 |
| Tjahyo Kumolo dan Erry Nuradi |
DNM.com (Medan)
Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi mendorong dan menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumut tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pilkada serentak yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.
“Kalau tidak netral tentu ada aturannya. Pak Mendagri selalu memberikan persyaratan kepada kami untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral,” ujar Gubsu pada acara Pembekalan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon Kepala Daerah-Gubernur, Walikota, Bupati beserta para Wakil dan Temu Media yang diselenggarakan oleh KPK dan KPU Sumut, di aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Selasa (24/4).
Turut hadir pada kesempatan tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, FKPD Provsu, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Ketua Bawaslu, Safrida Rasahan, 21 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 2 pasangan dari Provinsi Sumatera Utara , 3 pasang dari Kota Padang Sidempuan, 4 pasangan dari Kabupaten Batu Bara, 2 pasangan dari Kabupaten Dairi, sepasang dari Kabupaten Deli Serdang, 2 pasangan dari Kabupaten Langkat, 3 pasangan dari Kabupaten Padang Lawas, sepasang dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan 3 pasangan dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Gubsu juga menyebutkan, guna mendukung pilkada serentak di Provinsi Sumatera Utara, Pemprovsu telah menyediakan anggaran berupa hibah sebesar Rp1,2 triliun.
Adapun rincian hibah tersebut yakni untuk KPU Sumut sebesar Rp855 miliar lebih, untuk Bawaslu Rp273 miliar lebih dan untuk pengamanan Polda/Kodam yang masing-masing sebesar Rp130 miliar dan Rp19 miliar.
“Diharapkan dengan anggaran ini, penyelenggaran pilkada serentak dapat bermanfaat dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas,” ujar Erry.
Adapun rincian hibah tersebut yakni untuk KPU Sumut sebesar Rp855 miliar lebih, untuk Bawaslu Rp273 miliar lebih dan untuk pengamanan Polda/Kodam yang masing-masing sebesar Rp130 miliar dan Rp19 miliar.
“Diharapkan dengan anggaran ini, penyelenggaran pilkada serentak dapat bermanfaat dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas,” ujar Erry.
Gubsu juga mengapresiasi kegiatan pembekalan yang digelar oleh KPK RI guna melakukan pilkada yang jujur adil dan transparan sehingga menghasilkan kepala daerah yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Serta mengutamakan pelayanan publik yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Disampaikannya juga bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan tim Satgas Korsupgah KPK, Pemprovsu adalah terbaik pertama dalam menindaklanjuti rencana aksi Korsupgah KPK RI.
“Ada 9 rencana aksi yang kami lakukan antara lain penerapan e-government pada bidang perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan barang, jasa dan pelayanan terpadu satu pintu, perbaikan manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimaliasi pendapatan daerah dengan menggunakan Samsat online, pembenahan asset daerah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik,” sebut Erry. **(Red-88)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar