Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, bersiap untuk melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua pada tanggal 17 Oktober 2023. Rencananya, Menteri akan memimpin sejumlah kegiatan penting selama kunjungan ini, termasuk penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada masyarakat hukum adat dan pelaksanaan program Sertifikasi Tanah Door to Door.
Menurut Yulia Jaya Nirmawati, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Menteri akan tiba di Bandara Sentani Papua dan melanjutkan perjalanan ke Rumah Adat Masyarakat Kampung Sawoy, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Di sana, Menteri akan menyerahkan tiga Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Suku Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hnya. Langkah ini merupakan pengakuan resmi terhadap keberadaan tanah ulayat mereka.
Selain itu, Menteri juga akan menyempurnakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menyerahkan sertipikat secara door to door di Kampung Kuipons, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Pendekatan ini memungkinkan Menteri berdialog langsung dengan masyarakat dan memastikan bahwa layanan pertanahan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu inisiatif terpenting yang akan diimplementasikan adalah Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. Menteri ATR/Kepala BPN akan menyerahkan sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah, Kecamatan Sentani, serta sertipikat untuk GKI Pengharapan dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Kecamatan Jayapura Utara.
Kunjungan kerja ini juga melibatkan berbagai aspek tata ruang dan pengelolaan aset. Menteri ATR/Kepala BPN akan menuju Kantor Gubernur Papua untuk menyerahkan Sertipikat Barang Milik Negara (BMN) dan Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Selain itu, Menteri akan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua mengenai Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Permasalahan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Papua.
Kegiatan kunjungan kerja ini akan didampingi oleh Anggota Komisi II DPR RI, Paulus Uburangge, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Gabriel Triwibawa. Sebelum kembali ke Jakarta pada pagi hari berikutnya, Menteri akan memberikan pengarahan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua.
Dengan kunjungan ini, diharapkan bahwa keberadaan Menteri ATR/Kepala BPN di Tanah Papua akan memberikan dorongan positif bagi masyarakat setempat dan mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mengakui hak-hak tanah dan memberikan layanan pertanahan yang adil dan merata.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar