Program pemulihan kesehatan Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah presiden Jokowi dan wapres Ma'ruf Amin selayaknya didukung bersama. Harapan ini disampaikan oleh Haidar Alwi tokoh nasional toleransi Indonesia kapada para awak media Senin (22/2) siang di Jakarta.
"Saat ini kita lakukan melalui gerakan program Rakyat Bantu Rakyat berfokus bergerak di pemulihan ekonomi rakyat melalui berbagai aksi sosial kemasyarakatan seperti pemberian bantuan sembako langsung, nasi kotak, vitamin dan obat-obatan,"tukas Haidar.
"Kegiatan ini kita laksanakan secara gotong royong dimana rakyat bantu rakyat yang terus dilakukan untuk mewujudkan bakti kita kepada bangsa."Jelasnya.
Menurut Gubernur Akademi Ilmu Pancasila ini, perlu adanya dukungan dari semua pihak agar gerakan nasional rakyat bantu rakyat ini dapat berjalan sukses dan lancar.
Selama ini Haidar telah melaksanakan kegiatan tersebut melalui Haidar Alwi Care membantu 10.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat.
Sebagai informasi penanggung jawab utama kegiatan ini adalah
Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) sebagai tim pemenangan pilpres 2019 - 2024 dengan sejumlah 1200 organ yang tergabung di ARJ.
"Tetap berbuat baik dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sampai 2024."Papar Haidar
"Selama musim pandemi program nasional rakyat bantu rakyat tetap dilaksanakan. Mari kita bergotong royong bahu membahu membantu rakyat dan membantu pemerintah,"tungkasnya.
"Tetap berbuat baik dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sampai 2024."Papar Alwi yang sudah menyantuni hampir 500 ribu anak yatim dari rencana program satu juta anak yatim.
Di lain tempat, pengamat sosial ekonomi Suta Widhya SH berharap hendaknya Pemprop DKI Jakarta turun langsung ke bawah untuk melihat nasib para pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM. Tujuan agar mengambil langkah _force major_ demi menyelamatkan para pelaku usaha.
"Kami berharap pemangku kekuasaan Pemprop DKI Jakarta mengurangi atau bahkan menggratiskan sewa warung, kios, toko dan jenis tempat usaha lainnya pada mereka yang menjadi pelaku usaha mikro, hingga kecil dan menengah. Minimal selama 2 tahun ke depan dimana ekonomi jatuh merosot sehingga diberlakukan moratorium membayar sewa ditiadakan atau maximal hanya 10%," tutup Suta. **
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar