Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memimpin peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023). Dalam kunjungannya, Erick menegaskan pentingnya menjaga harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Erick Thohir, yang telah menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia, berbicara tentang pentingnya sinkronisasi antara kebijakan impor beras dan produksi dalam negeri. Dalam pandangannya, impor beras haruslah berbasis pada data yang akurat mengenai produksi lokal. Kebijakan impor yang tidak memperhatikan produksi dalam negeri sering kali membuka peluang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan petani dan konsumen.
"Kita harus memastikan bahwa data impor dan data produksi dalam negeri selaras. Tidak boleh ada perbedaan data. Ini demi keadilan bagi rakyat Indonesia, terutama para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian," tegas Erick.
Erick menyoroti masalah penimbunan beras, yang merupakan salah satu praktik ilegal yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Dalam penanggulangannya, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas. "Kami tidak hanya berbicara, kami bertindak. Wasit yang mencoba memanipulasi pasar akan ditindak tegas, apalagi para penimbun beras yang merugikan masyarakat," tegasnya.
Lebih dari itu, Erick juga memberikan penjelasan mengenai stok beras yang tersedia. Menurutnya, Perum Bulog memiliki stok beras aman sebesar 1,7 juta ton untuk bulan Oktober dan 2 juta ton untuk bulan November. Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan solusi nyata yang diberikan oleh pemerintah, bukan hanya janji kosong.
Bukan hanya itu, Erick Thohir juga menekankan bahwa stabilitas pasokan dan harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, satgas, dan masyarakat. Melalui kerjasama yang solid, Indonesia dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dan memberikan keamanan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar