Duta Nusantara Merdeka | Sibolga
Maraknya pemberitaan tentang perselisihan antara ketua DPRD Sibolga Akhmad Syukri Nazri Penarik dan Walikota Sibolga Sarfi Hutahuruk dalam sidang paripurna tentang rekomendasi LKPJ Walikota Sibolga tahun anggaran 2019 yang dimana Walikota Sibolga tersinggung karena dalam rapat tersebut Ketua DPRD Sibolga menyampaikan tentang dugaan fitnah terhadap walikota Sibolga yang berkembang di masyarakat.
Sikap Walikota yang tersinggung tersebut mendapatkan kecaman dari Khairul Hadi SH yang merupakan Aktivis Muda Muhammadiyah Sumut. Sebagai kepala daerah tentu seharusnya walikota Sibolga tidak boleh antikritik, apalagi maksud dan tujuan ketua DPRD baik agar segala isu yang berkembang tentang dugaan fitnah atas kepemimpinan walikota Sibolga bisa segera diselesaikan dan Walikota Sibolga bisa fokus bekerja baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sibolga.
Selain menjalankan fungsi kontrol Legislatif sebagaimana diatur dalam undang-undang Kritik yang disampaikan ketua DPRD merupakan hal yang diperlukan demi mencapai tujuan yang baik. Oleh karena itu hadi mengecam sikap antikritik yang dipertontonkan walikota Sibolga. Hadi juga menambahkan, kritikan ketua DPRD juga merupakan bentuk perhatian atau sinergitas legislatif terhadap Walikota.
Antara DPRD dan Walikota tentu perlu saling untuk mengingatkan dan saling membantu. Antara kedua lembaga negara ini tentu tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu, tentu harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kedepan dapat bekerja lebih keras lagi dalam memenuhi harapan rakyat tutup Hadi. **
------------------------------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar