Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals disingkat SDGs adalah 17 tujuan yang telah di tentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara- negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.
Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang ditandatangani oleh pemimpin - pemimpin dari 189 negara sebagai deklarasi millenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan kegiatan konferensi mahasiswa pada tanggal 3-6 Desember 2018 dengan tema “konsolidasi mahasiswa dalam pelaksanaan demi pencapaian sustainable development goals di Indonesia”.
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi mahasiswa sebagai Agent of Change dan generasi millenial yang seharusnya mimpi mengambil peran dalam pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Kegiatan konferensi mahasiswa ini di hadiri oleh sekitar 83 institusi dengan jumlah peserta sekitar 150 orang.
Topik pembahasan yang menjadi agenda dalam konferensi mahasiswa tersebut salah satunya adalah “strategi mewujudkan kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia 2030 tanpa kemiskinan dan kelaparan” yang dihadiri oleh Direktur Pengadaan BULOG Mayjend (Purn) Dr. Bachtiar S.IP M.AP, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, Ketua Komite Pedagang Pasar Abdul Rosyid dan Ahmad Nabil Bintang selaku Ketua Umum Dema - UIN Jakarta.
Menurut Mayjend (purn) Dr. Bachtiar S.IP M.AP untuk menuju dan mencapai kedaulatan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia maka harus mengembangkan dan membangun SDM yang memadai- intensifikasi, revitalisasi dan penataan kembali on form dan of form. Kemudian perlu juga mendorong BULOG untuk diberikan kewenangan yang lebih luas di bidang pangan.
Kemudian menurut Tanri Abeng harus ada perubahan sistem politik ekonomi yang baru dan inklusif. pemerintah juga perlu mengembangkan dan membantu pembentukan Badan Usaha Milik Rakyat. Sehingga usaha-usaha mikro pun bisa berpartisipasi dalam mewujudkannya.
Menurut Ketua komite pedagang pasar perlu adanya perhatian kepada petani dan para pedagang karena yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah distribusi atau mata rantai yang masih panjang dari petani kepada konsumen. Sehingga harga ditingkat petani rendah sedangkan ditingkat konsumen tinggi, hal ini terjadi karena masih banyak cukong yang harus diberantas dan dipotong distribusinya.
Terakhir, menurut Ahmad Nabil Bintang selaku Ketua Umum Dema - UIN Jakarta agar pangan di INDONESIA lebih makmur untuk kesejahteraan rakyat Indonesia karena ini sangat penting mengingat SDGs adalah program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi perlu diingat rencana ini perlu diimplementasikan dengan baik. Sehingga SDGs bisa di laksanakan dengan optimal.
Wartawan : Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar