Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengundang perwakilan asosiasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kadin Indonesia ke Istana Negara pada Rabu (15/9) siang. Sebanyak 19 delegasi UMKM seluruh Indonesia yang menerima undangan langsung dari Presiden Jokowi.
Koordinator Wilayah Kadin Sumatra Utara, kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Ujiana Sianturi, yang juga merupakan salah satu dari 19 orang (perwakilan) yang diundang ke Istana, mengatakan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan bersama Presiden yang juga didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Dari pertemuan tadi bersama Pak Presiden Jokowi, ada banyak hal yang turut dibahas, di antaranya mengenai aspirasi UMKM baik untuk seluruh Indonesia maupun yang ada di Sumatera Utara," kata Ujiana kepada awak media saat ditemui di Gedung Kadin Indonesia Jl. HOS Cokroaminoto 122 Jakarta, Rabu (15/9).
Ketua Umum Asosiasi UMKM Kadin Sumatra Utara itu menambahkan, selama pandemi Covid-19 merebak, omzet UMKM di seluruh Indonesia dan juga di Sumut turun hingga 70 persen.
"Nah, pada pertemuan tadi itu kita mempertanyakan hal ini kepada Pak Presiden bagaimana pemerintah menyikapi hal ini. Kira-kira seperti apa solusinya. Syukurnya, Pak Jokowi merespon positif terkait masalah ini," ujarnya.
Ia menegaskan, Jokowi memberikan atensi dan respons positif terhadap permasalahan yang dialami UMKM seluruh Indonesia saat ini khususnya di masa pandemi ini.
"Pak Jokowi mengatakan Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan modal yang anggarannya mencapai triliun rupiah. Bahkan, Pak Jokowi menyebut jika anggaran yang dialokasikan untuk UMKM itu masih kurang akan segera ditambah," tuturnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga, lanjut dia, akan memberikan bantuan berupa pinjaman tanpa agunan (jaminan) bagi pelaku usaha kategori mekar, seperti pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro dengan besaran pinjaman dua sampai sepuluh juta rupiah dengan bunga 6 persen.
"Khusus di daerah Sumatera Utara, tadi saya sampaikan bahwa masih terjadi masalah perizinan usaha bisa dibantu untuk segera diatasi. Berikutnya kita juga harapkan agar pemerintah ikut mendorong UMKM agar tidak hanya naik kelas, melainkan bangkit dari situasi pandemi ini," cetusnya.
"Harapannya, ke depan UMKM tidak sekadar menjual bahan baku, tetapi sudah mampu memasarkan barang setengah jadi atau barang jadi untuk bisa menembus pasar internasional," katanya menambahkan.
Terakhir, kata dia, Presiden juga menyampaikan bahwa gedung-gedung pemerintahan yang tidak berfungsi bisa dikerjasamakan dengan pelaku UMKM sebagai galeri produk UMKM.
Sementara itu, Ketua Kadin Sumut, Khairul Mahali mengatakan Kadin Indonesia sejauh ini tetap konsisten pada pegembangan kegiatan UMKM di seluruh wilayah Indonesia.
"Karena inilah sektor riil yang bergerak. Maka itu, Kadin ini mulai mengadopsi paradigma baru tentang pengembangan UMKM yang ada di seluruh Indonesia".
"Dan hal itu telah dibuktikan oleh bu Ujiana lewat UMKM binaan beliau yang saat ini berjumlah sekitar 2,2 juta UMKM," ujar Khairul yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia itu.
Di samping itu, Kepala Badan Nasional Peningkatan Ekspor Indonesia itu juga mengatakan, pengembangan UMKM nasional merupakan konsen utama Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Edy Ganefo.
"Nah inilah konsep yang kita dorong sekarang. Sebab, kita tahu semua ini payung besarnya adalah Kadin," terangnya.
Dalam waktu dekat, tambah Khairul, Kadin Sumut akan akan menggelar Fetival Rempah dalam rangka memperingati 500 tahun hari rempah dunia yang juga sekaligus menjadi simbol kejayaan Indonesia di masa lampau.
"Dan sebagai informasi, di Sumatera Utara nanti pada 10-13 Desember kita adakan Festival Rempah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia," pungkasnya. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar