Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKN) tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan serta tantangan pembangunan di masa depan. Adapun motivasi utama pemindahan IKN yaitu mencapai target Visi Indonesia 2045, kebutuhan membangun IKN yang berwawasan kebangsaan, keinginan untuk menyeimbangkan pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, serta mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional pasca Covid-19.
Terkait hal tersebut, Advokasi Hukum HIMAPOL KORWIL III X HIMAJIP UNAS menggelar Diskusi Santai dengan tema "Ketok Palu IKN, Bagaimana Upaya Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?" di Jakarta, Selasa (17/05).
"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di UNAS, atas terselenggarakan kegiatan yang menurut saya bukan sekadar santai, tetapi Sersan (Serius tetapi santai), menghasilkan wawasan tambahan di luar pembelajaran ilmu politik yang diterima di kelas," kata H. Panji Virgianto Sedyo Setiawan, S.I.Kom.. S.IP., M.IP., Anggota DPRD DKI Jakarta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Selasa (17/05).
Sehingga diharapkan ke depan regenerasi anggota DPRD juga terjadi cikal bakal dari teman-teman UNAS yang pada hari ini hadir, bisa menambah wawasan bahwa ternyata berpolitik itu tidak alergi lagi apalagi berkenaan dengan IKN.
"Tidak usah khawatir bahwa sejak ibukota pindah kemudian kita di kota Jakarta itu tidak ada pembangunan, tadi sudah dijabarkan oleh dua narasumber bukan hanya saya, dua narasumber tadi mengatakan bahwa sejak ditinggalkan ibukota, pembangunan tetap terjadi di Jakarta, prosesnya pun kita dorong secara maksimal. DKI sendiri konsentrasinya adalah bagaimana pengawasan ditingkatkan karena ujung tombak masyarakat itu ada di teman-teman mahasiswa," ungkapnya.
Selama ini mahasiswa lebih konsentrasi kepada tingkat nasional, DKI image-nya nasional, padahal DKI itu adalah bagian dari provinsi bukan nasional. "Nah ke depan apabila ini sudah tidak menjadi ibu kota. maka pembangunan maupun koreksi bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa," ucapnya.
Poin terpentingnya mengenai pindahnya Ibukota, menurut Panji, Secara pemerataan sudah pasti menjadi lebih fokus. DKI jadi lebih fokus, berapa sih jumlah tenaga kerja yang terserap di DKI? Berapa sih pengangguran? Berapa kesenjangan ekonomi?
Karena di DPRD sendiri, pengawasannya jadi dua. Contohnya, bagaimana pembangunan jalur air Sungai Ciliwung yang 33.6 kilometer itu bisa terealisasi, itu tidak mudah juga karena itu ada hak pemerintah pusat yang harus diselesaikan.
"Harapannya, pembangunan IKN terjadi kesinambungan secara ekonomi, pemerataan ekonomi di daerah IKN yang terbaru dengan pembangunan di DKI sama saja. Walaupun saya pribadi berkeyakinan tidak secepat DKI," pungkasnya.
Sementara itu, F.X. Gian Tue Mali, S.ikom., M.Si, Dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia mengatakan, kalau ibu kota ini kemudian dipindahkan, Saya berharap atensi partisipasi politik masyarakat terhadap kinerja Pemda baik eksekutif, legislatif di Jakarta itu harusnya makin tinggi. "Dengan adanya kegiatan ini teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, saya yakin mereka akan menjadi generasi penerus ketika nanti ibukota pindah. Mereka yang akan merasakan, mereka akan menjadi pelaku, mereka menjadi aktor, oleh karena itu kegiatan seperti ini harusnya makin digalakkan," ucapnya.
Secara pribadi saya mendukung pemindahan ibu kota negara, saya sebagai orang daerah yang kerja di Jakarta pemindahan ibu kota keluar Jawa itu sangat mendukung, karena terlalu banyak penduduk di Jawa serta konsentrasi ekonomi terlalu terpusat di Jawa, baik ekonomi, pemerintahan, bisnis dan industri.
"Tentu harapan kami sebenarnya kalau saya bicara sebagai politisi sebagai orang daerah atau pengamat politik, perpindahan ibukota ke luar Jawa itu harapannya mampu menumbuhkan ekonomi dan terserapnya tenaga kerja," tutupnya. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar