Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pilar Indonesia Bersatu (PIB) menggelar Konvensi Calon Menteri Versi Relawan dengan tajuk "Membedah Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024" pada Kamis, 10 Oktober 2019 bertempat di VIP Restoran Saefood JI, Abdul Muis No 14, Petojo, Jakarta. Dihadiri oleh Panelis Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH, M Hum, serta calon menteri antara lain: Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Se, Hendrik Leonardus Karosekali SE, MBA, Dr. Tahya Anja, MH, Sandra Charlotha L, Elita Budiati, SKM, M.SI, dan Dr. Michael, SE, ME, dimoderatori oleh Dr. Aminuddin, SE., M.Si., Phd
Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Se dalam konvensi mengatakan bahwa visi misi yang dilakukan oleh Pak Jokowi di season kedua ini bersama wakil presiden, kesemuanya saya hanya melihat dari untuk menjalankan misi itu, kita harus kembali ke karakter bangsa Indonesia, ada apa sih karakter bangsa Indonesia? Dari saya pribadi, saya ingin menerapkan adalah karakter yang mandiri, bermartabat dan memiliki addict value dan kalau karakter itu ada, semua rakyat Indonesia memperbaiki dirinya sendiri untuk bangsa Indonesia dan memiliki karakter yang kuat terhadap kemandirian sendiri, menimbulkan kemandirian bangsa, maka untuk itu semua rakyat Indonesia akan memiliki addict value, kalau itu sudah terjadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi akan bisa tercapai yaitu "Indonesia maju dengan SDM unggul".
Selain itu, kata Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, globalisasi bisa dihadapi dengan cara menangkal, yang namanya globalisasi semua kita sudah siap dengan memiliki martabat, karakter dan memiliki addict value, saya ingin menyampaikan saja bahwa dengan karakter yang kuat dan Indonesia akan mendapat addict value yang bisa mendorong semua sisi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah nasional negara Republik Indonesia.
Hendrik Leonardus Karosekali SE, MBA, calon menteri dari UGM mengatakan, Saya sedikit menguraikan tentang visi dari presiden kita terpilih ini, ada 5 visi, yang pertama, Presiden ingin mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Saya kira ini sesuatu yang wajar, pada tahap pertama sangat berhasil untuk membuka keterbelakangan, kedua, terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Kita sadar betul bahwa pada kesempatan kedua untuk terus tancap gas untuk membangun sumber daya manusia dimulai dari sistem pendidikan dan implementasi pendidikan dan juga terkait dengan mempercepat investasi yang masuk ke negara kita secara luas.
Presiden melakukan reformasi birokrasi, kata Hendrik, dengan demikian memang kita sadari bahwa birokrasi kita ini masih banyak jalan ditempat, walaupun kita sudah melakukan perubahan banyak. Pak Presiden melakukan perubahan begitu banyak, tetapi sebetulnya respon dari setiap Kementerian teknis ini cenderung seperti kembali kepada titik awal.
Menurut Hendrik, Pada tahun pertama dan tahun kedua memang berjalan bagus, tapi masuk tahun ketiga, keempat dan kelima mulai terjadi perlambatan, perlambatan hingga gerakan revolusi mental seperti jalan ditempat dan harus kita dorong kepada Pak Presiden agar ini bisa kita perbaiki dan yang paling penting adalah persoalan perizinan yang sejak tahun 2017 presiden mengatakan, Ayo segera, setiap Kementrian melakukan kemudahan-kemudahan di dalam perizinan, supaya prestasi kita akan lebih baik. Kalau perizinan sulit. Katakanlah kita bandingkan dengan Singapura. Singapura sudah luar biasa untuk Asia Tenggara. Singapura nomor satu untuk dunia, kita masih di angka 90. Jadi saya kira ini pekerjaan besar yang harus kita kerjakan dan yang terakhir itu, anggaran belanja negara yg tepat sasaran, tidak boleh anggaran belanja itu keluar dari konteks seperti yang dimaksud.
Saya dari fakultas kehutanan Universitas Gajah Mada, kompetensi saya adalah di bidang sumber daya alam dan Pertanahan. Oleh karena itu, siapapun yang kelak akan mendampingi menjadi pembantu presiden, haruslah punya kompetensi yang baik, Tetapi perpolitikan itu penting didukung oleh ilmu pengetahuan, karena kalau ilmu pengetahuan tidak kita hormati, tidak kita pegang dengan baik, maka yang kedua kita perlu sekali partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat di dalam pembangunan itu harus mengutamakan pembangunan adalah manusia bukan sumber daya alam. "Oleh karena itu kebutuhan kita membangun sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan, rohani pendidikan politik hukum itu menjadi bagian yang sangat penting ke depan bagi seorang calon pemimpin di Indonesia," tutup Hendrik. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar