DNM.com (Jakarta)
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono menegaskan bahwa TNI akan netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018 nanti. Hal ini dikatakan Mulyono pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD tahun 2018 yang berlangsung di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2018).
Mulyono mengatakan adapun Rapim tersebut diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Rapim TNI beberapa waktu lalu.
“Tentunya dalam rapim ini kita mengacu pada kebijakan-kebijakan, pentunjuk-petunjuk serta arahan yang sudah disampaikan pada saat rapim TNI. Kali ini kita padukan dengan apa tindak lanjut Angkatan Darat (TNI AD), kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Angkatan Darat,” ucap Mulyono
Selain itu Mulyono juga menjelaskan selain membahas soal kesiapan TNI AD dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019, dalam Rapim TNI AD dia juga mengingatkan soal netralitas TNI. Menurut dia, netralitas TNI sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
“Netralitas TNI sesuai arahan Panglima TNI itu sudah harga mati tidak boleh ditawar. Terkait dengan netralitas, itu sudah komitmen kita dan itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dulu sudah pernah terjadi dan sekarang tidak akan mungkin dulu yang pernah kita rasakan bagaimana pahitnya pilkada dan sebagainya dan itu tentunya menjadi pengalaman dan tidak boleh terjadi,” tegas Mulyono.
Mulyono mengatakan terkait netralitas, Panglima TNI pun telah berulangkali menekankan ini dalam berbagai kesempatan. Untuk itu Masyarakat tak perlu khawatir atau meragukan netralitas TNI.
“Yakinlah masyarakat tidak usah khawatir terlepas ada calon mantan 2 purnawirawan dan sebagainya, itu semuanya sesuai prosedur dan semua sudah ada aturannya. Jadi tidak usah dikhawatirkan, kalau nanti calonnya dari AD di situ AD nanti akan memilih semua, itu bukan jaminan. Tapi itu kan pilihan masing masing, semua punya hak untuk memilih siapapun,” sambungnya.
Mulyono juga mengungkapkan TNI juga sudah menyiapkan unsur-unsur intelijen untuk melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan untuk memastikan TNI netral dan tidak terlibat dukung mendukung dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. “Saya jamin prajurit saya yang melakukan kampanye gelap untuk memenangkan satu kontestan, dari TNI itu tidak ada,” tegasnya.
Terkait masalah pengamanan Pilkada 2018, Mulyono mengatakan TNI AD akan membantu pihak kepolisian dalam mengantisipasi ancaman kerusuhan saat pilkada berlangsung. “Salah satu tugasnya adalah membantu kepolisian dalam memelihara keamanan dan stabilitas ketertiban masyarakat, ancaman atau potensi yang terjadi pada saat pilkada adalah kerusuhan masyarakat,” tutur Mulyono.
Lebih lanjut Mulyono menuturkan TNI akan berada di bawah koordinasi kepolisian dalam pengamanan Pilkada 2018. Nantinya jumlah personel TNI yang dikerahkan tergantung pada kebutuhan pihak kepolisian. “Dalam peran TNI untuk pilkada ini adalah membantu kepolisian. Saya di bawah kordinasi kepolisian. Seberapa kekuatan yang dikerahkan itu tentunya berdasarkan permintaan kepolisian, dan tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda itu kesiapan dan peran kita untuk pilkada,” tandas Mulyono. **(Rel-FN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar