Bedah Buku GBI Negara Dikuasai Kaum Pemodal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gerakan Kebangkitan Indonesia Gelar Bedah Buku Mengapa Kita Harus Kembali Ke UUD 45 hari Jum’at, 15 Februari 2019 pukul : 13.00 - 17.30 wib bertempat di Jakarta Theater Ballroom, Jl. Thamrin, no. 9. Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dengan 

Keynote Speaker, Dr. Hariman Siregar

Pengantar ;
Drs. H. Taufiequrahman Ruky S. H

Pembicara ;
Haris Rusly Moti
Salamudin Daeng
M. Hatta Taliwang
Edwin Soekowati

Moderator ;
Ir. Wawat Kurniawan, Msc.

Para Pembicara, sebagaimana juga mereka kemukakan di dalam buku, berbicara blak-blakan sangat terbuka dan terang-terangan sebagaimana pula dirasakan dan dibicarakan masyarakat luas mengenai berbagai masalah yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perkiraan keadaan yang akan timbul apabila demokrasi yang berdasarkan individualisme dan liberalisme terus diberlakukan.

Demokrasi seperti itu menurut Taufiequrachman Ruky melahirkan pertarungan yang liar dan keras, yang hanya akan melahirkan segelintir elit penguasa.

Demokrasi seperti yang sekarang berlaku adalah demokrasi berbiaya tinggi yang membuat uang menjadi sangat berkuasa.

Artinya orang kaya, kaum pemodal dan kapitalis lah yang akan menguasai partai-partai politik dan bukan rakyat, dan selanjutnya mereka akan menguasai bangsa dan negara Indonesia.

Tentang Pancasila, Taufieq Ruki menyatakan, belakangan banyak beredar slogan dan ungkapan “Aku Pancasila” serta tuduhan terhadap kelompok lain sebagai tidak paham Pancasila bahkan anti Pancasila, anti NKRI. “Pancasila yang mana yang mereka maksudkan?. Pahamkah mereka yang mengaku Pancasilais, bahwa Pancasila yang digagas Bapak Bangsa Kita, Bung Karno dan dikukuhkan secara resmi sebagai Dasar Negara dalam UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, semenjak tahun 2002 sudah tidak lagi menjadi Dasar Falsafah Negara dan tidak lagi menjadi sumber kebijaksanaan bagi penyelenggara Pemerintah serta pengelolaan negara ?”

Jenderal (Purn) Agustadi  menyatakan, Pancasila sebagai dasar negara perlu dirumuskan dalam batang tubuh UUD, di dalam Pembukaan UUD, susunan Negara memang disebutkan terdiri dari lima dasar, tetapi belum diberi nama Pancasila. Karenanya penegasan nama Pancasila sebagai Dasar Negara itu perlu disebutkan di salah satu pasal dalam batang tubuh.

Mengenai sistem Pemilu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga pernah menjadi anggota DPR/MPR selama tujuh tahun ini menyarankan agar disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni sistem perwakilan sebagaimana dalam sila keempat. Pemilu ditujukan hanya untuk memilih anggota DPR dan DPR Daerah, sedangkan Presiden, Gubenur, Bupati dan Walikota dipilih oleh MPR, DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota.

Tokoh aktivis yang juga merupakan salah satu tokoh Gerakan Reformasi 1998 Hariman Siregar menyoroti reformasi yang telah di bajak menuju pembusukan politik dan ekonomi. 

Pembusukan politik merupakan persoalan kompleks bernuansa patologis dalam dinamika kehidupan bernegara akibat merapuhnya institusi-institusi demokrasi oleh banalitas politisi.

Realitas sosial yang centang perentang dan krisis moral di ruang publik adalah penyebab paling menentukan timbulnya pembusukan publik.

Pada hematnya, sejarah reformasi yang menjadi penerobos kebuntuan dan antitesa dari kerusakan di masa sebelumnya, memakan dirinya sendiri, dilumat kembali oleh krisis politik dan moral. Tak berjalannya kanal-kanal demokrasi dan terciduknya pemimpin lembaga tinggi negara serta para kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menandai rusaknya sistem politik-kenegaraan.

Reformasi yang kita mau adalah reformasi yang tidak sekadar pemilu lima tahunan, melainkan berfungsinya pilar-pilar penyangga demokrasi yakni penegakkan hukum yang adil, partai politik yang modern, pers yang sehat dan masyarakat sipil yang konsisten, yang semuanya membawa pada perbaikan taraf hidup rakyat.

Namun Hariman Siregar menyayangkan, reformasi yang kemudian menghasilkan Amandemen UUD, kental nuansa liberalismenya dan tercerabut dari akar budaya bangsa. Amandemen UUD membuat rakyat terpecah belah dan sekaligus produk yang membuat orang asal ngomong, bohong, fitnah, adu domba dan sombong. Prinsipnya bikin gesekan sosial. Pemilihan capres dan cawapres saja, patut dinilai tidak sehat, transaksional, jegal menjegal yang penuh dengan nafsu haus kekuasaan.

Pakar hukum tatanegara yang khusus datang dari Surabaya, Dr. Soetanto Soepiadhy SH, MH menilai, perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan ketatanegaraan dan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat, juga penyimpangan terhadap cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 

Hal itu bisa memicu konflik baik horizontal maupun vertikal, dan solusi untuk mencegahnya adalah dengan kembali ke UUD 1945.

Tulisan dan pandangan tokoh-tokoh dalam 3 (tiga) buku tersebut, yaitu

(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disertai Adendum;

(2) Bangkit Bergerak Berubah atau Punah dan

(3) Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945 sangat jelas, lugas dan tanpa tedeng aling-aling lagi mengupas keadaan sekarang, kajian perkiraan keadaan masa depan.

Sepanjang kegiatan mengkritisi UUD Amandemen semenjak awal 2000-an, baru kali ini tokoh-tokoh masyarakat tersebut bicara sekeras dan seterbuka seperti itu secara tertulis, baik tentang orang orang munafik yang sekarang sok Pancasilais sampai pada gambaran bahaya yang akan segera timbul jika UUD Amandemen terus dijalankan khususnya dalam Pemilihan Umum.

Usulan Para Tokoh Kepada MPR RI

1) Perlunya MPR RI melakukan program sosialisasi secara berkelanjutan tentang rangkaian sejarah lahirnya Dasar Negara yang kita kenal dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan nama Undang Undang Dasar 1945, agar nilai-nilai, cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Indonesia Merdeka oleh The founding fathers and mothers, tetap lestari.

2) Mengingat kandungan dan nilai-nilai hasil amandemen UUD 1945 tidak sama dengan UUD 1945 aslinya, maka untuk tidak diberi nama UUD 1945. 

Hasil amandemen UUD 1945 lebih tepat jika diberi nama UUD 2002, sehingga bisa dipertanggung-jawabkan secara akademis dan tidak membingungkan generasi demi generasi.

3) MPR perlu membentuk Komisi Konstitusi dengan anggota para pakar berbagai disiplin ilmu yang terkait, berjiwa Pancasilais, bukan anggota Parpol dan tidak terlibat amandemen, dengan tugas :

a) Mengkaji konstitusi hasil amandemen UUD 1945, baik secara akademis apakah pasal-pasalnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b) Apabila dalam kajian ternyata pasal-pasalnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan berdampak buruk terjadinya perpecahan bangsa sehingga membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar menyarankan kepada MPR bentuk langkah penyelamatan bangsa dan negara.

c) Apabila saran yang diajukan untuk penyelamatan bangsa dan negara kembali ke UUD 1945, maka dalam rangka menyongsong kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, Komisi Konstitusi agar menyusun penyempurnaan UUD 1945 dengan cara memberikan adendum tanpa merusak aslinya.

4) Masa kerja Komisi Konstitusi tidak dibatasi hanya pada masa bakti MPR RI saat ini, tetapi berkelanjutan dengan masa bakti MPR RI berikutnya.

5) Buku “Bangkit, Bergerak, Berubah atau Punah” dan “Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945” serta buku “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Disertai Adendum” dari Gerakan Kebangkitan Indonesia, kiranya dapat sebagai bahan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap saran-saran di atas.

                                                             Reporter : Arianto