Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, pada tahun 2012 stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
Salah satu strategi percepatan pembangunan adalah dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 Triliun.
"Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi diatas 2.500 Trilliun Rupiah dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujar Menko Darmin saat memberikan keynote speech pada Seminar Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024, di Grand Ballroom Hotel Ayana Midplaza, JI. Jendral Sudirman No. Kav 10-11, Jakarta. Rabu (02/10)
Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan-kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.
Dari aspek fiskal, kata Darmin, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.
Menurut Darmin, Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.
Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur non-fisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.
Secara akumulatif, kata Darmin, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 390 Triliun. Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan, 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp. 2.860 Triliun.
"Dampak pembangunan infrastruktur kini telah menuai hasil. Sektor konstruksi masuk dalam lima sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5.07%," jelas Darmin.
Dalam konteks tersebut, Darmin menuturkan, tiga strategi pemerintah dalam upaya percepatan infrastruktur ke depan adalah Implementasi kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP sebagai Special Delivery Unit penyediaan proyek infrastruktur, dan Kebijakan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Turut hadir memberikan keynote speech dalam acara tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, diselenggarakan diskusi panel dengan narasumber dari Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/ Bappenas Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementrian Pariwisata. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar