PT TUN Jakarta Kuatkan Kepengurusan Sah APKOMINDO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan kepemimpinan sepihak atas DPP APKOMINDO.

Putusan banding Nomor 342/B/2025/PT.TUN.JKT secara tegas memperkuat Putusan PTUN Jakarta Nomor 212/G/2025/PTUN.JKT tertanggal 6 November 2025.

Majelis Hakim Banding menyatakan menguatkan putusan sebelumnya serta menghukum pihak pembanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan Rudy Dermawan Muliadi dan Suwandi Sutikno resmi ditolak.

Kepengurusan sah DPP Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) periode 2022–2027 di bawah Ir. Soegiharto Santoso (Hoky) sebagai Ketua Umum dan Puguh Kuswanto sebagai Sekretaris Jenderal kembali memperoleh penguatan hukum.

Dari 9 Kekalahan ke 13 Kemenangan

Perjalanan sengketa ini tidak singkat.

Sebelumnya, pihak yang sama sempat memenangkan sembilan perkara beruntun hingga tingkat Peninjauan Kembali.

Namun, sejak perkara Nomor 212/G/2025/PTUN.JKT diputus, arah berbalik.

Hingga tingkat banding, kepengurusan sah APKOMINDO mencatat 13 kemenangan berturut-turut di berbagai tingkat peradilan.

Menurut Hoky, fakta ini menunjukkan proses hukum yang berjalan transparan dan independen akan mengantarkan pada kebenaran materiil.

Langkah Pengawasan ke Lembaga Peradilan

Sebelum putusan banding dibacakan, Hoky mengirimkan Surat Nomor 116/DPP-APKOMINDO/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025.

Surat itu ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Kepala Badan Pengawasan MA RI, serta Ketua PT TUN Jakarta.

Ia memohon pengawasan terpadu terhadap proses banding.

Hoky menegaskan langkah tersebut bukan bentuk intervensi.

“Pengawasan adalah mekanisme konstitusional untuk menjaga kualitas keadilan,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman sembilan putusan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar proses berjalan objektif.

Proses banding pun berlangsung terbuka dan profesional.

Apresiasi kepada Hakim dan Mitra

Atas putusan tersebut, Hoky menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang dinilai bekerja dengan integritas dan keberanian moral.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawasan MA atas respons terhadap permohonan pengawasan.

Penghargaan turut diberikan kepada Menteri Hukum RI melalui Tim Advokasi Keperdataan yang menyusun kontra memori kasasi.

Tak lupa, ia menyebut peran insan pers yang memberitakan proses hukum secara berimbang.

Para saksi kunci, termasuk Dr. Rudi Rusdiah, juga disebut berkontribusi melalui keterangan di bawah sumpah.

Fokus Kembali ke Industri TI Nasional

Hoky menilai putusan ini bukan sekadar kemenangan administratif.

Ia menyebutnya sebagai pemulihan fokus organisasi untuk membina anggota dan memperkuat industri komputer serta teknologi informasi nasional.

Program strategis yang sempat tertunda kini akan kembali dijalankan.

Penguatan ekosistem teknologi informasi, kolaborasi transformasi digital, perlindungan pelaku usaha IT, serta peningkatan kapasitas anggota menjadi prioritas.

“Saatnya kita bersatu dan bekerja nyata,” kata Hoky.

Dengan selesainya proses banding, babak baru organisasi resmi dimulai.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

APINDO dan Sucor Salurkan Bantuan ke Aceh Tamiang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2).

Penyaluran ini menjadi gelombang keempat bantuan yang dihimpun APINDO sejak bencana melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Sucor Asset Management menyerahkan bantuan senilai Rp2 miliar. Dana tersebut didistribusikan ke tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan Logistik hingga Peralatan Kerja

Bantuan yang disalurkan mencakup perlengkapan tidur seperti kasur dan selimut. Ada pula peralatan memasak serta perlengkapan pembersihan rumah dan pekarangan, termasuk gerobak dorong dan cangkul.

Direktur Eksekutif DPN APINDO, Rudolf Saut Butarbutar, mengatakan bantuan dirancang bukan hanya untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk mendukung pemulihan aktivitas warga.

“Dunia usaha tidak hanya berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami juga harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Rudolf.

Ia menegaskan, kolaborasi dengan Sucor Asset Management dan Palang Merah Indonesia (PMI) dilakukan agar distribusi bantuan tepat sasaran.

Rangkaian Bantuan Sebelumnya

Sebelum gelombang keempat ini, APINDO telah menyalurkan sejumlah bantuan.

Pada tahap pertama, bersama PMI, organisasi tersebut mendistribusikan 2.400 unit kompor gas lengkap dengan selang dan regulator.

Selanjutnya, APINDO menggalang donasi tunai sebesar Rp500 juta yang disalurkan melalui DPP APINDO di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan difokuskan pada kebutuhan pangan dan perlengkapan pribadi.

Di gelombang ketiga, APINDO bekerja sama dengan PT Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia memberikan beasiswa senilai €50.000 atau sekitar Rp974 juta.

Beasiswa itu ditujukan bagi mahasiswa terdampak di Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Andalas.

Komitmen Dunia Usaha dan Pemulihan Ekonomi

Rudolf menyatakan, paket bantuan mencakup kompor, kasur, selimut, hingga alat kerja seperti sekop dan gerobak dorong.

“Bantuan ini membantu masyarakat kembali beraktivitas dan memulihkan ekonomi secara bertahap,” katanya.

Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu jajaran APINDO di Hambalang pada 9 Februari lalu.

Menurut Rudolf, dunia usaha diminta terus membuka lapangan kerja, termasuk di Aceh, guna mempercepat pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Ketua DPP APINDO Provinsi Aceh, H. Ramli, menegaskan kehadiran APINDO di lokasi bencana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh Tamiang.

“Kami bersama masyarakat. Ini bentuk komitmen untuk membantu mereka bangkit, apalagi menjelang Ramadan,” ujarnya.

Di tengah situasi sulit, dukungan logistik dan penguatan ekonomi menjadi dua sisi yang berjalan beriringan.

Bagi APINDO, solidaritas dunia usaha tak berhenti pada bantuan darurat, tetapi juga pada upaya memastikan masyarakat kembali berdiri dan melanjutkan kehidupan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Imlek 2026, Astra Life Soroti Strategi Finansial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Astra Life membagikan panduan pengelolaan keuangan keluarga menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang jatuh pada Selasa (17/2/2026).

Tahun ini dikenal sebagai Tahun Kuda Api. Simbol energi, keberanian, dan respons cepat membaca peluang.

Namun ritme cepat itu, menurut perusahaan asuransi jiwa ini, tetap perlu diimbangi kesiapan dan perhitungan matang.

Kurniasari S. Pranoto, CFP®, Marketing, Corporate Communication, Literacy & Inclusion Department Head Astra Life, mengingatkan keluarga Indonesia untuk tidak larut dalam euforia momentum.

“Energi besar harus diiringi disiplin. Diversifikasi penghasilan dan hindari keputusan impulsif, terutama saat gaya hidup meningkat,” ujarnya dalam keterangan pers, Jum'at (13/2).

Menurut dia, pertumbuhan finansial jangka panjang hanya bisa dicapai lewat perencanaan, pengelolaan risiko, dan konsistensi.

Lima Strategi Finansial Keluarga 2026

Sejalan dengan semangat Tahun Kuda Api, Astra Life merangkum lima langkah praktis bagi kepala keluarga.

1. Memulai Bisnis dengan Pondasi Sehat

Memulai usaha adalah langkah berani. Tetapi keberanian saja tidak cukup.

Modal, pemahaman pasar, serta manajemen arus kas harus dipersiapkan sejak awal. Tantangan umum, seperti keuangan tercampur, minim riset, dan lemahnya pencatatan, kerap menjadi titik rawan.

Astra Life menyarankan pemisahan rekening pribadi dan bisnis, penetapan “gaji” pemilik usaha, serta pembukuan sederhana yang konsisten.

2. Investasi Leher ke Atas

Investasi terbaik sering kali berasal dari diri sendiri.

Melanjutkan studi, mengikuti kursus, bootcamp, atau seminar menjadi bagian dari “investasi leher ke atas”. Dampaknya tidak selalu instan, tetapi membuka peluang karier lebih luas.

Komitmen jangka panjang dan kesiapan biaya menjadi faktor penting sebelum memulai.

3. KPR Rumah dengan Perhitungan Detail

Memiliki rumah tetap menjadi impian banyak keluarga.

Namun keputusan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perlu disertai perhitungan menyeluruh: uang muka, biaya notaris, pajak, asuransi, hingga pengeluaran pasca-huni.

Perlindungan jiwa bagi pencari nafkah juga menjadi bagian dari mitigasi risiko agar keluarga tidak terbebani di kemudian hari.

4. Memenuhi Inner Child secara Terukur

Kebutuhan psikologis tetap penting. Mengikuti kelas olahraga seperti padel atau hyrox, menekuni hobi tenis, badminton, atau gym, bisa menjadi bentuk self-reward.

Namun pengeluaran tetap perlu disesuaikan prioritas. Dana darurat dan rencana jangka panjang tidak boleh terganggu.

5. Perencanaan Warisan Sejak Dini

Perencanaan warisan sering ditunda karena dianggap sensitif.

Padahal, langkah dini justru memberi ketenangan. Asuransi jiwa menjadi salah satu instrumen proteksi yang relatif praktis dibanding aset fisik.

Astra Life menawarkan produk ASLI Ultimate Protection dengan masa pertanggungan hingga usia 99 tahun, serta Flexi Life melalui ilovelife.co.id dengan uang pertanggungan hingga Rp5 miliar tanpa cek medis.

Disiplin dan Proteksi Jadi Kunci

Di tengah optimisme Tahun Kuda Api, Astra Life menekankan satu hal: keberanian harus dibarengi perhitungan.

Momentum boleh cepat. Tetapi kesehatan finansial keluarga tetap bertumpu pada disiplin, perencanaan matang, dan proteksi yang terukur.

Dengan fondasi itu, mimpi dapat tumbuh tanpa mengorbankan stabilitas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Nina Nugroho: Leadership in Fashion Bukan Soal Baju

Nina Nugroho CEO Nina Nugroho International

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nina Nugroho memaparkan konsep Leadership in Fashion dalam workshop kepemimpinan yang digelar Netralnews.com di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

CEO Nina Nugroho International itu membuka sesi dengan satu pernyataan tegas: brand yang kuat tidak lahir dari pakaian bagus semata, tetapi dari pemimpin yang berani melihat lebih tinggi.

Berbekal pengalaman sejak 2010 di industri fashion dan riset doktoral bidang Leadership in Communication Strategy, Nina menekankan bahwa industri ini sedang tidak baik-baik saja.

“Fashion itu dinamis, cepat, dan penuh turbulensi. Kalau pemimpinnya tidak adaptif, brand hanya akan berjalan di landasan,” ujarnya.

Industri Fashion: Cepat Berubah, Ketat Bersaing

Nina memetakan tiga tantangan besar industri fashion hari ini.

Pertama, perubahan tren yang bergerak sangat cepat. Media sosial mempercepat siklus mode hingga hitungan detik. Apa yang tampil di New York bisa langsung memengaruhi preferensi pasar di Indonesia.

Kedua, kompetisi yang semakin agresif. Bukan lagi soal brand besar melawan kecil, melainkan brand gesit melawan brand lambat.

Ia mengutip data riset internal: dari 100 persen konsumen fashion, sekitar 70 persen akan “berbelanja” melihat brand lain sebelum memutuskan membeli kembali. Peluang repurchase hanya 30 persen.

Ketiga, tekanan harga dan algoritma. Produk global murah, barang bekas, hingga thrift dan reuse ikut menggerus pasar. Algoritma media sosial mempercepat perbandingan harga dan visual, membuat loyalitas mudah goyah.

Boss atau Leader?

Di tengah lanskap itu, Nina membedakan tipis antara “boss” dan “leader”.

Model kepemimpinan berbasis senioritas dan instruksi satu arah, menurutnya, tak lagi relevan. Industri kreatif seperti fashion membutuhkan pendekatan berbeda.

Generasi muda tidak sekadar ingin disuruh. Mereka ingin tahu arah akhir.

“Anak sekarang perlu tahu ujungnya apa. Kenapa mereka melakukan sesuatu,” kata Nina.

Ia menyebut peran pemimpin seperti pilot: menentukan arah terbang, membaca cuaca, dan menenangkan penumpang saat turbulensi datang.

Dalam konteks bisnis, turbulensi itu bisa berupa penjualan turun, produk ditiru kompetitor, atau pasar dibanjiri barang impor murah.

Transparansi menjadi kunci. Tim perlu memahami risiko, skenario, dan langkah mitigasi.

Big Picture dan Berani Beda

Menurut Nina, brand fashion bukan menjual baju, melainkan identitas.

Karena itu, pemimpin harus berpikir dalam kerangka tiga hingga lima tahun ke depan, bukan sekadar mengikuti tren sesaat.

Ia mencontohkan langkah Nina Nugroho pada 2016 yang fokus pada busana kerja perempuan profesional. Saat itu, segmen tersebut belum tergarap spesifik.

“Itu create the trend, bukan follow the trend,” ujarnya.

Keberanian mengambil posisi unik memang berisiko. Namun tanpa diferensiasi, brand akan tenggelam di tengah arus.

Tiga Model Kepemimpinan Relevan

Nina menggarisbawahi tiga pendekatan kepemimpinan yang dinilai relevan saat ini.

Pertama, Agile Leadership: cepat beradaptasi, berani bereksperimen, dan melakukan evaluasi bertahap.

Kedua, Empowering Leadership: memberi ruang pada tim, termasuk desainer muda dan intern, untuk berpendapat dan memegang tanggung jawab koleksi.

Ketiga, Authentic Leadership: jujur, konsisten, dan berani mengakui kesalahan.

“Kepemimpinan bukan jabatan. Itu tindakan,” katanya.

Ia menutup sesi dengan penegasan bahwa produk terbaik sekalipun tidak akan terbang tanpa kepemimpinan yang tepat.

Tanpa visi, keberanian, dan empati, brand hanya akan berhenti di landasan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Netralnews Gelar Workshop Kepemimpinan Lintas Generasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Netral Kontinental Media (Netralnews) menggelar talkshow dan workshop kepemimpinan bertema lintas generasi di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Acara bertajuk “Bagaimana Jadi Pemimpin Sukses Bawa Perusahaan Terbang Tinggi dan Disegani Karyawan” ini menyoroti dua kelompok usia produktif: generasi sandwich dan generasi stroberi.

Pemimpin Redaksi Netralnews.com, Sulha Handayani, mewakili CEO Netral News Haryo Kusworo, menekankan bahwa kepemimpinan hari ini tak lagi sebatas jabatan atau target bisnis.

“Leadership adalah ketangguhan mental, kecerdasan emosional, dan keberanian mengambil keputusan di bawah tekanan,” ujarnya di hadapan peserta.

Generasi sandwich, yakni kelompok usia sekitar 35–50 tahun yang menanggung orang tua sekaligus anak, dinilai menghadapi tekanan finansial dan psikologis berlapis.

Sementara generasi stroberi—usia di bawah 35 tahun—dipandang kreatif dan adaptif, namun kerap diuji daya tahannya menghadapi tekanan.

Mental Tangguh dan Empati Jadi Kunci

Sulha menegaskan, dua generasi ini membutuhkan pendekatan berbeda namun berakar pada nilai yang sama: disiplin, empati, dan karakter.

Seminar ini menghadirkan Neneng Herbawati, CEO Igico Advisory dan Co-Founder Briefler, sebagai pembicara utama.

Berpengalaman lebih dari 25 tahun di bisnis manajemen dan jurnalisme, Neneng berbagi refleksi personal tentang daya juang dan reputasi.

Ia menekankan, reputasi jauh lebih mahal dibanding jabatan. Jabatan bisa hilang, tetapi integritas dan jaringan akan bertahan.

Menurutnya, disiplin adalah fondasi karier. Ia mengisahkan kebiasaan datang paling pagi dan pulang paling akhir saat menjadi jurnalis.

“Modal utama bukan cuma uang, tapi isi kepala, konsep, dan networking,” katanya.

Networking, Attitude, dan Integritas

Dalam sesi diskusi, Neneng mengingatkan pentingnya membangun jejaring bukan semata demi keuntungan, melainkan relasi jangka panjang.

Networking tanpa nilai, katanya, hanya akan membuat seseorang cepat naik dan cepat jatuh.

Ia juga menegaskan, attitude adalah pembeda. Perusahaan, menurutnya, lebih memilih individu dengan etika kerja baik dibanding sekadar pintar namun sulit bekerja sama.

“Skill bisa diasah. Tapi integritas dan karakter menentukan panjangnya karier,” ujarnya.

Acara ditutup dengan ajakan agar generasi muda berani berwirausaha, disiplin mengelola keuangan, serta memanfaatkan media sosial secara bijak.

Workshop ini turut didukung sejumlah sponsor, antara lain Astra International, Bank BTN, PT Telkom Indonesia, Minanugroho Fashion, Toko Kopi Tugu, Sapulidi Resort Bandung, dan Alfamart.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Pimpin Gaktib dan Yustisi 2026 di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menggelar Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026 di Pekanbaru, Jumat (13/2/2026).

Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 di Riau ditekankan sebagai langkah penguatan disiplin, kepatuhan hukum, dan profesionalisme prajurit TNI.

Upacara dipimpin Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo.

Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib, mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”.

Lokasi upacara berada di Jalan Mayor Ali Rasyid, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota.

Hadir Unsur Forkopimda dan TNI-Polri

Sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Riau turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, jajaran Polda Riau, serta pejabat TNI dari berbagai matra mengikuti upacara.

Hadir pula unsur Lanud Roesmin Nurjadin, Lanal Dumai, Kejati Riau, Kabinda Riau, serta para pejabat utama Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Kehadiran lintas instansi itu mencerminkan sinergi pengawasan dan penegakan disiplin di wilayah Riau.

Tekankan Disiplin dan Kepatuhan Hukum

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Pangdam, ditegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi merupakan langkah berkelanjutan.

Tujuannya meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI.

Pendekatan yang digunakan harus edukatif, preventif, dan persuasif.

Namun penegakan hukum tetap dilaksanakan secara tegas dan terukur.

Antisipasi Kejahatan Siber dan Media Sosial

Pangdam juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas prajurit Polisi Militer.

Hal itu terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan potensi pelanggaran berbasis digital.

Pencegahan kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial menjadi perhatian, mengingat dampaknya terhadap citra institusi.

Modernisasi sarana teknologi informasi, kata dia, perlu dioptimalkan untuk mendukung penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Diikuti Lintas Satuan dan Instansi

Upacara diikuti unsur Polisi Militer TNI AD, AL, dan AU, serta Propam Polda Riau.

Satuan jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kopasgat, Brimob, Satpol PP, dan Dishub juga ambil bagian.

Kendaraan dinas roda dua dan roda empat turut dilibatkan dalam gelar operasi tersebut.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Rakornas KSPSI 2026 Desak Kepastian RUU Ketenagakerjaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Serikat pekerja dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta, mendesak kepastian RUU Ketenagakerjaan sebagai fondasi hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Tahun 2026 di Jakarta.

Forum yang berlangsung Kamis (12/2/2026) itu mengusung tema “Sejahteralah Buruhku, Bangkit Industriku, Majulah Indonesiaku”.

Agenda ini menjadi momentum konsolidasi besar organisasi, dari tingkat konfederasi hingga federasi, di tengah dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Rakornas dan Rakernas dirancang untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus menyerap aspirasi pekerja dari berbagai sektor industri.

Fokus pada Regulasi dan Kepastian Hukum

Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat, mengatakan forum kali ini difokuskan pada penguatan soliditas organisasi serta perumusan langkah strategis menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan.

Menurut dia, kebutuhan akan kepastian hukum menjadi isu mendesak di lapangan.

“Forum ini menjadi wadah untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan pekerja, terutama terkait kebutuhan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Jumhur.

Sejumlah peserta menyampaikan harapan agar RUU Ketenagakerjaan segera dibahas dan disahkan.

Mereka menilai regulasi yang jelas dan berpihak pada pekerja akan menciptakan iklim kerja yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional.

Targetkan Penyelesaian Sebelum Oktober

Acara tersebut dibuka Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam sambutannya, Dasco menekankan pentingnya dialog konstruktif antara serikat pekerja dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Ia memastikan DPR bersama pemerintah tengah mengejar target penyelesaian pembahasan sebelum Oktober 2026.

Menurutnya, DPR akan menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan agar regulasi yang lahir adil bagi buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Perwakilan Konfederasi dan Dunia Usaha Hadir

Rakornas II KSPSI dihadiri perwakilan 18 konfederasi dan 127 federasi serikat pekerja tingkat nasional.

Sejumlah unsur pemerintah dan dunia usaha juga hadir, di antaranya APINDO, KADIN Indonesia, serta GAPKI.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan isu RUU Ketenagakerjaan menyangkut kepentingan luas, tidak hanya pekerja tetapi juga pelaku usaha.

Fondasi Hubungan Industrial

Jumhur menegaskan kepastian hukum bagi pekerja merupakan fondasi utama membangun hubungan industrial yang harmonis.

Menurut dia, kesejahteraan buruh berkorelasi langsung dengan kebangkitan industri dan kemajuan nasional.

Melalui Rakornas II dan Rakernas IV ini, KSPSI berharap merumuskan rekomendasi strategis sebagai panduan perjuangan organisasi dalam proses legislasi nasional.

Forum tersebut sekaligus mempertegas posisi serikat pekerja dalam perdebatan publik mengenai masa depan regulasi ketenagakerjaan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Nugroho Setiadji Lantik Wakil Ketua PT Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nugroho Setiadji melantik Dr. Joni sebagai Wakil Ketua PT Jakarta di Aula Ansyahrul, di Aula Ansyahrul, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berlangsung khidmat dan menjadi penanda konsolidasi kepemimpinan lembaga peradilan di ibu kota.

Agenda tersebut digelar sebagai bagian dari mekanisme resmi pergantian dan penguatan struktur pimpinan di tingkat pengadilan tinggi. Prosesi berjalan tertib, mengikuti tata cara peradilan yang berlaku.

Dalam sidang itu, Dr. Joni, S.H., M.H. secara resmi diambil sumpah jabatan dan dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pengambilan sumpah dilakukan di hadapan majelis serta tamu undangan, menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam kepemimpinan lembaga peradilan di wilayah hukum Jakarta.

Momentum ini dipandang penting untuk menjaga kesinambungan manajerial sekaligus memperkuat koordinasi internal di lingkungan pengadilan tinggi.

Sidang luar biasa tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H., bersama para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, hadir pula Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Jakarta, perwakilan Dharmayukti Karini, para Ketua Pengadilan Negeri se-Jakarta, Panitera, Sekretaris, serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Jakarta.

Kehadiran unsur pimpinan dan aparatur tersebut memperlihatkan dukungan kelembagaan terhadap proses pelantikan yang menjadi bagian dari tata kelola organisasi peradilan.

Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta diharapkan memperkuat efektivitas kepemimpinan serta mendorong peningkatan kinerja peradilan.

Dengan struktur pimpinan yang lengkap, koordinasi penanganan perkara dan pembinaan internal diharapkan berjalan lebih solid dan terukur.

Prosesi ini sekaligus menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kesinambungan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Fadli Zon Dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan UNAS

Universitas Nasional (UNAS) mengukuhkan Fadli Zon sebagai Profesor Kehormatan (Prof. Hon.) dalam Sidang Terbuka Senat Akademik, Auditorium UNAS, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Universitas Nasional mengukuhkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai Profesor Kehormatan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pengukuhan Fadli Zon sebagai Profesor Kehormatan Universitas Nasional menjadi penegasan peran kebudayaan sebagai fondasi pembangunan peradaban Indonesia.

Pengukuhan ini merupakan penghargaan akademik tertinggi yang diberikan universitas atas dedikasi, pemikiran, dan kontribusi intelektual Fadli Zon di bidang kebudayaan, pendidikan, serta kehidupan kebangsaan.

Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme akademik internal dengan kajian komprehensif atas rekam jejak, kepakaran, integritas, serta kontribusi yang diakui secara nasional dan internasional.

Rektor Universitas Nasional, El Amry Bermawi Putera, menegaskan bahwa penganugerahan Profesor Kehormatan bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghormatan institusional atas dedikasi panjang di ranah kebudayaan.

Menurut dia, pengukuhan itu adalah pengakuan akademik atas konsistensi Fadli Zon dalam memperjuangkan sejarah, kebudayaan, dan jati diri bangsa di ruang publik maupun intelektual.

Ia juga menyebut nilai-nilai yang diperjuangkan Fadli Zon selaras dengan warisan pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana, salah satu pendiri Universitas Nasional.

Rektor berharap penganugerahan ini memperkuat sinergi antara dunia akademik dan negara dalam membangun ekosistem kebudayaan yang inklusif serta berkelanjutan.

Orasi: Reinventing Indonesian Identity

Dalam orasi kebudayaan, Fadli Zon mengangkat gagasan reinventing Indonesian identity sebagai fondasi penguatan peradaban bangsa di tengah dinamika global.

Ia menekankan bahwa temuan arkeologis menunjukkan Nusantara telah memainkan peran penting dalam evolusi dan perjalanan panjang peradaban manusia.

Menurutnya, Indonesia tidak semata negara-bangsa modern, melainkan peradaban-bangsa yang berdiri di atas fondasi megadiversity etnis, bahasa, adat, dan tradisi.

Keberagaman tersebut, kata dia, justru menjadi kekuatan strategis dalam politik kebudayaan dunia.

Fadli Zon juga menegaskan kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Budaya, lanjutnya, berfungsi sebagai kompas moral sekaligus ruang solusi di tengah kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi global.

Rekam Jejak Akademik dan Intelektual

Universitas Nasional mendasarkan keputusan ini pada rekam jejak Fadli Zon sebagai politisi-akademisi, intelektual, dan budayawan yang konsisten merawat memori kolektif bangsa.

Ia tercatat aktif sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia serta dosen tidak tetap di Universitas Nasional sejak 2018.

Produktivitas intelektualnya terwujud dalam lebih dari 40 buku dan berbagai karya tulis di bidang politik, kebudayaan, serta ekonomi kerakyatan.

Komitmennya juga terlihat melalui pendirian Fadli Zon Library, pengelolaan museum, dan rumah budaya yang menyelamatkan ribuan artefak serta naskah kuno.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzadi, Menteri Koordinator Zulkifli Hasan, Yusril Ihza Mahendra, Muhammad Qodari, Giring Ganesha, Arif Satria, anggota DPR RI, serta para duta besar negara sahabat.

Menutup orasinya, Fadli Zon menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Nasional atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan.

Ia kembali menegaskan bahwa kebudayaan adalah fondasi penting dalam membangun peradaban dan memperkokoh persatuan bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kisah Chen Shu-chu dan Donasi Rp7,7 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Chen Shu-chu, penjual sayur di Taiwan, menyumbangkan sekitar Rp7,7 miliar untuk perpustakaan dan rumah sakit, dan masuk daftar 100 Tokoh Berpengaruh versi Time.

Selama puluhan tahun ia berdiri di balik lapak sederhana, menjual kangkung dan bayam. Tanpa banyak bicara, tabungannya berubah menjadi perpustakaan dan ruang perawatan.

Rutinitas Panjang di Pasar Tradisional

Setiap hari, Chen Shu-chu membuka lapaknya di pasar tradisional. Jam kerjanya panjang, bisa mencapai 18 jam, nyaris tanpa hari libur.

Hidupnya dikenal sangat sederhana. Ia makan seadanya—nasi, kecap, tahu—dan tidur di lantai. Tidak ada tanda-tanda kemewahan.

Selama lebih dari 50 tahun, ia menabung dari keuntungan kecil hasil menjual sayur. Sedikit demi sedikit, tanpa sorotan.

Tak banyak pelanggan yang tahu bahwa uang kembalian yang mereka berikan ikut menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Miliaran Rupiah untuk Pendidikan dan Kesehatan

Publik kemudian mengetahui bahwa Chen telah menyumbangkan sekitar Rp3,2 miliar untuk pembangunan perpustakaan sekolah.

Ia juga menyalurkan sekitar Rp4,5 miliar untuk panti asuhan dan rumah sakit. Total donasinya mendekati Rp7,7 miliar.

Semua dana itu berasal dari hasil berjualan kangkung dan bayam selama puluhan tahun. Bukan warisan, bukan pula keuntungan bisnis besar.

Ia memilih menyimpannya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain.

Filosofi yang Sederhana namun Tegas

Ketika ditanya mengapa tidak menikmati hasil kerjanya, jawabannya singkat.

“Uang hanya berarti jika digunakan untuk membantu orang lain. Jika hanya disimpan, ia tak lebih dari kertas.”

Kalimat itu kemudian menjadi pengingat bahwa nilai uang tak selalu diukur dari jumlahnya, melainkan dari dampaknya.

Pengakuan dari Dunia

Majalah Time memasukkan nama Chen Shu-chu dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia.

Namanya sejajar dengan tokoh politik, aktivis, dan figur publik global. Namun kesehariannya tetap sama: berdiri di pasar, melayani pembeli.

Kisah Chen menunjukkan bahwa pengaruh tak selalu lahir dari jabatan. Kadang, ia tumbuh dari ketekunan, kesederhanaan, dan pilihan untuk berbagi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sidang Lahan Tol Pekanbaru Ditunda Dua Pekan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pengadilan Negeri Pekanbaru menunda sidang lapangan sengketa lahan proyek Tol Lingkar Pekanbaru–Rengat di Muara Fajar Timur, Kamis (12/2/2026).

Sidang lapangan sengketa lahan proyek Tol Lingkar Pekanbaru–Rengat ditunda setelah penggugat belum dapat menunjukkan batas tanah yang disengketakan.

Hakim Pertanyakan Batas Tanah

Sidang lapangan digelar untuk melihat langsung objek tanah yang menjadi sengketa di Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat.

Hadir dalam agenda tersebut Hakim PN Pekanbaru Jonson Parancis, perwakilan BPN, Dinas PUPR Kota Pekanbaru, para pihak berperkara, serta anggota DPRD Pekanbaru.

Di lokasi, hakim mempertanyakan secara langsung batas dan patok tanah yang diklaim sebagai objek sengketa.

Namun, pihak penggugat belum dapat menunjukkan titik ukur maupun patok yang dimaksud.

“Saya ini bukan tukang ukur. Mana patoknya, ke arah mana, cara mengukurnya bagaimana, harus jelas,” ujar Jonson Parancis di lokasi.

Karena batas tanah belum dapat diverifikasi, sidang lapangan diputuskan untuk ditunda.

“Nanti diulangi dua minggu lagi,” kata hakim.

DPRD Soroti Proses dan Dugaan Cacat Prosedur

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, menyatakan kehadirannya untuk mendukung Hasni, warga yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut.

Menurut dia, sejak awal proses perkara dinilai bermasalah.

“Dari proses awal sudah cacat prosedural. Nanti akan kami buka dalam konferensi pers DPRD terkait data yang diajukan ke pengadilan,” ujarnya.

Ia menilai fakta di lapangan menunjukkan penggugat belum dapat memastikan lokasi objek sengketa.

Zulkardi menyebut DPRD akan memberikan pendampingan hukum dan membuka dugaan data tidak valid dalam perkara tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa Hasni dijadwalkan memenuhi panggilan di Polda Riau pada awal pekan depan.

Hasni Kecewa Sidang Ditunda

Hasni mengaku kecewa atas penundaan sidang lapangan.

Menurutnya, proses hukum yang berlarut-larut menguras tenaga dan pikiran.

“Sidang ini melelahkan. Saya berharap jangan ditunda-tunda lagi,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menegaskan telah menguasai fisik tanah tersebut selama kurang lebih 30 tahun.

Hasni berharap majelis hakim memutus perkara secara netral dan adil.

Perhatian Publik dan Kepastian Hukum

Kasus sengketa lahan ini menjadi perhatian masyarakat Kota Pekanbaru.

Publik mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang berkeadilan.

Perkara ini juga kembali memunculkan sorotan terhadap potensi praktik mafia tanah dalam proyek strategis.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri Usai Penembakan Pesawat di Boven Digoel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menko Polkam Djamari Chaniago mengapresiasi TNI-Polri atas evakuasi korban dan pemulihan keamanan pasca-penembakan pesawat di Boven Digoel, Kamis (12/2/2026).

Pemerintah menilai respons cepat TNI-Polri pasca-penembakan pesawat di Papua Selatan sebagai bukti kehadiran negara dalam menjaga keselamatan warga dan stabilitas keamanan.

Apresiasi dalam Rapim Polri

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas langkah cepat menangani insiden penembakan pesawat di Boven Digoel, Papua Selatan.

Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di The Krakatau Grand Ballroom, Kompleks TMII, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut Djamari, respons aparat mencakup evakuasi korban serta pengamanan wilayah agar situasi tetap terkendali setelah insiden terjadi.

Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua atas penanganan kasus penembakan dua pilot oleh kelompok bersenjata.

“Saya mengucapkan terima kasih atas langkah yang telah dicapai, khususnya kepada Kapolda Papua dalam menyelesaikan peristiwa penembakan tersebut,” ujar Djamari di hadapan perwira tinggi Polri.

Koordinasi Sejak Awal Insiden

Djamari mengatakan dirinya langsung memberi perhatian serius sejak menerima laporan awal kejadian.

Koordinasi lintas unsur keamanan dilakukan untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan tertib.

Selain itu, langkah antisipatif disiapkan guna mencegah potensi gangguan lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat.

Ia juga menyampaikan duka cita dan simpati kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Pemulihan Keamanan dan Perlindungan Warga

Menko Polkam berharap TNI dan Polri segera memulihkan situasi keamanan di Boven Digoel agar aktivitas masyarakat kembali normal.

Ia menekankan pentingnya pengamanan sarana strategis, termasuk bandara-bandara perintis yang menjadi penghubung utama logistik di wilayah terpencil Papua Selatan.

Menurut dia, konektivitas udara memiliki peran vital bagi distribusi kebutuhan pokok dan mobilitas warga di daerah tersebut.

“Terima kasih atas kesigapannya. Rakyat pun menyampaikan hal yang sama,” kata Djamari.

Sinergi Jadi Kunci Stabilitas

Dalam arahannya di Rapim Polri, Djamari menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan politik tidak dapat dijaga oleh satu institusi saja.

TNI dan Polri, kata dia, harus bekerja dalam semangat kebersamaan dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama aparat dalam menjalankan tugas.

“Tidak akan ada perjalanan kepolisian yang rapi sampai sasaran tanpa sinergi dengan komponen lain. Tentara pun demikian,” ujarnya.

Menurut Djamari, sinergi juga perlu diperluas hingga melibatkan unsur masyarakat.

Aparat keamanan, katanya, mengemban amanah rakyat sehingga kepercayaan publik harus dijaga dengan baik.

Komitmen Negara Hadir

Menko Polkam menegaskan negara bertanggung jawab melindungi keselamatan seluruh warga negara di mana pun berada.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap insiden keamanan dapat ditangani cepat dan terukur.

Rapim Polri tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, para Kapolda, serta pejabat utama Polri lainnya.

Menko Polkam hadir didampingi Plt Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Irjen Pol Desman Tarigan dan Staf Khusus Menko Polkam H Janmat Sembiring.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KKP Ungkap Penyebab Harga Garam Masih Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut harga garam nasional masih tinggi akibat kendala distribusi dan logistik di sentra tambak Jakarta.

KKP menilai persoalan jalan dan pelabuhan di kawasan tambak menjadi faktor utama mahalnya harga garam, sehingga perlu kolaborasi lintas kementerian untuk memperbaiki rantai pasok.

Distribusi Jadi Titik Lemah 

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan jalur distribusi yang belum memadai berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen.

Menurut Frista, persoalan infrastruktur seperti akses jalan dan pelabuhan masih menjadi hambatan utama di sejumlah wilayah sentra produksi garam.

“Jalur distribusi yang kurang bagus ikut memengaruhi harga. Perbaikan jalan dan pelabuhan perlu dikoordinasikan dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan,” ujar Frista.

Pernyataan itu disampaikan dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian 

Dari sisi kebijakan, Frista menilai penguatan sektor garam harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pengolahan.

KKP, menurut dia, tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam pembangunan infrastruktur logistik di kawasan tambak.

Karena itu, koordinasi dilakukan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk perbaikan akses jalan serta pembangunan pelabuhan.

Infrastruktur logistik, kata dia, berperan besar dalam menentukan efisiensi distribusi dan stabilitas harga garam nasional.

Integrasi Regulasi dan Industri

Selain infrastruktur fisik, KKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk pengawalan regulasi.

Bappenas dan Kementerian Koordinator Pangan turut dilibatkan agar program swasembada garam terintegrasi dengan kebijakan lintas sektor.

Frista menambahkan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga memiliki peran penting karena sebagian besar penggunaan garam berada di sektor industri.

“Pengguna garam mayoritas adalah industri, bukan hanya konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Penguatan Hulu dan Investasi Teknologi 

Di tingkat hulu, KKP melakukan penguatan terhadap petambak garam rakyat melalui perbaikan saluran air agar kualitas air baku lebih baik.

Penyediaan sarana pengolahan serta pembangunan fasilitas penyimpanan juga dilakukan untuk menjaga mutu hasil produksi.

Namun, Frista menegaskan pengembangan teknologi pengolahan garam membutuhkan investasi besar.

Menurutnya, kebutuhan belanja modal atau capital expenditure untuk teknologi bisa mencapai nilai triliunan rupiah.

“Pengembangan teknologi tidak mungkin sepenuhnya ditopang APBN, karena itu kami bekerja sama dengan PT Garam,” katanya.

Upaya kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperkuat industri garam nasional sekaligus menekan tekanan harga di pasar domestik.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia Dideklarasikan, Soroti Peran Strategis Pelabuhan dan HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia mendeklarasikan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia menegaskan posisi buruh sebagai tulang punggung logistik nasional, sekaligus menguatkan agenda kesejahteraan dan kepatuhan HAM di sektor maritim.

Deklarasi digelar dalam rangka memperkokoh nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui konsolidasi buruh pelabuhan.

Forum tersebut juga menegaskan peran strategis pekerja pelabuhan sebagai backbone logistik nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Djusmani HI, menyampaikan pelabuhan hidup karena bakti dan pengorbanan buruh.

Menurut dia, pembahasan tentang pelabuhan tidak dapat dilepaskan dari peran manusia di dalamnya, yakni buruh pelabuhan.

“Hari ini kita menancapkan cita-cita agar pelabuhan tumbuh dan buruhnya sejahtera,” ujar Djusmani dalam sambutannya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Dodi Nurdiana, menyatakan komitmen mendukung pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.

Ia berharap wadah baru tersebut membawa manfaat nyata bagi pekerja pelabuhan di seluruh Indonesia.

Deklarasi ini dihadiri perwakilan federasi buruh transportasi, tenaga kerja bongkar muat, serikat buruh maritim, serta unsur pekerja lainnya.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.

Ia menilai situasi gerakan buruh saat ini berbeda dibanding era 1990-an, ketika peringatan Hari Buruh kerap mendapat tekanan.

Menurut Mugianto, pada pemerintahan saat ini buruh memperoleh pengakuan lebih luas, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2025 di Monas.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk rekognisi negara terhadap kontribusi kaum buruh dalam pembangunan.

“Buruh adalah mitra pemerintah dan salah satu pilar penentu kesejahteraan rakyat,” katanya.

Mugianto juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang kepatuhan HAM pelaku usaha.

Regulasi tersebut mengatur penilaian kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia, termasuk mekanisme human rights due diligence.

Kebijakan ini, menurut dia, menjadi bagian dari persyaratan Indonesia untuk bergabung secara penuh dalam OECD.

Seluruh perusahaan, termasuk BUMN, akan didorong memenuhi standar HAM sejak tahap pendirian, operasional, hingga pascaoperasi.

Aspek yang dinilai mencakup upah, keselamatan kerja, hak normatif pekerja, hingga dampak lingkungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam kesempatan itu menegaskan pelabuhan merupakan lokomotif ekonomi nasional.

Ia menilai tidak ada negara maju tanpa pelabuhan yang kuat dan pekerja yang sejahtera.

Karena itu, pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia disebut sebagai simbol konsolidasi perjuangan sektor maritim.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa sistem pelabuhan yang efisien dan tenaga kerja yang terlindungi.

Ia juga mendorong pengusaha dan pengelola pelabuhan memastikan kesejahteraan buruh sebagai indikator keberhasilan perusahaan.

Dalam forum tersebut, disampaikan pula aspirasi agar tenaga kerja alih daya di sektor pelabuhan mendapat peluang menjadi pegawai organik.

Gagasan itu dipandang sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak dasar pekerja.

Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia diharapkan menjadi wadah perjuangan kolektif pekerja maritim.

Para peserta menutup kegiatan dengan seruan solidaritas, menegaskan komitmen bersama memperjuangkan kesejahteraan buruh dan penguatan sektor pelabuhan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX/TT Paparkan Program Unggulan di Rapim TNI AD 2026

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Panglima Kodam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menghadiri Rapim TNI Angkatan Darat 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dalam forum strategis Rapim TNI AD 2026, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai memaparkan inovasi digital, ketahanan pangan, hingga energi alternatif sebagai bagian dari penguatan profesionalisme prajurit.

Forum Kebijakan dan Arah Program 2026

Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat tahun ini menjadi ruang penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan tersebut menjadi pedoman seluruh satuan jajaran TNI AD dalam menyusun dan menjalankan program kerja.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan profesionalisme prajurit, penguatan sistem kerja yang adaptif, serta optimalisasi peran TNI AD dalam mendukung pembangunan dan ketahanan nasional.

Paparan Program Unggulan Kodam XIX/Tuanku Tambusai

Dalam forum tersebut, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo memaparkan sejumlah program unggulan Kodam XIX/Tuanku Tambusai di hadapan Kasad dan peserta Rapim.

Paparan itu menekankan integrasi teknologi, pembinaan personel, serta pemberdayaan potensi wilayah sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tantangan tugas.

Beberapa inovasi yang disampaikan antara lain Aplikasi Project Charter sebagai sistem digital untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program satuan.

Kodam XIX/TT juga mengembangkan Aplikasi Face to Face Leadership untuk memperkuat komunikasi langsung antara pimpinan dan prajurit.

Dalam aspek pembinaan fisik, satuan memanfaatkan aplikasi Strava guna memantau kebugaran prajurit secara terukur dan berkelanjutan.

Ketahanan Pangan dan Energi Alternatif 

Selain penguatan internal, Kodam XIX/TT menjalankan Program Posbindu sebagai langkah preventif menjaga kesehatan prajurit dan keluarga besar TNI.

Inovasi lain mencakup pembuatan etanol dari ubi kayu sebagai upaya pemanfaatan sumber daya lokal dalam mendukung kemandirian energi.

Program AgroFarming di YTP juga dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan optimalisasi lahan produktif di wilayah binaan.

Sementara itu, gerakan Zero Waste diterapkan dalam pengelolaan sampah di lingkungan kantor maupun rumah tangga prajurit.

Penguatan Struktur dan Sinergi Wilayah

Kodam XIX/Tuanku Tambusai turut terlibat dalam TP2TNTN sebagai dukungan terhadap program strategis di wilayah.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan dalam rencana pembentukan satuan baru guna memperkuat struktur dan kesiapan pertahanan wilayah.

Kehadiran Pangdam XIX/TT dalam Rapim TNI AD 2026 menegaskan kesiapan satuan mendukung kebijakan pimpinan TNI AD sekaligus menghadirkan inovasi yang responsif terhadap dinamika tugas.

Rapim TNI AD 2026 diikuti para Asisten Perencanaan Kodam, Komandan Korem, Komandan Distrik Militer, hingga Komandan Batalyon jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Dengan penekanan pada profesionalisme dan sinergi, Kodam XIX/TT menyatakan siap menjalankan program kerja Tahun Anggaran 2026 secara terukur dan berkelanjutan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pencurian Terekam CCTV di Hotel Sudirman

Aksi pencurian terekam CCTV di hotel bintang lima kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/2), saat peserta rapat meninggalkan ruangan.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keamanan sebuah hotel bintang lima di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Karet, Jakarta Pusat, menjadi sorotan setelah aksi pencurian terekam kamera pengawas.

Peristiwa itu terjadi Selasa, 10 Februari 2026, bertepatan dengan waktu makan siang ketika sejumlah peserta rapat meninggalkan ruangan dalam kondisi kosong.

Menurut informasi yang dihimpun, pelaku diduga masuk saat ruang rapat dalam keadaan sepi. Ia bergerak cepat tanpa menimbulkan kecurigaan.

Dalam rekaman CCTV, sosok pria tampak memasuki area pertemuan dan berada di dalam ruangan beberapa menit sebelum akhirnya keluar kembali.

Saat para peserta kembali, mereka mendapati barang-barang pribadi telah hilang dari atas meja.

Dua orang korban melaporkan kehilangan dua unit laptop yang berisi data perusahaan, satu telepon genggam, serta dompet berisi uang tunai dan kartu perbankan.

Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selain nilai materiil, korban mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan data penting yang tersimpan di perangkat tersebut.

“Ruangan itu kami tinggalkan dalam keadaan tertutup. Ketika kembali, barang sudah tidak ada,” ujar salah satu korban, Rabu (11/2).

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Tanah Abang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Hingga kini, aparat kepolisian masih menelusuri identitas pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi.

Sumber internal menyebut pelaku diduga memahami titik pantau kamera pengawas atau menyamarkan diri sebagai tamu hotel sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

Pihak hotel belum memberikan keterangan resmi terkait evaluasi sistem keamanan pascakejadian tersebut.

Peristiwa ini memicu pertanyaan mengenai standar pengamanan ruang pertemuan di hotel berbintang, terutama di kawasan bisnis pusat ibu kota.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

KKP Bangun Tambak Udang Terintegrasi Rp7,2 T di Sumba Timur

Duta Nusantara Merdeka | Waingapu, Sumba Timur  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di wilayah Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyebut proyek ini sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat industri perikanan budi daya secara berkelanjutan, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi budi daya nasional dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ujar Tb Haeru Rahayu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (11/2).

Kawasan tersebut dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF). Skema ini mengintegrasikan infrastruktur hulu hingga hilir dalam satu sistem produksi terpadu.

Fasilitas yang dibangun mencakup intake air laut, tandon utama, kolam budi daya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, hingga dukungan peralatan dan mesin produksi.

Total luas lahan yang disiapkan mencapai sekitar 2.150 hektare. Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai USD 500 juta atau setara Rp7,2 triliun.

Menurut Tb Haeru—yang akrab disapa Tebe—kawasan ini diproyeksikan menjadi model pengembangan tambak udang modern yang ramah lingkungan dan berdaya saing global.

Produktivitas ditargetkan mencapai 55 ton per hektare per siklus, dengan estimasi produksi tahunan sebesar 52.800 ton udang.

Ia menegaskan, orientasi pembangunan tidak semata pada peningkatan volume produksi. Aspek penguatan sumber daya manusia lokal dan pembukaan lapangan kerja menjadi bagian utama perencanaan.

Selain itu, penerapan Good Aquaculture Practices (GAP) menjadi standar operasional kawasan guna memastikan keberlanjutan dan kualitas produksi.

Lokasi proyek berada di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.

Pada tahap awal, konstruksi telah berjalan dengan dukungan puluhan alat berat. Penyerapan tenaga kerja lokal disebut terus meningkat seiring progres pembangunan.

Sementara itu, Kepala Desa Palakahembi, Arif Maramba, menyampaikan dukungan atas dimulainya proyek tersebut. Ia menilai kawasan tambak terintegrasi berpotensi membuka ruang ekonomi baru di tingkat desa.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan masa depan generasi muda,” ujar Arif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor nasional.

Selain mendorong produktivitas pelaku usaha dan pembudi daya, KKP juga membangun kawasan modeling skala besar sebagai motor penggerak budi daya udang modern di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sisi Gelap Cara Cepat Kaya di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di Indonesia, bisnis yang menjual harapan instan sering kali lebih cepat tumbuh dibanding usaha yang menawarkan proses dan keterampilan nyata.

Fenomena bisnis mimpi kaya cepat marak di Indonesia pada 2026, memanfaatkan psikologi kesepian dan kebutuhan status kelas menengah.

Realitasnya tidak selalu nyaman. 

Banyak orang lebih tertarik pada janji manis dibanding penjelasan rasional yang butuh waktu dan usaha.

Di ruang itulah berbagai model bisnis tumbuh. Bukan bertumpu pada logika semata, melainkan pada emosi: nafsu, gengsi, dan rasa sepi.

Pasar tidak selalu bergerak karena kebutuhan riil. Ia sering dipacu oleh keinginan untuk merasa diterima dan diakui.

Industri Kesepian yang Menggiurkan

Kesepian telah menjadi komoditas bernilai besar. Aplikasi kencan, siaran langsung, hingga konten drama berkembang karena menawarkan ilusi ditemani.

Yang dijual bukan solusi jangka panjang. Yang dipasarkan adalah distraksi dari tekanan hidup sehari-hari.

Dalam masyarakat urban yang sarat tekanan, rasa “ditemani” kerap terasa lebih penting daripada penyelesaian masalah itu sendiri.

Status dan Ketakutan Kelas Menengah

Kelompok menengah menjadi target empuk. Mereka tidak miskin, tetapi cemas terlihat tertinggal.

Produk berlabel premium, gawai cicilan, hingga gaya hidup mahal kerap dibeli demi validasi sosial.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Morgan Housel dalam Psychology of Money: orang kerap membelanjakan uang yang belum dimiliki demi kesan sukses.

Alternatif: Menjual Transformasi, Bukan Halusinasi

Namun ada jalan lain yang lebih berkelanjutan. Bisnis tidak harus bertumpu pada ilusi atau manipulasi psikologis.

Pendekatannya sederhana: menjadi penyelesai masalah. Menawarkan sistem, keterampilan, dan efisiensi yang benar-benar meningkatkan kapasitas individu.

Alih-alih menjual mimpi kaya cepat, pelaku usaha dapat menghadirkan peningkatan produktivitas, penghematan waktu, dan kenaikan pendapatan berbasis keahlian.

Inilah yang dikenal sebagai inovasi nilai, sebagaimana diperkenalkan dalam Blue Ocean Strategy: menciptakan manfaat nyata, bukan sekadar sensasi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Survei ETOS 2026: 77% Publik Nilai Kepemimpinan Polda Metro Jaya Tingkatkan Kinerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ETOS Indonesia Institute merilis survei nasional pada Rabu (11/2) di Jakarta terkait kinerja Polda Metro Jaya di bawah Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam periode 10–30 Januari 2026. 

Mayoritas responden dalam Survei Nasional ETOS menilai kepemimpinan Polda Metro Jaya mampu meningkatkan kinerja, namun publik tetap menuntut pembenahan pada integritas dan pelayanan.

Direktur Eksekutif ETOS, Iskandarsyah, membuka paparan hasil survei tersebut di hadapan sejumlah awak media. Presentasi teknis disampaikan Direktur Infokom ETOS, Dwiki.

Hasil survei menunjukkan 77 persen responden menilai kepemimpinan Polda Metro Jaya dapat meningkatkan kualitas kinerja kepolisian di wilayah hukumnya.

Survei juga mencatat sejumlah harapan publik terhadap Kapolda Metro Jaya. Sebanyak 28 persen responden meminta penguatan pengawasan agar meminimalkan malpraktik dalam proses penyelidikan.

Sebanyak 21 persen responden berharap penghapusan praktik kekerasan dan pemerasan. Sementara 19 persen menuntut penegakan sanksi tegas dan adil bagi anggota yang melakukan pelanggaran pidana.

Adapun 17 persen responden menyoroti pentingnya pemberantasan suap dan pungutan liar. Sebanyak 13 persen lainnya meminta peningkatan respons pelayanan terhadap laporan masyarakat.

Terkait persepsi publik, 71 persen responden menilai pemberitaan dan tayangan kegiatan kepolisian di media elektronik turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Polda Metro Jaya tercatat sebesar 57 persen. Kepuasan itu terutama bersumber dari pengalaman pribadi maupun keluarga responden sebesar 47 persen.

Media sosial menjadi sumber informasi terbesar mengenai figur kepemimpinan Polda Metro Jaya dengan 42 persen, disusul media cetak sebesar 31 persen.

Survei juga mencatat tingkat pengenalan publik terhadap figur Kapolda mencapai 87 persen. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi institusi kepolisian.

Iskandarsyah menyebut hasil survei tersebut disusun selama hampir 20 hari dan tetap dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Namun, menurutnya, survei tersebut bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Ia menegaskan bahwa kritik publik tidak serta-merta merepresentasikan institusi secara keseluruhan, melainkan perlu dilihat secara proporsional dalam konteks perbaikan berkelanjutan.

Menanggapi sorotan publik terhadap Polri, Prof. Dr. Edi Hasibuan, Penasehat Kapolri Bidang Hukum dan Kriminolog, menyatakan masukan masyarakat akan direspons secara positif.

Menurutnya, Polri terus melakukan pembenahan internal dan peningkatan kinerja, termasuk memperkuat kehadiran di tengah masyarakat.

Ia juga menyoroti berbagai program institusi, termasuk dukungan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program pemerintah.

Terkait isu pemanggilan Kapolri oleh Presiden di Istana Bogor, Edi menilai hal tersebut merupakan koordinasi rutin antara pimpinan negara dan jajaran kepolisian.

Ia menegaskan prosedur pergantian Kapolri memiliki mekanisme yang panjang dan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden.

Menurutnya, saat ini fokus institusi masih pada stabilitas keamanan dan dukungan terhadap agenda prioritas nasional.

Hasil survei ETOS tersebut menambah potret persepsi publik terhadap kinerja Polda Metro Jaya, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DPP-SPKN Soroti Proyek Jalan Rohul Rp19 Miliar, Akan Lapor ke APH

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

DPP-SPKN menyatakan akan melaporkan 

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Penanganan Long Segment Jalan Lingkar Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) melalui Sekretaris Jenderal Romi Frans, ST, menyebut pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum terkait proyek tersebut.

"Proyek Penanganan Long Segment Jalan Lingkar Pasir Pengaraian itu memiliki nilai kontrak Rp19.046.005.551 dan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu," kata Romi di Pekanbaru, Rabu (11/2/2026).

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Bina Pembangunan Adi Jaya berdasarkan Nomor Kontrak 620/KONTRAK/IV/05.2.5 tertanggal 11 April 2023 dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.

Proyek tersebut telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada 6 Desember 2023. Adapun pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh PT Wandra Cipta Engineering Consultant sebagai konsultan pengawas.

DPP-SPKN menyoroti nilai kontrak yang hampir identik dengan pagu anggaran sebesar Rp19.047.000.000. Pemesanan material disebut dilakukan melalui sistem e-purchasing pada 5 April 2023.

Menurut Romi, selisih yang sangat tipis antara pagu dan nilai kontrak perlu dicermati untuk memastikan proses perencanaan dan pengadaan berjalan efisien serta kompetitif.

“Publik berhak mengetahui apakah seluruh tahapan telah sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya kepada awak media.

Sejumlah item pekerjaan utama meliputi Laston Lapis Aus (AC-WC) 4.763 ton senilai sekitar Rp10 miliar serta Laston Lapis Antara (AC-BC) 1.276 ton sekitar Rp2,55 miliar.

Selain itu terdapat Lapis Pondasi Agregat Kelas A senilai Rp1,66 miliar, beton struktur fc’20 Mpa Rp1,21 miliar, serta sheet pile W350B sekitar Rp972 juta.

Pekerjaan lainnya mencakup marka jalan termoplastik, timbunan, galian, drainase, relokasi utilitas, dan sejumlah item teknis lain sesuai dokumen kontrak.

DPP-SPKN mengaku telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan sejumlah titik yang disebut mengalami kerusakan pada ruas pekerjaan tersebut.

Organisasi itu juga menduga adanya kekurangan volume pada pekerjaan timbunan dan beton, serta galian drainase yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis.

Mutu pekerjaan, termasuk pemancangan sheet pile, menurut mereka perlu diuji ulang guna memastikan kesesuaian dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Selain aspek teknis, DPP-SPKN menyoroti dugaan dominasi paket pekerjaan oleh kontraktor yang sama di lingkungan Dinas PUPR Rokan Hulu.

PT Bina Pembangunan Adi Jaya pada Tahun Anggaran 2022 tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait temuan kekurangan volume pekerjaan.

Atas berbagai indikasi tersebut, DPP-SPKN menilai terdapat potensi pelanggaran sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Romi memastikan laporan resmi segera disampaikan guna mendorong audit investigatif terhadap seluruh pihak terkait, termasuk PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu maupun PT Bina Pembangunan Adi Jaya belum memberikan tanggapan resmi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More