepada ATR/BPN sebagai apresiasi karena PAD Kabupaten Bekasi banyak berasal dari BPHTB dan PBB. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyerahan hibah dan bantuan kendaraan ini menjadi simbol komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan. Dalam acara tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut hadir bersama pejabat dan perwakilan dari berbagai instansi terkait. Keseluruhan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pelayanan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kementerian ATR/BPN Buka Akses Informasi untuk Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partisipasi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pertanahan adalah elemen penting dalam menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan kesuksesan kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak menjadi fondasi utama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada sektor pertanahan.

"Dalam era informasi digital seperti sekarang, keterlibatan publik menjadi semakin relevan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memahami pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Ini tidak hanya mencakup penyusunan kebijakan, tetapi juga tanggapan cepat terhadap aduan dan pertanyaan yang masyarakat sampaikan," kata Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang juga selaku Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Pengaduan yang berlangsung di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Selasa (12/09/2023).

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, menekankan pentingnya respon yang cepat dan tepat terhadap aduan masyarakat. Ini adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat merasa didengar dan mendapatkan tindak lanjut atas masalah yang mereka sampaikan kepada Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, Amanda Valani, Head of Content di Narasi, juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan responsif terhadap masyarakat. Dalam konteks kebijakan pertanahan, keterlibatan masyarakat adalah aspek penting dalam merancang kebijakan yang relevan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Salah satu langkah yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN adalah memanfaatkan media sosial dan situs web resmi mereka untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memahami kebijakan pertanahan dan tata ruang serta untuk mengajukan pertanyaan dan aduan.

Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, upaya Kementerian ATR/BPN dalam memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat merupakan langkah yang positif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan yang memengaruhi mereka. Dengan demikian, keterlibatan publik bukan hanya slogan, tetapi menjadi kenyataan dalam pembuatan kebijakan pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Hadi Tjahjanto Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum FORKI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPB), Hadi Tjahjanto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Forum Karate-Do Indonesia (FORKI) periode 2023-2027. Keputusan tersebut diumumkan dalam Kongres FORKI XVI Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, pada Minggu (30/07/2023)

Seluruh peserta kongres sepakat kembali memilih Hadi Tjahjanto untuk melanjutkan kepengurusan FORKI pada sidang pleno pemilihan ketua umum yang dihadiri oleh jajaran PB FORKI 2019-2023, 33 perwakilan Pengurus Provinsi, dan 23 perwakilan perguruan dari berbagai daerah.

Penunjukkan tersebut berlaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08/Kongres XVI-FORKI/VII/2023 tentang Penetapan PB FORKI Periode 2023-2027, yang dibacakan oleh Ketua Sidang Pleno dan langsung diserahkan kepada Hadi Tjahjanto selaku Ketua Umum terpilih.

Dalam sambutannya sebagai Ketua Umum FORKI periode 2023-2027, Hadi Tjahjanto menekankan akan pentingnya kerja sama dalam mencapai keberhasilan FORKI ke depannya. "Mari kita rapatkan barisan, satukan tekad untuk maju bersama membangun olahraga karate agar terus berjaya. Namun, kerja sama adalah kunci utama dalam menggapai keberhasilan (visi misi FORKI, red)," ungkapnya.

Adapun yang menjadi visi misi FORKI di bawah pimpinan Hadi Tjahjanto antara lain FORKI akan terus melakukan peningkatan prestasi para atlet, baik di dalam ataupun di luar negeri, "Karena kita memiliki program kerja yang jelas, tentunya nanti akan kita persiapkan para atlet ini dengan baik,” tutupnya. (Ar/Tha)

Read More

Tingkatkan Kinerja Organisasi, IKAWATI Kementerian ATR/BPN Gelar MUNAS ke-1

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-1 dengan tema “Penguatan AD-ART IKAWATI Kementerian ATR/BPN dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi”. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 6-8 Maret 2023 di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

MUNAS pertama IKAWATI ini difokuskan dalam pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar ke depannya tidak terjadi perbedaan persepsi antara pusat maupun daerah. Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto mengatakan, kegiatan ini merupakan pedoman IKAWATI di masa mendatang. “Jadi saat dilaksanakan MUNAS, Ibu-ibu harus bersuara, langkah apa yang harus disamaratakan, dimusyawarahkan, dan disepakati bersama sedetail-detailnya. Hal ini untuk penguatan dari branding kita IKAWATI,” tuturnya saat memberikan sambutan kegiatan, Senin (06/03/2023).

Nanny Hadi Tjahjanto juga mengatakan, IKAWATI tidak sekadar organisasi istri karyawan dan karyawati, melainkan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan dapat berkontribusi dalam banyak hal penting. “IKAWATI bukan hanya singkatan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati saja ya, melainkan IKAWATI punya makna perempuan cantik yang cerdas terampil dan penuh semangat,” ucapnya..

Ia berharap, IKAWATI Kementerian ATR/BPN bisa terus memajukan UMKM Indonesia. “Harapan saya, IKAWATI makin dikenal masyarakat dengan cara-cara yang baik, misal dengan cara pengenalan UMKM, UMKM Naik Kelas, Naik Panggung, dan Naik Pamor. Dan kalau kenalkan produk UMKM itu di tempat umum, serta menyesuaikan produk dari target yang ditentukan,” tambah Nanny Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Diah Himawan selaku Ketua Umum IKAWATI Kementerian ATR/BPN memaparkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama MUNAS berlangsung. “Selama tiga hari kita adakan musyawarah AD-ART ini, guna dijadikan petunjuk bagi kegiatan ke depannya. Saya juga laporkan kegiatan ini diikuti oleh peserta secara luring sebanyak 300 orang dan peserta secara daring sebanyak 451 orang dari IKAWATI seluruh Indonesia,” terang Diah Himawan. 

Bersamaan dengan digelarnya MUNAS, IKAWATI juga memberikan wadah berupa pameran bagi sejumlah UMKM binaannya. Nanny Hadi Tjahjanto dengan didampingi Wakil Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nurlaili Haniah Kinanggi meninjau langsung pelaksanaan pemeran yang bertempat di Lobby Kementerian ATR/BPN tersebut. Ia pun turut memberikan kiat-kiat terkait pemasaran produk kepada para pelaku UMKM. (Tha/Lak)

Read More

Buka Rakernis Reforma Agraria 2023, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Pelaksanaan Konsep Distribusi Manfaat demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reforma Agraria Tahun 2023. Rapat bertemakan “Penataan Agraria sebagai Solusi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” ini diselenggarakan secara daring dan luring selama tiga hari, mulai dari 20-22 Februari 2023 di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menyatakan soal pentingnya program Reforma Agraria. Ia menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

“Pada awal tahun 2023, Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas, khusus untuk membahas Percepatan Capaian Reforma Agraria. Bapak Presiden mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan agraria yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Dengan begitu, pentingnya peran Reforma Agraria. Mulai awal tahun 2023, perlu dilakukan beberapa percepatan dengan mengurai hambatan-hambatan yang ada. Dengan tetap berhati-hati jangan sampai salah sasaran,” tutur Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan di hari pertama Rakernis, pada Senin (20/02/2023).

Hadi Tjahjanto juga menjelaskan, salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam kerangka Reforma Agraria saat ini, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk memanfaatkan tanah serta akses akan informasi. “Saya pernah bertemu dengan petani penerima redistribusi tanah, mereka masih menemui permasalahan jika stok pertanian di pasaran meningkat, harga jual menjadi turun. Maka dari itu, melalui program pemberdayaan masyarakat, kita perlu mengedukasi para petani agar dapat melakukan diversifikasi produk dan mengembangkan hasil pertaniannya, misalnya dengan diberikan kemasan yang bagus. Maka dari itu, masyarakat perlu dikenalkan untuk membentuk UMKM dengan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas,” jelasnya.

Ia berpendapat, terkait akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, kepemilikan hak atas tanah ke depannya akan bergeser kepada peluang pemanfaatan tanah. “Di mana kita mendorong agar masyarakat yang menempati tanah pemerintah daerah untuk diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Konsep tersebut sejalan dengan konsep Distribusi Manfaat, yang mana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di atas tanah pemerintah, tanah BUMN, dan tanah-tanah milik pihak lain, yang dilakukan dengan mekanisme kerja sama. Saya berharap konsep Distribusi Manfaat dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi adalah kunci dari terlaksananya Reforma Agraria. “Gugus Tugas Reforma Agraria harus dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saya meminta kepada Bidang Partisipasi Masyarakat untuk turut mengawal program Reforma Agraria,” sebut Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan terpisah, dalam pengarahannya, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau menerangkan, dalam pelaksanaan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN sudah merumuskan suatu kebijakan, yakni Penataan Agraria Berkelanjutan. “Penataan Agraria Berkelanjutan memiliki esensi, yakni bagaimana melakukan pengelolaan sumber-sumber agraria khususnya tanah, dilakukan proses penataan yang baik sehingga tercapai suatu tujuan,” ucapnya.

Andi Tenrisau menuturkan bahwa Penataan Agraria Berkelanjutan dikenal atas empat subsistem, yakni input, pelaksanaan, _output_, serta _feedback_. “Input di sini adalah Kementerian ATR/BPN harus punya data mengenai tata ruangnya. Selain itu, juga harus memiliki struktur penguasaan tanahnya, serta harus memiliki data mengenai sosial ekonomi suatu penduduk di daerah. Kita perlu tahu setiap data tersebut, kemudian setelah itu kita masuk ke fase pelaksanaan,” kata Plt. Dirjen Penataan Agraria.

Adapun hadir dalam Rakernis ini para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Dalam Negeri. (Arianto)

Read More

Kementerian ATR/BPN Terima Barang Rampasan Negara Berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dari KPK RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) berupa sebidang tanah seluas 240m2 serta bangunan rumah seluas 135m2 yang berlokasi di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Barang tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Kamis (16/02/2023).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPK karena telah mempercayakan Kementerian ATR/BPN untuk menerima Barang Rampasan Negara. Ia menuturkan, penyerahan ini diibaratkan bagai oase untuk Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. "Dengan diberikannya sebidang tanah serta bangunan rumah, akan kami gunakan untuk rumah dinas bagi pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat," ujar Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut, ia melaporkan, saat ini masih terdapat 15 satuan kerja yang belum memiliki tanah. Sementara itu, terdapat 24 satuan kerja yang masih belum memiliki gedung dan semuanya masih pinjam pakai milik pemerintah daerah setempat. "Pemberian ini tentunya akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kami bersyukur hari ini mendapatkan satu bidang dan bagunan untuk Jawa Barat," tuturnya.

"Kami juga berharap bukan dari perampasan saja tapi mungkin ada yang lain. Khususnya adalah wilayah timur semuanya masih banyak yang menumpang pemerintah daerah, seperti Kalimantan Utara juga masih belum punya gedung. Dan kami berupaya terus melakukan perbaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Hal lain yang disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui layanan elektronik. Ia mengungkapkan, sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan layanan elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017, di mana dengan diberlakukannya peraturan tersebut, berbagai layanan elektronik telah diterapkan seperti Hak Tanggungan Elektronik, Roya Elektronik, pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). 

"Empat layanan ini sudah mencakup 56% dari total layanan yang ada di Kantor Pertanahan dan sudah bisa mengurai hambatan layanan sampai 40%. Dari empat layanan ini, saya yakin bisa mereduksi praktik pungutan liar di lapangan," ucap Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan, tidak mudah untuk melelang barang rampasan yang merupakan aset eks koruptor. Oleh sebab itu, PSP merupakan cara efektif KPK untuk memulihkan kerugian negara dan memanfaatkan asetnya. "Mudah-mudahan dengan pelimpahan aset ini dapat digunakan dengan baik, harapan kami seperti itu. Jadi koordinasi kita ke depan bisa berjalan dengan baik dan upaya kita pemberantasan korupsi juga bisa berjalan dengan baik," tutur Wakil Ketua KPK.

Turut hadir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang juga menerima barang rampasan negara dari KPK; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan KPK RI. (Lak/Tha)

Read More