Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru terkait dugaan ketidakwajaran penggunaan anggaran belanja dan kegiatan pada Satpol PP Pekanbaru untuk tahun anggaran 2022-2023. Sekretaris Jenderal DPP-SPKN, Romi Frans, menyampaikan hal ini kepada media pada Kamis (27/6/2024).
Menurut Romi Frans, berdasarkan informasi dan penelusuran tim SPKN, beberapa kegiatan di Satpol PP Pekanbaru selama tahun anggaran 2022-2023 yang menghabiskan miliaran rupiah diduga tidak wajar. Kegiatan tersebut meliputi belanja suku cadang alat besar, belanja bahan pelumas, pemeliharaan komputer, pemeliharaan alat kantor, belanja makan minum rapat, belanja alat tulis, belanja alat angkutan, belanja perjalanan dinas, belanja alat bantu lainnya, belanja sewa alat bantu, belanja jasa tenaga keamanan, honorarium, belanja acara, belanja iuran kecelakaan, dan belanja sarana dan prasarana.
Romi Frans mengungkapkan bahwa dari hasil investigasi DPP-SPKN, beberapa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi atau petunjuk kerja yang telah ditentukan, sehingga diduga terjadi pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara. Surat konfirmasi yang dilayangkan pada Rabu (26/6/2024) kepada Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, dengan Nomor: 023/Konf-DPP-SPKN/VI/2024, berisi uraian anggaran kegiatan yang telah diinvestigasi.
DPP-SPKN meminta klarifikasi dokumen kegiatan dengan keterangan valid untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar-benar terlaksana atau hanya akal-akalan saja. Romi Frans menyatakan bahwa surat konfirmasi ini baru menyentuh sebagian kecil dari seluruh kegiatan yang akan dikonfirmasi. DPP-SPKN berencana melanjutkan investigasi dengan surat kedua dalam waktu dekat.
Romi Frans juga menegaskan bahwa jika diperlukan untuk bahan penyelidikan, DPP-SPKN siap melampirkan semua nama kegiatan dan anggarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung, terutama mengingat masa transisi kepemimpinan pemerintahan saat ini.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar