Silaturahmi TNI dan Keluarga Karo Perkuat Persatuan di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komunikasi sosial TNI dan masyarakat Karo Pekanbaru kembali diperkuat melalui kegiatan silaturahmi dan ramah tamah yang digelar Korem 031/Wira Bima. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antara TNI dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas wilayah di Provinsi Riau.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu dipimpin langsung Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han. Turut hadir jajaran pejabat Korem 031/WB, Ketua Persada Karo Kota Pekanbaru, pengurus inti marga-marga Karo, Ketua Pemuda Marga Silima Eduard Ginting, Pengurus Sitepu Margana, serta sejumlah tokoh masyarakat Karo.

Danrem Tekankan Pentingnya Kebersamaan

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa komunikasi sosial menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial sekaligus menjaga kondusivitas daerah.

"Kegiatan silaturahmi seperti ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas wilayah," ujar Danrem, Jumat (5/6/2026).

Ia menambahkan bahwa hubungan yang terjalin melalui komunikasi terbuka dapat meningkatkan rasa saling percaya serta memperkuat kolaborasi positif demi kepentingan masyarakat luas.

Apresiasi dari Persada Karo Pekanbaru

Ketua Persada Karo Kota Pekanbaru menyampaikan apresiasi kepada Korem 031/WB yang telah membuka ruang dialog dan silaturahmi bersama keluarga besar Karo. Menurutnya, hubungan baik yang telah terbina selama ini menjadi modal penting dalam memperkuat persaudaraan serta menjaga keharmonisan sosial.

Kegiatan juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar seluruh pihak diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Komitmen Menjaga Harmoni

Suasana kekeluargaan semakin terasa dalam sesi ramah tamah yang dimanfaatkan para peserta untuk bertukar gagasan dan mempererat hubungan emosional. Melalui komunikasi sosial TNI dan masyarakat Karo Pekanbaru ini, Korem 031/Wira Bima berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan harmonis di Provinsi Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

May Day 2026: Buruh Papua Tengah Kritik Keras Upah dan Kontrak Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 di Timika berubah menjadi panggung kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan di Papua Tengah. Federasi Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (FSBPI) Papua Tengah menilai kesejahteraan pekerja masih tertinggal di tengah geliat pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di wilayah tersebut.

Dalam aksi yang digelar Kamis (1/5/2026), Sekretaris Eksekutif Partai Buruh sekaligus Ketua FSBPI Papua Tengah, Menase Ugedi Degei, menegaskan bahwa Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum untuk mengingatkan pemerintah dan perusahaan bahwa masih banyak persoalan pekerja yang belum terselesaikan.

"Hari ini bukan sekadar libur. Hari ini kita ingat: keringat adalah harapan, langkah adalah perlawanan, suara adalah kekuatan," kata Menase dalam orasinya.

Buruh Soroti Kesenjangan antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan

FSBPI Papua Tengah menyoroti kondisi pekerja yang dinilai belum memperoleh manfaat optimal dari aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah tersebut. Menurut organisasi buruh itu, persoalan upah dan status kerja masih menjadi keluhan utama yang terus berulang setiap tahun.

Menase mengatakan pekerja di Papua Tengah menginginkan perlakuan yang lebih adil serta penghormatan terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan.

"Dengar baik-baik suara dari bawah. Kami bukan mesin, kami punya marwah. Dari Nabire, Timika, sampai Dogiyai, buruh Papua Tengah tak mau dikhianati," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian pekerja yang menilai pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan buruh.

Upah Tinggi di Atas Kertas, Daya Beli Masih Tertekan

FSBPI menilai besaran upah yang berlaku saat ini belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup di sejumlah wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut semakin terasa di daerah yang bergantung pada distribusi logistik berbiaya tinggi.

Data 2026 menunjukkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika berada di kisaran Rp4,1 juta dan menjadi yang tertinggi di Papua Tengah. Namun tingginya harga kebutuhan pokok di Timika, Dogiyai, hingga Deiyai membuat sebagian pekerja masih menghadapi tekanan ekonomi.

Selain persoalan upah, buruh juga menyoroti praktik kontrak kerja jangka pendek yang dinilai mengurangi kepastian masa depan pekerja, terutama di sektor tambang dan perkebunan.

"Upah tak cukup, kontrak seumur jagung. Tapi semangat kami tak pernah redup," kata Menase.

Peringatan bagi Pemerintah dan Dunia Usaha

May Day 2026 di Papua Tengah tidak hanya menjadi ajang solidaritas pekerja, tetapi juga pesan politik dan ekonomi kepada pemerintah serta pelaku usaha. Buruh meminta agar pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah diikuti kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan tenaga kerja.

Menutup aksinya, Menase menegaskan bahwa pekerja Papua Tengah akan terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui gerakan kolektif yang lebih kuat.

"Ini Papua Tengah. Tanah kami, keringat kami, suara kami. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan," tegasnya.

Peringatan Hari Buruh tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya potensi sumber daya alam, masih terdapat tuntutan lama yang belum terjawab: upah layak, kepastian kerja, dan keadilan bagi pekerja.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

LAPK: Pemadaman Berulang, Komitmen PLN Dipertanyakan

Padian Adi, S. Siregar (Ketua Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Konsumen)

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pasca-blackout Sumatera pada 22 Mei 2026 menimbulkan pertanyaan serius mengenai keandalan sistem kelistrikan serta efektivitas proses pemulihan yang dilakukan. Berdasarkan laporan masyarakat, pemadaman masih terjadi hingga 5–6 kali di beberapa wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, meskipun sebelumnya disampaikan bahwa sistem kelistrikan telah kembali pulih dan normal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kelistrikan belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana mestinya. Dalam perspektif pelayanan publik, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari pernyataan bahwa sistem telah normal, melainkan dari kemampuan penyedia layanan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami gangguan listrik secara berulang. Fakta bahwa pemadaman masih terus terjadi memperlihatkan masih adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Tidak ada lagi alasan untuk menunda atau menghindari pemberian kompensasi kepada pelanggan di Sumatera Utara. Blackout yang berlangsung hingga lebih dari 27 jam di sejumlah daerah, ditambah pemadaman berulang pasca-blackout, telah menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya berupa terganggunya aktivitas rumah tangga dan usaha, tetapi juga biaya tambahan yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan selama listrik padam.

Selain itu, muncul pertanyaan yang sangat wajar dari masyarakat. Jika pemadaman yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan jaringan pasca-gangguan cuaca atau pasca-blackout, mengapa pemadaman dilakukan pada malam hari? Secara logika pelayanan publik, apabila pemadaman terencana memang harus dilakukan untuk kepentingan teknis, maka waktu pelaksanaannya seharusnya dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil bagi masyarakat. Pemadaman malam hari justru menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap keamanan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat.

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman berulang yang masih terjadi, alasan teknis pemadaman pada malam hari, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan kondisi serupa tidak kembali terulang. Transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan publik kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan.

Blackout Sumatera dan pemadaman berulang setelahnya harus menjadi momentum pembenahan serius terhadap sistem mitigasi risiko, keandalan jaringan distribusi, dan tata kelola penanganan krisis kelistrikan. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar janji pemulihan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang nyata kepada pelanggan terdampak.  **

Read More

FORKABI Gelar Mubes VI, Abdul Ghoni Soroti Regenerasi Kepemimpinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) resmi menggelar Musyawarah Besar (Mubes) VI di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Agenda organisasi masyarakat Betawi tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja sekaligus memilih kepemimpinan baru yang akan membawa arah organisasi ke depan.

Pembukaan Mubes VI FORKABI dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kontribusi FORKABI dalam menjaga identitas budaya Betawi sekaligus mendukung pembangunan ibu kota.

Uus mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian besar terhadap keberadaan FORKABI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat Betawi. Ia juga menyampaikan salam dan penghormatan dari Gubernur DKI Jakarta kepada seluruh peserta Mubes.

Pemprov DKI Dorong Persatuan dan Peran Strategis FORKABI

Menurut Uus, dinamika yang terjadi dalam organisasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh elemen organisasi harus tetap menjaga persatuan setelah proses musyawarah selesai.

“Dinamika yang terjadi di FORKABI ini bisa dilalui dengan baik. Itulah namanya demokrasi. Yang penting pada akhirnya nanti adalah kita menjadi satu kesatuan organisasi yang sama-sama membangun Jakarta menjadi kota global dan kota yang aman,” ujar Uus.

Ia menambahkan, Jakarta tidak dapat berkembang tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Betawi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan FORKABI dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

Uus juga mengingatkan bahwa budaya Betawi memiliki posisi strategis dalam pembangunan Jakarta. Bahkan, menurutnya, pengakuan terhadap budaya Betawi telah mendapatkan landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya inti Jakarta.

Abdul Ghoni: FORKABI Lahir dari Semangat Reformasi

Sementara itu, Ketua Umum DPP FORKABI, Abdul Ghoni, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya lahir dari semangat reformasi dan bertujuan memperkuat posisi masyarakat Betawi dalam pembangunan daerah.

“FORKABI lahir dari reformasi. Kami hadir untuk menyatukan kekuatan masyarakat Betawi dan membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” kata Abdul Ghoni.

Ia menegaskan bahwa Mubes VI menjadi momentum penting untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan secara demokratis dan sesuai aturan organisasi. Menurutnya, setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju sebagai pemimpin selama mengikuti mekanisme yang berlaku.

Abdul Ghoni juga menekankan bahwa FORKABI merupakan organisasi yang memiliki legalitas resmi dan berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ke depan, FORKABI akan terus memperluas pengembangan organisasi hingga wilayah Jabodetabek guna memperkuat kontribusi masyarakat Betawi.

“Masyarakat Betawi jangan hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya,” tegasnya.

Melalui Mubes VI FORKABI 2026, organisasi tersebut berharap dapat menghasilkan program kerja yang lebih adaptif serta memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga budaya Betawi dan membangun Jakarta yang inklusif, aman, serta berdaya saing global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DARPA Kembangkan AI Hemat Energi untuk Medan Tempur Modern

Duta Nusantara Merdeka | Washington 

Ambisi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi global di bidang kecerdasan buatan (AI) kini menghadapi tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan algoritma dan kapasitas komputasi, tetapi juga kebutuhan energi yang terus meningkat. Di tengah persaingan teknologi dengan Tiongkok, pemerintah AS mulai mengembangkan strategi agar sistem AI dapat beroperasi secara efektif bahkan dalam kondisi energi yang terbatas, termasuk di medan perang.

Langkah tersebut terlihat dari keputusan Departemen Energi AS pada 2025 yang menetapkan empat lokasi strategis untuk pengembangan pusat data AI dan proyek pembangkit energi. Pemerintah AS menilai penguatan infrastruktur AI menjadi bagian penting dalam menjaga keunggulan teknologi nasional sekaligus mendukung kebutuhan pertahanan masa depan.

Ketergantungan Pusat Data Dinilai Berisiko

Meski pembangunan pusat data terus dipercepat, sejumlah kalangan pertahanan menilai model tersebut menyimpan kerentanan strategis. CEO Spartan Forge sekaligus mantan perwira militer AS, Bill Thompson, memperingatkan bahwa sentralisasi komputasi dapat menciptakan titik kegagalan tunggal yang berbahaya bagi keamanan nasional.

Menurut Thompson, serangan terhadap infrastruktur kelistrikan atau jaringan pendukung pusat data berpotensi melumpuhkan operasional AI yang menjadi tulang punggung berbagai program strategis. Karena itu, militer membutuhkan teknologi komputasi yang dapat beroperasi secara mandiri di lapangan tanpa ketergantungan penuh pada pusat data raksasa.

"Ketahanan sistem menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan komputasi itu sendiri," tegas Thompson.

DARPA Ubah Paradigma Pengembangan AI

Menjawab tantangan tersebut, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) meluncurkan program Mapping Machine Learning to Physics (ML2P). Program ini berupaya mengubah pendekatan pengembangan AI dengan menempatkan konsumsi energi sebagai parameter utama, sejajar dengan akurasi dan performa model.

Dipimpin Program Manager Matthew Marge, ML2P menggunakan pendekatan Pareto Frontier untuk menyeimbangkan kebutuhan performa AI dengan ketersediaan daya. Konsep ini memungkinkan operator memilih model AI yang paling efektif sesuai kapasitas energi yang tersedia di lapangan.

Persaingan AI Berubah Menjadi Perebutan Infrastruktur

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi AI global tidak lagi semata-mata soal kecanggihan model bahasa atau kemampuan komputasi, tetapi juga menyangkut kemandirian energi dan ketahanan infrastruktur.

Spartan Forge, misalnya, memilih membangun server dan sistem komputasinya sendiri tanpa bergantung pada penyedia layanan besar. Model ini dipandang sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok eksternal yang berpotensi menjadi titik lemah dalam situasi konflik.

Di tengah meningkatnya rivalitas teknologi global, penguasaan AI militer hemat energi Amerika Serikat kini dipandang sebagai faktor strategis yang dapat menentukan keseimbangan kekuatan pada era peperangan modern.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

OJK Beberkan Modus Penipuan Investasi dan Pinjol Ilegal Terbaru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap lonjakan pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal sepanjang awal 2026. Hingga 20 Mei 2026, lembaga pengawas sektor jasa keuangan itu menerima 17.105 laporan, dengan mayoritas berasal dari kasus pinjaman online ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa dari total laporan tersebut, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Selain itu, terdapat 2.601 laporan terkait investasi ilegal dan 124 laporan mengenai praktik gadai ilegal.

"Dari total tersebut, 14.380 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait gadai ilegal," ujar Dicky dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/6/2026).

Satgas PASTI Hentikan Ratusan Entitas Ilegal

Menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat, OJK bersama Satgas PASTI melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas keuangan ilegal yang beroperasi melalui situs maupun aplikasi digital.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, Satgas PASTI berhasil menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, delapan penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari praktik-praktik yang tidak memiliki izin resmi.

Waspadai Modus Penipuan Berkedok Investasi

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang terus berkembang. Selama Mei 2026, Satgas PASTI menemukan sejumlah pola penipuan baru yang melibatkan pelaku dari dalam maupun luar negeri.

Beberapa modus yang teridentifikasi antara lain penawaran investasi saham IPO palsu melalui teknik impersonation, tugas menonton drama China dengan iming-iming keuntungan, pembelian hak cipta film, hingga pembuatan akun e-commerce yang mensyaratkan setoran dana untuk memperoleh komisi.

Selain itu, terdapat pula modus menonton iklan berbayar, pembiayaan proyek fiktif, serta investasi aset kripto dengan skema copy trading yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

OJK Jatuhkan Sanksi kepada PUJK

Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK telah menjatuhkan 48 peringatan tertulis kepada 44 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), lima instruksi tertulis kepada lima PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara dari sisi market conduct, regulator juga mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda. OJK menegaskan pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan perilaku pelaku industri akan terus diperkuat guna menekan risiko kerugian masyarakat akibat pengaduan pinjol ilegal OJK 2026 dan berbagai bentuk investasi ilegal.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Praperadilan Dikabulkan, Kuasa Hukum Sulpami Adukan Penyidik ke Propam

Duta Nusantara Merdeka | Padang 

Kuasa hukum Sulpami resmi mengadukan penyidik yang menangani perkara kliennya ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Barat. Langkah tersebut ditempuh setelah permohonan praperadilan yang diajukan Sulpami dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan tindakan penyidikan yang dipersoalkan dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan.

Pengaduan itu diajukan karena pihak kuasa hukum menilai belum terdapat tindak lanjut yang jelas dari penyidik setelah putusan praperadilan dibacakan. Hingga kini, menurut mereka, belum ada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun langkah administratif lain yang dianggap sesuai dengan amar putusan.

Kuasa Hukum Soroti Ketidakpastian Hukum

Kuasa hukum Sulpami, Jetro Sibarani, SH., MH., menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kliennya. Karena itu, pihaknya meminta adanya evaluasi terhadap proses penanganan perkara yang telah diputus melalui mekanisme praperadilan.

"Putusan praperadilan telah memberikan kepastian hukum kepada klien kami. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas berupa penerbitan SP3 ataupun tindakan lain yang sesuai dengan amar putusan pengadilan. Karena itu kami menilai perlu adanya evaluasi terhadap kinerja penyidik yang menangani perkara ini," ujar Jetro, di Padang, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, laporan ke Propam Polda Sumbar bertujuan mendorong pemeriksaan terhadap penanganan perkara tersebut sekaligus memastikan putusan pengadilan dijalankan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum.

Minta Putusan Pengadilan Dijalankan

Jetro menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati institusi Polri sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Namun, ia menilai setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum wajib dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.

"Kami menghormati institusi kepolisian. Namun sebagai negara hukum, setiap aparat penegak hukum juga wajib tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Kami berharap Propam Polda Sumbar dapat menindaklanjuti pengaduan ini secara objektif, profesional, dan transparan," katanya.

Selain menempuh jalur pengaduan internal kepolisian, tim kuasa hukum menyatakan akan terus menggunakan berbagai instrumen hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak kliennya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari penyidik maupun Polda Sumatera Barat terkait pengaduan yang diajukan kuasa hukum Sulpami tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Survei Ziswaf 2026: Potensi Dana Umat Tembus Rp343 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Potensi dana sosial keagamaan umat Islam di Indonesia diperkirakan mencapai Rp343 triliun dalam setahun. Temuan tersebut terungkap dalam Survei Nasional Potret dan Perilaku Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) Muslim Indonesia yang dirilis Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., menjelaskan survei dilakukan terhadap 8.360 responden Muslim berusia 18 tahun ke atas yang tersebar di seluruh provinsi. Penelitian berlangsung pada 20 Januari hingga 5 Februari 2026 dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 1,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Zakat Fitrah dan Sedekah Jadi Praktik Paling Dominan

Hasil survei menunjukkan hampir seluruh Muslim Indonesia atau 98,5 persen menunaikan zakat fitrah dalam satu tahun terakhir. Sebagian besar membayarnya dalam bentuk barang sebesar 59,3 persen, sedangkan 38,4 persen memilih uang tunai.

Sementara itu, infak dan sedekah menjadi bentuk Ziswaf yang paling banyak dilakukan. Sebanyak 74,8 persen responden mengaku memberikan infak atau sedekah dalam satu bulan terakhir. Mayoritas penyaluran dilakukan dalam bentuk uang tunai dan masih didominasi metode pembayaran langsung atau offline.

Selain itu, sekitar 10,2 persen Muslim Indonesia tercatat melaksanakan ibadah kurban dalam setahun terakhir. Nilai rata-rata hewan kurban yang dibayarkan mencapai Rp2,84 juta per orang.

Wakaf Masih Rendah, Tetapi Minat Terus Tumbuh

Survei juga menemukan tingkat partisipasi wakaf masih relatif rendah. Hanya 5,8 persen responden yang mengaku berwakaf dalam 12 bulan terakhir. Mayoritas wakaf diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara sebagian lainnya berupa tanah, bangunan, perlengkapan ibadah, hingga Al-Quran.

Menariknya, sebanyak 72,3 persen responden menyatakan tertarik untuk berwakaf uang. Temuan ini menunjukkan peluang besar bagi pengembangan instrumen wakaf produktif di Indonesia.

Untuk zakat maal, partisipasi masyarakat tercatat sebesar 9,3 persen. Sebagian besar pembayaran berasal dari penghasilan atau gaji, dengan pertimbangan utama memilih lembaga penyalur yang dipercaya, transparan, dan memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Potensi Dana Ziswaf Nasional Capai Rp343 Triliun

Berdasarkan proyeksi survei, total dana Ziswaf masyarakat Muslim dewasa Indonesia mencapai sekitar Rp343 triliun per tahun. Kontributor terbesar berasal dari infak dan sedekah sebesar Rp221,7 triliun. Selanjutnya kurban menyumbang Rp52,3 triliun, wakaf Rp33,6 triliun, zakat maal Rp27 triliun, dan zakat fitrah Rp8,4 triliun.

Burhanuddin Muhtadi menilai besarnya potensi tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat maal dinilai efektif untuk menjawab kebutuhan mendesak, sedangkan wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat kemandirian ekonomi jangka panjang.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam: Penghargaan Daerah Bukan Akhir, Tapi Awal Kemajuan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah terus menjaga iklim persaingan yang sehat dan produktif guna mendorong percepatan pembangunan nasional. Pesan tersebut disampaikan saat Malam Apresiasi Anugerah Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Djamari, capaian kinerja pemerintah daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin merata. Selisih nilai antardaerah yang relatif tipis mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia.

Menko Polkam Tekankan Pentingnya Persaingan Positif

Djamari menilai kompetisi yang sehat antarpemerintah daerah harus terus dipelihara karena mampu mendorong inovasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya lihat secara kuantitatif angkanya beda tipis saja, itu artinya kita punya kemajuan yang sama dalam menjalankan kewajiban untuk bangsa. Iklim persaingan kompetitif ini selalu dipelihara untuk mendapatkan kemajuan," ujar Djamari Chaniago.

Ia menegaskan penghargaan yang diterima daerah bukanlah tujuan akhir. Sebaliknya, pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Penghargaan Jadi Pemicu Perbaikan Berkelanjutan

Djamari juga mengajak seluruh kepala daerah memperkuat kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan.

"Dan pertebal keyakinan kita bahwa apa yang kita kerjakan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari kita bekerja bersama-sama, pekerjaan kita belum selesai," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn.) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa program apresiasi pemerintah daerah dilaksanakan secara terintegrasi di enam regional, yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, Papua, serta Jawa-Bali.

"Juaranya mendapatkan insentif fiskal. Ada empat kategori yang penilaiannya mudah dan terbuka, karena datanya dari BPS," ungkap Tito.

Sri Sultan: Pengabdian kepada Rakyat Tidak Boleh Berhenti

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menjadi tuan rumah acara menegaskan bahwa penghargaan tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya, pelayanan publik dan pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

"Pengabdian pada rakyat tidak berhenti sampai mendapatkan piagam penghargaan," tegas Sri Sultan.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Ketua Komisi II DPR RI Rifqnizamy Karsayuda, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda dari wilayah Jawa dan Bali. 

Pesan utama yang mengemuka dalam forum itu adalah pentingnya menjaga persaingan positif antardaerah sebagai fondasi kemajuan Indonesia secara berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GHON Targetkan Pendapatan Rp208 Miliar di Tengah Tekanan Kinerja 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) menetapkan target pendapatan sebesar Rp208,33 miliar sepanjang 2026 meskipun kinerja perseroan pada kuartal I tahun ini menunjukkan perlambatan. Manajemen optimistis sasaran tersebut dapat dicapai melalui penguatan strategi bisnis, ekspansi menara, serta peningkatan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Direktur Utama GHON, Rudolf Parningotan Nainggolan, mengungkapkan bahwa pendapatan perseroan pada kuartal I-2026 tercatat Rp51,22 miliar. Angka tersebut turun 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp53,30 miliar. Pernyataan itu disampaikan Rudolf dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Kamis (5/6/2026).

Penurunan pendapatan turut berdampak pada laba bersih perusahaan. Sepanjang tiga bulan pertama 2026, GHON membukukan laba bersih Rp16,77 miliar atau setara Rp30,49 per saham. Realisasi tersebut turun 22,08 persen dibandingkan laba bersih Rp21,52 miliar pada kuartal I-2025.

Kinerja GHON Kuartal I 2026 Tertekan

Selain laba bersih, laba kotor perusahaan juga mengalami penurunan menjadi Rp35,56 miliar dari sebelumnya Rp39,77 miliar. Sementara itu, laba operasi tercatat Rp30,64 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp34,47 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi posisi keuangan, total aset GHON hingga Maret 2026 tercatat Rp1,42 triliun, turun 2,65 persen dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp1,46 triliun. Adapun liabilitas dan ekuitas masing-masing tercatat Rp627,09 miliar dan Rp797,07 miliar.

Strategi dan Target Bisnis 2026

Meski menghadapi tekanan kinerja, GHON tetap memasang target pendapatan Rp208,33 miliar pada 2026. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp211,31 miliar.

Perseroan juga memproyeksikan EBITDA sebesar Rp167,64 miliar pada 2026, turun 3,64 persen dari capaian Rp173,74 miliar pada tahun sebelumnya. Dengan proyeksi tersebut, margin EBITDA diperkirakan berada di kisaran 80,47 persen.

Menurut Rudolf, perusahaan akan fokus mempererat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, menjaga kesehatan keuangan, memperluas portofolio bisnis, serta melanjutkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Tambah Menara dan Tenant Baru

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, GHON menargetkan pembangunan 69 menara baru dengan skema Build-to-Suit (B2S) serta penambahan 46 kolokasi sepanjang 2026. Dengan strategi tersebut, jumlah penyewaan menara atau tenant ditargetkan meningkat hingga mencapai 1.820 tenant pada akhir tahun.

Manajemen meyakini kombinasi ekspansi infrastruktur dan penguatan operasional akan menjadi faktor utama dalam mencapai target pendapatan Rp208 miliar pada 2026 di tengah tantangan industri menara telekomunikasi yang semakin kompetitif.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Visual Analytics dan Seni Membaca Data di Era AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bagi banyak orang, profesi data analyst identik dengan barisan kode, bahasa pemrograman yang rumit, serta layar komputer yang dipenuhi sintaks. Gambaran itu tidak sepenuhnya salah. Namun, perkembangan dunia analitik menunjukkan bahwa data bukan lagi sekadar urusan coding.

Di tengah percepatan transformasi digital dan kemunculan kecerdasan buatan (AI), muncul kesadaran baru bahwa nilai terbesar dari data justru terletak pada kemampuan menerjemahkannya menjadi pemahaman yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Dari Data Menjadi Cerita

Perjalanan banyak praktisi data sering kali dimulai dari upaya memahami angka. Namun seiring waktu, fokus tersebut bergeser. Data tidak lagi dipandang sebagai kumpulan tabel dan statistik, melainkan bahan baku untuk membangun narasi yang menjelaskan suatu fenomena.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Cole Nussbaumer Knaflic dalam buku Storytelling with Data. Menurutnya, visualisasi yang efektif bukan sekadar membuat grafik terlihat menarik, melainkan mengarahkan perhatian audiens pada informasi yang benar-benar penting.

Karena itu, dashboard modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan. Ia menjadi ruang eksplorasi yang membantu pengguna menemukan pola, memahami hubungan antarvariabel, dan mengidentifikasi masalah yang sebelumnya tersembunyi.

Ketika AI Mengambil Alih Pekerjaan Mekanis

Perkembangan AI membuat banyak proses teknis menjadi lebih cepat. Pembuatan kode, penyusunan framework analisis, hingga ringkasan data kini dapat dilakukan dalam hitungan menit.

Namun ada satu kemampuan yang hingga kini tetap sulit digantikan mesin, yakni membaca konteks.

Sebuah data mungkin menunjukkan tingginya angka perceraian di suatu daerah. Akan tetapi, analisis yang bernilai tidak berhenti pada angka tersebut. Pertanyaan lanjutan justru menjadi inti proses berpikir.

Apakah faktor ekonomi menjadi penyebab utama? Bagaimana hubungan tingkat pengangguran dengan angka perceraian? Apakah terdapat pengaruh pandemi? Jika disesuaikan dengan jumlah penduduk, apakah fenomena tersebut masih terlihat signifikan?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang membedakan antara melihat data dan memahami data.

Dashboard Bukan Lagi Laporan

Dalam praktik modern, dashboard berkembang menjadi sarana diskusi strategis. Visualisasi hanyalah plsmedium. Nilai sesungguhnya muncul ketika analis mampu menghubungkan berbagai informasi menjadi arah kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

Para pakar visualisasi informasi seperti Edward Tufte bahkan menilai desain bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari proses berpikir itu sendiri. Karena itu, dunia visual analytics kini semakin dekat dengan seni.

Banyak dashboard terbaik di dunia tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman visual yang memudahkan pengguna memahami informasi kompleks.

Pada akhirnya, visual analytics dan data storytelling bukan tentang membuat grafik yang indah. Esensinya adalah membantu manusia melihat hubungan yang sebelumnya tidak terlihat, memahami persoalan secara lebih utuh, lalu mengambil keputusan yang lebih baik.

Sebab data pada dasarnya tidak pernah berbicara sendiri. Manusialah yang memberi konteks, makna, dan arah bagi setiap angka yang muncul di layar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Yogi BEM PTMA: MBG Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Solo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Namun, efektivitas kedua program tersebut sangat bergantung pada kualitas pengawasan, tata kelola, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pandangan itu disampaikan Ketua Koordinator Pusat (Korpus) BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, dalam Forum Terbuka Diskusi Publik yang digelar di Solo. Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, gejolak harga komoditas dunia, dan perlambatan ekonomi global menjadi peringatan bahwa Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi dari dalam negeri.

"Ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap mata uang asing, biaya impor berbagai kebutuhan menjadi lebih mahal. Kondisi ini dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Karena itu, program MBG dan Swasembada Pangan harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional dari sisi pangan dan kualitas sumber daya manusia," ujar Yogi.

Swasembada Pangan Dinilai Kurangi Ketergantungan Impor

Yogi menilai salah satu titik lemah ekonomi nasional masih terletak pada tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis. Kondisi tersebut membuat perekonomian domestik rentan terhadap gejolak nilai tukar dan perubahan harga di pasar internasional.

Karena itu, agenda swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional.

"Swasembada pangan bukan sekadar program pertanian. Ini adalah strategi menjaga kedaulatan bangsa. Jika kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka risiko akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global dapat diminimalkan," katanya.

MBG Berpotensi Menggerakkan Ekonomi Daerah

Selain memperbaiki kualitas gizi masyarakat, program MBG dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah apabila terintegrasi dengan rantai pasok lokal.

Menurut Yogi, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat menjadi pasar yang stabil bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi di tingkat akar rumput.

Transparansi dan Evaluasi Jadi Kunci

Meski demikian, Yogi mengingatkan bahwa tantangan implementasi masih cukup besar. Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain efektivitas penggunaan anggaran, kesiapan distribusi pangan, pemerataan manfaat, serta pengawasan pelaksanaan di daerah.

"Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang baik. Kita harus memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi berkala dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga," tegasnya.

Ia juga menilai mahasiswa perlu mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah melalui pengawasan berbasis data dan pemberian masukan yang konstruktif.

Menutup diskusi, Yogi menegaskan bahwa tekanan ekonomi global seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian nasional. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui MBG dan penguatan ketahanan pangan melalui swasembada harus berjalan beriringan agar mampu menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

UU P2SK Baru Disahkan, Independensi BI Jadi Sorotan Pasar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Kamis (4/6/2026). Aturan baru tersebut memperluas mandat Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi kewenangan lebih besar kepada DPR dalam mengevaluasi kinerja bank sentral serta regulator sektor keuangan.

Pengesahan revisi UU P2SK dan mandat baru Bank Indonesia berlangsung pada saat pasar keuangan nasional menghadapi tekanan berat. Nilai tukar rupiah pada hari yang sama menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat telah merosot 32,5 persen sejak awal tahun.

Perubahan regulasi ini menjadi salah satu revisi paling signifikan terhadap arsitektur sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir karena menyentuh peran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga pasar modal.

Mandat Bank Indonesia Diperluas

Salah satu poin utama revisi adalah penambahan mandat BI untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebelumnya, fokus bank sentral terbatas pada stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

Aturan baru juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai BI yang menjalankan tugas berdasarkan itikad baik. Selain itu, mekanisme persetujuan anggaran BI oleh DPR turut diatur dalam revisi tersebut.

Namun perluasan mandat ini memunculkan perdebatan mengenai batas antara fungsi stabilitas moneter dan agenda pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi domain pemerintah.

DPR Dapat Evaluasi BI, OJK, dan LPS

Revisi UU P2SK juga memperkuat posisi DPR dalam melakukan evaluasi terhadap BI, OJK, dan LPS. Hasil evaluasi tersebut nantinya wajib ditindaklanjuti oleh lembaga terkait bersama pemerintah.

Di sektor lain, OJK memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengawasi aset kripto, derivatif keuangan, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis. Sementara itu, aturan baru membuka jalan bagi Danantara menerbitkan instrumen pendanaan khusus seperti patriot bonds dan merah putih bonds.

Pasar Soroti Kredibilitas Kebijakan

Meski pemerintah menilai revisi ini akan memperkuat koordinasi antarotoritas, perhatian investor justru tertuju pada independensi bank sentral.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perluasan mandat BI tidak mengurangi independensi lembaga tersebut dan justru memperkuat sinergi kebijakan ekonomi nasional.

Namun sejumlah pengamat internasional menyoroti aspek pengawasan DPR terhadap BI. Reuters mencatat adanya kekhawatiran bahwa kewenangan evaluasi tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai independensi bank sentral. Sementara Bloomberg menilai pasar saat ini lebih fokus pada kredibilitas kebijakan pemerintah setelah rupiah menyentuh rekor terendah dan arus modal asing terus keluar dari pasar domestik.

Di tengah pelemahan rupiah, kenaikan yield obligasi, serta derasnya foreign outflow, revisi UU P2SK kini menjadi ujian baru. Bukan hanya soal efektivitas aturan, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Atlet Kodam XIX Tuanku Tambusai Sabet Juara II PSM TNI AD

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Prestasi pencak silat militer Kodam XIX Tuanku Tambusai kembali bertambah. Dalam ajang Lomba Pencak Silat Militer (PSM) Virtual antar satuan jajaran TNI Angkatan Darat Tahun Anggaran 2026, satuan tersebut berhasil meraih Juara II kategori Perorangan Putri melalui atlet Serda (K) Debora dari Bekangdam XIX/Tuanku Tambusai.

Hasil tersebut diumumkan oleh Dinas Jasmani Angkatan Darat (Disjasad) secara virtual pada Kamis, 4 Juni 2026. Capaian itu menjadi salah satu prestasi yang mengukuhkan konsistensi pembinaan olahraga militer di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Pada kompetisi tersebut, Kodam XIX mengirimkan atlet di sejumlah nomor pertandingan, yakni perorangan putra, perorangan putri, beregu putra, dan beregu putri. Seluruh peserta menjalani penilaian berdasarkan standar dan ketentuan yang ditetapkan panitia penyelenggara.

Debora Sumbang Podium untuk Kodam XIX

Keberhasilan Serda (K) Debora menembus posisi runner-up menjadi pencapaian penting bagi Kodam XIX di tengah persaingan ketat antar satuan TNI AD dari berbagai wilayah Indonesia.

Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan hasil dari program pembinaan atlet yang selama ini dijalankan secara berkelanjutan. Pencak silat militer tidak hanya menuntut kemampuan teknik bertanding, tetapi juga disiplin, ketahanan fisik, mental, dan penguasaan gerakan sesuai standar militer.

Kasdam Apresiasi Kerja Keras Atlet dan Pelatih

Kepala Staf Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M., memberikan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih yang telah berjuang membawa nama baik satuan pada tingkat TNI Angkatan Darat.

"Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan latihan yang telah dilaksanakan secara maksimal. Terima kasih kepada seluruh atlet dan pelatih yang telah memberikan yang terbaik bagi Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang," ujar Rudi Hermawan, Jumat (5/6/2026).

Bukti Pembinaan Olahraga Militer Berjalan Efektif

Pencapaian Juara II kategori Perorangan Putri menjadi indikator bahwa pembinaan olahraga prestasi di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai berjalan efektif. Selain menjadi kebanggaan bagi satuan, hasil tersebut juga memperkuat tradisi kompetitif prajurit dalam bidang olahraga militer.

Kodam XIX berharap capaian ini dapat menjadi pemacu semangat bagi atlet lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengukir prestasi pada berbagai kejuaraan tingkat TNI maupun nasional di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Jakarta Fair Kemayoran 2026 Siap Dongkrak Transaksi dan UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali hadir sebagai salah satu motor penggerak perdagangan dan konsumsi domestik. Pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara itu akan berlangsung selama 32 hari, mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Penyelenggaraan tahun ini menjadi edisi ke-57 sejak pertama kali digelar pada 1968. Tidak hanya menjadi ajang promosi produk, Jakarta Fair Kemayoran 2026 juga diposisikan sebagai ruang pertemuan bisnis yang mempertemukan pelaku usaha, investor, UMKM, hingga industri nasional dalam satu ekosistem perdagangan.

Keberhasilan penyelenggaraan tahun lalu menjadi modal optimisme panitia. Pada 2025, Jakarta Fair mencatat sekitar 5,9 juta pengunjung dengan total nilai transaksi mencapai Rp7,3 triliun. Capaian tersebut menjadikan ajang ini sebagai salah satu pameran dengan dampak ekonomi terbesar di Indonesia.

Diikuti 2.800 Peserta, UMKM Ambil Peran Besar

Tahun ini jumlah peserta meningkat menjadi 2.800 perusahaan dan pelaku usaha dengan total sekitar 1.800 tenant. Komposisinya terdiri atas 55 persen sektor swasta dan 45 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peningkatan jumlah peserta mencerminkan tingginya minat dunia usaha memanfaatkan Jakarta Fair sebagai sarana pemasaran sekaligus ekspansi pasar. Beragam sektor akan meramaikan pameran, mulai dari otomotif, elektronik, teknologi, fesyen, furnitur, kuliner, kosmetik, produk kesehatan, hingga jasa keuangan.

Selain menjadi etalase produk nasional, pameran ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta yang mengusung tema "Bergerak Menuju Era Baru Jakarta".

Konser Musik dan Festival Kuliner Jadi Magnet

Selain aktivitas perdagangan, Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali mengandalkan sektor hiburan untuk menarik kunjungan masyarakat. Selama 32 hari, panggung Jakarta Fair Music Concert akan menghadirkan sejumlah musisi populer seperti Slank, Hindia, Sal Priadi, Kotak, J-Rocks, Last Child, Tipe-X, The Changcuters, Fiersa Besari, Juicy Luicy, Superman Is Dead, Endank Soekamti, JKT48, hingga NDX AKA.

Area kuliner juga menjadi salah satu pusat keramaian. Pengunjung dapat menikmati berbagai makanan khas Nusantara, kuliner internasional, hingga sajian tradisional Betawi yang tersebar di sejumlah titik kawasan pameran.

Harga Tiket dan Akses Transportasi

Harga tiket Jakarta Fair Kemayoran 2026 tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Tiket masuk dibanderol Rp40.000 pada Senin, Rp50.000 untuk Selasa hingga Jumat, serta Rp60.000 pada akhir pekan dan hari libur nasional.

Untuk memudahkan mobilitas pengunjung, TransJakarta menyiapkan sejumlah rute menuju JIEXPO Kemayoran. Panitia juga menyediakan area parkir yang luas, meski masyarakat tetap dianjurkan menggunakan transportasi umum guna mengurangi kepadatan lalu lintas selama pameran berlangsung.

Dengan kombinasi pameran bisnis, promosi UMKM, hiburan, dan kuliner, Jakarta Fair Kemayoran 2026 diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menarik jutaan pengunjung sekaligus mendorong perputaran transaksi di berbagai sektor usaha.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kelas Menengah Indonesia Terjepit, Rumah Kian Sulit Dijangkau

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan yang kian kompleks. Di tengah kenaikan biaya hidup, harga rumah yang terus melambung, serta mahalnya pendidikan dan layanan kesehatan, banyak keluarga kelas menengah kini tidak lagi berjuang untuk naik kelas ekonomi, melainkan bertahan agar tidak tergelincir ke bawah.

Temuan itu tergambar dalam riset Katadata Insight Center (KIC) bertajuk Kelas Menengah di Persimpangan Masa Depan Indonesia. Survei menunjukkan tekanan ekonomi kelas menengah Indonesia 2026 tidak lagi bersifat sementara, melainkan telah menjadi tantangan struktural yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan rumah tangga.

Rumah Menjadi Mimpi yang Makin Jauh

Kepemilikan hunian menjadi persoalan paling nyata. Sebanyak 35 persen responden menyebut mahalnya harga rumah sebagai hambatan utama untuk memiliki hunian, sementara 29 persen mengaku terkendala akses pembiayaan dan kredit pemilikan rumah (KPR).

Kondisi tersebut membuat sebagian kelas menengah memilih menunda pembelian rumah, tetap menyewa, atau tinggal bersama keluarga lebih lama dari rencana awal. Kenaikan pendapatan dinilai tidak mampu mengimbangi laju kenaikan harga properti.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Beban Baru

Di tengah sulitnya memiliki aset, pendidikan justru menjadi investasi utama. Sebanyak 99 persen responden berharap anak mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibanding orang tuanya. Kepercayaan terhadap sekolah swasta juga meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Namun harapan tersebut dibayangi kenaikan biaya pendidikan yang dinilai semakin membebani kondisi keuangan keluarga. Survei menunjukkan biaya pendidikan menjadi salah satu aspek yang memperoleh penilaian terendah dari responden.

Tekanan serupa muncul di sektor kesehatan. Kelas menengah memandang biaya kesehatan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keuangan keluarga. Bahkan kepercayaan terhadap rumah sakit pemerintah tercatat menurun 21,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Besar Pasak daripada Tiang

Survei juga menemukan 63,6 persen responden pernah mengalami kondisi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan dalam setahun terakhir. Situasi ini mencerminkan semakin tipisnya bantalan ekonomi kelompok yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung konsumsi nasional.

Untuk bertahan, banyak keluarga memanfaatkan tabungan, memangkas pengeluaran, mencari pekerjaan sampingan, hingga menjual aset. Hampir separuh responden kini memiliki pekerjaan tambahan, dan mayoritas berencana mempertahankannya dalam lima tahun mendatang.

Temuan KIC memperlihatkan kelas menengah Indonesia sedang berada di titik kritis. Tekanan ekonomi tidak hanya mengganggu kemampuan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mengurangi kapasitas mereka mempersiapkan masa depan. Di tengah impitan biaya hidup, kelas menengah kini tidak lagi sekadar mengejar kesejahteraan, melainkan berjuang menjaga posisi agar tidak turun kelas sosial-ekonomi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam: Tak Ada Perlindungan bagi Koruptor di Era Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Komitmen Prabowo berantas korupsi tanpa pandang bulu kembali ditegaskan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terbukti terlibat korupsi, termasuk pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Djamari saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Gedung Pracimosono Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para kepala daerah dan unsur TNI-Polri.

Dalam arahannya, Djamari mengatakan Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat dan penegakan hukum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh penyelenggara negara diminta menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Koruptor

Menurut Djamari, Presiden menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah dan Forkopimda yang selama ini menjaga stabilitas wilayah sehingga program pembangunan dapat berjalan.

Namun di saat yang sama, pemerintah mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.

“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Djamari.

Ia menegaskan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kekompakan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan daerah.

Ruang Digital Jadi Medan Pertarungan Baru

Selain isu korupsi, Menko Polkam menyoroti meningkatnya ancaman disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah pola ancaman yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan,” kata Djamari.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan aktif mengawasi ruang digital agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang berupaya memecah belah masyarakat maupun mengganggu stabilitas nasional.

Tito: Forkopimda Jadi Garda Pencegah Konflik

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya mengaktifkan Forkopimda sebagai instrumen deteksi dini konflik sosial dan pengawasan pemerintahan daerah.

Menurut Tito, wilayah Jawa-Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Karena itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pentingnya data akurat melalui Sensus Ekonomi 2026. Ia menyebut Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta penduduk atau 57,22 persen populasi nasional. Besarnya jumlah penduduk tersebut, kata Amalia, hanya akan menjadi bonus demografi apabila didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KLB KOWANI Dipersoalkan, Pengurus Sah Minta Bukti Legalitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polemik terkait legalitas KLB KOWANI 2026 kembali mencuat setelah Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang sah memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung pada 3 Juni 2026.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (4/6/2026), jajaran pengurus KOWANI di bawah kepemimpinan Ketua Umum periode 2024–2029, Nannie Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada hasil forum maupun pihak yang hadir, melainkan pada kewenangan penyelenggara KLB tersebut.

Menurut KOWANI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi mengatur bahwa Kongres Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang memiliki legitimasi organisasi yang sah. Karena itu, legalitas KLB KOWANI 2026 harus diuji melalui aspek kewenangan penyelenggara, mekanisme pemanggilan peserta, keabsahan peserta, kuorum, hingga tata cara pengambilan keputusan.

KOWANI Minta Dasar Hukum KLB Dibuka

Dewan Pimpinan KOWANI mempertanyakan dasar kewenangan pihak yang menerbitkan undangan KLB dan meminta seluruh dokumen pendukung dibuka secara transparan kepada anggota maupun masyarakat.

"Kami tidak sedang membangun opini. Kami hanya meminta pembuktian. Siapa pun yang menyatakan bahwa KLB tanggal 3 Juni 2026 sah, wajib menunjukkan dasar kewenangannya, dasar hukumnya, dasar organisatorisnya, serta bukti bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai AD/ART KOWANI," tegas Atiek Sardjana.

KOWANI menilai apabila penyelenggara tidak memiliki kewenangan yang sah sejak awal proses pemanggilan forum, maka keabsahan seluruh hasil yang dihasilkan dalam KLB tersebut layak dipertanyakan.

Kepengurusan Hasil Kongres 2024 Tetap Berlaku

Menanggapi berbagai pemberitaan mengenai munculnya kepengurusan baru hasil KLB, KOWANI menegaskan bahwa kepengurusan yang terbentuk melalui Kongres XXVI Tahun 2024 tetap sah dan menjalankan seluruh fungsi organisasi.

Ketua Umum KOWANI, Nannie Hadi Tjahjanto, menyatakan kepemimpinan organisasi saat ini masih berjalan normal dan memperoleh dukungan dari organisasi anggota.

"Kepemimpinan KOWANI yang sah saat ini tetap berjalan, tetap bekerja, dan tetap mendapat dukungan organisasi anggota. Fokus kami bukan pada konflik, melainkan pada penguatan peran perempuan Indonesia," ujar Nannie.

Fokus Dorong Program UNESCO

Di tengah dinamika internal organisasi, KOWANI menyatakan tetap menjalankan program strategis nasional, termasuk inisiatif "KOWANI Goes to UNESCO – Memory of the World". Program tersebut dijalankan bersama BRIN dan ANRI untuk mendorong pengakuan dunia terhadap sejarah perjuangan perempuan Indonesia sebagai bagian dari warisan dokumenter global.

KOWANI juga mengajak seluruh organisasi anggota menjaga persatuan dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme organisasi yang sah serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kuartal I 2026, MAXI Cetak Rugi Rp8,41 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) membukukan penurunan kinerja keuangan pada kuartal I 2026. Hingga 31 Maret 2026, emiten produsen makanan ringan tersebut mencatat penjualan neto sebesar Rp36,53 miliar, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp38,84 miliar.

Presiden Direktur MAXI, Sarkoro Handajani, mengungkapkan capaian tersebut dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Penurunan penjualan turut menekan profitabilitas perusahaan hingga berbalik mengalami kerugian pada tiga bulan pertama tahun ini.

Laba Berbalik Menjadi Rugi

Penurunan pendapatan berdampak langsung terhadap laba bruto perusahaan. MAXI hanya membukukan laba bruto Rp3,35 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Rp10,80 miliar pada kuartal I 2025.

Di saat yang sama, beban usaha meningkat menjadi Rp9,33 miliar dari sebelumnya Rp7,41 miliar. Kondisi tersebut membuat perusahaan mencatat rugi usaha sebesar Rp5,98 miliar, berbanding terbalik dengan laba usaha Rp3,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kerugian juga tercermin pada laba sebelum pajak yang tercatat minus Rp8,41 miliar. Pada kuartal I 2025, perusahaan masih membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp2 miliar. Dengan demikian, MAXI membukukan rugi neto tahun berjalan sebesar Rp8,41 miliar.

Dari sisi neraca, total liabilitas meningkat menjadi Rp158,18 miliar per 31 Maret 2026, dibandingkan Rp151,52 miliar pada akhir 2025. Sementara itu, total aset tercatat Rp295,83 miliar, sedikit menurun dari Rp297,58 miliar.

Strategi Ekspor Jadi Motor Pertumbuhan

Menghadapi tantangan tersebut, MAXI tetap optimistis terhadap prospek bisnis sepanjang 2026. Perseroan mempertahankan strategi fokus pada segmen makanan ringan premium untuk pasar ekspor dengan mengandalkan bahan alami, proses produksi modern, dan cita rasa khas Indonesia.

Selain mempertahankan pasar utama di Amerika Utara, Eropa, dan Australia, perusahaan menargetkan ekspansi ke kawasan Timur Tengah dan Asia. Tiongkok, Singapura, serta negara-negara anggota GCC (Gulf Cooperation Council) menjadi sasaran utama peningkatan pangsa pasar internasional.

Perkuat Pasar Domestik

Di pasar dalam negeri, MAXI melihat peluang pertumbuhan dari meningkatnya minat konsumen terhadap produk lokal berkualitas. Perusahaan berencana meluncurkan produk baru yang menyasar segmen menengah atas dengan inovasi rasa dan kemasan yang lebih sesuai kebutuhan pasar.

Untuk mendukung strategi tersebut, perusahaan akan memperkuat jaringan distribusi nasional, meningkatkan aktivitas pemasaran digital, serta memperluas partisipasi dalam pameran dagang dan berbagai kegiatan industri makanan guna meningkatkan visibilitas merek dan memperluas basis pelanggan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FGD Restorative Justice Bahas Hambatan dan Standarisasi Penerapan RJ

Duta Nusantara Merdeka | Gunung Sugih, Lampung 

Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan restorative justice (RJ) di lingkungan peradilan umum. Kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung, Kamis (4/6/2026), itu diikuti secara daring oleh seluruh satuan kerja peradilan umum di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Forum tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus penyamaan persepsi mengenai implementasi restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat terdampak. Melalui kegiatan ini, Mahkamah Agung berharap penerapan RJ semakin efektif, seragam, dan mampu memberikan manfaat nyata dalam sistem peradilan pidana.

Evaluasi Penerapan Restorative Justice di Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nurjamal, menegaskan bahwa berbagai capaian penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ di tingkat pertama perlu dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan peradilan.

Sementara itu, Ketua Tim FGD Badilum, Sigit Tri Nugroho, mendorong seluruh peserta untuk menyampaikan kendala yang dihadapi selama penerapan RJ di lapangan. Menurutnya, forum tersebut penting untuk menemukan solusi terbaik agar pelaksanaan keadilan restoratif berlangsung lebih akuntabel dan memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum.

Pembahasan juga menitikberatkan pada keselarasan pemahaman mengenai konsep restorative justice sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Diskusi mencakup ketentuan pemulihan yang diatur dalam KUHAP, KUHP, hingga SEMA Nomor 1 Tahun 2026 yang sama-sama menempatkan pemulihan kondisi para pihak sebagai tujuan utama penyelesaian perkara.

Sejumlah Tantangan Masih Dihadapi

Dalam sesi diskusi, Tim Ganis Badilum memaparkan perkembangan regulasi serta dukungan sistem pelaksanaan RJ, termasuk integrasinya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Moderator FGD, Wahyu Iswantoro, mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap target keberhasilan mekanisme keadilan restoratif. Ia menyebut Mahkamah Agung menetapkan target capaian RJ sebesar 10,48 persen, sedangkan Ditjen Badilum menargetkan 4,25 persen.

"Pengadilan Negeri harus melakukan reviu target keberhasilan MKR secara berkala dan realistis dengan menyesuaikan target yang direncanakan oleh Mahkamah Agung dan Badilum," ujar Wahyu.

Kebutuhan Pedoman Teknis

Sejumlah persoalan praktik turut mengemuka, mulai dari perdebatan mengenai syarat tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun, batas waktu kesepakatan tujuh hari, ketidakhadiran korban dalam proses mediasi, hingga perkara yang tetap diajukan banding meski perdamaian telah tercapai.

Salah seorang hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih juga menyoroti kebutuhan pedoman teknis yang lebih rinci. Menurutnya, hingga kini banyak satuan kerja masih membutuhkan format administrasi baku sebagai acuan pelaksanaan restorative justice.

"Saat ini yang dibutuhkan dalam praktik adalah pedoman atau template pelaksanaan Restorative Justice. Dengan belum adanya template, PN Gunung Sugih melakukan penyesuaian dengan menggunakan format yang selama ini dikenal dalam mekanisme diversi," ujarnya.

Melalui evaluasi ini, Ditjen Badilum berharap penerapan restorative justice semakin konsisten dan mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More