ELITE POLITIK TRANSAKSIONAL
Kalau
ada berita sejumlah elite politik atau politisi dari hampir semua partai
dinilai tidak komitmen terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia, karena para
elite politik tersebut tidak mempunyai wawasan Kebangsaan atau jiwa
nasionalisme di ragukan. Sebab sejak zaman orde baru pimpinan Pak Harto ajaran
politik Transaksional di kembangkan sedemikian rupa, sehingga semua urusan
pakai uang, sampai proses pengadilan sekalipun.
Karena
sudah menjadi kader dari zaman tersebut maka solidaritas berbangsa tidak ada
lagi. Pemilu 1999 dapat disebut agak baik karena produk reformasi akibat
belenggu politik diktator Soeharto menjadi era Demokrasi. Akan tetapi kurun
waktu belakangan ini kembali ke jiwa orde baru lagi.
Tidak heran kalau setiap elite politik atau
politisi menyempatkan aji mumpung dengan sistem transaksional ini dapat duduk
di legislatif atau eksekutif. Bak kata Adam Malik dulu semua bisa di atur.
Rakyat tidak mungkin mampu menuntut banyak perubahaan, sepanjang elite
transaksiona lini berkuasa. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) dan MK (
Mahkamah Konstitusi ) sebuah Lembaga Negara yang diharapkan rakyat dapat
membentuk proses perubahan kehidupan Negara ke depan. **(Red-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar