Wisnu Widiatmoko yang mewakili teman teman dari kabupaten Sragen turut menghadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa" di depan Istana Presiden (Monas) dan di DPR/MPR RI Senayan, Kamis (16/02).
"Ada beberapa isu yang krusial yang kami ingin sampaikan salah satunya menolak jabatan kades 9 tahun, menurut pandangan kami masa jabatan 6 tahun sudah cukup," kata Wisnu di sela-sela kegiatan unjuk rasa PABPDSI yang memperjuangkan 9 tuntutan menuju Pemerintahan Desa baik, profesional dan bermartabat.
Disisi lain, alasan kami menolak 9 tahun adalah merusak tatanan demokrasi sebaiknya 6 tahun dulu jika memang berkinerja baik ya boleh diperpanjang. Terlebih, masa kepemimpinan 9 tahun dinilai bisa meminimalisir regenerasi kepemimpinan.
Selain itu, ada juga aspirasi dari teman-teman di daerah yaitu salah satunya kesejahteraan BPD minimal UMK setara kabupaten atau kota. "Dan yang terpenting, kami ingin marwah BPD itu kembali seperti semula. Yang semula perwakilan dan sekarang permusyawaratan, kami ingin menjadi perwakilan kembali sehingga nantinya BPD nantinya bisa lebih baik lagi dalam menyaring aspirasi masyarakat," ucapnya.
"Melalui kegiatan ini, kami juga menyampaikan terkait Lelang Bengkok yang dari kepala desa atau perangkat desa bisa dilelang untuk masyarakat umum. Terakhir, ia berharap mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan di ibukota Jakarta ini bisa terealisasi," pungkasnya. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar