Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia. Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa penanganan masalah banjir perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait.
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak terkait dalam penanganan banjir. "Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan," ungkap Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (27/03/2025).
Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah antara lain:
- *Revisi Rencana Tata Ruang*: Revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
- *Sertipikasi Tanah*: Sertipikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir.
- *Pengadaan Tanah*: Pengadaan Tanah untuk proyek pengendalian banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang diharapkan dapat segera dieksekusi setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk segera merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana yang komprehensif dari hulu ke hilir. "Pendekatannya harus berbasis ekosistem, tidak boleh terkotak-kotak," pungkas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar