Pancasila merupakan konsep ideologi yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang sudah dipikirkan dengan matang oleh para pendiri bangsa. Demokrasi ekonomi kita juga harus sesuai Pancasila, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Syarat pencapaiannya adalah Pancasila harus menjadi ideologi dan rumah bersama, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika," kata
Zulfikar Dachlan, Pengamat Ekonomi dalam Gathering dan Diskusi Relawan Muda Airlangga (RMA) dengan tema "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian" di Serpong Tangerang, Rabu (28/09).
Dan yang paling penting, Setiap produk kebijakan, regulasi, undang-undang harus mempunyai rasa atau mengandung ideologi Pancasila.
RUU Cipta Kerja (Ciptaker), ujar Zulfikar, merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI dalam penyederhanaan regulasi. Proses penyusunannya berpedoman kepada asas-asas Pancasila dalam setiap bab dan pasalnya. Nilai-nilai ideologi Pancasila pun menjadi dasar dalam perumusan Peraturan Pelaksanaan (PP dan Perpres) sebagai turunan dari UU Ciptaker tersebut.
Tujuan RUU Ciptaker itu, lanjutnya, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui: kemudahan dan perlindungan UMKM dan koperasi, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Asas yang dianut oleh RUU Ciptaker yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dana kemandirian," ujar Zulfikar.
Untuk kemajuan UMKM, menurut Zulfikar, asas yang paling berhubungan ialah "kemudahan berusaha" yaitu proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat sehingga akan mampu memberdayakan UMKM yang akan dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja di masa depan.
"Lalu, asas "kebersamaan" yang akan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Serta, "kemandirian" yang bermaksud bahwa pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya," ucapnya.
Sementara itu, Pengamat Politik/LIMA Ray Rangkuti mengatakan, Suasana cair ini menjadi penting agar Pemilu 2024 tidak dianggap semacam Pemilu yang benar-benar hitam putih.
"Jadi hubungan silaturahmi harus tetap dijaga meskipun di dalam pertemuan-pertemuan itu saling kritik, saling ejek, enggak apa-apa itu akan membuat kita makin dewasa, dan lebih dari itu akan membuat politik ini sesuatu yang biasa, jangan dibuat tegang dan seterusnya," ucapnya.
"Kita berharap dengan begini, ketegangan politik seperti yang kita alami di tahun 2019 yang lalu itu akan dapat dicairkan dengan peranan anak muda seperti Relawan Muda Airlangga," pungkasnya. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar