Fraksi Partai Golkar MPR RI Gelar Seminar Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Seminar dan Peluncuran Buku dengan tema: Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan hari: Senin, 1 April 2019 pukul 09.00-13.00 wib bertempat di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta. dengan Pembukaan oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Ir. H. Airlangga Hartarto, MBA

- Topik 1 Partai Politik Pemilu dan Kesejahteran Sosial
oleh Dr. Alfan M. AIfian selaku Direktur Pascasarjana Ilmu Politik UNAS,

-Topik II Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas oleh Titi Anggraini selaku Direktur Perludem,

-Topik llI Pemilu Menuju Kesejahteraan Masyarakat oleh Dr. Valina Singka Subekti (Dosen llmu Politik Ul)

-Topik lV Catatan Akhir Pemikiran Senior Partai GOLKAR oleh M. Andi Mattalatta, SH, MH

-Moderator: Andini Efferndi selaku Presenter MetroTV.

Hari-hari ini ialah hari-hari hiruk-pikuk menuju pemungutan suara pemilu serentak (pileg dan Pilpres 2019). Banyak catatan yang terkait dengan tema akhlak berpemilu, terutama terkait dengan konteks cara pemenangan kandidat. Mungkin kandidatnya sendiri tidak menyarankan atau memerintahkan hal-hal yang terkait dengan propaganda atau kampanye hitam.

Tetapi, yang kita rasakan, itu masih terjadi di lapangan, dan jauh lebih hebat lagi di media sosial yang diwarnai aneka hoaks. Dalam pemilu, selalu ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkeruh suasana, dan karenanya kita tidak boleh terpancing.

Di sisi lain, etika pemberitaan pemilu oleh media massa kita, seringkali tidak mencerminkan keberimbangan informasi. Berita-berita tumpang tindih dengan kepentingan dukung-mendukung kandidat tertentu. 

Masalah-masalah etis dalam pemilu demikian, kerap tidak terjangkau oleh mekanisme hukum formal kita, sehingga kasus-kasus yang dilaporkan ke Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum pun sering tak efektif.

Penegakan hukum memang suatu keharusan dalam kontestasi pemilu. Tetapi, yang paling mendasar lagi, tetapi ada pada sisi akhlak atau etika berpemilu para aktor dan konstituennya.

Saya kira yang perlu diperjuangkan adalah mewujudkan suatu iklim kompetisi pasar sempurna dalam pemilu. Jor-joran yang ada pun diharapkan dalam tingkat yang wajar, dan yang memenangkan pemilu ialah bukan yang uangnya paling banyak, melainkan karena daya pikat visi dan misinya. Orang mendukung karena ada harapan yang ia yakini bisa diwujudkan oleh kandidat, bukan karena faktor lain, apalagi faktor uang. Sehingga dengan demikian, semua pihak sama-sama berkepentingan untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan kondusif bagi terpilihnya kandidat-kandidat yang terbaik.

Dalam konteks inilah, politik dimaknai sebagai politik nilai. Bahwa dalam pemilu ada seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi, seperti nilai kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kemajuan. Akhlak berpemilu menjamin cara memilih pemimpin tidak dinodai oleh hal-hal yang merusaknya, sehingga pemilu itu sendiri akan membuahkan hasil yang optimal, para pemimpin yang baik dan fungsional dan rakyat tetap dalam persatuan. Persatuan merupakan prasyarat dasar bagi terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih luas. Adalah rumus baku, dalam pembangunan politik (political development, sebagai lawan dari political decay) bahwa stabilitas politik merupakan landasan penting bagi suatu bangsa. (Arianto)