DNM.com (Medan)
Munculnya surat penanganan Tagar #2019GantiPresiden, yang di keluarkan oleh pemerintahan kota medan melalui Sekretaris Daerah Ir. Syaiful Bahri pada tanggal 4 mei 2018, kini menjadi Polemik.
Dengan keluarnya surat tersebut, Rafid Febri Ismadi, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan mengatakan Pemko Medan Jangan Terlalu Bodoh dalam menyikapin persoalan Hastag #2019GantiPresiden yang ada di pakai dalam bentuk pakaian oleh masyarakat.
Yang di lakukan masyarakat tersebut tidak ada yang bisa di salahkan kerena itu bentuk sikap kritis dan benar untuk pemerintahan indonesia saat ini.
Masyarakat hanya menuntut 2019 ganti presiden, bukan 2018 ganti presiden. kalau yang di buat hastag #2018GantiPresiden, itu baru salah karena sudah ada indikasi mengkudeta presiden RI. ujar Rafid yang juga wakil ketua DPD KNPI Kota Medan.
Pemko Medan harus tahu 2019 nanti kita akan di hadapin dengan pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Jadi yang di lakukan masyarakat dalam berpakaian #2019GantiPresiden, jangan pernah di larang dan di tertibkan karena mereka tidak salah.
Lebih lanjut rafid mengungkapkan kalau pemko medan melarang dalam penanganan kaos hastag #2019GantiPresiden, berarti pemko medan telah melanggar Hak Asasi Manusia. dalam berpakaian pun di larang. sekali lagi saya sampaikan pemko medan jangan bodoh dan di jadikan alat dari penguasa negeri ini untuk berperang dan bermusuhan kepada masyarakat,ingat mereka beli kaos tersebut pakai uang mereka sendiri bukan uang pemko medan Tegas Rafid Febri Ismadi. **(RFI/Red-13)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar