Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang resmi berdiri Februari 2025, menjadi sorotan publik Tanah Air. Sebagai badan investasi Pemerintah RI, BPI Danantara berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan aset strategis.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa aset yang dikelola Danantara telah mencapai 982 miliar dolar atau sekitar Rp16.476 triliun. Capaian ini belum termasuk investasi kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang segera dikonsolidasikan ke portofolio Danantara.
Dalam jumpa pers di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (28/04/2025), Rosan menegaskan, Danantara diberi mandat untuk mengevaluasi seluruh direksi dan perusahaan turunan BUMN. Evaluasi ini bertujuan meningkatkan kinerja, memperkuat transparansi, dan mengoptimalkan pengelolaan investasi nasional.
Kawasan GBK, yang saat ini dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) RI, akan segera menjadi bagian dari aset Danantara. Pengelolaan GBK akan dilakukan dengan perencanaan matang untuk menghasilkan return optimal dan mengikuti standar benchmarking internasional.
Tak hanya memperluas basis aset, BPI Danantara juga menegaskan komitmen kuat terhadap prinsip anti korupsi. Rosan menuturkan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk memberantas korupsi tanpa toleransi sedikit pun di dalam tubuh Danantara.
"Kita berkomitmen penuh. Tidak ada ruang untuk korupsi dalam Danantara," ujar Rosan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BPI Danantara diharapkan menjadi motor penggerak investasi strategis Indonesia, memperkuat posisi ekonomi nasional di kancah global, sekaligus mewujudkan ekosistem investasi yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar