Masa Depan AI di Kesehatan: Pendamping Dokter, Bukan Pengganti

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan berkembang pesat dan mulai digunakan untuk membantu analisis data, administrasi hingga komunikasi dengan pasien. Namun, berbagai penelitian dan pandangan para ahli menunjukkan bahwa teknologi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pendukung tenaga medis, bukan pengganti dokter maupun perawat. 

AI Mempercepat Layanan Kesehatan

AI kini mampu membantu rumah sakit mengolah data medis, mempercepat proses administrasi, serta mendukung tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis. Di Indonesia, chatbot menjadi salah satu bentuk pemanfaatan AI yang mulai banyak diterapkan oleh lembaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. 

Meski demikian, para pakar menilai kemampuan AI masih terbatas pada pengolahan informasi dan pengenalan pola. Teknologi tersebut belum mampu menggantikan komunikasi, empati, maupun penilaian klinis yang membutuhkan pengalaman tenaga medis.

Empati Tetap Menjadi Kekuatan Manusia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan kehadiran dokter dalam memeriksa pasien secara langsung. Menurutnya, pemeriksaan fisik dan interaksi antara dokter dengan pasien tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. 

Pandangan serupa juga muncul dari berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa AI paling efektif ketika digunakan sebagai alat pendukung keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan utama. 

Tantangan Pemanfaatan AI

Sejumlah ahli mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI berpotensi menimbulkan kesalahan apabila tidak diawasi tenaga profesional. Selain itu, isu keamanan data pasien, transparansi algoritma, serta pemerataan akses teknologi juga menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, AI dinilai mampu mengurangi beban administratif tenaga kesehatan sehingga dokter memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan pasien. Model kolaborasi seperti ini dinilai menjadi arah pemanfaatan AI yang paling realistis dalam beberapa tahun mendatang. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#AI #Kesehatan #Dokter #RumahSakit #ArtificialIntelligence #Teknologi #DigitalHealth #Telemedicine #Inovasi #Indonesia

Read More

KSP-PB Desak DPR Segera Bahas RUU Ketenagakerjaan Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) menegaskan komitmennya mengawal pembentukan RUU Ketenagakerjaan Baru sesuai Putusan MK 168. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers dan rapat koalisi di Jakarta, Senin (6/7/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan amanat Mahkamah Konstitusi benar-benar diwujudkan dalam regulasi baru, bukan sekadar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Said Salahudin, mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengharuskan pembentuk undang-undang menyusun regulasi baru yang mampu mengakomodasi perlindungan pekerja secara lebih komprehensif.

"Kami memiliki tanggung jawab moral mengawal putusan tersebut karena gugatan di Mahkamah Konstitusi diajukan bersama organisasi serikat pekerja yang tergabung dalam Partai Buruh," ujarnya.

KSP-PB Serahkan Naskah Akademik 250 Halaman

Koalisi yang terbentuk sejak 2025 itu kini didukung sekitar 72 organisasi, mulai dari konfederasi serikat pekerja, organisasi profesi, serikat pekerja sektor kesehatan, pendidikan, media, pekerja migran, awak kapal, hingga organisasi masyarakat sipil.

Sebagai bentuk keseriusan, KSP-PB telah menyerahkan naskah akademik dan pokok-pokok pikiran pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan setebal 250 halaman kepada DPR dan pemerintah pada 30 September 2025. Dokumen tersebut diterima pimpinan DPR, Badan Legislasi, komisi terkait, serta tiga menteri yang mewakili pemerintah.

Menurut Said Salahudin, DPR saat itu menerima usulan agar pembentukan regulasi dilakukan melalui penyusunan undang-undang baru, bukan revisi terbatas.

76 Isu Jadi Dasar RUU Ketenagakerjaan Baru

59 Isu Perbaikan

Dalam naskah usulan, KSP-PB memasukkan 59 agenda perbaikan, di antaranya pengaturan upah layak, metode baru penetapan upah minimum, pengurangan kesenjangan upah antarwilayah, pemberlakuan kembali upah sektoral, perlindungan upah saat proses PHK, penghapusan sistem outsourcing, perlindungan pekerja kontrak, pekerja perempuan, pekerja disabilitas, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pembatasan tenaga kerja asing.

17 Isu Baru

Selain itu terdapat 17 substansi baru yang belum diatur dalam regulasi sebelumnya, meliputi perlindungan pekerja platform digital, tenaga medis dan kesehatan, guru dan dosen, pekerja transportasi, larangan praktik percaloan tenaga kerja, hak pekerja atas kepemilikan saham perusahaan, serta kewajiban perusahaan menyediakan cadangan dana pesangon.

Dorong Pembahasan Terbuka

KSP-PB juga menekankan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru harus dilakukan secara transparan dengan prinsip meaningful participation. Artinya, organisasi pekerja harus memperoleh hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan pertimbangan secara sungguh-sungguh, serta menerima penjelasan atas setiap usulan yang diterima maupun ditolak.

Koalisi menyatakan siap menyusun draf lengkap RUU Ketenagakerjaan hingga tingkat bab, pasal, dan ayat sebagai bahan resmi pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Mereka berharap regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat 31 Oktober 2026 sesuai tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BPJT Siapkan Skenario Pra Uji Coba Tol Tanpa Setop MLFF Tahun Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum terus mematangkan skenario teknis persiapan pra uji coba tol tanpa setop MLFF (Multi Lane Free Flow). Koordinasi intensif bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terus digenjot guna memastikan kelancaran transisi sistem bayar tol nirsentuh di Indonesia.

Upaya peralihan sistem transaksi di gerbang tol ini menjadi langkah strategis pemerintah guna mengurai kemacetan. Meski persiapan teknis terus berjalan, penetapan waktu dan lokasi pasti masih menunggu kesiapan infrastruktur di lapangan.

Persiapan Teknis dan Lokasi Uji Coba

"Kita sedang persiapan untuk menyiapkan ke arah sana secara teknis skenario-skenario yang akan diujicobakan," ujar Ni Komang Rasminiati, Kepala BPJT, dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Komang menambahkan bahwa penentuan target implementasi akan menyesuaikan dengan hasil skenario teknis yang saat ini tengah disusun secara matang oleh berbagai pihak terkait.

"Ya, kalau persiapannya sudah cukup matang, baru kita bisa menentukan targetnya kapan bisa dilakukan pra uji-coba," ujar Ni Komang.

Tahap Transisi Tetap Gunakan Palang Pintu

Di sisi lain, Renaldi Utomo, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selama masa transisi menuju implementasi penuh, sistem gerbang tol dipastikan masih akan menggunakan palang pintu atau barrier.

"Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung," ujarnya.

Desakan Implementasi Sistem Bayar Tol Nirsentuh

Kebutuhan akan sistem pembayaran tol yang lebih efisien dinilai semakin mendesak. Pengamat memandang sistem pra uji coba tol tanpa setop MLFF adalah solusi mutlak atas peningkatan volume lalu lintas harian.

"Volume lalu lintas terus meningkat. Dengan pembayaran berbasis elektronik, seluruh transaksi akan tercatat secara digital sehingga pengawasan menjadi lebih mudah. Jika ke depan ada kebijakan baru seperti pajak jalan tol, perhitungannya juga akan lebih sederhana karena seluruh data sudah terekam secara elektronik," ujar Anton Budiharjo, Pengamat Transportasi dari Politeknik Transportasi Jalan.

Lebih lanjut, Anton merekomendasikan agar penerapan tahap awal dilakukan secara terbatas pada gerbang tol dengan infrastruktur yang paling siap, seperti di kawasan Jakarta.

"Mulai dari satu gerbang dulu. Kalau masyarakat sudah merasakan kemudahannya, baru diperluas menjadi dua, tiga, hingga seluruh gerbang. Dalam jangka sekitar lima tahun, seluruh gerbang tol bisa menerapkan sistem multi lane free flow," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MLFF #TolTanpaSetop #JalanTol #BPJT #KementerianPU #BayarTolNirsentuh #RoatexIndonesia #InfrastrukturTol #LaluLintas #TransportasiDarat

Read More

Pahami Arti Desil BPS dalam Menentukan Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengintensifkan pendataan ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia guna memetakan klaster ekonomi melalui instrumen desil sepanjang bulan ini. Langkah ini sempat memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan basis pajak operasional, meskipun data tersebut murni digunakan pemerintah sebagai basis evaluasi kebijakan sosial agar lebih tepat sasaran.

Meluruskan Miskonsepsi Pengelompokan Kesejahteraan Masyarakat

Aktivitas lapangan yang dilakukan oleh petugas sensus belakangan ini memicu spekulasi mengenai korelasi data domestik dengan instrumen penegakan hukum fiskal. Publik kerap mempertanyakan apakah desil bps menentukan pajak yang harus mereka bayarkan ke negara.

Faktanya, data tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan individu. Arti desil bps dalam menentukan tingkat kesejahteraan murni merupakan metode pembagian populasi ke dalam sepuluh fraksi sama besar berdasarkan garis pengeluaran domestik.

"Data statistik berfungsi sebagai kompas penunjuk arah kebijakan, bukan sebagai palu untuk penegakan aturan perpajakan," ujar perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keterangannya terkait metodologi survei nasional, Senin (6/7/2026).

Pajak Penghasilan (PPh) tetap dihitung secara mandiri melalui regulasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak, bukan berbasis posisi desil warga.

Cara Menghitung Desil Ekonomi dan Variabel Per kapita

Masyarakat perlu memahami cara menghitung desil ekonomi yang diterapkan secara nasional. Angka penentu tidak didasarkan pada perbandingan antartetangga dalam satu lingkungan rukun tetangga (RT), melainkan agregat seluruh penduduk Indonesia.

Disparitas Regional dan Biaya Hidup

Sebagai contoh, rumah tangga di Jakarta dengan pengeluaran per kapita bps sebesar Rp10 juta per bulan secara statistik nasional dapat langsung masuk ke kelompok desil atas. Namun, realitasnya di lapangan, angka tersebut sering kali habis untuk membiayai komponen hidup minimum metropolitan seperti sewa hunian dan transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tetap mengombinasikannya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Variabel Jumlah Anggota Keluarga

Pembagian klaster sangat bergantung pada jumlah beban domestik. Dua keluarga dengan total belanja sama sebesar Rp6 juta akan menempati tingkat desil yang bertolak belakang apabila jumlah anggota keluarga di dalamnya berbeda secara signifikan. 

Kejujuran dalam memberikan data objektif menjadi kunci utama agar potret makroekonomi nasional tidak bias dan penyaluran program jaminan sosial dapat berjalan akurat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DesilBPS #SensusEkonomi2026 #KesejahteraanMasyarakat #DataBPS #PajakFaktual #KelasMenengah #InfoEkonomi #BPSIndonesia #BantuanSosial #StatistikNasional

Read More

Dukcapil Rilis Aturan Baru Kolom Pekerjaan KTP, Ini Daftarnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri memperketat pencantuman biodata warga melalui aturan baru kolom pekerjaan KTP yang wajib menyesuaikan klasifikasi resmi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026. 

Langkah ini diambil guna mengatasi maraknya kendala integrasi data kependudukan dukcapil dengan berbagai layanan publik, terutama kasus gagal daftar NPWP coretax yang dialami oleh banyak wajib pajak akibat ketidaksesuaian administrasi.

Hambatan Sinkronisasi Sistem Pajak Coretax

Berdasarkan regulasi anyar tersebut, otoritas menetapkan 108 jenis nomenklatur pekerjaan resmi yang dapat dipilih dan dicantumkan pada dokumen administrasi warga, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Langkah penertiban ini dipicu oleh banyaknya laporan wajib pajak yang menemui kendala administratif saat melakukan registrasi perpajakan.

"Hal ini penting untuk memastikan validasi data berjalan lancar, termasuk integrasi dengan sistem perpajakan seperti pendaftaran NPWP," tulis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dikutip pada Minggu (5/7/2026).

Ditjen Dukcapil mengungkapkan, kendala gagal daftar NPWP coretax mayoritas disebabkan oleh tidak validnya pengisian data profesi. Pasalnya, coretax administration system milik Direktorat Jenderal Pajak kini telah terintegrasi secara langsung dengan basis data kependudukan dukcapil. 

"Jika terjadi perbedaan, validasi akan gagal dan wajib pajak diminta memperbarui data di Dukcapil," jelas Ditjen Dukcapil lebih lanjut.

Enam Klasifikasi Jenis Pekerjaan Permendagri

Masyarakat kini dilarang menuliskan jenis pekerjaan non-baku. Berdasarkan aturan baru kolom pekerjaan KTP, seluruh jenis pekerjaan dikelompokkan ke dalam enam klasifikasi utama:

Sektor Formal dan Publik

  • Umum dan Belum Bekerja: Mencakup warga belum bekerja, ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan pensiunan.

 • ASN dan Pejabat Publik: Mengakomodasi PNS, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara seperti anggota DPR, BPK, serta Presiden.

 • Karyawan Swasta dan Badan Usaha: Meliputi pegawai swasta, karyawan BUMN, BUMD, hingga tenaga honorer untuk keperluan validasi BPJS.

Sektor Mandiri dan Keahlian Khusus

 • Pertanian, Peternakan, dan Perikanan: Mengatur profesi petani, peternak, nelayan, hingga buruh kebun.

 • Jasa, Keahlian, dan Perdagangan: Mengelompokkan wiraswasta, buruh lepas, mekanik, tukang jahit, hingga pilot dan nakhoda.

 • Profesi Khusus, Medis, dan Keagamaan: Memayungi dokter, perawat, pengacara, akuntan, dosen, wartawan, seniman, hingga tokoh keagamaan.

Keseragaman ini diharapkan mampu memangkas ego sektoral antar-lembaga. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Ditjen Dukcapil, Muhammad Farid, menegaskan pentingnya akurasi satu data ini demi kemudahan masyarakat.

"Keseragaman nomenklatur akan memastikan data kependudukan nasional lebih akurat, memudahkan integrasi dengan berbagai sistem layanan publik, termasuk perpajakan, BPJS, perbankan, dan program bantuan sosial," ujarnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

#AturanBaruKTP #KolomPekerjaanKTP #Permendagri2026 #Dukcapil #CoretaxPajak #GagalDaftarNPWP #SatuDataNasional #InfoPajak #UrusKTP #BeritaNasional

Read More

GRIB Jaya Pekanbaru Serahkan Bantuan Peralatan Sekolah Siswi SMKN 3

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Pekanbaru menyerahkan bantuan peralatan sekolah berupa tas dan buku kepada Ayla Azzuhra Balqis, seorang siswi kurang mampu di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, Minggu (5/7/2026). 

Langkah sosial ini diambil setelah DPC GRIB Jaya Pekanbaru berhasil mengadvokasi pemenuhan hak pendidikan Ayla yang sempat dinyatakan tidak lolos dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Intervensi Kemanusiaan untuk Korban Sistem Zonasi

Ayla merupakan putri kandung dari pasangan Abdul Manan, seorang buruh harian pasar, dan Nurhalizah, buruh pengupas jengkol berpenghasilan Rp40 ribu per hari. 

Kondisi finansial yang memprihatinkan tersebut sempat membuat cita-cita Ayla untuk mendalami bidang Tata Boga di SMK Negeri 3 Pekanbaru hampir pupus setelah gagal dalam penyaringan reguler. Kedua orang tuanya mengaku sama sekali tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengalihkan putri mereka ke sekolah swasta.

Merespons ketimpangan sosial tersebut, jajaran pengurus DPC GRIB Jaya Pekanbaru melakukan penelusuran lapangan dan verifikasi faktual bersama Dinas Pendidikan Riau. Berdasarkan data valid mengenai kemiskinan ekstrem keluarga tersebut, Dinas Pendidikan Riau akhirnya mengeluarkan rekomendasi khusus agar Ayla dapat diterima di SMK Negeri 3 Pekanbaru melalui pemenuhan hak afirmasi pendidikan.

Konsistensi Transformasi Gerakan Sosial Ormas

Sebagai bentuk syukur atas kepastian hak belajar tersebut, Ketua DPC GRIB Jaya Pekanbaru, S. Hondro, bersama Ketua DPC Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru, Nurhayati, mengantarkan langsung perlengkapan belajar ke kediaman penerima manfaat.

"Ini merupakan bagian dari visi dan misi GRIB Jaya untuk meningkatkan peran organisasi di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Kami berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui kepedulian terhadap dunia pendidikan," ujar S. Hondro, Ketua DPC GRIB Jaya Pekanbaru.

Hondro menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya berkomitmen penuh menghapus stigma negatif dan tindakan anarkis yang kerap melekat pada organisasi kemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya kehadiran konkret yang menawarkan rasa aman serta kemanfaatan riil bagi kelompok marjinal.

Ketua DPC Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru, Nurhayati, selaku inisiator gerakan kemanusiaan ini turut memberikan motivasi psikologis. 

Nurhayati menegaskan jajarannya siap melakukan pendampingan berkala guna memastikan seluruh hak konstitusional Ayla selaku peserta didik prasejahtera terpenuhi secara utuh selama masa studi di SMK Negeri 3 Pekanbaru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#GRIBJayaPekanbaru #SMKN3Pekanbaru #SPMBSMKRiau2026 #BantuanSekolah #DinasPendidikanRiau #SHondro #AylaAzzuhraBalqis #AdvokasiPendidikan #PekanbaruHariIni #SrikandiGRIBJaya

Read More

Menko Polkam Kunjungi Rindam I Bukit Barisan Bahas KDKMP

Duta Nusantara Merdeka | Pematang Siantar 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Rindam I/Bukit Barisan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026). 

Kunjungan strategis ini bertujuan untuk memberikan pengarahan intensif kepada ratusan siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI sekaligus peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Bela Negara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan sebagai calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menko Polkam tidak hanya memantau kesiapan personel, melainkan juga memperkuat sinergi pertahanan dan ketahanan ekonomi siber-lokal. Kehadiran mantan Danrindam I/Bukit Barisan tahun 1994 ini menjadi momentum penting bagi penguatan mental para calon garda depan bangsa.

Dedikasi Prajurit Dikmaba TNI Hingga Akhir Hayat

Di hadapan ratusan siswa Dikmaba TNI, Djamari menegaskan pentingnya memegang teguh sumpah prajurit. Ia menyebut profesi TNI bukanlah sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah pengabdian mutlak yang berlangsung sepanjang hayat.

"Sebagai prajurit kita berbakti kepada nusa dan bangsa seumur hidup kita. Kapan selesainya tentara berbakti? Saat tembakan salvo berbunyi. Tembakan salvo adalah tembakan kehormatan yang mengantarkan prajurit manapun ke liang lahat. Itu berbunyi, tanda kita selesai mengabdi," ujar Menko Polkam.

Ia juga meminta seluruh siswa memanfaatkan masa pendidikan di Rindam secara maksimal untuk membentuk karakter militer yang andal dan tangguh.

Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Pedesaan

Selain fokus pada sektor pertahanan fisik, Menko Polkam memberikan arahan khusus kepada para calon manajer KDKMP yang sedang menempuh Latsar Bela Negara SPPI. Program koperasi desa merah putih dinilai sebagai pilar strategis pemerintah dalam memotong rantai distribusi logistik yang membebani masyarakat pedesaan.

"Koperasi Desa Merah Putih itu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian & kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memudahkan masyarakat desa mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang murah," lanjut Djamari.

Mantan petinggi militer tersebut mengapresiasi kerelaan para sarjana yang bersedia meninggalkan keluarga demi mengikuti pelatihan intensif demi memajukan ekonomi akar rumput Indonesia. Agenda Menko Polkam Djamari Chaniago kunjungi Rindam I Bukit Barisan ditutup dengan sesi bernostalgia meninjau fasilitas markas tempat ia pernah memimpin tiga dekade silam.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MenkoPolkam 

#DjamariChaniago 

#RindamIBukitBarisan #KoperasiDesaMerahPutih 

#DikmabaTNI 

#KDKMP 

#BelaNegara 

#Pematangsiantar 

#EkonomiDesa 

#TNIKuat

Read More

Menkeu Purbaya: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat, Jauh dari Krisis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan fundamental ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat kuat dan jauh dari ancaman krisis. Penegasan ini disampaikan pemerintah guna menepis kekhawatiran publik atas pelemahan nilai tukar rupiah, melalui sebuah tayangan wawancara siniar di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Purbaya, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati atau pruden. Perbaikan sejumlah indikator makro diklaim menjadi bukti konkret bahwa prospek perekonomian ke depan masih sangat menjanjikan.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya.

Pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini, kata Menkeu, lebih didorong oleh sentimen pasar global ketimbang rapuhnya struktur ekonomi domestik. Bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah terus mengawal pergerakan pasar.

Defisit APBN dan Utang Negara Aman

Kesehatan fundamental ekonomi Indonesia juga tercermin dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga. Pemerintah konsisten menahan defisit APBN di bawah batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelas Purbaya.

Evaluasi Program Prioritas dan Reformasi

Selain mengawal indikator makro, pemerintah turut mengevaluasi implementasi program prioritas negara, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Evaluasi ditekankan pada efisiensi anggaran agar pemanfaatannya berujung tepat sasaran.

Sanksi Tegas Penyelewengan Kemenkeu

Pada ranah internal, reformasi Kementerian Keuangan terus dipercepat. Purbaya menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi aparatur yang terbukti melakukan penyimpangan, khususnya pada sektor krusial seperti perpajakan dan kepabeanan. Langkah penindakan dan rotasi pegawai menjadi instrumen utama untuk membersihkan institusi.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.

Diharapkan, dengan disiplin fiskal dan birokrasi yang bersih, penguatan fundamental ekonomi Indonesia akan terus berlanjut dan mampu memberikan dampak positif langsung ke sektor riil masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#EkonomiIndonesia #KemenkeuRI #APBN #UtangNegara #PurbayaYudhiSadewa #Makroekonomi #KeuanganNegara #Rupiah #AntiKorupsi #EkonomiKuat

Read More

Purbaya: APBN Investasi Jangka Panjang untuk SDM Ungul

Duta Nusantara Merdeka | Semarang  

APBN investasi jangka panjang untuk SDM unggul menjadi pesan utama yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kuliah umum bertajuk APBN untuk Indonesia Maju: Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan, dan Pembangunan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat, 3 Juli 2026. 

Dalam forum itu, Purbaya menegaskan APBN tidak semata berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan generasi berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. 

Ia menjelaskan pengelolaan APBN dijalankan dalam kerangka amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan orientasi pada kemakmuran rakyat. Pemerintah, kata dia, menargetkan Indonesia masuk jajaran lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. 

Sasaran itu, menurut Purbaya, hanya bisa dicapai bila transformasi ekonomi ditopang SDM yang produktif, adaptif, dan mampu mengikuti laju perubahan teknologi. 

Pembangunan Talenta Jadi Inti Strategi Fiskal

Purbaya menilai pembangunan talenta tidak boleh dibatasi pada satu rumpun ilmu. Penguatan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM harus berjalan seiring dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi agar produktivitas nasional tumbuh lebih utuh. “Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia,” ujar Purbaya dalam kuliah umum tersebut. 

Anggaran Pendidikan dan Fokus LPDP

Komitmen itu tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan APBN 2026 sebesar Rp769,1 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, merevitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat pembiayaan beasiswa LPDP. Pemerintah juga menajamkan kebijakan LPDP ke bidang prioritas, terutama STEM dan sektor-sektor strategis yang menopang transformasi ekonomi nasional. 

“Investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama APBN,” tegas Purbaya. Di tengah ketidakpastian global, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat, sehingga APBN masih memiliki ruang untuk berfungsi sebagai shock absorber, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Dengan arah itu, APBN investasi jangka panjang untuk SDM unggul diposisikan sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APKOMINDO Bersama Kadin Pacu SDM Digital Kepelabuhanan Banten

Duta Nusantara Merdeka | Serang 

Pengembangan SDM digital sektor kepelabuhanan Banten memasuki fase baru setelah DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten memperkuat kerja sama dengan Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan. Kolaborasi yang diumumkan dalam forum diskusi di Gedung Kadin Provinsi Banten, Serang, Rabu, 2 Juli 2026, itu diarahkan untuk menopang transformasi digital pelabuhan dan industri di wilayah tersebut.

Langkah ini dinilai penting karena Banten merupakan salah satu simpul maritim nasional dengan dukungan Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara, serta pelabuhan perikanan di kawasan pesisir. Dalam forum itu, para pemangku kepentingan dari pemerintah, asosiasi, dunia usaha, akademisi, BUMN, dan perbankan menekankan perlunya SDM yang siap menghadapi percepatan digitalisasi layanan logistik dan kepelabuhanan.

Tiga Agenda Utama Transformasi

Inisiator forum, Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., mengatakan ada tiga agenda yang harus dijalankan bersama, yakni penyatuan visi antar-pemangku kepentingan, penguatan kolaborasi berbasis data dan inovasi, serta memastikan pertumbuhan sektor pelabuhan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Nazir, persaingan pelabuhan kini tidak lagi hanya bertumpu pada infrastruktur, melainkan juga kecepatan layanan, efisiensi logistik, keamanan data, hingga penerapan konsep Green Port, Smart Port, dan Smart Logistics. Ia menegaskan forum tersebut harus menghasilkan langkah konkret, termasuk peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

MoU, PKS, dan Sertifikasi Kompetensi

Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat menyiapkan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Ruang lingkupnya meliputi pelatihan, sertifikasi profesi, pengembangan talenta digital, transformasi digital perusahaan, hingga penguasaan AI, IoT, keamanan siber, cloud computing, big data analytics, smart logistics, dan digital supply chain.

Ketua Umum DPP APKOMINDO dan Ketua Umum DPP APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH. atau Hoky, menegaskan transformasi digital tidak cukup menghadirkan perangkat teknologi. “Transformasi digital bukan semata-mata menghadirkan perangkat teknologi, melainkan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengembangkan, mengelola, dan mengamankan teknologi tersebut secara profesional,” ujarnya.

Pelaksanaan sertifikasi akan melibatkan LSP SDM TIK berlisensi BNSP agar peserta tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga pengakuan kompetensi nasional. Skema ini diharapkan memperkuat pengembangan SDM digital sektor kepelabuhanan Banten sekaligus meningkatkan daya saing logistik, industri, dan layanan pelabuhan di provinsi tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wilson Lalengke Titip Buku Ijazah Jokowi lewat Iwan Piliang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah polemik keaslian ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Joko Widodo yang belum reda, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengambil langkah terbaru. Ia membagikan buku karyanya yang bertajuk *Ijazah Jokowi: Pertaruhan Moralitas Bangsa dan Refleksi Kejujuran (Sebuah Renungan Filosofis)* kepada sejumlah tokoh, termasuk menitipkan satu eksemplar khusus untuk mantan Presiden RI tersebut.

Buku itu sebelumnya telah diserahkan kepada dokter Tifauzia Tyassuma, yang tengah berperkara terkait ijazah Jokowi. Kali ini, Wilson memberikannya kepada dua sahabat lamanya, Partono dan Iwan Piliang, yang dinilai turut berperan sentral dalam perjalanan politik Jokowi.

Jejak Dua Sahabat dalam Karier Politik Jokowi

Wilson memandang keduanya memiliki andil strategis yang jarang diketahui publik. Iwan Piliang merupakan salah satu penggerak inti tim sukses yang mengantarkan pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012, momentum yang melambungkan nama Jokowi ke pentas nasional. Sementara Partono pernah menjabat anggota KPUD DKI Jakarta periode 2018–2023.

Penyerahan buku berlangsung pada waktu dan tempat yang berbeda. Partono menerima lebih dulu pada Kamis, 25 Juni 2026, di Lantai 6 Gedung Ombudsman RI Jakarta. Sepekan berselang, tepatnya pada Sabtu, 4 Juli 2026, giliran Iwan Piliang menerimanya di sebuah restoran di Jakarta Pusat.

Momentum itu dimanfaatkan Wilson, lulusan pascasarjana Global Ethics Universitas Birmingham Inggris, untuk menitipkan satu eksemplar khusus agar disampaikan langsung ke tangan Jokowi.

Harapan Wilson Lalengke terhadap Jokowi

Melalui perantara Iwan Piliang, Wilson berharap buku itu benar-benar sampai dan direnungkan oleh Jokowi. Ia menegaskan karyanya bukan alat serangan politik, melainkan media kontemplasi diri.

"Buku ini saya harapkan dapat memicu kesadaran moral demi menjaga integritas dan kepentingan besar bangsa," ujar Wilson dalam keterangan resminya.

Wilson menyandarkan gagasannya pada khazanah filsafat klasik. Ia mengutip kisah Diogenes dari Sinope yang mencari "manusia jujur" dengan lentera di siang hari, serta ajaran Marcus Aurelius dalam Meditations tentang kewajiban seorang pemimpin untuk senantiasa memeriksa jiwanya sendiri.

Bagi Wilson, penitipan buku pada pertengahan tahun 2026 ini pada akhirnya menjadi ujian moral praktis: apakah Jokowi bersedia menatap cermin kejujuran demi warisan sejarah yang bersih bagi generasi mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Risiko Memiliki Mobil Listrik yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Beli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Popularitas kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan dukungan pemerintah terhadap elektrifikasi transportasi. Selain menawarkan biaya operasional yang lebih rendah, akselerasi instan, serta pengalaman berkendara yang senyap, calon pembeli juga perlu memahami berbagai tantangan yang masih menyertai kepemilikan mobil listrik, terutama terkait layanan purnajual.

Sejumlah isu yang sering menjadi perhatian pemilik EV meliputi lamanya proses perbaikan, keterbatasan teknisi bersertifikat, ketersediaan suku cadang, hingga potensi biaya kepemilikan yang lebih tinggi pada kondisi tertentu. Memahami aspek tersebut dinilai penting agar konsumen dapat mengambil keputusan secara lebih bijak.

Layanan Purnajual dan Ketersediaan Teknisi

Dalam beberapa waktu terakhir, layanan purnajual kendaraan listrik menjadi sorotan setelah muncul sejumlah keluhan konsumen mengenai lamanya proses perbaikan. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan masih terbatasnya jumlah teknisi yang memiliki sertifikasi penanganan sistem tegangan tinggi (high-voltage system), khususnya untuk diagnosis perangkat lunak dan komponen baterai.

Selain itu, beberapa komponen utama seperti inverter, motor control unit (MCU), maupun modul elektronik tertentu masih harus didatangkan dari negara asal sehingga waktu pengadaan dapat berlangsung cukup lama.

Garansi, Asuransi, dan Nilai Jual

Calon pembeli juga disarankan memahami seluruh syarat dan ketentuan garansi baterai yang diberikan masing-masing produsen. Beberapa pabrikan menerapkan ketentuan tertentu terkait jadwal servis berkala maupun penggunaan perangkat pengisian daya yang direkomendasikan.

Di sisi lain, premi asuransi kendaraan listrik umumnya masih lebih tinggi dibanding mobil berbahan bakar konvensional. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya nilai komponen utama, khususnya paket baterai, yang memerlukan prosedur penanganan khusus apabila mengalami kerusakan.

Perkembangan teknologi baterai yang berlangsung cepat juga berpotensi memengaruhi nilai jual kembali kendaraan listrik di pasar mobil bekas.

Tantangan dalam Penggunaan Sehari-hari

Bobot kendaraan listrik yang lebih besar membuat ban bekerja lebih berat sehingga tingkat keausannya dapat lebih cepat dibanding kendaraan konvensional. Pengemudi baru juga memerlukan adaptasi saat mengendalikan torsi instan, terutama ketika menghadapi tanjakan atau lalu lintas padat.

Selain itu, beberapa fitur pintar pada kendaraan modern masih bergantung pada koneksi internet sehingga fungsinya dapat terbatas ketika berada di area dengan sinyal yang lemah, seperti sebagian lokasi parkir bawah tanah.

Pertimbangan Sebelum Membeli

Mobil listrik tetap menawarkan berbagai keunggulan, terutama untuk mobilitas harian di kawasan perkotaan. Namun, calon konsumen sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga dan efisiensi energi, tetapi juga kesiapan jaringan layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, biaya kepemilikan, serta dukungan teknis di wilayah tempat tinggal. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, keputusan membeli kendaraan listrik dapat dilakukan secara lebih matang sesuai kebutuhan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan kondisi cadangan beras pemerintah di Sumatera Utara berada dalam keadaan aman. Kepastian itu diperoleh setelah meninjau langsung Gudang Bulog Pulo Brayan Darat I, Kota Medan, Jumat (3/7/2026), guna memastikan kesiapan stok, distribusi, dan pengelolaan pangan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Djamari menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengejar target swasembada pangan, tetapi juga menyiapkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia melalui perluasan lahan pertanian.

Ketahanan Pangan Jadi Program Strategis

"Ini adalah salah satu program strategis Bapak Presiden. Bapak Presiden menginginkan kita berdiri di atas kaki sendiri, dan kita sudah mencapai itu. Bahkan lebih dari itu, Presiden menginginkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Karenanya, kita bekerja keras memperluas lahan sawah," ujar Djamari.

Stok Beras Sumut Dinilai Sangat Mencukupi

Dari hasil peninjauan, Menko Polkam menilai pengelolaan cadangan beras, pola distribusi, hingga rencana pemasukan stok berjalan sesuai sistem yang telah disiapkan. Kondisi tersebut membuat pemerintah optimistis terhadap ketersediaan pangan di Sumatera Utara.

"Hari ini saya sengaja melihat langsung cadangan beras. Hal yang sangat membanggakan sekaligus mengagumkan adalah cadangan beras kita sangat baik. Rencana pendistribusiannya sangat baik, begitu juga rencana pemasukannya," katanya.

Ia menambahkan, stok beras yang tersedia diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga delapan bulan mendatang.

"Peninjauan ini meyakinkan saya bahwa cadangan beras sangat mencukupi. Masyarakat Sumatera Utara tidak perlu khawatir. Cadangan di sini cukup hingga delapan bulan ke depan," tegasnya.

Bulog Diminta Jaga Amanah Negara

Djamari mengingatkan seluruh jajaran Bulog agar terus menjaga ketersediaan pangan sebagai tanggung jawab strategis negara. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus stabilitas nasional.

Mengakhiri kunjungannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Bulog yang terus menjaga pasokan pangan di berbagai daerah.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Bulog. Harapan rakyat adalah tetap tersedianya pangan di setiap daerah. Selamat bertugas dan syukurilah amanah yang diberikan negara ini," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Ajak Semua Pihak Perangi Disinformasi di Ruang Digital

Duta Nusantara Merdeka | Batam 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa kini tidak hanya datang dari dunia nyata, tetapi juga berkembang pesat di ruang digital. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta aktif menghadirkan informasi yang benar agar tidak memberi ruang bagi penyebaran disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian.

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat menghadiri Silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat Kepulauan Riau di Markas Polda Kepulauan Riau, Batam, Jumat (3/7/2026).

Ruang Digital Jadi Medan Baru

Menurut Djamari, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola ancaman yang dihadapi bangsa. Ia menilai ruang digital kini menjadi arena baru yang harus dijaga bersama agar tidak dipenuhi informasi menyesatkan.

"Kalau boleh saya katakan, perang kita sekarang sudah bukan perang di medan biasa lagi, tetapi perang di medan digital. Kita harus banyak memberikan informasi kepada rakyat kita, jangan sampai ruang digital diisi oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian," ujar Djamari.

Generasi Muda Perlu Dilindungi

Ia menilai paparan informasi yang tidak benar berpotensi memengaruhi cara berpikir generasi muda apabila tidak dibekali kemampuan menyaring informasi secara kritis.

"Yang saya khawatirkan adalah kalimat-kalimat yang ada di situ diserap oleh anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Kita tidak bisa menitipkan bangsa ini kepada generasi muda yang mudah terhasut konten disinformasi, fitnah, dan kebencian," tegasnya.

Karena itu, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen bangsa didorong lebih aktif menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan menyejukkan di ruang digital.

Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Selain menyoroti isu digital, Djamari mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang telah melampaui tujuh persen, salah satu yang tertinggi secara nasional. 

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas keamanan sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

"Ini adalah suatu penciptaan kondisi yang memungkinkan dan memberikan kenyamanan sehingga para investor mau datang. Saya memuji dan menghargai itu," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan. 

Djamari juga mengajak seluruh unsur pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat menjaga kekompakan agar iklim investasi di Kepulauan Riau tetap kondusif dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT Wilson Lalengke dan Sejarah Pendirian SMU Plus Provinsi Riau

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peringatan hari ulang tahun ke-61 Wilson Lalengke pada Jumat (3/7/2026) secara tak terduga membuka kembali lembaran sejarah pendirian SMU Plus Provinsi Riau. Sebuah arsip bersejarah dari tahun 2001 mengonfirmasi perjuangan awal dan jatuh bangun pendirian sekolah unggulan tersebut yang sarat keterbatasan, sebelum akhirnya sukses menjadi pilar utama pengembangan pendidikan Riau.

Fakta historis ini mencuat usai Bang Elthaf (65), tokoh alumni senior Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA UNRI), menemukan kembali buletin bulanan Warta Caltex No. 65 Tahun 2001. 

Dalam dokumen yang diterbitkan pada rubrik "Caltex Cares" tersebut, terpampang jelas sebuah artikel tulisan Wilson Lalengke berjudul "SMU Plus of Riau Province: Cracking The Road to Excellence". 

Tulisan lawas itu merekam secara otentik bagaimana proses berliku dalam merintis sekolah yang kini menjadi kebanggaan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

Fase Kritis dan Metode Mengajar Progresif

Pada masa awal berdirinya, kondisi institusi ini tercatat sangat memprihatinkan. Bukti sejarah menunjukkan media lokal saat itu bahkan sempat menyematkan tajuk berita "Sekolah Plus Ala Riau, Gedung Minjam Kasek Merangkap". Situasi pelik ini membuktikan bahwa sejarah pendirian SMU Plus Provinsi Riau pada fase kritisnya didominasi oleh minimnya dukungan infrastruktur dasar.

Meskipun menghadapi defisit fasilitas, arsip Warta Caltex 2001 juga menampilkan dokumentasi visual yang menyoroti terobosan akademik di lapangan. Salah satunya adalah metode mengajar Wilson Lalengke yang tergolong progresif pada masanya. 

Ia mendobrak tradisi dengan tidak membatasi kegiatan belajar-mengajar hanya di dalam tembok kelas. Wilson kerap membawa para siswanya belajar di ruang terbuka, seperti di bawah rindangnya pepohonan. 

Langkah tak lazim ini sengaja diimplementasikan untuk memecah kekakuan ruang akademis sekaligus menghubungkan siswa secara langsung dengan realitas kehidupan masyarakat sekitarnya.

Apresiasi Lintas Generasi yang Menggugah

Menanggapi temuan rekam jejak masa mudanya yang kembali mencuat, Wilson Lalengke mengaku terkejut dan tidak dapat menyembunyikan rasa harunya. Baginya, dokumentasi ini menjadi kado ulang tahun yang jauh lebih bernilai dari materi apa pun.

"Saya sangat bahagia sekaligus takjub mengetahui bahwa sejarah hidup dan perjuangan di masa lalu kini dibaca serta diapresiasi oleh orang lain yang bahkan tidak saya kenal secara pribadi," ujar Wilson Lalengke menanggapi kejutan arsip tersebut.

Eksistensi arsip ini menjadi pengingat bagi dunia pendidikan nasional bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul sejatinya selalu lahir dari dedikasi tulus tenaga pendidiknya, jauh melampaui batasan fasilitas fisik semata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Restrukturisasi Kredit PT KMK Mandek, Saksi Ungkap Fakta di Persidangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sidang perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, Jumat (3/7/2026). Dalam persidangan tersebut, dua saksi, Srijanto dan Deny Ade Putera, memaparkan pelaksanaan kerja sama antara MITORA Pte. Ltd. dan PT KMK Plastics Indonesia, termasuk persoalan restrukturisasi kredit yang disebut tidak berjalan sesuai harapan.

Di bawah sumpah, Deny Ade Putera menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berfokus pada upaya membenahi fasilitas kredit PT KMK Plastics Indonesia di PT Bank Resona Perdania yang telah berlangsung sejak 2007. Menurutnya, perusahaan selama hampir 18 tahun membayar bunga kredit lebih dari Rp400 juta setiap bulan atau sekitar Rp4,8 miliar per tahun tanpa mengurangi pokok pinjaman sekitar Rp60 miliar.

Beban Utang Membengkak

Deny mengatakan akumulasi pembayaran bunga diperkirakan telah melampaui Rp86,4 miliar. Setelah ditambah penalti dan biaya lainnya, total kewajiban perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar sehingga melebihi nilai pokok pinjaman.

"Selama hampir 18 tahun, PT KMK Plastics Indonesia harus membayar bunga kredit melebihi Rp400 juta per bulan atau di atas Rp4,8 miliar per tahun. Sementara pokok pinjaman sekitar Rp60 miliar sama sekali belum dilakukan pembayaran," ujarnya dalam persidangan.

Berdasarkan surat kuasa yang diberikan, MITORA kemudian melakukan sejumlah pertemuan dengan PT Bank Resona Perdania guna membahas restrukturisasi kredit. Saksi menyebut tim MITORA telah beberapa kali bertemu Relationship Manager bernama Raymond. Namun, proses pembahasan disebut terhenti setelah adanya instruksi dari salah satu pimpinan bank sehingga komunikasi tidak berlanjut.

Penghentian Kerja Sama Dipersoalkan

Selain isu restrukturisasi kredit PT KMK Plastics Indonesia, persidangan juga mengulas penghentian kerja sama antara perusahaan dan MITORA. Menurut saksi, selama tiga bulan MITORA telah menjalankan berbagai pekerjaan, termasuk membantu negosiasi dengan Cikarang Listrindo agar pasokan listrik tidak diputus, menyusun skema pembayaran tunggakan pajak secara bertahap, serta memberikan rekomendasi efisiensi sumber daya manusia.

Saksi juga mengungkapkan PT KMK Plastics Indonesia telah membayarkan biaya operasional awal sebesar 10 persen dari nilai kontrak atau sekitar USD41.000 sebagai bukti pelaksanaan perjanjian.

"Selama bertugas, MITORA tidak pernah menerima teguran atau surat peringatan dari Direksi. Bahkan, tiga hari sebelum pemutusan hubungan kerja melalui surat, kami masih menggelar rapat bersama Direksi," kata Deny.

Pihak penggugat menilai penghentian kerja sama dilakukan secara sepihak tanpa evaluasi bersama. Mereka merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pembatalan perjanjian kerja sama yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila bertentangan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dasar hukum tersebut dijadikan acuan dalam tuntutan ganti rugi atas penghentian kontrak yang dipersoalkan dalam perkara ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenko Polkam Kutuk Pembakaran Pesawat AMA di Yahukimo

Duta Nusantara Merdeka | Papua Pegunungan 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengecam keras pembakaran pesawat AMA PK-RCY Nomor Seri 923 di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pemerintah juga mengutuk tindakan yang menyebabkan meninggalnya pilot AMA, Nicholas F. Goselin, yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat maupun fasilitas transportasi udara yang menjadi jalur vital pelayanan di Papua.

Koordinasi Intensif Penanganan Insiden

Sejak menerima informasi awal mengenai insiden tersebut, Kemenko Polkam terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menangani peristiwa pembakaran pesawat AMA di Yahukimo.

Langkah koordinasi dilakukan guna memastikan proses evakuasi, penyelidikan, hingga pengamanan wilayah berjalan secara terpadu.

Evakuasi Pilot Berjalan Lancar

Kemenko Polkam mengapresiasi kesigapan personel TNI, Polri, dan seluruh unsur yang terlibat dalam mengevakuasi jenazah pilot Nicholas F. Goselin pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIT.

Saat ini jenazah telah berada di RST Timika. Selanjutnya, Komando Operasi (Koops) TNI Habema akan menyerahkan jenazah kepada PT AMA untuk diterbangkan ke Jakarta.

Pemerintah Pastikan Penegakan Hukum

Djamari Chaniago menegaskan pemerintah akan terus mendorong aparat TNI dan Polri mengusut tuntas pelaku pembakaran pesawat serta melakukan penegakan hukum secara tegas.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengamanan penerbangan perintis di Papua agar pelayanan publik dan distribusi logistik kepada masyarakat tetap berjalan aman.

"Pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua," tegas Djamari Chaniago.

Menurutnya, penguatan pengamanan penerbangan perintis menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di wilayah Papua Pegunungan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru Bantu Keluarga Pasien Dandy-Walker

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Pekanbaru melalui Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru mendampingi seorang warga kurang mampu yang tengah berjuang membiayai pengobatan anaknya yang mengidap Dandy-Walker syndrome. Pendampingan dilakukan dengan mengantar keluarga tersebut ke BAZNAS Provinsi Riau untuk melengkapi persyaratan administrasi sekaligus mengikuti proses wawancara sebagai calon penerima bantuan.

Ketua Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru, Nurhayati, mengatakan pihaknya berupaya memastikan keluarga tersebut memperoleh akses terhadap bantuan sosial yang dibutuhkan. Menurutnya, seluruh dokumen telah diserahkan kepada BAZNAS Provinsi Riau agar dapat diproses sesuai ketentuan.

Pendampingan Hingga Proses Verifikasi

Nurhayati menjelaskan, keluarga yang didampingi merupakan warga Pekanbaru yang sebelumnya membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Prima sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad karena menderita Dandy-Walker syndrome.

"Kehadiran kami ke BAZNAS Provinsi Riau untuk mengantarkan seluruh persyaratan sekaligus mendampingi proses wawancara penerima bantuan," ujar Nurhayati saat ditemui di Sekretariat DPC Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru, Jumat (3/7/2026).

Kisah Kehidupan yang Mengundang Keprihatinan

Dalam proses wawancara di BAZNAS, Nurhayati mengaku mengetahui lebih banyak mengenai kondisi ekonomi keluarga tersebut. Ia mengaku terenyuh setelah mendengar perjuangan ibu dari pasien yang selama ini harus bertahan di tengah keterbatasan ekonomi.

Menurutnya, keluarga tersebut terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pengobatan dua anak yang mengalami sakit sejak lahir, memenuhi biaya pendidikan anak pertama, hingga membayar kontrakan rumah.

Nurhayati juga mengungkapkan pengalaman yang paling menyentuh ketika kursi roda yang digunakan membawa anaknya ke rumah sakit sempat ditarik oleh pihak pemberi pinjaman karena tunggakan cicilan belum mampu dibayar.

"Peristiwa itu membuat kami semakin yakin untuk memberikan pendampingan dan berupaya membantu keluarga tersebut memperoleh perhatian dari berbagai pihak," katanya.

Harap Dukungan Pemerintah

Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru juga telah meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga tersebut sebagai bagian dari verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil kunjungan itu, organisasi memandang keluarga tersebut layak mendapatkan bantuan.

Nurhayati menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Provinsi Riau yang telah menerima berkas permohonan bantuan dan memprosesnya sesuai prosedur.

Ia juga berharap Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, serta instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap kondisi keluarga tersebut.

"Kami mengetuk kepedulian seluruh pihak agar bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan. Inilah bentuk nyata memanusiakan sesama manusia," ujar Nurhayati.

Menurutnya, kegiatan pendampingan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru dalam menjalankan program kemanusiaan dan membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses terhadap layanan sosial serta kesehatan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Minta TNI Polri di Natuna Perkuat Soliditas dan Latihan

Duta Nusantara Merdeka | Natuna 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau kesiapan prajurit Yon Komposit 1/Gardapati, personel TNI, Polri, serta Gugus Tempur Laut Komando Armada I (Guspurla Koarmada I) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (2/7/2026). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan utara Indonesia yang memiliki nilai strategis.

Dalam arahannya kepada prajurit, Djamari menegaskan bahwa penugasan di Natuna merupakan amanah penting karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Oleh sebab itu, seluruh personel diminta menjaga disiplin, profesionalisme, dan soliditas dalam mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Natuna Berperan Strategis bagi Kedaulatan Indonesia

"Tugasmu bukan tugas sembarangan, tidak sama dengan tugas di daerah lain. Kalian di sini menjaga kedaulatan kita. Seluruh unsur Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian harus kompak semua. Bangsa menunggu hasil dari tugasmu di sini," tegas Djamari.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh prajurit agar selalu menjaga kesehatan, meningkatkan solidaritas, dan memperkuat sinergi antarmatra.

"Salam beliau adalah selamat bertugas, jaga kesehatan dan kekompakan kalian. Tugas kita masih belum akan selesai, ke depan mungkin akan semakin banyak," ujar Djamari.

Menurutnya, Natuna merupakan etalase terdepan Indonesia. Karena itu, setiap tindakan prajurit akan memengaruhi citra Indonesia di mata negara-negara sekitar.

Latihan dan Sinergi Jadi Kunci Kesiapan Tempur

Menko Polkam mengingatkan bahwa kemampuan tempur tidak dapat dipisahkan dari latihan yang berkelanjutan. Ia meminta seluruh prajurit terus meningkatkan kompetensi agar siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

"Ingat, tentara kalau tidak bertempur, ya berlatih. Tidak mungkin seorang prajurit mampu melaksanakan tugasnya tanpa latihan. Karena itu, teruslah berlatih, tingkatkan kemampuan, dan siapkan diri menghadapi setiap tantangan yang mungkin terjadi," katanya.

Djamari kembali menekankan arahan Presiden bahwa kekuatan bangsa sangat bergantung pada kekompakan TNI dan Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan negara.

Selain bertemu prajurit, Menko Polkam meninjau Guspurla Koarmada I dan menerima paparan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengenai situasi keamanan maritim, kesiapan operasional, serta tantangan strategis di Laut Natuna Utara.

Pemerintah, kata Djamari, terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna meningkatkan sistem pertahanan maritim. Langkah tersebut tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga mendukung keamanan pelayaran, perdagangan, perikanan, serta pemanfaatan sumber daya laut yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI AD Dukung Pelestarian Tradisi Bakar Tongkang di Rokan Hilir

Duta Nusantara Merdeka | Riau 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han menghadiri puncak perayaan Tradisi Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Kamis (2/7/2026). Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap pelestarian budaya sekaligus memperkuat persatuan, toleransi, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

Partisipasi Danrem dalam agenda budaya yang telah menjadi ikon pariwisata Rokan Hilir itu juga menegaskan komitmen TNI AD untuk menjaga warisan budaya sebagai bagian penting dari identitas nasional. Tradisi Bakar Tongkang dinilai memiliki nilai sejarah sekaligus menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan harmonisasi sosial.

Budaya Menjadi Perekat Persatuan

Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa keberagaman budaya merupakan aset bangsa yang harus terus dijaga bersama. Menurutnya, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi mampu memperkuat rasa persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan.

"Kehadiran TNI AD dalam kegiatan budaya seperti ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya bangsa. Tradisi Bakar Tongkang menjadi bukti bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, menjaga kerukunan, dan memperkuat rasa cinta tanah air," ujar Agustatius Sitepu.

Dihadiri Ribuan Masyarakat dan Wisatawan

Puncak perayaan berlangsung khidmat dan meriah dengan dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ribuan warga dan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara.

Momentum budaya tersebut diharapkan terus memperkuat nilai persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan sebagai modal sosial dalam menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Korem 031/Wira Bima menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya, memperkokoh persatuan nasional, serta mewujudkan wilayah yang aman, damai, dan kondusif. 

Dukungan terhadap pelestarian Tradisi Bakar Tongkang diharapkan turut memperkuat identitas budaya Indonesia sekaligus mendorong kemajuan sektor pariwisata daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More