Dua "Jenderal" Bertemu Sepakat Mengawal Perjalanan Negara

SBY - Prabowo Melakukan Salam Komando

Jawa Barat (DNM)

Pertemuan dua tokoh politik yakni Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto yang digelar di Kediaman SBY, Puri Cikeas Bogor Jawa Barat Malam ini (27/7) berlangsung santai.

Prabowo hadir sekitar pukul 20.30 wib didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerinda Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Fadli Zon, sedangkan SBY juga didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan. 

Selanjutnya SBY dan Prabowo menuju Pendopo untuk menikmati Makan Malam Nasi Goreng yang sudah menjadi langganan Presiden RI Keenam dan Pengurus Partai Demokrat, usai Makan Nasi Goreng SBY dan Prabowo Meninggalkan Pendopo dan masuk ke Kediaman SBY untuk melakukan Perbincangan tertutup.

SBY - Prabowo saat Menikmati Nasi Goreng

Pertemuan dua petinggi partai tersebut membahas beberapa point diantaranya tentang hasil RUU Pemilu yang baru disahkan oleh DPR RI, karena Partai Demokrat dan Partai Gerinda serta PKS dan PAN  menyatakan Menolak RUU Pemilu tersebut terutama dalam pembahasan ambang batas pengajuan calon Presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 Persen kursi DPR atau 25 Persen Perolehan Suara Nasional.

SBY - Prabowo juga bersepakat untuk Mengawal Perjalanan Bangsa dan Negara, Partai Demokrat dan Partai Gerinda akan meningkatkan Komunikasi Politik menjadi lebih baik, bekerjasama tapi tidak membentuk koalisi. Selain itu kerjasama yang dibangun tidak hanya dalam pembicaraan politik strategis saja namun menyangkut gerakan Moral juga.

Berikut Kutipan Konfrensi Pers yang disampaikan SBY dalam pertemuan tersebut.

"Kami  memikirkan sebuah gerakan moral dilakukan, tidak hanya gerakan politik tetapi juga gerakan moral. Gerakan Moral diperlukan manakala perasaan dan pikiran rakyat dicederai. Kalau kami merasakan rakyat kita diseluruh Tanah Air perasaannya, kepentingannya, aspirasinya tidak didengar oleh penyelenggara negara. Wajib bagi kita mengingatkan kita memberikan koreksi, sah," kata SBY. 

Selanjutnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa Pemilu merupakan hal yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara, untuk itu Fraksi Gerinda tidak ingin terlibat dan bertanggung jawab dalam pengesahan UU Pemilu yang bisa merusak demokrasi, terutama mengenai ambang batas Pemilihan Presiden.

"Kita tidak mau ikut bertanggungjawab, tidak mau ditertawakan sejarah. Silahkan berkuasa hingga 10 tahun, 20 tahun, namun diujungnya sejarah menilai," ujar Prabowo kepada Wartawan saat Konfrensi Pers. ** (EPR)