Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Adalah Wali Kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya dengan alasan tidak menepati janji dan mengabaikan mereka untuk audiensi. Konon, ini sudah yang ketiga kalinya, Delgado dihukum pasung oleh warganya karena dianggap tak bekerja dengan benar.
Kejadian itu berlangsung 25 Februari lalu. Wali Kota Delgado awalnya datang untuk meresmikan beberapa proyek pembangunan, termasuk jembatan yang didanai dari pajak masyarakat.
Di lokasi peresmian, bukannya sambutan seremonial yang dia dapat, melainkan amarah masyarakat. Dia dikepung, ditangkap dan dipasung kakinya.
Hukuman itu rupanya sudah disiapkan dengan matang. Saat Delgado tiba, penduduk San José, dekat San Buenaventura, sudah menyatakan bahwa sang wali kota tidak akan dibiarkan masuk ke wilayah mereka. Jika nekat datang, pejabat itu akan menghabiskan waktunya dengan kaki di dalam pasungan.
Hukum pasung itu dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut bagi politisi yang tidak bekerja dengan benar. Masyarakat yang marah juga bersumpah tidak akan memilih politisi yang tak becus bekerja.
Edgar Ramos, wartawan Radio Fides yang meliput acara tersebut, mengatakan kepada BBC Mundo bahwa masyarakat marah karena wali kota tidak pernah menerima mereka di kantor kota.
”Mereka tidak membiarkan saya berbicara,” kata Wali Kota Delgado kepada BBC Mundo. Dia mengaku rela menerima hukuman warga untuk menghindari konflik besar. _Delgado menghabiskan sekitar 40 menit dengan kaki dipasung._
Dia mengakui, hukuman itu sudah yang ketiga kalinya diberikan oleh komunitas San Buenaventura.
Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016. Alasannya pun serupa dengan yang dituduhkan oleh penduduk San José.
Delgado merasa masyarakat keliru menerima informasi tentang kinerjanya. ”Tiga kali ada kesalahan informasi tentang tindakan saya,” ujarnya.
Dia mengklaim telah memenuhi janjinya, seperti menyediakan listrik, antena telepon seluler, membangun jalan yang menghubungkan masyarakat antarwilayah dan beberapa pembangunan lainnya.
Masyarakat San Jose tak hanya memasung sang wali kota. Mereka mengumpulkan tanda tangan berisi petisi penarikan dukungan untuk Delgado.
Sosiolog Bolivia Óscar Rocabado belum pernah melihat praktik masyarakat seperti ini sebelumnya di negaranya. Menurutnya, San Buenaventura merupakan wilayah yang masih didominasi hutan.
”Andai Hukum Adat diterapkan di Indonesia, mungkin sanksi adat pun bisa diterapkan seperti di seluruh Bolivia. Namun, hendaknya keinginan rakyat perlu dirumuskan dalam produk UU dari DPR lebih dahulu sehingga bila eksekutif yang cidera janji bisa dikenakan sanksi Adat semisal diusir dari wilayah tempat tinggalnya,” kata Pengamat Kepolisian Suta Widhya SH Minggu (26/7) siang di Jakarta.**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar