Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengurus Pusat GMKI MB 2018 - 2020 menggelar Dialog Politik Hukum Terkini dengan Tajuk "RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua" pada Sabtu, 28 September 2019 bertempat di Student Center PP GMKI Jl. Salemba Raya No 10 Jakarta Pusat dengan para narasumber antara lain: Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020, Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019, Prof. Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh, dan Prof Marthen Napang, Guru Besar UNHAS Makasar.
Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020 dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa GMKI menggelar Dialog Politik dalam rangka untuk menjelaskan kepada publik, pemerintah dan DPR bahwa memang perlu kehati-hatian dalam pembahasan dan penetapan undang-undang atau rancangan undang-undang.
"Kita jadi bertanya-tanya kenapa di akhir-akhir ini tiba-tiba ada beberapa rancangan undang-undang itu yang mau disahkan, itu memang yang menjadi fokus adalah revisi undang-undang KPK, tetapi kami sudah sampaikan bahwa perubahan atau revisi undang-undang KPK itu. Point yang kita tegaskan harus menguatkan itu sebelum ditetapkan oleh DPR," ujar Corneles Galanjinjinay kepada awak media.
Pada kesempatan yang sama, Prof Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh mengatakan, Saya ini lahir di lingkungan orang Jawa, dimana orang Jawa semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, paham wayang, tetapi semakin diam-diam saja. Sedangkan orang Tapanuli semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, semakin bisa dipercaya omongannya. Tahun 1991 banyak senior GMKI yang tidak suka lihat saya.
Terkait dialog di beberapa WA group yang mengatakan ada Taliban di tubuh, kata Muchtar Pakpahan, tidaklah mungkin ada Taliban ditubuh KPK. Karena tiga orang pimpinan KPK adalah orang Kristen.
“Saya bilang dulu tahun 1991 ada sekitar 70% penduduk Papua usia 15 tahun keatas buta huruf, karena itu harus ada spesial treatment dengan mengedukasi masyarakat Papua, agar pendidikan masuk ke pedalaman Papua dan didik mereka supaya jadi guru atau dosen, sehingga penduduk Papua jadi sejahtera, dan anarkis/kerusuhan bisa dikurangi," ujar Pakpahan.
Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019 mengatakan terkait RUU Kontroversi, kita tinggal menunggu Perpu yang akan dikeluarkan Presiden. Saya yakin Perpu yang akan diterbitkan nantinya dapat mengakomodir kepentingan rakyat sesuai tuntutan mahasiswa. Selain itu, pemerintah perlu berdialog dengan mahasiswa asal Papua untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi selama ini, supaya tidak terulang lagi.
"Saya tetap yakin dan percaya kepada Presiden Jokowi yang dinilainya akan membuat keputusan yang terbaik terkait Perpu yang rencananya akan segera dikeluarkannya," tegas Marthen Napang. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar