Gunakan Kesempatan Libur Idulfitri untuk Ubah Alas Hak Tanah dari Girik Menjadi Sertipikat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Menjelang Idulfitri 1446 H, sebagian masyarakat Indonesia mulai mempersiapkan perjalanan mudik ke kampung halaman. Saat berkumpul bersama keluarga, biasanya menjadi momen pertemuan dan membicarakan banyak hal seputar keluarga, salah satunya soal kepastian hukum aset tanah milik keluarga. Jika ternyata alas hak tanah yang dimiliki masih berbentuk girik, masyarakat tak perlu resah dan bisa menggunakan libur lebaran ini untuk meningkatkan girik menjadi Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.

“Mungkin biasanya anak-anak sibuk di tanah rantau. Lalu saat berkumpul di hari Lebaran, ternyata ada aset tanah milik orang tua yang belum memiliki alas hak sertipikat, masih berbentuk girik. Ya ini momen yang tepat untuk menyertipikasi aset tanah. ATR/BPN juga tetap beroperasi meski terbatas, ini bisa dimanfaatkan buat masyarakat yang perlu layanan pertanahan,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, Rabu (02/04/2025).

Girik tanah itu sendiri adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa lalu yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Itulah mengapa masyarakat yang masih memiliki girik tanah, hendaknya ditingkatkan status hukumnya menjadi Sertipikat Hak Milik agar lebih aman di mata hukum Indonesia terkini. 

Harison Mocodompis kemudian menjelaskan, untuk mengurus perubahan dari girik ke sertipikat ada dokumen yang perlu disiapkan masyarakat. "Proses ini dimulai dengan menyiapkan dokumen-dokumen penting, seperti girik tanah. Lalu, perlu siapkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta surat pengajuan permohonan yang ditulis di atas meterai,” jelas Harison Mocodompis.

Secara lebih lengkap, ia mengimbau agar masyarakat mengecek syarat-syaratnya terlebih dahulu di aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan begitu, sebelum mengajukan permohonan ke Kantah, pemilik tanah melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan.

“Sebelum datang ke Kantah, masyarakat sekarang juga bisa cek syarat yang dibutuhkan terkait permohonannya dan berapa estimasi biayanya dari Sentuh Tanahku. Di aplikasi ini juga pemilik tanah bisa mengecek alur berkasnya yang sudah masuk dan diproses di Kantah,” terang Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN.

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh di Play Store dan App Store secara gratis. Selain dari aplikasi ini, para pemilik tanah juga dapat berkonsultasi dengan Kantah setempat jika ingin mendapat panduan lebih lanjut mengenai berbagai layanan pertanahan yang dibutuhkan. (AR/YZ)

Read More

Open House Idulfitri, Menekraf Riefky Silaturahmi ke Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden RI, Prabowo Subianto menggelar _“Open House_” atau Gelar Griya di Istana Negara yang dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wamenekraf), Irene Umar, dan jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih beserta keluarga, Senin, 31 Maret 2025. Selain dihadiri sejumlah pejabat negara dan para duta besar, _“Open House”_ juga terbuka bagi masyarakat umum yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

“Idulfitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk jadikan Idulfitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadaban untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam acara “Open House” tersebut Presiden RI bersama putranya Didit Hediprasetyo secara langsung menyambut dan menyalami para tamu yang hadir. Turut hadir pula Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bersama istri Mufidah Kalla. Sementara Menekraf Riefky hadir bersama istrinya, Adinda Yuanita dan ketiga putranya.

Menekraf Riefky mengatakan bahwa lebaran momen memperkuat silaturahmi guna kebersamaan, termasuk antarkementerian dan lembaga.

“Di momen penuh berkah ini, saya selaku Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif bersama seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan hati yang bersih, perkuat silaturahmi, dan manfaatkan momen lebaran bersama orang-orang terkasih agar terasa menyenangkan,” ujar Menekraf Riefky.

Kementerian Ekraf/Badan Ekraf juga senantiasa membangun semangat kebersamaan untuk memastikan suasana lebaran berjalan dengan baik dan dalam kondisi tenang. Dengan demikian semangat kolaborasi terus tumbuh sebagai aset untuk memajukan kreativitas Indonesia ke depan.

“Setelah lebaran, saatnya kita bangun semangat baru dengan ide-ide kreatif yang lebih segar. Kita bangun ekonomi kreatif yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Bersama kita dukung kreativitas-kreativitas anak bangsa untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Menekraf Riefky.

 

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Menekraf Riefky telah melaksanakan salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah / 2025 Masehi di Masjid Istiqlal. Tampak hadir juga Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Menko PMK, Pratikno; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Kebudayaan, Fadli Zon; Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; dan sejumlah menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih.

"Semoga semua diberi kebahagiaan dan keberkahan di hari yang mulia ini bersama keluarga tercinta," imbuh Menteri AHY usai salat Ied.

 

Tradisi baik selama lebaran ini menjadi modal penting dalam mewujudkan visi Pemerintah untuk membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan Asta Cita nomor 8, yang berkomitmen untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antarumat beragama dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif di bawah kepemimpinan Menekraf/Kabekraf Teuku Riefky Harsya dalam 5 tahun menargetkan pencapaian 27 juta lapangan kerja khususnya generasi muda, dalam tujuan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Dibantu Irene Umar sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Menekraf Riefky mendorong 17 subsektor ekraf untuk mewujudkan visi misi Prabowo-Gibran, khususnya Asta Cita nomor 3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif.

Melalui penguatan ekosistem secara _hexahelix_, Kementerian Ekraf/Badan Ekraf diyakini akan mampu menjadi _the new engine of growth_ atau mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. (Ar)

Read More

Pasca Lebaran, Kemenko Polkam Pantau Layanan Kunjungan Keluarga di Lapas Cipinang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemanan melalui satuan tugas yang di pimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta.

“Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,” jelas Marsda TNI Eko Dono Indarto saat meninjau lokasi di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Dalam kunjungan ini, tim Kemenko Polkam melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran, memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

“Bentuk layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah cukup bagus, terbukti mekanisme dan tata kelola nya dijalankan dengan baik, tanpa mengabaikan faktor keamanan, tapi bisa tetap dekat dengan masyarakat para pengunjung lapas yg akan menengok keluarganya.,” ungkapnya.

Deputi Kominfo Kemenko Polkam menyampaikan harapannya bahwa layanan publik seperti yang dilaksanakan oleh Lapas Cipinang dapat ditiru di tempat lain. “Hal ini perlu ditiru di tempat lain, bahwa bentuk pelayanan publik yang totalitas menjadi komitmen pemerintah untuk hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nya. Kami berharap mudah-mudahan layanan semakin meningkat dan masyarakat semakin percaya kepada kita semua bahwa kita ada untuk melayani masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kemenko Polkam, menjadi bagian dari strategi dalam menyelenggarakan layanan kunjungan yang optimal.

 "Kami ingin memastikan bahwa Warga Binaan dapat merayakan Idulfitri bersama keluarganya dalam suasana yang aman dan tertib. Kehadiran Tim Siaga Pemantauan Kemenko Polkam ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang humanis dan berkualitas," ungkap Wachid

Dengan pemantauan langsung dari Kemenko Polkam, Lapas Cipinang memastikan layanan kunjungan Idulfitri berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur pemasyarakatan. Langkah ini sejalan dengan prinsip “Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat bagi Masyarakat”, di mana setiap kebijakan tidak hanya berfokus pada pembinaan Warga Binaan, tetapi juga berdampak positif bagi keluarga mereka dan masyarakat luas. (Ar)

Read More

APTIKNAS Meriahkan Pameran Internasional Shenzhen IEAE 2025

Duta Nusantara Merdeka | Shenzhen

Pameran International Electronics & Smart Appliances Expo (IEAE) di Pusat Konvensi dan Pameran Shenzhen, China baru-baru ini berakhir dengan sukses. Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) yang dipimpin langsung Ir. Soegiharto Santoso, SH selaku Ketua Umum turut meramaikan pelaksanaan IEAE di Shenzhen selama tiga hari dari 20 - 22 Maret 2025. 

Pameran ini didukung oleh Kamar Dagang Elektronik Guangdong, dan diselenggarakan oleh Guangdong Chaoyu Exhibition Co., Ltd., Beragam produk baru terlaris dan trendi dipamerkan selama ajang ini berlangsung dan menarik banyak pengunjung. 

“Kami bersama-sama menghabiskan waktu beberapa hari untuk menghadiri Shenzhen IEAE. Kegiatan IEAE dilaksanakan pertama kali tahun 2017 di Indonesia, dan kemudian berkembang di beberapa negara, seperti China, Vietnam, dan Rusia, hal ini dapat terjadi karena kerja keras dan kerja professional tim Chaoyu Expo dibawah kepemimpinan Mr. Jason Chen selaku Founder and Chairman of Chaoyu Expo dan Mr. Leo Mo selaku Partner & Vice President of Chaoyu Expo,” ungkap Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso, perwakilan dari Indonesia dalam keterangan tertulisnya usai kembali dari Shenzhen, Jumat (28/3/2025) di Jakarta.

Delegasi Indonesia khususnya dari APTIKNAS dipimpin Ketum Soegiharto Santoso dan didampingi Sekjen APTIKNAS Fanky Christian serta sejumlah pengusaha antara lain; Richie Eviendy (V2 Indonesia), Michael Saputra (BARDI), Andy Tanamas (ERAFONE), Sandy Marcus (AZKO), Eric Adi Saputra (AZKO), Hendrix Tjhin (GOOD GAMING SHOP), Alex Sutono (BOLDE), Pan Heri Hertanto (ACMIC), Ngaliman Ng (KiRee), Joni (INDOMAKMUR SEJAHTERA), Lince Salim (DUNIA KIDO), Youce Salim (DUNIA KIDO) Selina Ting (LEKA), Sutjiadi Lukas (AMI), Susanto (AMI), Sherlyn Marvella (AMI), Stephanus Bart Nureka (AIMI) dan Susanty Widjaya (ASENSI).

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi APTIKNAS untuk hadir di IEAE Expo di Shenzhen, salah satu platform inovasi paling terkenal di dunia dalam bidang elektronik dan teknologi,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Ia menambahkan, di pameran ini APTIKNAS mengadakan pertemuan business matching dari seluruh peserta Indonesia dengan beberapa perusahaan dari China,” 

Shenzhen IEAE tahun ini juga sangat spesial, karena Chaoyu Expo juga merayakan HUT ke 10, dan ini merupakan satu kebanggaan karena kerja sama yang terjalin selama ini dengan pihak APTIKNAS. Chaoyu Expo, Peraga Expo juga merupakan mitra terbaik APTIKNAS sejak 2017. “Dan kami bersiap diri untuk melaksanakan IEAE di Indonesia untuk kesekian kalinya pada 6-8 Agustus 2025 mendatang,” ungkap Hoky.

Selain PERAGA Expo, Hoky menambahkan, kiprah Chaoyu Expo di Indonesia juga semakin nyata karena dibentuknya tim Indonesia dengan Jonathan Andrew Hendrata selaku Country General Manager Chaoyu Indonesia, Dewi Fricida selaku Business Development Lead, dan Davin Wiriady selaku International Sales Executive serta Kezia Magdalena selaku Marketing Specialist.

Hoky juga mengatakan, Shenzhen, kota yang dikenal sebagai jantung inovasi dan manufaktur global, adalah tempat yang tepat untuk pertemuan ini. “Saat kita melangkah ke era transformasi digital, AI, dan teknologi pintar yang menarik ini, IEAE Expo berfungsi sebagai platform penting untuk mendorong kolaborasi, mengeksplorasi solusi inovatif, dan membentuk masa depan industry,” terangnya. 

APTIKNAS dengan bangga kembali memberikan dukungannya pada pameran dan forum internasional ini yang menghadirkan teknologi, ICT, IoT, AI, Drone dan Robotika, untuk memenuhi kebutuhan informasi dan bisnis terkait solusi dan penyedia smart city.

“Bersama saya, 20 pemimpin dari industri elektronik & TIK Indonesia bergabung dalam acara ini. Acara ini bukan hanya tentang memamerkan produk-produk terbaru, tetapi juga tentang menghubungkan ide-ide, membangun kemitraan, dan mendorong kemajuan dalam dunia yang lebih saling terhubung dari sebelumnya,” ungkap Hoky.

Pameran Shenzhen IEAE ini berskala sangat besar dengan luas pameran 40.000 meter persegi. Pameran Elektronik ini menarik animo lebih dari seribu perusahaan merek elektronik dan listrik dalam negeri maupun luar negeri. 

Lebih menarik lagi terdapat 133,854 pengunjung profesional dari 43 negara dan wilayah di seluruh dunia turut menghadiri pameran ini dengan jumlah transaksi pembelian mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan pameran ini. 

Sebagai pusat dari matriks ekologi industri elektronik dan kelistrikan di Greater Bay Area, pameran ini mengandalkan fondasi yang kuat dan industri elektronik dan kelistrikan yang inovatif dari seluruh rantai industry. 

Dan secara efisien ini menghubungkan sumber daya rantai industri hulu dan hilir dan menjadikan pameran ini sebagai ajang pertemuan industri elektronik dan kelistrikan yang inovatif, profesional, dan berwawasan di masa depan bagi pembeli, pemasok, dan pakar industri global. 

Ini sepenuhnya menunjukkan nilai dari platform pameran yang memberdayakan peningkatan industri elektronik konsumen dan peralatan rumah tangga. 

Pada hari pembukaan, lebih dari seratus pakar teknik terkemuka di bidang elektronik dan peralatan listrik, pemimpin industri global, perwakilan asosiasi industri, dan tokoh media ternama berkumpul. 

Kedatangan para pelaku bisnis ini menyuntikkan momentum teknologi mutakhir dan potensi konvergensi industri ke dalam Shenzhen IEAE. Kehadiran para tamu kelas wahid ini tidak hanya menunjukkan pengaruh resmi IEAE Shenzhen di industri elektronik konsumen dan peralatan rumah tangga, namun juga menunjukkan perhatian lebih pihak industri dan konsensus strategis terhadap inovasi teknologi dan tren perkembangan produk elektronik dan listrik di masa depan.

Nama-nama beken yang diundang hadir pada upacara pembukaan Pameran Shenzhen IEAE ini antara lain: Presiden Kamar Dagang Elektronik Tiongkok Wang Ning, dan Wakil Direktur Dewan Shenzhen untuk Promosi Perdagangan Internasional Tang Jin, Wakil Direktur Biro Perdagangan Kota Shenzhen Ye Hua, dan Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso, Presiden Asosiasi Perusahaan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Guangdong Liu Yongru, Presiden Asosiasi Penyelenggara Pameran Provinsi Guangdong Liu Songping, Wakil Presiden Asosiasi Komputer Ho Chi Minh Vũ Anh, Media Bisnis Rusia Alexei, Manajer Umum Rusia Mo Sijian, Wakil Presiden Pameran Chaoyu Wang Bingwen.

Pada upacara pembukaan, Presiden Kamar Dagang Elektronik Tiongkok Wang Ning, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso, dan Wakil Presiden Pameran Chaoyu Wang Bingwen, secara bergantian menyampaikan sambutannya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada peserta pameran dan tamu dari seluruh dunia. 

Para tokoh ini menaruh harapan besar bagi perkembangan industri elektronik dan kelistrikan di masa depan dan berharap pameran ini dapat menghadirkan lebih banyak inovasi dan pengembangan pada industri dan membantu industri bergerak menuju masa depan yang lebih luas. 

Dengan suksesnya upacara pembukaan, di bawah bimbingan perwakilan penyelenggara, para pemimpin peserta dan tamu-tamu penting menyambangi berbagai stand pameran dan area pameran. Selama tour, para peserta melakukan pertukaran informasi dan bisnis dengan perwakilan perusahaan peserta pameran untuk mempelajari produk, teknologi, dan strategi pasar terbaru. 

Pameran Shenzhen IEAE ini menyatukan asosiasi industri elektronik dan kelistrikan dari kota-kota inti di Greater Bay Area seperti Shenzhen, Guangzhou, Huizhou, Foshan, Dongguan, Zhongshan, dan Zhuhai. 

Ini memberikan peran penuh sebagai penghubung platform, mengorganisir lebih dari seribu perusahaan anggota untuk menghubungkan sumber daya pameran secara akurat, dan membangun jembatan kerja sama yang efisien bagi peserta pameran dan pedagang yang berkunjung melalui diskusi tren, kesepakatan bisnis, kreasi teknologi, dan beragam bentuk Kerjasama lainnya. 

Kesuksesan penyelenggaraan Shenzhen IEAE tidak hanya menampilkan pencapaian terkini dan tren perkembangan industri elektronik dan kelistrikan, namun juga memberikan kekuatan serta vitalitas baru ke dalam perkembangan industri di masa depan. Bahwa pameran Shenzhen IEAE akan kembali digelar tanggal 6 hingga 8 September 2025 mendatang. (Ar)

 

Read More

Kemenko Polkam Pastikan Keamanan Destinasi Wisata di Jakarta Saat Liburan Idulfitri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung ke berbagai tempat rekreasi di Jakarta untuk memastikan keamanan masyarakat selama liburan Idulfitri. Kegiatan ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

“Bertepatan dengan hari Idulfitri, kami melakukan monitoring di lapangan, khususnya di tempat rekreasi dan keramaian, guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ungkap Asep saat meninjau Pos Pengamanan di Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (31/3/2025).

Antusiasme masyarakat terlihat jelas, dengan Taman Mini Indonesia Indah mencatatkan sekitar 8.000 hingga 9.000 pengunjung sejak pagi. “Pengunjung terus berdatangan, dan kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan,” tambah Asep.

Sementara itu, Arif Prasetyo, Direktur Operasi Taman Mini, menegaskan bahwa pihaknya telah menambah personel keamanan dari Polres Jakarta Timur, Polsek, dan TNI. “Kami berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung agar pengalaman mereka semakin baik,” jelas Arif.

Asep berharap semua unsur pemerintah, termasuk aparat keamanan dan pelayanan, dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. “Kami ingin masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata dapat menikmati liburan dengan nyaman,” tegasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Polkam untuk menciptakan suasana aman dan kondusif selama liburan Idulfitri. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari besar ini dengan tenang dan bahagia.

Editor: Arianto 

Read More

Suasana Idul Fitri 2025: Ketegangan di Halal Bihalal Mahkamah Agung, Jurnalis Dilarang Masuk

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Idul Fitri 2025 seharusnya menjadi momen penuh kehangatan dan silaturahmi, namun suasana di acara halal bihalal Mahkamah Agung (MA) kali ini justru diwarnai ketegangan. Protokol ketat yang diterapkan oleh pihak MA menghalangi jurnalis untuk hadir, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan hubungan antara media dan institusi peradilan.

  

Acara halal bihalal yang digelar di rumah dinas Ketua MA, Prof. Sunarto, di Jalan Denpasar 20, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/03/2025), seharusnya menjadi ajang saling memaafkan. Namun, protokoler MA yang dianggap 'lebay' menghalangi jurnalis yang ingin meliput dan bersilaturahmi. Sementara itu, para hakim, pengacara, dan pengusaha diperbolehkan masuk, menciptakan kesan diskriminatif terhadap media.

Ketua Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (Forsimema), Syamsul Bahri, menyatakan kekecewaannya. “Kami yang biasa meliput kegiatan di MA tidak diizinkan masuk, sementara yang lain diperbolehkan,” ujarnya. Syamsul berharap momen lebaran seharusnya menjadi waktu untuk mempererat ikatan kekeluargaan, bukan membangun tembok pemisah.

Syamsul menekankan pentingnya menjalin hubungan baik antara media dan institusi peradilan. “Semoga acara halal bihalal ini dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mempererat hubungan antar sesama,” harapnya. Ia mengingatkan bahwa lebaran adalah saat untuk membuka pintu hati, bukan menutupnya rapat-rapat.

  

Kebijakan melarang jurnalis masuk ke acara halal bihalal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah Ketua MA, Prof. Sunarto, menyadari dampak dari keputusan ini? Dalam suasana Idul Fitri yang seharusnya penuh dengan saling memaafkan, penolakan terhadap jurnalis justru menciptakan jarak.

Semoga ke depannya, momen Idul Fitri dapat dirayakan dalam suasana yang penuh kebersamaan dan saling memaafkan. Penting bagi semua pihak untuk membuka ruang dialog dan mempererat hubungan, demi terciptanya sinergitas antara media dan institusi peradilan. Dalam kesederhanaan dan kebersamaan, kita dapat menemukan kedamaian dan harmoni.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menhub Apresiasi Kapolri dan Kakorlantas Atas Baiknya Penanganan Arus Mudik

Duta Nusantara Merdeka | Cikarang

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho atas penanganan arus mudik yang berjalan lancar. Terlebih, puncak arus mudik telah terlewati dengan rekayasa lalu lintas yang sangat tepat.

"Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian, bapak Kapolri, Pak Kakorlantas beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan angkutan lebaran 2025 secara baik," jelas Menhub di Command Center KM 29 Korlantas Polri, Cikampek, Minggu (30/3/25).

Diakui Menhub, dirinya sangat menghargai dan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Pak Kakorlantas beserta jajaran atas sikap dinamis di lapangan. Sehingga, kondisi kepadatan langsung bisa diurai dengan cepat.

Diketahui, Menhub menyebut bahwa Korlantas Polri telah melakukan penutupan one way nasional. Penutupan ini diputuskan dalam rapat bersama dengan Jasa Marga dan Jasa Raharja.

"Kita liat hari ini masih cukup lumayan, tapi sudah lancar ya. Maka dari itu pertimbangan dari Dirlantas Jabar, pertimbangan dari Dirlantas Jateng menyarankan untuk bisa memberi peluang hari ini untuk ke arah Trans Jawa," ujar Menteri Dudy.

Ditambahkan Kakorlantas, penutupan one way nasional mulai diberlakukan pukul 09.00 WIB. Penutupan dimulai dari KM 70 Tol Japek.

"Kami laporkan bahwa arus mudik tahun 2025 H-3 sudah kita lalui dan hari ini masih one way nasional dari kilometer 70 sampai kilometer 414 dilanjutkan lagi one way lokal di wilayah Jawa tengah," ungkap Irjen Pol. Agus. (Ar)

Read More

Pemerintah Tekankan Seluruh Jajaran Siap Amankan dan Lancarkan Kegiatan Idulfitri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah memastikan bahwa seluruh jajaran telah siap untuk mengamankan dan melancarkan rangkaian kegiatan arus mudik, malam takbiran, perayaan Idulfitri 1446 H, hingga arus. 

“Pada malam hari ini, pemerintah dalam hal ini Kemenko Polkam, kemudian Kapolri beserta jajaran, Panglima TNI beserta jajaran, dan beberapa Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan kegiatan mudik, kegiatan malam takbir dan Idulfitri, telah melaksanakan video conference dengan seluruh jajaran di seluruh wilayah di Republik Indonesia untuk memastikan dan mengecek kesiapan pengamanan arus mudik, malam takbir, perayaan Idulfitri yang akan dilaksanakan besok hari, termasuk juga pengecekan kesiapan untuk arus balik. Dari hasil pengecekan dapat dipastikan bahwa seluruh jajaran telah siap untuk mengamankan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan, dengan melakukan pegelaran baik itu personil, pos-pos pelayanan terpadu, termasuk kesiapsiagaan satgas bencana,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan saat konferensi pers usai melakukan Monitoring Sitkamtibmas Pada Malam Takbiran Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (30/3/2025) malam. 

Menko Polkam menyampaikan, fokus pengamanan kali ini adalah objek-objek yang akan dilaksanakan untuk kegiatan salat Idulfitri besok, baik itu di masjid atau di lapangan terbuka. Selain itu, kegiatan-kegiatan malam hari ini di beberapa titik-titik keramaian sebagaiman yang dilaporkan oleh para Kapolda, Pangdam dan Forkopimda.

Fokus selanjutnya mengenai wilayah-wilayah yang rawan bencana sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BMKG. Disampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang masih mengalami curah hujan yang tinggi seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, maupun Sulawesi Selatan. 

“Sekali lagi atas nama pemerintah, Bapak Prsiden menugaskan kepada kita semua sebagai representasi bahwa pemerintah harus hadir di masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik agar arus mudik, kemudian kegiatan malam takbir, kegiatan salat Idulfitri dan perayaan Idulfitri sampai dengan arus balik harus berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Oleh karenanya, rapat pada malam hari ini, termasuk pengecekan video conference untuk memastikan itu, sinergitas seluruh K/L semuanya siap untuk menjalankan perintah bapak presiden dengan mengamankan even Idulfitri kali ini,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, hari ini ada 843 titik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan malam takbiran yang melibatkan 555.589 orang. Kemudian besok ada 78.506 masjid dan 38.394 ribu tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan salat Ied. Menurutnya, ini membutuhkan personil pengamanan untuk memastikan rangkaian kegiatan malan takbir, karena ada beberapa wilayah yang melaksanakan pawai keliling dan kegiatan salat Ied besok. 

“Beberapa catatan yang perlu kami informasikan, dari prediksi 2,1 juta masyarakat yang akan mudik, saat ini masih tersisa 20 persen sehingga biasanya akan ada lonjakan pasca kegiatan halal bihalal baik di hari H atau pun H+1. Makanya saya minta seluruh jajaran tetap waspada dan mempersiapkan berbagai macam alternatif rekayasa baik dari contraflow, maupun one way,” kata Kapolri.

Terkait puncak arus mudik, Kapolri menyampaikan bahwa terjadi di tanggal 28 Maret sebesar 258.380 yang melalui jalur tol dan ini naik 1,1 persen dibanding thn 2024. Kemudian, prediksi arus balik diperkirakan tanggal 5 sampai 7 April. 

“Pemerintah melakukan berbagai macam strategi mulai dari diskon tarif tol, diskon tiket pesawat, termasuk mempersiapkan pengaturan rekayasa mulai dari oneway, contraflow. Kemudian juga akan dilakukan pembebasan tarif di beberapa wilayah tol tertentu, namun perlu dilakukan rapat lagi sehingga semuanya bisa terpola dengan baik,” kata Listyo Sigit.

Hadir dalam kegiatan tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan Kementerian dan Lembaga terkait. (Ar)

Read More

Idul Fitri 1446 H, Renungan Peradaban Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tak terasa Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah sebentar lagi tiba. Umat Islam seluruh dunia telah bersiap menanti momentum agung ini tak terkecuali di Indonesia. 

Khusus di tanah air, serba-serbi kehidupan masyarakat menyambut momen 1 Syawal ini berlangsung bergitu guyub dan rukun. 

Hampir tidak terdengar kebisingan berarti yang merusak irama dan langkah penantian kaum muslim menyongsong Hari Kemenangan ini.

Masing-masing daerah dengan tradisinya yang khas mencoba menampilkan ragam dan corak budayanya yang penuh estetik.

Di Indonesia, Islam tidak sekadar menjadi agama representatif bagi mayoritas penduduk. Lebih dari itu, Islam merupakan simbol kedamaian dan merangkul setiap perbedaan yang eksis di bumi pertiwi.

Islam merupakan simbol peradaban bangsa Indonesia sejak dahulu kala hingga sekarang. Ia menafasi setiap langkah dan degup pembangunan bangsa.

Merangkul minoritas dan menyerukan kebersamaan dalam semangat ukhuwah (mempererat tali persaudaraan).

Islam dan bangsa Indonesia adalah dua anasir utama yang saling membutuhkan dan membingkai bersama.

Mustahil melihat wajah Indonesia tanpa memahami peran Islam di dalamnya, juga tidak mungkin menyaksikan Islam hadir dan eksis di Indonesia tanpa melihat dukungan entitas lainnya yang memberi tempat dan keteduhan.

Inilah perpaduan sempurna yang kita sebut sebagai sebuah persenyawaan estetik dan apik antara Islam dan anasir kebangsaan.

Dalam momentum Idul Fitri 2025 ini, sebagai sebuah bangsa besar yang dihormati dunia, Indonesia dengan mayoritas penduduk Islam di dalamnya saatnya memantapkan diri untuk menyusun langkah yang lebih besar di masa akan datang.

Langkah besar itu meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ikut terlibat dalam perdamaian dunia dan tampil sebagai bagian penting dalam percaturan dan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Akhirnya, Islam, doktrin dan peradaban Indonesia menjadi sebuah ikhtiar bersama yang senatiasa diusahakan secara terus menerus. 

Penulis: Yakub F. Ismail        

Read More

Qodrat 2: Mengungkap Tipu Daya Iblis dalam Menggoda Keimanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam perjalanan hidup, manusia selalu dihadapkan pada dua jalan: kebenaran dan kesesatan. Namun, jalan kesesatan tidak selalu tampak jelas. Iblis, sebagai musuh nyata manusia, memiliki banyak cara halus untuk menyesatkan dan menggiring manusia ke arah yang jauh dari kebaikan. Dalam film Qodrat 2, kita akan melihat bagaimana tipu daya iblis bekerja, bahkan pada orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan.

Lantas, bagaimana cara iblis menyesatkan manusia? Berikut adalah beberapa strategi licik yang kerap digunakan:

1. Menipu Pikiran: Membolak-balik Kebenaran

Iblis tidak selalu menggoda dengan hal-hal besar dan mencolok. Salah satu trik utamanya adalah membalikkan logika manusia, membuat yang haram tampak halal dan yang halal tampak haram. Misalnya, seseorang bisa saja diyakinkan bahwa “sedikit” kebohongan demi kebaikan bukanlah masalah, atau bahwa melanggar aturan kecil tidaklah penting.

2. Meremehkan Dosa Kecil

Godaan tidak selalu datang dalam bentuk dosa besar. Iblis kerap membisikkan, "Ah, hanya ini saja, tidak masalah," hingga seseorang terbiasa melanggar aturan kecil. Padahal, dosa kecil yang diremehkan dan dilakukan terus-menerus dapat menumpuk dan menghancurkan iman seseorang. Lebih buruk lagi, iblis akan meyakinkan bahwa ada orang lain yang lebih berdosa, sehingga kita merasa lebih baik daripada mereka.

3. Menunda Taubat

"Tenang saja, masih ada waktu. Taubat nanti saja saat sudah tua." Bisikan ini adalah strategi iblis yang sangat efektif. Dengan menunda taubat, seseorang terus berada dalam lingkaran dosa tanpa menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja. Akhirnya, tanpa sadar, seseorang kehilangan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar.

4. Menghalangi Kebenaran

Bagi mereka yang berusaha mendekati agama, iblis punya strategi lain: menghalangi cahaya kebenaran dengan berbagai cara. Orang yang baru ingin mendalami keimanan bisa saja dihadang dengan ujian, dilemahkan keyakinannya, atau bahkan dibuat meragukan ajaran yang sebelumnya diyakini.

5. Menanamkan Keputusasaan

Iblis membisikkan kepada manusia bahwa dosa mereka terlalu besar untuk diampuni, sehingga mereka merasa tidak ada gunanya bertaubat. Dengan begitu, manusia semakin jauh dari rahmat Allah dan terperangkap dalam kesesatan.

Bisakah Istri Seorang Ustad Tergoda Iblis dan Menjadi Musyrik?

Film Qodrat 2 akan mengeksplorasi bagaimana bahkan orang-orang yang berada di jalan kebaikan tidak luput dari godaan. Dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana seseorang yang dekat dengan agama pun bisa tersesat jika tidak waspada terhadap tipu daya iblis. Sebuah kisah yang mengguncang keimanan dan menyadarkan bahwa siapapun bisa tergelincir jiSaksikan bagaimana Ustad Qodrat kembali menghadapi kegelapan dan pertarungan melawan iblis yang terus berusaha merusak manusia, termasuk mengganggu sang istri. Apakah ia mampu mempertahankan keyakinannya dan menyelamatkan orang-orang yang dicintainya?

Qodrat 2 segera hadir di bioskop, membawa kisah penuh ketegangan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya menjaga keimanan dari jebakan yang tidak terlihat.

Tonton kisah Ustadz Qodrat di Qodrat 2, tayang di bioskop mulai 31 Maret 2025, Lebaran 2025! (Ar)

Read More

Ketua MA Tegaskan Sedang Usahakan Kenaikan Gaji Hakim-Kepaniteraan

Duta Nusantara Merdeka | Samarinda

Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Sunarto menegaskan pimpinan MA sedang memperjuangkan kenaikkan gaji hakim hingga kepaniteraan. Di sisi lain, Prof Sunarto tetap meminta aparatur pengadilan untuk teguh menjaga integritas.

“Mahkamah Agung sedang mengusahakan kesejahteraan aparat peradilan, melalui kenaikan gaji pokok hakim, tunjangan hakim, dan tunjangan kepaniteraan,” kata Prof Sunarto.

Pernyataan itu merupakan bagian dari pokok pembinaan sebagaimana dikutip DANDAPALA dari webiste Badilum MA, Jumat (28/3/2025). 

Pembinaan itu dilakukan di Samarinda pada 24 Maret 2025 lalu. Pembinaan ini dihadiri oleh para hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Kaltim) dan para ketua pengadilan negeri (KPN) di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Prof Sunarto, penguatan integritas hakim dan seluruh aparatur peradilan harus semakin diperhatikan, dengan semakin meningkatnya kesejahteraan para Hakim. 

Sehingga dengan kesejahteraan yang meningkat, para hakim dan aparatur peradilan dituntut untuk lebih berintegritas.

“Bahwa saat ini kemandirian anggaran sedang diperjuangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung beserta jajaran di bawah Mahkamah Agung semakin lebih baik lagi dari segi pemenuhan sarana dan prasarana Pengadilan,” ujarnya.

Hadir dalam pembinaan itu, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, H Suharto. Ikut hadir Ketua Kamar Pidana MA, Dr Prim Haryadi, Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha dan Ketua Kamar Pengawasan MA Dwiarso Budi Santiarto. Hadir pula dalam pembinaan di Samarinda ini, Sekretaris MA Sugiyanto dan Panitera MA Dr Heru Pramono. Juga Dirjen Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto. Dalam kesempatan itu, Ketua MA juga berdiskusi dengan para hakim tinggi dan ketua pengadilan negeri. (Ar)

Read More

Urai Kepadatan Mudik, Deputi Bidkoor Pollugri: Kebijakan WFA adalah Langkah Tepat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keputusan pemerintah untuk memberlakukan Work From Anywhere (WFA) dari tanggal 24-27 Maret 2025, merupakan langkah yang sangat tepat. Hal ini dapat mengurai kepadatan arus mudik khususnya pada penumpang yang menggunakan kereta api sebaagai pilihan transportasi.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, saat melakukan rangkaian peninjauan arus mudik dari Stasiun Pasar Senen dan Kereta Cepat Whoosh, Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

“Dari pihak KAI Stasiun Senen dan Whoosh menyebutkan bahwa sangat terbantu dengan kebijakan WFA dari pemerintah pusat. Kepadatan penumpang dapat terbagi rata, yang biasanya menumpuk menjelang hari H Idulfitri,” ujar Deputi Bidkoor Pollugri.

Mulai tanggal 21 Maret 2025, sudah terjadi kenaikan jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen, dan tahun ini tercatat mengalami kenaikan 8% dari jumlah pemudik tahun lalu. “Sampai pukul 11.30 ini sudah tercatat 20.100 penumpang yang ada di stasiun ini. Keadaannya memang sangat ramai, tapi kondisinya sangat kondusif dan teratur,” tambah Koba dalam keterangannya.

Deputi Bidkoor Pollugri juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan dan berbagai fasilitas umum yang tersedia di kedua stasiun, khususnya pada pelayanan untuk kelompok rentan di Stasiun Pasar Senen. 

“Fasilitas untuk para penumpang disabilitas sangat sangat baik. Mulai dari pelayanan pemesanan tiket, ruang tunggu yang nyaman, hingga naik ke kereta. Ini membuktikan negara hadir untuk semua kalangan,” puji 

Koba.

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Deputi Bidkoor Pollugri juga meninjau kesiapan antisipasi pengamanan sholat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. ”Dengan melibatkan aparat keamanan dari TNI-Polri, Masjid Istiqlal telah siap untuk melaksanakan sholat Ied dengan total jamaah kurang lebih sebanyak 50.000 orang,” terang Deputi Bidkoor Pollugri.

Deputi Bidkoor Pollugri juga menyampaikan himbauan untuk masyarakat terkait mudik. “Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan diri dan keluarga, jaga kesehatan, dan stay safe,” ujar Deputi Bidkoor Pollugri menutup keterangannya. (Ar)

Read More

Kapolri Perintahkan Jajaran Antisipasi Kejahatan di Sekitar Stasiun Agar Pemudik Nyaman dan Aman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran untuk mengantisipasi kejahatan yang dapat terjadi di sekitar area stasiun agar masyarakat nyaman dan aman selama mudik.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Sabtu (29/3) hari ini, bersama Menko PMK Pratikno, Menhub Dudy Purwogandhi dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

"Tadi kami menanyakan ke beberapa penumpang termasuk kepada seluruh petugas bahwa sampai hari ini tidak ada kejahatan yang terjadi," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit juga menyarankan agar masyarakat dapat mempertimbangkan transportasi kereta sebagai pilihan untuk mudik maupun balik nanti.

Pasalnya, kata dia, kereta api dapat menjadi alternatif yang dapat dipilih lantaran dapat terjamin dari segi keamanan, kenyamanan, maupun ketepatan waktu.

"Dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86 persen. Jadi masih ada sisa cukup banyak," tuturnya. 

"Maka, saya selalu menyarankan ini menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang akan mudik dan yang akan balik lagi," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Sigit mengatakan penggunaan transportasi seperti kereta api juga dapat membantu mengurani kepadatan arus lalu lintas mudik dan balik di jalur darat.

"Tentunya ini bisa digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat karena memang ruang yang disiapkan untuk jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif," jelasnya. (Ar) 

Read More

Dugaan Penipuan Mirwansyah Dihentikan, Polda Riau Belum Beri Penjelasan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Penghentian penyelidikan kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Jetro Sitorus dengan terlapor Mirwansyah menimbulkan tanda tanya besar. Kasus yang sebelumnya terdaftar dengan LP/B/483/XII/2023/SPKT/Polda Riau pada 19 Desember 2023, resmi dihentikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau berdasarkan Surat Ketetapan SK Lidik/09/III/Res.1.11/2025 tertanggal 20 Maret 2025.

Keputusan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk awak media yang mempertanyakan dasar penghentian perkara. Upaya konfirmasi pun dilakukan kepada Kombes Asep Dermawan, Direktur Kriminal Umum Polda Riau, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (28/03/2025).

Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan antara lain:

1. Apakah benar kasus ini dihentikan?

2. Apa dasar hukum penghentian penyelidikan?

3. Apakah korban dan pelapor diikutsertakan dalam gelar perkara?

4. Apakah ada perundingan antara korban dan terlapor yang mempengaruhi keputusan?

5. Dapatkah perdamaian dijadikan alasan penghentian kasus pidana?

6. Apakah SP3 yang diterbitkan Polda Riau telah diberikan kepada semua pihak terkait?

7. Belum Ada Jawaban dari Polda Riau

Hingga berita ini ditulis, Polda Riau belum memberikan tanggapan resmi terkait penghentian penyelidikan ini. Ketiadaan jawaban dari pihak kepolisian semakin memperkuat spekulasi publik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Sumber informasi menyebutkan bahwa penghentian kasus ini diduga dipengaruhi oleh perundingan antara Marto Rusida, selaku korban, dan Miswardi, yang disebut-sebut sebagai pelaku. Namun, apakah kesepakatan damai ini bisa menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk menerbitkan SP3, masih menjadi pertanyaan besar.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penghentian penyelidikan dapat dilakukan jika ditemukan tidak cukup bukti, peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana, atau kasus tidak memenuhi unsur hukum. Namun, jika penghentian perkara dilakukan karena perundingan atau kesepakatan damai, maka hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Publik menantikan klarifikasi dari Polda Riau terkait dasar penghentian perkara ini. Apakah benar kasus ini dihentikan karena kurangnya bukti, atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini? Hingga kini, jawaban dari aparat penegak hukum masih dinantikan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Edito: Arianto 

Read More

Jetro Sitorus: Perdamaian Mirwansyah Tidak Menghapus Tindak Pidana

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kesepakatan perdamaian antara Marto Rusida dan Mirwansyah di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Rengat terus menjadi sorotan publik. Meski keduanya telah berdamai, isi surat kesepakatan dan implikasi hukumnya menimbulkan pertanyaan serius, terutama terkait pengakuan tidak langsung Mirwansyah atas dugaan tindak pidana penipuan senilai Rp130 juta.

Surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada 15 Februari 2025 menyebutkan bahwa Marto Rusida adalah korban dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan ke Polda Riau pada Desember 2023. Jetro Sitorus, pengacara Marto Rusida, menegaskan bahwa poin pertama surat tersebut, Mirwansyah secara tidak langsung mengakui kesalahan. “Mirwansyah mengakui Marto sebagai korban, dan surat ini sudah disiapkan dari luar sebelum dibawa ke Rutan,” ujar Jetro pada 27 Maret 2025.

Poin ketiga surat menyatakan bahwa kuasa hukum Marto Rusida dicabut, sehingga tindakan hukum yang telah dilakukan pengacaranya menjadi gugur. Jetro menolak hal ini, menegaskan bahwa pencabutan kuasa harus berasal dari inisiatif Marto sendiri. “Marto telah menulis surat pernyataan bahwa kami masih menjadi pengacaranya,” tegasnya. Selain itu, Mirwansyah mengembalikan uang sebesar Rp150 juta ke rekening inisial A, yang menurut Jetro, menunjukkan pengakuan atas tindak pidana yang dilakukan.

Lebih dari itu, Jetro menegaskan bahwa perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. “Berdamai sah-sah saja, tetapi proses pidana harus tetap berjalan,” ujarnya. Selain itu, Mirwansyah telah dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan DKD Peradi SAI Pekanbaru berupa pemberhentian tetap dari profesi advokat dan pencabutan kartu advokat. Putusan ini akan disampaikan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

Jetro berharap Kapolda Riau dan penyidik menindaklanjuti kasus ini. “Kami akan mengajukan permohonan gelar perkara khusus untuk meninjau kembali SP3 yang dikeluarkan penyidik. Jika dikatakan kurang bukti, mari kita bedah surat perdamaian ini. Mirwansyah sendiri telah mengakui,” tegasnya.

Sebelumnya, Marto Rusida mengungkapkan bahwa ia dikejutkan oleh kedatangan tim Mirwansyah ke Rutan Rengat. “Saya sedang berpuasa dan sebenarnya tidak mau menerima uang damai. Tapi dia memeluk saya dan menangis, memohon perdamaian,” kata Marto pada 4 Maret 2025. Mirwansyah bahkan menyebut bahwa 15 Februari adalah hari ulang tahunnya, dan ia datang jauh-jauh dari Pekanbaru untuk meminta maaf.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PERATIN Sukses Terbitkan 1.017 Sertifikat PKPA Dalam Setahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Baru genap satu tahun berdiri, Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) berhasil menerbitkan 1.017 Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Ketua Panitia PKPA, Rahmi Cayani, S.H. dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/3/2025), mengatakan, dalam rentang waktu setahun PERATIN telah menggelar 5 kali PKPA bekerjasama dengan 10 Kampus. Di antaranya Universitas Kuningan, Universitas Mitra Bangsa, Universitas Djuanda, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, UIN Ar Raniry Banda Aceh, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau Kepulauan, dan Universitas Riau.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Dari ribuan orang yang mengikuti PKPA hanya 1.017 yang berhasil lulus. Hal tersebut membuktikan bahwa PERATIN sangat mengedepankan kualitas Pendidikan bagi calon Advokat bukan hanya sekadar kuantitas saja,” ujar Ridwan Pasorong, S.H. selaku Wakil Ketua Komite PKPA dan Sertifikasi Lanjutan DPN PERATIN.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PERATIN, Kamilov Sagala, S.H., M.H. mengungkapkan, pencapaian ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi seluruh keluarga besar PERATIN. 

“Dalam waktu singkat kami mampu membuktikan bahwa PERATIN hadir sebagai organisasi Advokat yang tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga memiliki misi besar dalam membangun profesionalisme Advokat di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Ini adalah langkah awal yang luar biasa dan kami akan terus berkembang lebih jauh,” terang Kamilov melalui pesan tertulis, Sabtu (29/3/2025). 

Program PKPA yang diselenggarakan oleh PERATIN dirancang khusus untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang relevan, termasuk hukum teknologi informasi, privasi data, dan perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, program ini juga menekankan etika profesi dan praktik advokasi yang baik.

“Jumlah peserta selalu banyak, mereka percaya pada PERATIN untuk menjadi bagian dalam perjalanan mereka menjadi seorang Advokat,” ungkap Sekretaris Jenderal DPN PERATIN Ir. Soegiharto Santoso, S.H. 

Menurutnya, dari 5 kali pelaksanaan PKPA, PERATIN bisa menghasilkan 1.017 Calon Advokat. “Berarti kami yakin PERATIN bisa menghasilkan 10.000 Sertifikat dalam waktu dekat. Karena saat ini sudah terbentuk 9 Dewan Pimpinan Daerah, 15 Dewan Pimpinan Cabang, dan 4 Koordinator Wilayah yang siap untuk menyelenggarakan PKPA secara serentak,” kata Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ketum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari metode pembelajaran interaktif dan teknologi digital yang diusung oleh PERATIN. Dengan platform yang modern, peserta PKPA dapat mengikuti kelas secara fleksibel dari mana saja, tanpa mengurangi esensi dari materi pembelajaran.

Sedangkan Syaiful Bachri, S.H., M.H., selaku Ketua Komite PKPA dan sertifikasi lanjutan DPN PERATIN menyampaikan bahwa pendaftaran untuk calon Advokat yang ingin bergabung dalam program PKPA angkatan keenam sudah dibuka. 

“Ini kesempatan emas bagi para sarjana hukum agar tidak melewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari generasi Advokat masa depan yang profesional dan berintegritas. Pendaftaran dapat diakses di website resmi PERATIN www.peratin.or.id,” ungkapnya.

Torehan sejarah Advokat PERATIN tentunya tidak terlepas dari dukungan para pengurus DPN PERATIN di balik layar yaitu Ketua Umum PERATIN, Kamilov Sagala, S.H., M.H., Wakil Ketua Umum 1 Dr. Jan S. Maringka, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Ir. Soegiharto Santoso, S.H., Bendahara Umum Ir. Sulistyo Wimbo Sosodoro Hardjito, Ketua Dewan Pengawas Jemy Tommy, S.H., S.E., M.M., PhD., Ketua Dewan Kehormatan Prof. Dr. Dr. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., Wakil Ketua 1 Dewan Kehormatan Irjen. Pol. (Purn) Drs. Adhi Prawoto, S.H., Wakil Ketua 2 Dewan Kehormatan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H., Sekretaris Dewan Kehormatan Mayjen TNI. Purn. dr. Subandono Bambang Indrasto, SpM., S.H., M.M., Sekretaris 1 Dewan Kehormatan (almarhum) Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Ricky Francois Wakanno, M.H., para Dewan Pakar antara lain; Prof. Dr. Dr. Amril Ghaffar Sunny, Ph.D., Drs., M.S., S.E., M.M., Prof. Ir. Gunawan Wibisono, M.Sc., Ph.D., dan Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., serta Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. (Ar)

Read More

IMO Angkat Jempol Keputusan Gubernur Banten Berlakukan Pemutihan Pajak

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengapresiasi keputusan Gubernur Banten, Andra Soni dalam pemberian keringanan pajak melalui pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang akan dimulai pada 10 April - 30 Juni 2025.

Keputusan itu diambil berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 27 Maret 2025. 

"Menurut saya ini sebuah langkah solutif di tengah tekanan finansial imbas kebijakan pengetatan anggaran dan hilangnya pemasukan daerah akibat pengelolaan pajak yang kurang optimal," kata Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail, Sabtu (29/3).

Yakub menilai langkah gubernur sudah tepat dan butuh dukungan berbagai pihak. Pihaknya percaya kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Dan yang lebih penting lagi, masyarakat yang selama ini terjerat persoalan penunggakan pajak kendaraan akibat gagal bayar karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan bisa terbantu untuk keluar dari masalah yang dihadapi," terangnya.

Yakub lebih lanjut mengatakan IMO siap memberi dukungan penuh untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Sejak awal kami berkomitmen untuk mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten, di bawah kepemimpinan pak Andra Soni khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi," kata Yakub.

Ia pun berharap langkah awal pembangunan ini berjalan sesuai rencana sehingga visi dan misi yang dicanangkan Andra Soni-Dimyati Natakusumah terealisasi dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni mengharapkan agar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Berapa tahun pun masyarakat tertunggak pajak kendaraan bermotornya akan dibebaskan. Dengan syarat, mereka membayar pajak 2025 atau pajak terakhir. Sekarang masyarakat fokus beribadah puasa dan menyambut Idulfitri. Tanggal 10 April nanti baru memanfaatkan momentum pemutihan itu," kata Andra Soni, Jumat (28/3).

Menurutnya, hasil pendapatan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 akan dialokasikan menuju kesejahteraan masyarakat.

"Pendapatan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor ini akan kita alokasikan salah satunya untuk infrastruktur jalan. Supaya kita menjadikan jalan di Provinsi Banten semakin baik, masyarakat semakin nyaman di jalan, dan pembangunan jalan-jalan desa," ungkapnya.

Pergub Banten Nomor 170 Tahun 2025 itu diberikan kepada wajib pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dengan ketentuan yaitu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran mulai dari dan sebelum 2024, dan wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan masa pajak 2025 sampai dengan 2026.

Selain itu, pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor diberikan kepada wajib pajak untuk tahun pajak 2025. Terhadap pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan bermotor dikecualikan bagi wajib pajak yang melakukan mutasi keluar Provinsi Banten. (Ar)

Read More

APTIKNAS dan Finpay Telkom Sepakat Jalin Kemitraan Perkuat Layanan Payment Gateway

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Direksi Finpay Telkom, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk baru-baru ini menyambangi Kantor Pusat Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) di Kompleks Perkantoran Ketapang Indah Jakarta, Rabu (26/3/2025) dalam upaya membangun kemitraan dengan para pengusaha TIK di Indonesia.  

Kedatangan Board of Directors (BOD) PT Finnet Indonesia yaitu Aziz Sidqi, selaku Direktur Business & Marketing didampingi Roosdiono selaku VP ICT Finpay, Bimo Prasetyo selaku Head of e-Commerce Finpay, dan juga Angelika Putri selaku Group Head Finpay dan juga merupakan Pendiri & Sekjen Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI) disambut hangat oleh Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) APTIKNAS, antara lain Fanky Christian selaku Sekjen, Andi Tanudiredja selaku Waketum Kerja Sama & Event Serta Hubungan Internasional, Soetresno Hartanto selaku Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri, Andy Djojo Budiman selaku Ketua Komtap Software, Sonny Soehardjianto selaku Wakil Ketua Komtap Perdagangan Nasional Beserta Perijinan Usaha, dan Fauzi Rahman selaku Ketua Komtap Big Data Analytic dan Bussines Consultant serta Mery selaku anggota APTIKNAS.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi APTIKNAS karena Finpay Telkom sebagai umbrella brand produk dari PT Finnet Indonesia siap berkolaborasi dalam memberi solusi dan kemudahan bagi pengusaha TIK di APTIKNAS yang membutuhkan layanan teknologi keuangan. 

PT Finnet Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari Telkom Metra (Telkom Group) yang bekerjasama dengan Mekar Prana Indah (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia) dan telah menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan pembayaran digital terkemuka di Indonesia.

Sedangkan APTIKNAS merupakan transformasi dari APKOMINDO yang didirikan sejak tahun 1991, sehingga APTIKNAS dapat diasumsikan telah berusia 34 tahun dan merupakan organisasi tertua di bidang TIK di Indonesia.

APTIKNAS memiliki 30 Dewan Pertimbangan Daerah dari Aceh hingga Papua dan memiliki sekitar 2.000 anggota di seluruh Indonesia, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kolaborasi dengan Finpay Telkom di berbagai daerah di Indonesia.

“Kedatangan Dewan Direksi Finpay Telkom merupakan satu kehormatan bagi kami karena organisasi ini makin dipercaya dan diperhitungkan di industri TIK Nasional. Kami siap bekerjasama antara APTIKNAS dengan Finpay, terutama dengan telah berdirinya Koperasi APTIKNAS Maju Bersama, sehingga dapat segera ditindaklanjuti hasil pertemuan ini,” ujar Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso dalam keterangan tertulisnya Sabtu (29/3/2025) di Jakarta.  

Soegiharto juga menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan rencana kerjasama dengan Finpay Telkom ini dalam pengembangan dan penyediaan layanan payment gateway bagi masyarakat umum dan khususnya juga bagi para pengusaha TIK yang merupakan anggota dan pengurus APTIKNAS, maupun koperasi APTIKNAS Maju Bersama.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap sistem pembayaran digital yang aman dan efisien, serta mendukung perkembangan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia,” terang Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

APTIKNAS sebagai salah satu asosiasi terkemuka di sektor TIK, lanjut Hoky, siap membangun kerja sama dengan Finpay untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada anggotanya, sekaligus mendorong adopsi teknologi finansial di berbagai sektor.

“Kami sangat antusias dengan potensi besar yang dapat dihasilkan dari kolaborasi ini. Baik untuk anggota APTIKNAS maupun bagi masyarakat Indonesia secara umum. Harapannya, solusi payment gateway yang ditawarkan oleh Finpay dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak,” ungkap Fanky selaku Sekjen DPP APTIKNAS.

Dengan adanya kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat daya saing sektor TIK Indonesia di kancah global serta meningkatkan efisiensi transaksi digital di berbagai lapisan masyarakat.

Sementara Aziz Sidqi menyampaikan, “Melalui layanan Finpay, yang merupakan penyedia layanan payment gateway terkemuka di Indonesia dapat menyediakan solusi pembayaran digital yang aman, efisien, dan mudah diakses untuk berbagai macam kebutuhan bisnis, termasuk e-commerce, pembayaran tagihan, dan transaksi keuangan lainnya.” 

Aziz menambahkan, Kami senang bisa berkunjung dan menjalin kerja sama dengan APTIKNAS. "Semoga kami bisa memberi kemudahan pembayaran digital bagi anggota dan pengurus APTIKNAS serta bagi Koperasi APTIKNAS Maju Bersama,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Mahkamah Agung Dukung Tim Moot Court Jessup Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) melepas Tim Moot Court Jessup Indonesia yang akan berlaga pada International Round Phillip C Jessup 2025 di Washington DC, Amerika Serikat. Acara pelepasan ini dilakukan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (25/3) kemarin.

Ketua Muda MA bidang Pembinaan, Syamsul Maarif Phd, menyampaikan bahwa MA berharap para mahasiswa yang terpilih dalam tim Jessup Indonesia dapat menjadi hakim di masa depan. "Profesi hakim sekarang sudah dan akan terus mendapatkan penghargaan yang lebih baik," ujarnya.

Disisi lain, MA juga menyetujui digunakannya gedung pengadilan sebagai media seminar atau workshop untuk pengembangan kompetisi Jessup. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem Jessup khususnya di bagian tengah dan timur Indonesia.

Dalam acara pelepasan ini juga dilakukan audiensi dengan pengurus INASIL. INASIL adalah organisasi non profit yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan national rounds Jessup di Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

MA Dorong Evaluasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Sistem Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan. Upaya ini bertujuan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, terbebas dari diskriminasi, serta memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH) serta Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, H. Suharto, dalam kata pengantar buku Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Buku yang diterbitkan pada 24 Maret 2025 ini merupakan hasil kolaborasi MA, khususnya Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak MA RI, dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Penerbitan buku tersebut juga melibatkan Yayasan PEKKA, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), serta Posbakum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Suharto menegaskan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kedua Perma tersebut guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta upaya perbaikan. "Langkah ini penting untuk memperkuat penerapan kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam sistem peradilan," ujarnya dalam kata pengantar buku tersebut.

Tantangan Implementasi Perma

Berdasarkan hasil penelitian DANDAPALA, penerapan Perma No. 3/2017 masih menghadapi kendala, terutama terkait Pasal 8 yang mengatur kewajiban hakim untuk mempertanyakan kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan pemulihan bagi korban perempuan. Selain itu, hakim juga diwajibkan memberi tahu korban mengenai hak mereka untuk mengajukan penggabungan perkara sesuai Pasal 98 KUHAP atau mengajukan restitusi.

Namun, indeksasi putusan terkait tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan bahwa mekanisme restitusi bagi korban masih minim. Dari data perkara 2018–2023, hanya 0,6% putusan yang memuat restitusi. Padahal, pasca-berlakunya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hakim wajib menetapkan besaran restitusi bagi korban dalam kasus yang ancaman pidananya empat tahun atau lebih.

Sementara itu, evaluasi terhadap Perma No. 5/2019 menunjukkan bahwa belum adanya parameter yang jelas dalam pemberian dispensasi kawin membuka ruang bagi subjektivitas hakim. Putusan dispensasi kawin kerap dipengaruhi pandangan pribadi hakim terkait usia minimal serta alasan mendesak tanpa didukung rekomendasi ahli, seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, atau pendidik. Minimnya hakim bersertifikasi anak juga menjadi tantangan dalam memastikan kualitas putusan.

Meskipun demikian, beberapa hakim mulai menerapkan pendekatan kaukus dengan anak yang mengajukan dispensasi kawin guna menggali perspektif mereka dan mencari alternatif solusi atas faktor yang mendorong perkawinan anak.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam sistem peradilan semakin efektif dan berkeadilan. (Ar)

Read More