INDODATA Rilis Hasil Survei Rokok Ilegal: Kerugian Negara Rp97,81 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

INDODATA merilis hasil survei mengenai peredaran rokok ilegal di Indonesia pada Senin (18/11/2024). Berdasarkan kajian berjudul "Mengukur Besarnya Pasar Rokok Ilegal serta Dampaknya terhadap Pendapatan Negara dan Jumlah Perokok di Indonesia", ditemukan bahwa persentase rokok ilegal pada 2024 mencapai 46,95%, meningkat signifikan dari 30,96% pada 2023.  

"Survei menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok akibat tarif cukai memengaruhi perilaku konsumen. Sebanyak 67,04% responden mengurangi pembelian, 44,12% berpindah ke merek lebih murah, dan 1,8% berhenti merokok. Meski jumlah perokok menurun menjadi 28,62% pada 2023, konsumsi rokok secara keseluruhan meningkat 8,7% sejak 2018, dengan pergeseran ke rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT)," kata Danis 15 Wahidin, SIP, M.LP, Direktur INDODATA di Jakarta.

Persepsi masyarakat terhadap rokok ilegal seperti harga murah dan kemudahan akses di warung juga berkontribusi pada tingginya konsumsi. Penelitian menggunakan PLS-SEM menunjukkan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh harga, kualitas, dan aksesibilitas produk.  

Menurut Danis, INDODATA memperkirakan kerugian negara akibat rokok ilegal mencapai Rp97,81 triliun pada 2023. Kerugian terbesar berasal dari Sigaret Kretek Mesin (SKM) senilai Rp76,42 triliun, diikuti SKT Rp17,02 triliun, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) Rp4,38 triliun.  

Untuk mengatasi peredaran rokok ilegal, INDODATA merekomendasikan:  

1. Kajian kebijakan cukai rokok yang objektif dan berbasis data.  

2. Pengawasan dan penegakan hukum intensif terhadap rokok ilegal.  

3. Pelibatan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan cukai.  

4. Pendekatan hati-hati untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan pada sektor lain.  

Hasil survei ini menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal dan memaksimalkan pendapatan negara.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Sambut Kedatangan Pangdam I/Bukit Barisan di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, bersama Ibu Sugiyono, menyambut kedatangan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan, Letjen TNI Mochammad Hasan, S.I.P., dan Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD I/BB di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Minggu (17/11/2024).  

Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, mencerminkan solidaritas serta sinergi yang erat di antara jajaran TNI AD di wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Kedatangan Pangdam I/BB ini disambut secara resmi oleh jajaran Korem 031/Wira Bima, termasuk Kasrem Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.Si, dan para Kepala Seksi Korem.  

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Sugiyono menegaskan bahwa kedatangan Pangdam I/BB merupakan momen penting untuk mempererat koordinasi antara Korem 031/Wira Bima dan Kodam I/Bukit Barisan. "Kami merasa terhormat atas kunjungan Pangdam I/BB beserta rombongan. Ini adalah bentuk sinergi untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah kami," ujar Danrem.  

Pangdam I/BB juga menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari jajaran Korem 031/Wira Bima. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pertahanan, khususnya di wilayah Korem 031/Wira Bima.  

Kegiatan penyambutan turut dihadiri oleh para Asisten Kodam I/Bukit Barisan, pejabat Korem 031/Wira Bima, dan Komandan Kodim 0301/Pekanbaru. Suasana kekeluargaan terlihat dari interaksi hangat antara seluruh jajaran yang hadir.  

Kedatangan Pangdam I/BB ini diharapkan mampu mendorong sinergi yang lebih erat dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Riau.  

Editor: Arianto 

Read More

Bank Dunia Dukung Kemendes Bangun Desa Berketahanan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Baku 

Delegasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang terdiri dari Staf Khusus Menteri Desa PDT Fahad Attamimi dan Yahdil Abdi Harahap, Staf Khusus Wakil Menteri Andi Rahmah, dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf bertemu dengan Anna Wellenstein, Regional Director Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, di kantor World Bank Office di sela acara COP 29 yang berlangsung di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan. 

Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan desa berketahanan iklim di Indonesia.

Pembicaraan dalam pertemuan dengan Ibu Anna Wellenstein, Regional Director Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik tersebut dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Bidang Investasi Bapak Fahad Ghalib.

Delegasi Kemendes PDT dalam pertemuan yang dipimpin Staf Khusus Fahad memaparkan strategi nasional terkait aksi perubahan iklim yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, mencakup target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 93,5% pada tahun 2045. 

Berdasarkan data terkini, 45% desa di Indonesia masih rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Tantangan ini diperparah dengan keterbatasan alokasi dana desa untuk penanganan perubahan iklim, yang hanya berkisar 0,51-0,79% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022-2024.

Sebagai langkah konkret, Kemendes PDTT telah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3D), yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dan pendamping desa guna mendukung pengembangan desa tangguh iklim dan inklusi sosial dalam perencanaan serta pembangunan desa. 

"Kemendes PDTT juga mengusulkan pengembangan sistem Indeks Rentan Iklim Desa (IRID) untuk memantau kesiapan desa dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan empat dimensi utama: keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptif, dan bahaya," kata Fahad dalam keterangan persnya, Jum'at (15/11/2024).

Anna Wellenstein menyambut baik komitmen Indonesia dalam meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim dan menyatakan dukungan Bank Dunia terhadap inisiatif ini.

Bank Dunia akan terus mendukung Kemendes PDTT melalui program peningkatan kapasitas, proyek percontohan aksi desa tangguh iklim, dan pengembangan modul pelatihan berbasis komunitas desa. 

Dukungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam menciptakan sistem monitoring serta evaluasi penggunaan dana desa untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kerjasama ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Bank Dunia dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim serta memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (Arianto)

Read More

BPK Dorong Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq, menekankan pentingnya peran BPK dalam mendorong efektivitas implementasi manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN), yang merupakan salah satu upaya pengendalian evaluasi pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Hal ini disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum, di Denpasar, Bali, Senin (11/11).

"Risiko pembangunan nasional terdapat dalam setiap program dan kegiatan pembangunan, sehingga hal ini membuat peran BPK menjadi penting dalam mendorong pemerintah untuk lebih efektif dalam memitigasi risiko pembangunan nasional," ungkapnya.

Sebagai lembaga audit negara, BPK berkomitmen dalam melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2024-2029 sebagai kontribusi penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Selain itu, agenda pemeriksaan BPK RI untuk periode 2024-2029 akan terus diupayakan untuk selaras dan terintegrasi dengan agenda pembangunan dan kebijakan pemerintah.

Anggota III BPK menambahkan bahwa pemeriksaan BPK RI juga harus adaptif, kolaboratif, fleksibel dan agile, dengan mengantisipasi, merespon dan segera mengakselerasi perubahan lingkungan yang dinamis, termasuk kejadian luar biasa yang bersifat nasional dan global yang berisiko terjadi pada periode 2024-2029. 

Penerapan MRPN secara efektif akan link and match dengan implementasi Risk Based Audit (RBA) BPK, khususnya terkait penentuan fokus pemeriksaan.

"BPK berharap agar Pemerintah dapat mengimplementasikan manajemen risiko pembangunan nasional secara konsisten di setiap entitas baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa dengan didukung oleh komitmen yang tinggi dari setiap pimpinan entitas," tegas Anggota III BPK.

Selain itu, BPK juga berharap agar pemerintah juga perlu menumbuhkembangkan budaya risiko dalam entitas, dan menciptakan rancangan yang memuat tahapan penerapan MRPN secara jelas dan terukur, serta mengimplementasikannya secara berkesinambungan, dan melakukan perbaikan pada tahapan-tahapan implementasi MRPN yang belum sempurna berdasarkan evaluasi MRPN.

Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Hadir pula mendampingi Anggota III BPK, Auditor Utama Keuangan Negara III Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak. (Arianto)

Read More

PPATK Matangkan Data 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Forum Satu Data PPATK guna mematangkan sejumlah Data PPATK yang akan dipublikasikan dalam portal Satu Data, di Auditorium Yunus Husein, Gedung PPATK, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Acara ini dihadiri sejumlah Tim Satu Data PPATK beserta Walidata dari sejumlah unit kerja yang ada, dan dibuka oleh sambutan Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi.

Dalam sambutannya, Fithri mengungkapkan pentingnya penyelenggaraan Forum Satu Data PPATK, yang dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara seluruh unit kerja di lingkungan PPATK terkait penyelenggaraan Satu Data PPATK yang mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan Data PPATK.

“Penyelenggaraan statistik merupakan bagian dari pelaksanaan proses bisnis PPATK pada masing-masing unit kerja selaku Produsen Data antara lain penerimaan data laporan transaksi keuangan, penyusunan laporan intelijen keuangan, audit kepatuhan, kerja sama, serta pendidikan dan pelatihan,” ungkapnya.

Forum Satu Data PPATK hari ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan data pada penyelenggaraan statistik PPATK yang mencakup 2 kegiatan, yakni penyepakatan daftar data dan penyusunan rencana aksi Satu Data PPATK tahun 2025-2029.

“Tidak hanya berorientasi peningkatan tata kelola data di internal PPATK, implementasi Satu Data PPATK juga dapat diperluas ke dalam lingkup pada lingkup kolaborasi data antar lembaga stakeholder PPATK dalam program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorism (APUPPT) dengan pengukuran indikator strategis statistik APUPPT sebagaimana yang tercantum dalam rekomendasi FATF,” imbuhnya.

Pengayaan pemanfaatan big data dan visualisasi secara geospasial diharapkan memberikan insight mendalam dari beragamnya data yang kita miliki sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi tumpuan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang maupun pendanaan terorisme, yang lebih efektif dan efisien.

Selain diselenggarakan secara luring, hadir secara daring sejumlah perwakilan dari produsen data unit kerja yang turut menjadi peserta acara selanjutnya, yakni sharing session bersama sejumlah narasumber dari PPATK, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) guna meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan dan manajemen Data di lingkungan PPATK. (Arianto)

Read More

KPK Tegaskan Pemuda Harus Berintegritas pada Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi

Duta Nusantara Merdeka | Sorong 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan pemuda harus berintegritas di Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi bertema “Pemuda dan LSM Beraksi, Bersihkan Negeri dari Korupsi” di Ballroom Hotel Aimas Sorong. 

Hal itu disampaikan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting saat membuka kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Selasa (12/11).

“Pemuda sebagai generasi masa depan bangsa harus berintegritas. Pemuda harus berperan serta dalam pemberantasan korupsi karena pemuda adalah penerus nilai-nilai luhur bangsa dan agen perubahan,” ucapnya kepada 100 Pemuda yang tergabung dalam Organisasi Pemuda maupun Lembaga Swadaya Masyarakat se-Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai 12 – 14 November 2024 ini juga dihadiri Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad dan unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. 

Pada kesempatan tersebut, Johnson menekankan kehadiran KPK di Papua Barat Daya, untuk membangun karakter antikorupsi, meningkatkan kompetensi dengan mampu mengenali dan memahami korupsi serta antikorupsi.

“Setelah mengenal dan memahami, kemudian mampu mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi dan mencegah orang lain untuk tidak Korupsi. Ke depannya semoga dapat mewujudkan generasi berkarakter Antikorupsi di Sorong dan Papua serta Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Musa'ad menyambut baik kegiatan kelas pemuda, karena melalui kelas pemuda mampu membentuk pemuda dan LSM yang berkarakter, kuat, jujur dan berintegritas, bebas dari korupsi. 

“Pemuda masuk ke dalam civil society yang memiliki tugas saling mendukung dan saling mengawasi, sehingga semangat untuk menciptakan pembangunan yang bersih dan berintegritas dapat terwujud. Terutama pencegahan Korupsi di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk kemaslahatan banyak orang,” paparnya.

Selama dua hari, peserta Kelas Pemuda diberikan pendalaman materi mengenai wawasan kebangsaan, pengaduan masyarakat yang berkualitas, menanamkan nilai-nilai integritas, maupun Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Korupsi melalui peran serta masyarakat.

Kegiatan ini dikemas secara intensif dengan pendekatan fun learning, sehingga diharapkan para peserta mampu berpartisipasi aktif melalui peran serta masyarakat, untuk melaporkan, maupun membantu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan benar dan efektif, dan menjadi Penyuluh Antikorupsi. Sebelum kegiatan ditutup, peserta mengisi post test, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman akan materi yang sudah diberikan. (Arianto)

Read More

Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). PMK Nomor 81 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Latar belakang penerbitan PMK ini adalah kebutuhan akan regulasi dalam rangka pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel dan fleksibel. 

Seperti diketahui reformasi pajak melibatkan 5 (lima) pilar, yaitu pilar Organisasi; Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi dan Basis Data; Proses Bisnis; dan Peraturan Perundang-undangan. Pilar Teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis inilah yang perlu diatur melalui regulasi yang komprehensif. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan bahwa poin-poin yang diatur dalam PMK ini menjadi dasar hukum implementasi hasil penataan ulang proses bisnis (Business Process Reenginering) pada sistem inti administrasi perpajakan yang baru. 

“PMK ini berdampak pada 42 (empat puluh dua) peraturan yang sekarang masih berlaku. Saat ini kami sedang menggodok aturan turunan yang merupakan petunjuk pelaksanaan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan aturan pelaksanaan tersebut kami harap pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 akan mudah tercapai,” ujar Dwi.

Terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2024 memfasilitasi kemudahan-kemudahan yang akan dinikmati oleh Wajib Pajak. Kemudahan tersebut di antaranya:

1. Registrasi menjadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless), melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pihak lain (omni channel), dan tervalidasi dengan sumber data (single source of truth).

2. Tersedianya Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account) yang dapat diakses secara daring melalui Portal Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan/atau memuhi kewajiban perpajakan secara elektronik.

3. Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya.Penyeragaman tersebut memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.

4. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak. Keberadaan deposit pajak dapat menghindarkan Wajib Pajak dari risiko keterlambatan pembayaran pajak.

5. Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas PPh, Wajib Pajak harus melampirkan SKF Wajib Pajak dan/atau seluruh pemegang saham.

6. Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, satu kode billing hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak.

7. Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur prepopulated. Sebelumnya, fitur prepopulated amat bergantung pada pelaporan SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. 

Ke depannya, fitur prepopulated otomatis akan tersedia dalam Coretax karena bukti potong dibuat di sana. Fitur ini tidak hanya mengakomodasi PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh akan lebih efisien.

8. Pendaftaran objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dilakukan pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar. 

Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id. (Arianto)

Read More

Diskusi Publik Strategi Institute: Kasus Tom Lembong, Hukum atau Politik?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Strategi Institute menggelar diskusi publik bertajuk "Tom Lembong: Kasus Hukum atau Masalah Politik" pada Sabtu (16/11/2024) di Jakarta. Diskusi ini membahas penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).  

Diskusi menghadirkan sejumlah pakar, termasuk Pakar Komunikasi Politik Prof Emrus Sihombing, Pakar Ekonomi Politik Prof Anthony Budiawan, dan Pakar Hukum Sugeng Teguh Santosa. Moderator diskusi, Bandot D. Malera, menyebut bahwa acara ini bertujuan membedah apakah kasus ini murni hukum atau sarat kepentingan politik.  

Pandangan Pakar: Masalah Hukum atau Politik?  

Prof Anthony Budiawan menilai kasus Tom Lembong terkesan dipaksakan dan lebih beraroma politik. Ia merujuk data National Sugar Summit Indonesia yang mencatat bahwa produksi gula nasional pada 2015 hanya mencapai 2,49 juta ton, sementara konsumsi sebesar 2,86 juta ton. Data ini, menurutnya, membantah klaim surplus gula yang menjadi dasar Kejagung.  

"Indonesia dikenal sebagai negara net-impor gula. Jika dikatakan surplus, itu tidak mungkin, apalagi saat itu ada izin impor gula kristal mentah untuk keperluan industri sebesar 105.000 ton, hanya 3,1 persen dari total impor gula," jelas Prof Anthony.  

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan impor gula saat itu bertujuan menstabilkan harga di tengah kebutuhan yang tinggi. "Tudingan terhadap Tom Lembong terlihat tidak logis dan sangat mungkin bermuatan politik," tegasnya.  

Sidang Praperadilan Tom Lembong 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan terkait kasus ini pada Senin (18/11/2024). Kejagung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka atas dugaan memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT AP, meski pada 2015 rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan Indonesia mengalami surplus gula.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ambyar Mak Byar Siap Tayang 9 Januari 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BION Studios, rumah produksi yang dikenal dengan konten hyperlocal, kembali menggebrak dengan film *Ambyar Mak Byar*. Berkolaborasi dengan Universal Mediatainment, film ini menonjolkan musik campursari sebagai inti cerita, menggambarkan perjalanan hidup yang penuh warna, romansa, dan persahabatan. Disutradarai oleh Puguh P.S. Admaja, *Ambyar Mak Byar* dijadwalkan tayang pada 9 Januari 2025.

Film ini mengisahkan Jeru (Gilga Sahid) dan band-nya, *Konco Seneng*, yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka sebagai musisi campursari. Konflik cinta antara Jeru dan Bethari (Happy Asmara), putri Keraton Kasunanan Surakarta, menambah ketegangan cerita. Pamannya Bethari, Argo (Ariyo Wahab), menentang hubungan mereka, mengancam masa depan band dan usaha batik keluarga Jeru. Dengan elemen budaya lokal yang kental, *Ambyar Mak Byar* menjadi gambaran dinamis kehidupan masyarakat Indonesia.

Happy Asmara, yang pertama kali menjadi pemeran utama, mengaku antusias dengan perannya sebagai Bethari. “Karakter Bethari sangat menantang, dan pengalaman syutingnya sangat berharga. Aku tidak sabar menunggu hasil akhirnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jum'at (15/11/2024). Selain Happy Asmara, film ini juga dibintangi oleh Evan Loss, Angie Williams, dan Ariyo Wahab.

Ajeng Parameswari, Chief of Business Stream BION Studios, menyatakan kebanggaannya terhadap proyek ini. “Kami ingin menghadirkan cerita yang dekat dengan masyarakat, namun tetap memiliki daya tarik universal. Dengan campuran budaya lokal dan musik koplo energik, *Ambyar Mak Byar* akan memberikan pengalaman sinematik yang segar dan menginspirasi,” ucapnya.

*Ambyar Mak Byar* adalah film yang menjanjikan kisah menyentuh tentang cinta, persahabatan, dan impian. Pastikan untuk mencatat tanggalnya dan ikuti pembaruan terbaru melalui media sosial resmi @bionstudiosid.

Editor: Arianto 

Read More

Pencegahan dan Penuntasan Tindak Pidana Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gandeng Kementerian Pertahanan dan BIN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai upaya melakukan deteksi dini untuk memitigasi timbulnya kejahatan pertanahan dan konflik di lapangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN). 

"Kita buat _early warning system_, deteksi dini jangan sampai konflik pertanahan ini mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan nasional," kata Menteri Nusron dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Jalinan kerja sama tersebut diresmikan dengan penandatanganan _Memorandum of Understanding_ (MoU) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BIN, Muhammad Herindra.

Penguatan kerja sama antara ketiga kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memberikan penguatan dalam upaya memberantas kejahatan pertanahan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan.

Adapun latar belakang dari perluasan kerja sama tersebut didasari dengan tugas Kementerian ATR/BPN dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan. Menteri Nusron mengungkapkan, permasalahan terjadi tidak hanya antar masyarakat, tetapi dengan perusahaan, bahkan dengan negara. Ia mengklasifikasikan sedikitnya ada tiga level konflik, yaitu _Low Intensity Conflict, High Intensity Conflict_, dan Konflik yang Berpotensi Menimbulkan Isu Politik.

"Pertama yang level rendah, biasanya konflik individu dengan individu. Kemudian, konflik level tinggi biasanya antara individu dengan korporasi, tapi bisa juga melibatkan ekses konflik tanah yang melibatkan ekses politik dan mengganggu stabilitas dan pertahanan nasional kalau sudah menyangkut antara rakyat dengan aparat negara atau aset negara. Ini harus kita cermati jangan sampai terjadi, jangan sampai menciptakan ekses politik yang sampai mengganggu stabilitas politik yang sudah kondusif," pungkas Menteri Nusron.

Untuk diketahui, penguatan upaya memberantas kejahatan pertanahan sudah dilakukan sejak 2018 yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI untuk membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah. Tujuannya untuk menuntaskan berbagai kejahatan pertanahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. (Ari)

Read More

Ketum PPWI Hadiri Indonesia Berdoa untuk Pilkada Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, berkesempatan menghadiri acara Indonesia Berdoa yang dilaksanakan di Gedung Nafiri Convention Hall, kompleks Mall Central Park, Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Jumat, 15 November 2024. Wilson Lalengke hadir di acara yang dimulai pukul 17.00 wib itu bersama istri yang biasa disapa Mbak Wina. Acara Indonesia Berdoa ini diselenggarakan khusus dalam rangka mendoakan agar Pilkada Serentak yang akan berlangsung beberapa hari mendatang terselenggara dengan baik, lancar dan aman.

Sebagaimana diketahui, rakyat Indonesia sebentar lagi akan menggelar pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, yang meliputi seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Semua warga negara yang memiliki hak pilih di 545 kabupaten dan kota serta 37 provinsi akan mendatangi tempat pemilihan suara (TPS) di wilayah masing-masing pada tanggal 27 November mendatang untuk memberikan pilihannya atas kandidat pimpinan daerahnya.

Pelaksanaan pilkada serentak ini diharapkan berlangsung dengan baik, lancar dan aman. Proses demi proses yang sudah berjalan, terutama pada masa kampanye ini, terpantau berjalan dengan tertib dan damai, tidak terlihat persoalan serius yang mengarah kepada kakacauan dan pertikaian fisik antar komponen masyarakat.

Untuk memperkokoh kesatuan dan kebersamaan seluruh warga bangsa dalam menghadapi pesta demokrasi Pilkada Serentak itu, ribuan warga dari berbagai daerah mengadakan acara spesial bertema Indonesia Berdoa. Acara yang dipusatkan di Gedung Nafiri Convention Hall ini diikuti secara daring oleh peserta di lebih dari 400 tempat di seluruh nusantara serta para diaspora di 20 negara lainnya di dunia.

Selain untuk mendoakan agar Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang berlangsung lancar, aman dan damai, acara doa bersama tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong agar seluruh warga bangsa menggunakan hak pilihnya menentukan pimpinan daerah masing-masing sesuai dengan hati nuraninya. Para pemimpin doa juga menyisipkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para kepala daerah yang terpilih nantinya merupakan orang-orang pilihan Tuhan yang terbaik yang memimpin masyarakat dengan bijaksana dan benar-benar takut akan Tuhan dengan menunjukkan pelayanan terbaik bagi rakyatnya.

Dari pantauan media di lokasi kegiatan, tidak kurang dari 1500-an peserta memenuhi ruangan Nafiri Convention Hall dan mengikuti acara dengan tekun dan hikmat. Di antara para peserta yang dominan dari kalangan kristiani ini, juga hadir peserta dari kalangan Muslim dan Budhis. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, bersama istri yang biasa disapa Mbak Wina, terlihat mengikuti acara itu, duduk di deretan kursi depan yang disediakan bagi para tamu undangan VVIP.

Dari kalangan kandidat peserta Pilkada, terlihat hadir Calon Gubernur DKI Jakarta dari unsur independen, yakni Komjenpol (Purn) Dharma Pongrekun. Kandidat dengan nomor urut 2 ini hadir sendiri, hanya ditemani ajudan, tidak bersama pasangannya, Kun Wardana. Walaupun tidak mengikuti acara hingga akhir, namun kehadiran purnawirawan Polri yang dikenal luas melalui pandangan kontroversialnya tentang konspirasi global terkait Covid-19 itu cukup menyita perhatian ribuan peserta yang menghadiri acara tersebut.

Saat keluar dari ruang acara, pewarta media ini mencoba meminta tanggapan Dharma Pongrekun atas kegiatan yang baru saja dihadirinya. “Acaranya bagus dan penting, mendoakan agar bangsa ini dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan baik, lancar, aman dan damai,” ujarnya sambil menambahkan agar mari kita doakan agar hajatan nasional yang sangat luar biasa besar ini bisa sukses.

Prosesi kegiatan Indonesia Berdoa diisi dengan pesan-pesan pilkada damai, puji-pujian, dan doa yang dipimpin oleh para pendoa secara bergiliran. Para peserta yang mengikuti acara secara daring ditampilkan pada layar besar di depan panggung acara. Secara bergiliran, para pendoa syafaat dari Papua, Makassar, Batam, dan Palembang, serta perwakilan dari Jakarta melantunkan doa-doa mereka, yang pada intinya memohon kiranya Tuhan Yang Maha Esa menolong, melindungi, dan membimbing bangsa ini melewati proses Pilkada dengan baik. (Ari/Red)

Read More

Institut Teknologi Del Buktikan Artificial Intelligence Bisa Hasilkan Segudang Manfaat

Duta Nusantara Merdeka | Toba Sumatera Utara 

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan di dunia pendidikan, menimbulkan pro dan kontra bagi banyak pihak.

Namun bagi Institut Teknologi Del, sebuah kampus teknologi unggulan di tepi Danau Toba Sumatera Utara, AI menjadi peluang yang dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan pendidikan tinggi, bahkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasil tani.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik IT Del, Dr. Johannes Harungguan Sianipar, M.T., dalam Webinar SEVIMA bertajuk "Strategi Memanfaatkan Artificial Intelligence untuk Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi," pada Jumat (15/11/2024).

"AI bisa menjadi alat dan media teknis untuk mendukung dosen maupun mahasiswa sebagai media interaksi. Sasarannya efektifitas efisiensi dan mutu pendidikan semakin lebih baik," kata Johannes. 

Dalam Webinar SEVIMA bersama Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sumatera Utara Prof. Saiful Anwar Matondang dan ribuan dosen serta mahasiswa, IT Del menceritakan bagaimana integrasi teknologi canggih seperti AI ke dalam kurikulum dan operasional kampus. 

Berikut adalah cara-cara IT Del dalam memanfaatkan AI, yang dapat menjadi inspirasi dosen dan mahasiswa se-Indonesia:

*1. Manfaatkan AI untuk Prediksi Prestasi & Cara Belajar Mahasiswa*

IT Del menerapkan AI dalam sistem early warning yang dapat memonitor prestasi akademik mahasiswa. Sistem ini memberikan peringatan dini jika terjadi penurunan prestasi mahasiswa, berdasarkan analisis data seperti asal sekolah, nilai rapor, nilai akademik, dan hasil psikotes.

AI dalam sistem ini juga dapat menyarankan prediksi serta saran cara belajar yang dapat ditempuh mahasiswa. Sehingga, mahasiswa dapat memperoleh pelayanan akademik terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya!

"Meskipun masih dalam tahap pengumpulan data yang lebih lengkap, AI dapat membantu memprediksi prestasi mahasiswa, bahkan meningkatkannya. Termasuk prediksi kecocokan cara-cara dan teknik pembelajaran yang cocok untuk mahasiswa. IT Del juga sedang mengembangkan model prediksi IPK mahasiswa berdasarkan semester yang sudah dilewati," kata Dr. Johannes. 

*2. Awasi Ujian secara Otomatis dengan Proctoring AI*

Salah satu tugas yang memakan waktu di kampus adalah mengawasi ujian. Baik dosen dan mahasiswa harus duduk di satu tempat sepanjang hari. Dengan Proctoring AI, mahasiswa dapat melakukan ujian di mana saja sesuai dengan peraturan kampus asalkan ada laptop atau komputer. Kamera laptop akan menjadi pengawas dengan teknologi AI, dan secara otomatis dapat mendeteksi apabila mahasiswa terdeteksi melakukan kecurangan.

Dampaknya, kampus dapat mengurangi beban administratif dosen. Keamanan serta keadilan dalam pelaksanaan ujian juga terjamin karena AI mengawasi seluruh pelaksanaan ujian.

"AI akan mempelajari perilaku peserta ujian melalui kamera dan mendeteksi pola mencurigakan yang menunjukkan potensi kecurangan. Misalnya mata melirik, AI langsung bisa mendeteksi bahkan menyertakan buktinya dalam bentuk tangkapan layar (screenshot)," ucapnya. 

*3. Melestarikan Budaya Lokal dengan Teknologi AI*

Tidak hanya dalam hal akademik, IT Del juga memanfaatkan AI untuk pelestarian budaya, salah satunya melalui proyek startup DiTenun, yang dikembangkan oleh para dosen. Aplikasi ini menggunakan AI untuk membuat motif ulos baru berdasarkan pola tenun tradisional yang sudah ada. Inisiatif ini tidak hanya membantu melestarikan warisan budaya, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri tenun lokal.

"Dengan menggunakan AI, kami dapat menciptakan motif kristik yang memudahkan para penenun dalam membuat desain tenun. Jadi AI bisa ikut membuat kain ulos, kain khas Batak," katanya.

*4. Optimalkan Pertanian & Pelayanan dengan AI*

Sektor pertanian pun tak luput dari pemanfaatan AI oleh IT Del, khususnya di area Taman Sains, Taman Herbal, dan Hortikultura (TSTH2) yang dikelola oleh kampus. Dengan menggunakan AI, IT Del melakukan penelitian untuk memantau pertumbuhan tanaman dan menghitung hasil panen. 

Cukup memfoto kebun dari langit menggunakan drone, maka dapat dideteksi mana tanaman yang sakit, mana yang kekurangan air, bahkan mana tanaman yang sudah siap panen.

"Kami menggunakan drone untuk menangkap gambar tanaman, dan AI menganalisis data tersebut untuk mengetahui jumlah hasil panen serta mengidentifikasi area yang mengalami masalah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan solusi yang lebih efisien dalam manajemen lahan," ujarnya.

Senada, Kepala LLDIKTI Wilayah I Kemdikbudristek Prof. Saiful Anwar Matondang, Ph.D. juga menggarisbawahi pentingnya adopsi AI oleh perguruan tinggi untuk memberikan layanan prima. Menurutnya, digitalisasi melalui AI dapat mengatasi keterbatasan manusia dalam bekerja, karena sistem AI dapat diakses 24 jam. 

"Pimpinan perguruan tinggi perlu mengadopsi AI agar dapat memberikan pelayanan terbaik, mengingat sektor pendidikan merupakan industri jasa yang berorientasi pada kepuasan pelanggan," tegas Prof Saiful. (Arianto)

Read More

Danrem 031/Wira Bima Pimpin Sertijab Dantim Intel

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Tim Intel Korem 031/Wira Bima yang berlangsung khidmat di Pekanbaru, Jumat (15/11/2024). Acara ini dirangkaikan dengan tradisi korps penerimaan Komandan Detasemen Perhubungan (Dandenkomlek) dan Komandan Detasemen Zeni Bangunan (Dandenzibang).  

Upacara diawali dengan penandatanganan berita acara sertijab, diikuti prosesi penciuman tunggul Korem 031/Wira Bima, simbol penghormatan dan loyalitas kepada satuan. Dalam amanatnya, Danrem Brigjen TNI Sugiyono menegaskan pentingnya tradisi ini untuk mengingatkan prajurit bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari Korem 031/Wira Bima.  

“Kegiatan ini menegaskan bahwa semua pejabat dan personel bertugas di bawah tanggung jawab saya sebagai Komandan Korem,” ujar Brigjen Sugiyono.    

Lebih lanjut, Danrem memberikan penghargaan kepada Mayor Inf Zulkarnaen atas pengabdiannya selama bertugas di Korem 031/Wira Bima. “Terima kasih atas dedikasi yang luar biasa. Selamat bertugas di satuan baru, tetap jaga nama baik Korem 031/Wira Bima,” ucapnya.  

Ucapan selamat datang diberikan kepada Letkol Cke Novirman Lubay, S.E., M.I.P., Mayor Czi Rakmad Adi Tiyajaya, dan Kapten Kav Christoper Leonard Bessie, S.S.T. Han., S.I.P. Brigjen Sugiyono berharap pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.  

Acara dihadiri oleh Kasrem 031/Wira Bima Kol Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.S., para Kepala Seksi Korem 031/Wira Bima, serta para Komandan dan Kepala Satuan Dinas Jawatan (Dan/Ka Satdisjan). Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari jajaran Korem kepada pejabat baru dan lama, diikuti sesi foto bersama. Tradisi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan semangat pengabdian di lingkungan Korem.  

Editor: Arianto 

Read More

Amankan Pilkada Serentak 2024, Korem 031/Wira Bima Kerahkan 950 Personel di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka mendukung keamanan dan kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024, Korem 031/Wira Bima telah menyiapkan 950 personel yang akan disebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan oleh Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, dalam rapat koordinasi di Balai Serindit, Provinsi Riau, Jumat (14/11/2024).  

Danrem Brigjen TNI Sugiyono menjelaskan bahwa pembekalan khusus telah diberikan kepada seluruh personel untuk menghadapi potensi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada. “Kami telah mempersiapkan pasukan untuk menjaga keamanan di semua kabupaten/kota. Pembekalan ini memastikan personel siap mengatasi segala bentuk gangguan yang dapat mengancam kelancaran Pilkada,” ujarnya.  

Korem 031/Wira Bima menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menjaga stabilitas selama proses pemilu berlangsung. “Kami siap memastikan Pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar pada 27 November 2024,” tambahnya.  

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Pj Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi, M.Si, dan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan sinergi antar elemen demi terciptanya Pilkada yang damai dan bebas dari gangguan keamanan.  

Dengan adanya koordinasi lintas lembaga yang kuat, Danrem berharap proses Pilkada di Provinsi Riau dapat menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang aman dan sukses.  

Upaya pengamanan yang dilakukan Korem 031/Wira Bima mencerminkan keseriusan TNI dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Riau. Dengan dukungan 950 personel yang telah terlatih, masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka tanpa rasa takut atau khawatir.  

Editor: Arianto 

Read More

Siap Bentuk Tim Khusus, Apindo Support Investasi di Provinsi Banten

Duta Nusantara Merdeka | Serang  

Geografis Banten yang strategis menjadi magnet bagi swasta untuk membangun usaha dan memberikan konstribusi besar bagi kemajuan sekaligus maslahat bagi masyarakat di Provinsi Banten.

Namun demikian, baik investasi yang sudah masuk dan berjalan harus mendapat perhatian yang sama dan berbanding lurus dengan target investasi baru baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang realisasinya pada triwulan III 2024 Rp83,44 triliun.

Atensi tersebut disuarakan oleh Ketua Apindo Banten Yakub Ismail pada rapat pembahasan permasalahan Kamtibmas dalam mendukung investasi yang diinisiasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Adapun rapat yang berlangsung di ASTON Serang Hotel & Convention Center pada Rabu (13/11) tersebut juga turut dihadiri oleh polda, kejati, pemprov, Lotte Chemical Indonesia, Krakatau Steel, Chandra Asri Alkali, Sintesa Banten Geothermal, Nippon Shokubai Indonesia, Apindo dan Kadin Banten.

Yakub Ismail, mewakili Apindo Banten secara lugas menuturkan bahwasannya kepastian dalam berusaha adalah hal mutlak bagi dunia usaha, untuk itu satgas investasi harus mampu menginventarisir permasalahan dunia usaha serta investasi di setiap sektor yang ada di delapan kabupaten/ kota di Provinsi Banten.

"Tidak hanya itu, sebagai sebuah upaya untuk betul-betul bisa memberikan solusi serta kemudahan bagi dunia usaha tentunya memerlukan atensi yang lebih terhadap berbagai situasi yang terjadi di wilayah," kata Yakub.

Yakub juga menyoroti masalah peliknya suplai gas industri serta implementasi investasi baik yang mencakup regulasi maupun lingkungan.

"Tentunya hal ini menjadi pekerjaan besar bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama dapat mencari solusi agar performa dunia dunia usaha bisa terjaga sehingga dapat meningkatkan investasi yang lebih tinggi," ujarnya.

Yakub, misalnya, menyinggung tingkat PHK yang cukup besar sehingga menempati urutan nomer dua nasional (data analisis Januari s/d September 2024) yang akan menyumbang tingkat pengangguran yang lebih tinggi di Banten.

Untuk itu, dirinya akan segera menyampaikan hal tersebut kepada Dewan Pimpinan Nasional Apindo terkait SMK Mitra Industri yang berada di kawasan MM2100 agar bisa menjalin kerja sama dengan Provinsi Banten untuk dapat mencetak tenaga kerja sesuai dengan kebutuhkan industri sehingga serapan tenaga kerja lokal kedepan bisa lebih signifikan.

Yakub juga mengatakan bahwa dirinya akan segera membahas permasalahan ini dalam kesempatan pertama rapat pengurus di minggu depan, yang harapannya dapat mendorong para pengurus dewan pengarah, penasehat bersama para pelaku dapat membentuk tim khusus untuk membantu sekaligus mendukung pemprov Banten dalam menangani berbagai permasahan dunia usaha dan investasi. 

"Tujuannya agar bersama-sama bisa segera mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif di banten," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kunjungi Makodim 0301/PBR, Begini Arahan Brigjen TNI Sugiyono

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono melakukan kunjungan kerja ke Makodim 0301/Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Kamis (14/11/2024). Dalam kunjungannya, Danrem didampingi oleh Ketua Persit KCK Koorcabrem 031/WB Ny. Inge Sugiyono, serta beberapa pejabat Korem seperti Kasrem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, Kasi Intel Kolonel Inf Bismak Sitorus, Kasi Pers Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, dan Kasi Log Kolonel Inf Achmad Hisom Baihaki beserta istri.

Dalam arahannya kepada seluruh prajurit dan PNS, Danrem menekankan pentingnya menjauhi judi online, yang telah menjadi penyebab banyak kasus kerugian finansial bagi prajurit. "Hindari judi online. Banyak prajurit kita yang menjadi korban, bahkan kehilangan ratusan juta dari dana satuan," tegas Brigjen Sugiyono.

Danrem juga menyoroti tingginya peredaran narkoba di Pekanbaru dan meminta agar prajurit tidak terlibat. "Narkoba sangat merugikan diri dan keluarga. Apabila melihat warga sipil yang terlibat narkoba, segera laporkan kepada kepolisian, karena ini adalah tugas mereka," ujarnya. 

Selain itu, Danrem mengimbau prajurit untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjauhi perselingkuhan, terutama bagi mereka yang tinggal terpisah dari istri. "Keharmonisan keluarga adalah kunci ketenangan dalam bertugas," tambahnya. Beliau juga memperingatkan agar prajurit tidak tergoda oleh investasi bodong yang sering mengakibatkan kerugian besar.

Menjelang tahun politik, Danrem 031/WB menegaskan kepada prajurit untuk menjaga netralitas dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. "Prajurit harus bijak dalam medsos dan tetap menjaga netralitas politik," ungkapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik di antara Perwira, Bintara, dan Tamtama.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen Danrem untuk memastikan prajurit tetap fokus pada tugas utama dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak reputasi dan disiplin TNI.

Editor: Arianto 

Read More

Sidang TPPU Helena Lim Hadirkan Keterangan Ahli dari PPATK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Helena Lim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024). 

Pada sidang kali ini, Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Novian, hadir memberikan keterangan ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Dalam keterangannya, Novian menjelaskan mengenai pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang menjadi dasar hukum. 

Menurut dia, TPPU merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi, atau kelompok terorganisir yang sering dikenal sebagai “professional money laundering”. Novian juga mengungkapkan bahwa pelaporan transaksi keuangan tertentu ke PPATK berada di ranah penyedia jasa keuangan. 

Selain itu, dijelaskan juga perusahaan valuta asing memiliki kewajiban melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan transaksi-transaksi tertentu ke PPATK. Apabila aturan ini tidak dilaksanakan ada potensi mereka terlibat TPPU.

Helena Lim, yang dikenal sebagai "Crazy Rich" Pantai Indah Kapuk (PIK), didakwa dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan tata niaga timah di wilayah konsesi PT Timah Tbk tahun 2015-2022. 

Novian menekankan bahwa pembuktian TPPU tidak perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal, dan dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana. Sidang berikutnya dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. (Arianto)

Read More

Pilkada Depok 2024: Persaingan Ketat Imam Budi Hartono vs Supian Suri

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, Kota Depok menjadi salah satu wilayah yang diprediksi akan menyajikan persaingan ketat. Kota dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 1,4 juta ini menghadirkan dua pasangan calon yang kuat, yakni Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Rafiq yang diusung PKS dan Golkar, serta Supian Suri – Chandra Rahmansyah yang diusung koalisi 12 partai termasuk Gerindra, PDIP, dan Demokrat.

Dalam survei terbaru oleh Indikator Politik Indonesia pada 4-9 November 2024, Supian Suri unggul tipis dengan 49,5% dukungan dibanding Imam Budi Hartono yang memperoleh 46,6%. Selisih ini masih berada dalam margin of error survei ±5%, menunjukkan kompetisi sangat ketat antara kedua pasangan.

Pasangan Supian-Chandra mendapat dukungan luas dari 12 partai, memberikan mereka modal politik yang signifikan. Sementara itu, PKS yang selama ini mendominasi politik di Depok, bersama Golkar, tetap mempertahankan basis dukungan yang kuat untuk Imam-Ririn. Namun, dengan elektabilitas yang bersaing ketat, penguatan basis pendukung akan menjadi faktor kunci menuju kemenangan.

Survei juga menunjukkan bahwa Supian Suri lebih dikenal dan disukai dengan popularitas mencapai 80,4% dibanding Imam Budi Hartono yang memperoleh 75,7%. Namun, kedua kandidat aktif melakukan sosialisasi di berbagai media, baik melalui tatap muka, portal berita, maupun media sosial. Faktor ini menjadikan keduanya memiliki peluang yang hampir seimbang.

Pilkada di Depok ini bukan hanya persaingan antara dua kandidat, tetapi juga momen krusial untuk stabilitas dan partisipasi politik warga. Dengan persaingan yang ketat, Pilkada 2024 di Depok menjadi ajang penting dalam menentukan masa depan kepemimpinan kota keempat terpadat di Jawa Barat ini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kunjungan Kerja Danrem 031/WB ke Pekanbaru: Perkuat Sinergi TNI dan Pemda untuk Stabilitas Jelang Pilkada

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam kunjungan kerjanya, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono beserta rombongan disambut hangat oleh Pj. Walikota Pekanbaru, Sekda, kepala OPD, serta para camat dan lurah di Kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (14/11/2024). Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama, dihadiri pula oleh jajaran pejabat Korem 031/WB, termasuk Kasrem, Kasi Intel, Kasi Pers, Kasi Log, dan Dandim 0301/Pekanbaru beserta istri masing-masing.

Pj. Walikota Pekanbaru menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan Danrem dan rombongan. “Kunjungan ini membuktikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-AD untuk menjaga stabilitas di Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama menjelang pelaksanaan Pilkada di wilayah Riau. 

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Sugiyono menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemda Pekanbaru dan menegaskan komitmen Korem 031/WB dalam mendukung keamanan wilayah. “Kita harus bekerja sama untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru, menjelang Pilkada serentak,” ungkapnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama sebagai simbol persaudaraan dan kerja sama yang erat antara TNI dan Pemda. Acara berakhir dengan aman pada pukul 09.50 WIB, mencerminkan sinergisitas kuat antara TNI-AD dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah.

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri Apresiasi Brimob atas Keberhasilan Bebaskan Pilot Susi Air dari Sandera KKB Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi besar kepada anggota Brimob atas keberhasilan mereka dalam membebaskan Kapten Philip Mehrtens, pilot Susi Air yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua selama hampir satu tahun tujuh bulan. Dalam acara Syukuran HUT ke-79 Korps Brimob Polri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11/2024), Kapolri menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan catatan positif bagi Indonesia.

"Alhamdulillah, pilot berhasil kita amankan dalam kondisi yang aman, sehat, dan bisa kita serahkan kepada pemerintah Selandia Baru," ungkap Kapolri. Beliau juga mengakui bahwa operasi pembebasan ini berhasil berkat strategi pendekatan *soft approach* melalui negosiasi dan *hard approach*.

Keberhasilan ini, menurut Kapolri, tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. “Keberhasilan rekan-rekan di dunia internasional ini menjadi catatan positif bagi kita semua,” tambahnya.

**Prestasi dan Dedikasi Brimob yang Mendunia**

Selain pembebasan sandera, Kapolri juga mengapresiasi kontribusi Brimob dalam berbagai kegiatan pengamanan, baik nasional maupun internasional. Keberhasilan Brimob dalam mengamankan berbagai acara internasional dinilai meningkatkan *international trust* atau kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Kapolri pun memberikan apresiasi khusus kepada anggota Brimob yang meraih prestasi di ajang internasional. Menurutnya, dedikasi Brimob ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi institusi Polri. "Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras rekan-rekan, dan saya minta ini terus dipertahankan," tegas Kapolri.

Kapten Philip, yang disandera sejak 7 Februari 2023, akhirnya dibebaskan pada 21 September 2024 melalui Operasi Paro yang melibatkan 978 personel gabungan TNI dan Polri.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More