Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan swasta, bersatu dan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan yaitu menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan ke arah zero karhutla.
"Sebagai langkah strategi dan penguatan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah terjadinya karhutla," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam konferensi Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
Dari data BMKG yang juga terintegrasi dengan data satelit Kemenhut dan BNPB, musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai bulan April hingga September 2025.
Berdasarkan data satelit Terra Aqua NASA, terdapat 144 titik api dengan confidence level tinggi. Selain itu, berdasarkan data lapangan, terdapat 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025, dan khusus di Riau, terdapat 80 hektare darurat karhutla.
Menko Polkam menyampaikan, wilayah yang sejauh ini tercatat mengalami kebakaran lahan yakni di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
"Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," kata Menko Polkam.
Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala BIN ini menyampaikan pesan Presiden RI yang memberikan apresiasi terhadap pemerintah atas kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh jajaran. Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus mempertahankan capaian selama ini.
Selain itu, Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu kebakaran hutan yang berdampak pada geopolitik kawasan.
"Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025. Desk Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup," kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Bapak Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN seperti AA-THP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) dan ACC-THPC (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) harus terus ditegakkan.
"Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, bahwa akibat perubahan iklim, dampak kebakaran hutan ini sangat luar biasa," kata Budi Gunawan.
Pada Apel tersebut, Menko Polkam meminta para gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera menyiapkan seluruh stakeholder di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Kehutanan.
Sementara kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, maupun pertambangan, Menko meminta agar mematuhi dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan. Dan kepada masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani, agar terus berpartisipasi aktif melaporkan titik api.
"Pada apel kesiapsiagaan hari ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan," kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Hadir dalam Apel tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wamenkp Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI M. Hasan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (Ar)
