Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Bina Bangun Bangsa, Nur Ridwan sangat mendukung rencana program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggandeng Ormas dalam menjalankan Program Pembangunan DKI. Ini sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat Bina Bangun Bangsa yang selalu mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional di segala bidang.
Anies Baswedan membuktikan janji-janjinya selama masa kampanye sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017, maju kotanya bahagia warganya. Dengan begitu, ia telah membuktikan dirinya sebagai Gubernur DKI yang Amanah, membawa maju kotanya dan bahagia warganya.
Semoga ini bisa dikuti pula oleh setiap pemimpin daerah lainnya, dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Seperti kita ketahui bersama pola kepemimpinan Anies Baswedan sangatlah berpihak pada pribumi yang mendiami wilayah Jakarta.
Salah satu contoh bukti keberpihakan Anies terlihat saat ia kekeuh menutup 1 lajur jalan di depan Stasiun Tanabang. Sikap skeptis dan sinis berbagai pihak ia abaikan demi rencana manusiawi yang tengah ia upayakan, yaitu membuat kios atas jalur jalan di sepanjang Jalan Kebon Melayu tersebut.
Anies tanpa mulut kasar dan kotor yang mengesani majikan atau pemilik negeri ini, namun hanya dengan tebar senyum mampu meraih berbagai prestasi. Mulai dari predikat dari BPK, bidang olah raga hingga pola kepemimpinannya. Tak ayal, Anies mampu membetot perhatian masyarakat Jakarta dan masyarakat luar Jakarta secara nasional. Akankah ia mampu menjadi Pemimpin tingkat nasional di masa depan? Rasanya, hanya waktu yang akan menjawab.
Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun Ibu Kota dengan memberdayakan organisasi masyarakat (ormas) dan warga dengan cara menggalakkan program swakelola tipe III dan tipe IV untuk pembangunan di Ibu Kota.
“Yang akan kita lakukan bukan hanya sekedar penataan kampung kumuh, namun program kita semua kita akan mendorong penggunaan pengadaan barang dengan swakelola tipe 3 tipe 4,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/2).
Menurut Anies pelibatan ormas itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres itu swakelola dibagi ke dalam empat jenis.
Adapun swakelola tipe I mengamanatkan pemerintah untuk langsung melaksanakan program. Swakelola tipe II pelaksanaan program oleh para ahli atau konsultan. Swakelola tipe III memungkinkan program DKI dikerjakan ormas dan swakelola tipe IV dikerjakan oleh masyarakat.
“Penyelenggaranya tidak harus berbentuk perusahaan tapi bisa organisasi masyarakat. Semacam Karang Taruna. Kemudian masyarakat RT/RW, PKK, jadi rencana untuk menggunakan tipe III tipe IV tidak terbatas pada penataan kampung. Tetapi juga untuk setiap kegiatan,” lanjut Anies.
Anies tak merinci ormas apa saja yang akan digandeng Pemprov DKI nanti. Dia hanya mencontohkan kegiatan pembangunan jalan di gang hingga penyediaan makanan di sekolah-sekolah bisa dilakukan oleh masyarakat atau ormas.
Menurut Anies lebih lanjut, Perpres 16/2018, memungkinkan masyarakat lebih leluasa untuk mengerjakan program tanpa menunggu hibah yang turun. Salah satu program yang akan digunakan dengan sistem ini adalah pembangunan Kampung Kumuh di Ibu Kota. **
Konttibutor DNM : Hans Suta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar