Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kantor Staf Presiden, Senin, 13 Mei 2019, kembali menggelar diskusi media soal rencana pemindahan ibukota dengan menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR-RI Muh. Misbakhun, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, Bambang menjelaskan bahwa Bappenas akan menyelesaikan kajian lengkap tentang pemindahan ibukota baru pada akhir tahun 2019 ini, sehingga pada awal tahun 2020 rencana bisa bergerak lebih maju.
“Semua kajian rencananya sudah selesai pada tahun 2019 ini. Sudah ada keputusan. Lalu diusulkan ke DPR untuk memperkuat aturan hukumnya,”papar Bambang.
Sementara itu anggota DPR RI Muh Misbakhun menjelaskan, dengan konfigurasi politik yang ada di DPR sekarang ini maupun lima tahun mendatang, keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan tersebut dipastikan akan mendapat dukungan dari DPR.
“Momentumnya sangat tepat. Kajiannya juga sudah siap. Perhitungan politiknya juga tepat. Dukungan politik menjadi sangat penting untuk merealisasikan pemindahan ibukota,” ujar Misbakhun. Bahkan ia optimis, bukan tidak mungkin apabila pembiayaan yang diperlukan untuk membangun ibukota baru tersebut dapat ditekan seminimal mungkin dengan mengandalkan kekuatan BUMN dan swasta.
“Yang terpenting adalah Pemerintah duduk bersama dengan DPR untuk memperkuat dukungan politik, dan membahas aturan hukum terkait ibukota ini, misalnya dengan memasukkan pembahasan aturannya dalam Program Legislasi Nasional Prioritas,” ujarnya.
Sementara itu Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menegaskan optimismenya bahwa ibukota baru tersebut akan dapat direalisasikan. Ia mengatakan, “Dalam seratus tahun terakhir ini, bahkan sudah lebih dari 30 negara melakukan pemindahan ibukota untuk menjawab tantangan zaman. Ini menjadi semacam tren sekaligus kebutuhan.”
Rencana pemindahan ibukota baru ini memang terus digodok Pemerintah. Setelah pekan lalu mengundang empat gubernur provinsi yang wilayahnya menjadi alternatif ibukota baru, Kantor Staf Presiden terus mengumpulkan masukan dan melaporkan perkembangan penyiapan kajian ibukota baru kepada publik.
Presiden Jokowi sendiri juga langsung mendatangi lokasi-lokasi yang menjadi alternatif ibukota baru. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait lokasi, dan terus melakukan pendalaman terhadap usulan ibukota baru, termasuk mendengarkan masukan dari publik.
“Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung,” ujar Presiden pada akhir bulan April lalu.
Pada awal Mei, Presiden Jokowi juga bergerak cepat dengan mendatangi dua provinsi yang wilayahnya diusulkan sebagai ibukota oleh Bappenas. “Rencana ini harus melibatkan masukan dan kajian dari banyak pihak, termasuk secara akademis maupun secara proses politik,” tambah Jokowi terkait rencana pemindahan ibukota tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menguatkan permintaan Presiden untuk menggali masukan sebanyak mungkin, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini. “Kita kan harus berani berubah. Karena ada referensinya. Brazil tiga kali pindah ibu kota. Akhirnya daerah itu bisa berkembang lebih cepat,” ucap Moeldoko pada awal Mei lalu.(Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar