Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari hari Senin, 1 April 2019 menyumbangkan bahan-bahan alat bantu daring (online toolkits) tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Eva Sundari adalah Ketua Kaukus Pancasila DPR RI yang juga Anggota Dewan Kehormatan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) sekaligus anggota Steering Group International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Beliefs (IPPFoRB). Selama ini dikenal aktif memperjuangkan isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).
Acara yang digelar di Media Center DPR-RI pada pukul 10.00 hingga 12.30 wib tersebut dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai pembicara kunci dan narasumber Bobby Adhityo Rizaldi, SE, MBA. CFE, Dra, Eva Kusuma Sundari, M.A.Mde, Dra. Hj. Lena Maryana Mukti, Desi Hanara, Lc, LL dan Meity Magdalena Ussu, SE., MBA.
Dalam acara tersebut, bahan-bahan daring yang telah diperkenalkan kepada anggota parlemen dan pemangku kebijakan terkait di beberapa forum di Manila, Bali, Kuala Lumpur dan Singapura diharapkan dapat diperluas pengenalannya di Indonesia.
Dalam acara tersebut, bahan-bahan daring yang telah diperkenalkan kepada anggota parlemen dan pemangku kebijakan terkait di beberapa forum di Manila, Bali, Kuala Lumpur dan Singapura diharapkan dapat diperluas pengenalannya di Indonesia.
Dengan sumbangan bahan-bahan tersebut diharapkan di bawah kepemimpinan Ketua DPR saat ini parlemen Indonesia dapat berkontribusi menjadi pusat ilmu keparlemenan, sehingga terbangun tradisi intelektual di DPR, dalam hal ini melalui sarana daring. Modul-modul yang ada dalam bahan-bahan itu saat ini belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Karena itu, dengan peluncuran ini berbagai bahan itu diharapkan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Online toolkits ini merupakan kulminasi dari proyek bersama APHR dan National DemocraticbInstitute (NDI) terkait KBB yang bertujuan untuk meningkatkan peran anggota parlemen dalam memproteksi KBB di kawasan Asia Tenggara.
Proyek bersama yang telah diimplementasikan sejak bulan Oktober 2017 ini fokus pada pembangunan kelompok kerja dan jaringan anggota parlemen dan pemangku kebijakan Asia Tenggara yang berkomitmen terhadap isu-isu dan advokasi KBB. Selain itu, aktivitas proyek bersama ini meliputi dialog kebijakan dan misi pengungkapan fakta terkait isu-isu KBB di Kawasan. Saat ini, anggota kelompok kerja ini terdiri atas 17 anggota dan mantan anggota parlemen dari negara-negara di Asia Tenggara.
Upaya di atas tentunya akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi dan perlindungan minoritas di lndonesia untuk masa yang akan datang.
Materi-materi yang termasuk dalam alat bantu daring ini dapat diakses dan diunduh pada tautan berikut: www.forb-asia.org.(Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar