Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Dalam forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah di Jakarta, Selasa (10/10/2023), Gus Halim mengajak Pemda untuk berkolaborasi dan bersinergi.
Menurut Gus Halim, kolaborasi antara Kementerian Mendes PDTT dengan pemerintah daerah harus didasarkan pada agenda yang serupa dan fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa. Hal ini terbukti dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp124 triliun pada tahun 2023, yang sebanyak Rp47 triliun atau 38 persen berasal dari kabupaten/kota dan Rp4 triliun atau 3 persen berasal dari provinsi.
Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada masa kini, melainkan juga memiliki proyeksi hingga tahun 2030 dengan tujuan memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Gus Halim optimistis tentang pencapaian target SDGs pada tahun 2030 di Indonesia, karena telah merinci target tersebut hingga ke level desa.
Pada periode 2031 hingga 2045, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan difokuskan untuk memperkuat posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045. Targetnya adalah mencapai 100 persen desa maju dan mandiri, 100 persen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maju, menghapus daerah tertinggal, dan mencapai 100 persen kawasan transmigrasi yang memiliki daya saing.
Gus Halim menekankan bahwa sinergitas ini harus terwujud melalui komunikasi intensif antara Kementerian dan Lembaga pada tingkat pusat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Transmigrasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dihadiri oleh para kepala Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Transmigrasi dari provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Gus Halim didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan dan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta, Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa (PEID) Harlina Sulistyorini, Direktur Jenderal Pengembangan Produk Kecamatan, Transmigrasi, dan Desa Terpencil (PPKTrans) Danton Ginting, serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyiapan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Rafdinal.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar