Pre Launching integrasi kartu pembayaran elektronik transportasi antara PT. Kereta Commuter Indonesia dengan Perum PPD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Integrasi dalam layanan transportasi menjadi faktor penting dalam mendorong minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.

Selain terintegrasi secara fisik, keterpaduan sistem pembayaran transportasi antar moda juga harus dilakukan. Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran perjalanan lintas dan multi moda transportasi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono melakukan Pre Launching integrasi kartu pembayaran elektronik transportasi antara PT. Kereta Commuter Indonesia dengan Perum PPD di Jakarta, hari Senin, 31 Desember 2018 pukul 15.00 - 16. 00 wib bertempat di Stasiun Kereta Api Sudirman, Dukuh atas, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta.

Menurut Bambang, pre launching ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepemahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara Kementerian Perhubungan dengan Bank Indonesia tentang penerapan penggunaan kartu elektronik pembayaran transportasi sesuai kebijakan Bank Indonesia yaitu Gerbang Pembayaran Nasional. Dimana semua kartu elektronik harus bisa digunakan di semua moda transportasi. “Ini supaya masyarakat nyaman dan tidak dibebani biaya membeli berbagai kartu transportasi”, jelas Bambang.


“Dengan demikian kartu transportasi nantinya dapat digunakan untuk semua moda atau one card for all “ tambah Bambang.

Bambang juga menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelayanan transportasi yang terintegrasi, BPTJ telah membentuk konsorsium pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi di wilayah Jabodetabek dengan Ketua PT. Kereta Commuter Indonesia.

Adapun anggota dari konsorsium tersebut terdiri dari PT. MRT Jakarta, PT. LRT Jakarta Propertindo, PT. Trans Jakarta, PT. Railink, Perum DAMRI dan Perum PPD.

Sebagai acuan, Bambang juga menambahkan bahwa BPTJ juga telah membentuk standarisasi platform kartu elektronik transportasi nasional sebagai panduan para operator transportasi dalam mengembangkan integrasi sistem pembayaran kartu elektronik transportasi.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari progress kegiatan yang terus berjalan dimana sistem IT PPD dengan Sistem IT KCI sudah interoperability ( kartu bisa saling terkoneksi ). Kartu elektronik pembayaran PPD sudah bisa di baca di “gate in” nya KCI” jelas Bambang.


Dirinya juga menyampaikan bahwa Pengintegrasian seluruh sistem pembayaran transportasi, saat ini sedang dalam proses oleh Bank Indonesia.

Amanah Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Sistem transportasi yang terintegrasi menjadi salah satu dari 9 pilar kebijakan pembangunan transportasi jabodetabek yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi
Jabodetabek (RITJ) pula, sampai dengan tahun 2029 target modal share angkutan umum di wilayah Jabodetabek adalah sebesar 60%.


Dimana pada tahun 2018, modal share angkutan umum Jabodetabek sebesar 29,9%. Selain dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum massal, dibutuhkan pula integrasi dalam meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan.

Selain keterintegrasian antar moda, melalui sistem pembayaran yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.


Lebih dari itu, outcome dari implementasi pembayaran yang terintegrasi juga dapat mencatat data terkait pergerakan masyarakat wilayah Jabodetabek. Sehingga kedepan, proses perencanaan hingga eksekusi suatu kebijakan dapat berpijak pada data tersebut.

                                                                 Reporter : Arianto